Keragaman dan Keamanan Pangan Optimal Jadi Modal Ketahanan Nasional

Jakarta, Hariansenrana.com —Agenda pangan nasional tahun ini bergerak pada dua arah yang saling mengisi, yakni mendorong masyarakat menerapkan pola pangan yang beragam dan bergizi seimbang, sekaligus memastikan pangan tersebut benar-benar aman untuk dikonsumsi. Keduanya kemudian diterjemahkan Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui berbagai program dan kegiatan sepanjang 2026.

“Arahnya sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan ketahanan pangan sebagai bagian dari pertahanan negara, sekaligus implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang diarahkan untuk mencapai swasembada nasional melalui transformasi sistem pangan,” kata Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Bapanas, Andriko Noto Susanto, dikutip, Sabtu (12/9/2026).

Pada aspek konsumsi, capaian nasional menunjukkan perubahan yang cukup berarti. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang menggambarkan kualitas dan keragaman konsumsi pangan masyarakat, selalu mencapai target dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kenaikan skor PPH pun terlihat, dari 93,5 pada 2024 menjadi 95,1 pada 2025. Skor ini melampaui target Renstra Bapanas 2025 sebesar 94,0, memberi gambaran bahwa pola konsumsi masyarakat bergerak ke arah yang lebih beragam.

“Target PPH nasional tahun ini kita tetapkan lebih tinggi di 94,5. Artinya capaian tahun 2025 belum bisa dijadikan garis akhir, melainkan menjadi baseline untuk mendorong hasil yang lebih baik lagi,” tegas Andriko.

Angka-angka tersebut tidak berdiri sendiri. Upaya memperbaiki pola konsumsi diterjemahkan melalui sejumlah program yang menyentuh langsung dalam keseharian masyarakat. B2SA Goes to School misalnya, pada tahun 2026 menyasar generasi muda melalui sosialisasi dan edukasi ke berbagai satuan pendidikan di 83 kabupaten/kota dan 15 provinsi.

Ada pula Pengembangan Usaha Pengolahan Pangan Lokal (PUPPL) yang menghubungkan bahan pangan lokal ke sektor industri dan UMKM. Serta Rumah Pangan B2SA yang mendorong pola konsumsi dengan pemanfaatan sumber pangan lokal yang banyak tersedia di sekitar.

“Kalau bicara penganekaragaman konsumsi, ukurannya harus terlihat pada pilihan pangan yang dikonsumsi masyarakat sehari-hari. Karena itu, program di lapangan harus membantu masyarakat mengenal dan memanfaatkan lebih banyak pangan lokal yang mudah diakses sehari-hari. Ini sudah dilakukan Rumah Pangan B2SA 2026 yang menjangkau 72 lokasi di 68 kecamatan, 47 kabupaten/kota, dan 33 provinsi,” ungkap Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Hamid Sangadji, pada kesempatan yang sama.

Dari program Rumah Pangan B2SA 2026, disebutkan lahir sejumlah inovasi olahan pangan lokal padat gizi, mulai dari nugget ikan gabus, stik daun kelor, sirup rumput laut, es krim talas, hingga mie bayam. Semuanya berasal dari ide para TP PKK untuk mengoptimalkan sumber pangan yang melimpah di daerahnya.

Selain soal keragaman konsumsi pangan sarat gizi, ada ukuran lain yang tak kalah pentingnya, yakni keamanan pangan segar. “Masyarakat mungkin tidak banyak melihat proses perumusan standar, regulasi, hingga pengawasan pangan, tetapi sistem ini sebenarnya menentukan apakah produk pangan yang mereka beli sudah aman untuk disajikan di meja makan,” kata Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Yusra Egayanti.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat keamanan pangan, khususnya pangan segar asal tumbuhan, Bapanas turut berkolaborasi dengan berbagai instansi serta kementerian/lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional. Kolaborasi ini juga mencakup rencana dukungan pada program unggulan presiden, melalui kerja sama dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi untuk memastikan bahan pangan yang digunakan memenuhi standar keamanan pangan.

Adapun hingga 4 September 2026, tercatat 2.234 permohonan Izin Edar Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Luar Negeri (PSAT-PL), dengan 1.276 izin telah diterbitkan sepanjang 2026. Sementara itu, Sertifikat Penerapan Penanganan yang Baik Pangan Segar Asal Tumbuhan (SPPB-PSAT) mencapai 202 permohonan, dengan 47 sertifikat telah diterbitkan. Proses sertifikasi dan registrasi tersebut berjalan beriringan dengan investigasi serta penindakan terhadap pangan segar yang tidak memenuhi ketentuan.

“Kita ingin masyarakat mendapatkan pilihan pangan yang semakin beragam, tapi juga dijamin standar mutu keamanannya. Jadi kualitas konsumsi dan keamanan pangan ini perlu dibaca sebagai satu rangkaian. Angka-angka tadi bercerita tentang hasil yang lebih terukur dari upaya menciptakan ketahanan pangan nasional; memperbaiki apa yang ada di piring, dan memastikan keamanan yang masuk ke piring,” pungkas Andriko.(***)