FSPPB Tolak Ahok Sebagai Pimpinan di Pertamina

Jakarta, HarianSentana.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) menyatakan sikap menolak rencana penempatan mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Pumama (Ahok) untuk menjadi salah satu pimpinan di PT. Pertamina (Persero). Menurut Sekjen FSPPB, Dicky Firmansyah, jika sikap federasi tersebut tidak mendapatkan tanggapan yang positif, pihaknya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan guna menjaga keberlangsungan bisnis Pertamina dalam menjaga kedaulatan energi.

“Apabila sikap kami ini tidak mendapatkan tanggapan yang positif, kami akan mengambil sejumlah langkah yang diperlukan guna menjaga keberlangsungan bisnis perseroan dan menjaga kedaulatan energi,” tegas Dicky dalam jumpa pers di kantor Federasi di Jakarta, Senin (18/11).

Menurut dia, FSPPB yang beranggotakan 19 Serikat Pekerja Pertamina dari Sabang sampai Merauke dengan beraneka ragam suku dan budaya serta agama adalah wadah bagi para pekerja Pertamina dalam melakukan sinergi dan komunikasi dengan perusahaan, sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk ikut menjaga keberlangsungan bisnis perusahaan.

“Dalam hal ini, kami juga bisa memberikan saran, masukan dan pertimbangan termasuk mengingatkan pemangku kebijakan, khususnya pemerintah yang diwakili oleh Menteri BUMN dalam menentukan, memutuskan maupun menunjuk Dewan Direksi dan Komisaris,” tukasnya.

Dalam menjalankan peran dan tugasnya, tegas Dicky, FSPPB juga tidak beraviliasi ke organisasi atau pergerakan manapun kecuali ke KSPMI (Konfederasi Serikat Pekerja Migas Indonesia). “FSPPB) selalu mendukung pemimpin terbaik, kompeten dan paham tentang Pertamina serta memenuhi persyaratan materiil dan persyaratan lainnya tersebut di atas ” ujarnya.

Lebih jauh ia mengungkapkan, rencana penempatan Ahok sebagai pimpinan BUMN akan berpotensi cacat persyaratan materiil dimana rekam jejak yang bersangkutan tidak mencerminkan perilaku yang baik dan tidak memiliki pengalaman dalam mengelola bidang bisnis migas dari hulu sampai hilir.

“Pemilihan Ahok merupakan suatu preseden buruk bagi perusahaan yang kami cintai dan kami banggakan ini, karena rekam jejaknya tidak memenuhi kriteria seperti yang tersebut di atas dan akan mengganggu penegakan Good Corporate Governance di Pertamina seperti yang tertuang di dalam tata nilai perusahaan 6C yaitu Clean, Confident, Commercial, Competitive, Customer Fokus dan Capable,” paparnya.

Ia menegaskan, salah satu tata nilai fundamental bagi seluruh insan Pertamina adalah “clean”, maka Pimpinan Pertamina haruslah bersih dari segala macam track record negatif yang bisa menyebabkan hal kontraproduktif bagi korporasi, juga termasuk adanya dugaan tindak pidana korupsi dimasa lalu dan tidak boleh mempunyai catatan pidana apapun, sebagaimana Pekerja Pertamina diberi persyaratan dimaksud untuk bisa bekerja di BUMN tersebut. “Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam asas hukum “Equality Before Of The Law”, yaitu semua sama perlakuan dimata hukum,” ucapnya.

Dicky yang didampingi Ketua Bidang Hubungan Antar/Inter Lembaga dan Humas FSPPB, Marcellius Hakeng Jayawibawa juga menegaskan, bahwa pemilihan pemimpin Pertamina harus dilakukan dengan sangat hati-hati serta mempertimbangkan segala aspek seperti tertuang dalam Permen BUMN Nomor PER-O3/MBU/02/2015, mulai dari latar belakangnya, pengalaman kerja dan prestasinya di bidang korporasi, pemahaman terhadap isu-isu strategis dalam proses bisnis migas dari hulu ke hilir, berperilaku yang baik dan berdedikasi yang tinggi untuk tercapainya visi dalam industri energi dunia.

“Semua ini merupakan persyaratan materijl dalam menjadi pimpinan BUMN. Kemampuannya dalam mengelola asset negara yang demikian besar termasuk bagaimana kemampuannya memimpin dan bekerjasama dengan seluruh komponen utama di perusahaan. Prinsip The Right Man on The Right Place akan selalu menjadi tolok ukur akan dibawa kemana perusahaan ini dimasa mendatang,” tukasnya.

Sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki peran strategis, Pertamina yang memiliki asset luar biasa, bertanggungawab melayani hajat hidup rakyat banyak, dan tetap dituntut menghasilkan keuntungan untuk negara, sehingga harus dipimpin oleh orang yang tepat, bukan hanya professional, jujur, bersih, berani, tapi juga berintegritas tinggi, yang sanggup memimpin dan memberikan contoh teladan yang baik bagi seluruh pekerja Pertamina ,” pungkasnya.(sl)
Penulis: Syarief Lussy