Energy Watch: Langkanya Solar Subsidi Pertanda Ekonomi Mulai Tumbuh

Jakarta, HarianSentana.com – Sejumlah wilayah di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Jambi, Lampung dan beberpa provinsi lain mengalami kelangkaan BBM Solar Subsidi.

Terkait hal ini, Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan menilai, bahwa kelangkaan tersebut lebih disebabkan karena mulai tumbuhnya perekonomian pasca pembatasan yang kemarin dilakukan karena pandemic Covid-19.

“Menurut saya kondisi menunjukan bahwa perekonomian kita mulai kembali tumbuh setelah cukup lama dilakukan pembatasan oleh pemerintah. Ini patut kita syukuri,” kata Mamit di Jakarta, Minggu (17/10/2021).

“Hal ini menyebabkan terjadinya permintaan solar subsidi yang cukup signifikan sedangkan di sisi lain solar subsidi itu dibatasi oleh kouta yang ditetapkan oleh BPH Migas” tambah Mamit.

Padahal, kata dia, Pertamina dalam hal ini sub holding Pertamina Patra Niaga (PPN) terus menjaga agar sisa kouta yang ditetapkan oleh Pemerintah dan BPH Migas cukup sampai akhir tahun 2021 ini.

“Pertamina pastinya akan menyesuaikan sisa kouta setiap propinsi agar tidak melebihi batas yang ditentukan. BUMN ini tidak bisa serta merta menambah kouta tanpa ada persetujuan ataupun perintah dari Pemerintah dan juga BPH Migas untuk menambah jumlah solar subsidi yang beredar karena terkait dengan penggantian dana subsidi yang diterima oleh Pertamina” papar Mamit.

Ia juga menyayangkan adanya kritikan yang justru ditujukan kepada Pertamina dalam Pertamina Patra Niaga. Ini tentu salah alamat, karena hal itu harusnya diarahkan kepada pemerintah. Karena tidak ada kecepatan dalam mengambil tindakan akibat kelangkaan Solar subsidi ini.

“Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan BPH Migas harus segera bertindak cepat dengan segera menyetujui atau meminta kepada Pertamina menambah kouta solar subsidi dan kelebihan kouta tersebut akan di bayarkan dalam APBN 2022 sehingga tidak menimbulka kepanikan di masyarakat karena kelangkaan ini” jelas Mamit.

Selain itu, ia juga menyampaikan bahwa kenaikan harga CPO sepanjang 2021 ini bisa menjadi penyebab ketersediaan stock BBM Solar Subsidi terganggu. Hal ini disebabkan BBM Solar Subsidi merupakan program Solar B30.

“Kenaikan harga CPO yang melejit sampai 75% jika dibandingkan tahun 2020 ikut mendorong kenaikan harga FAME sebagai bahan campuran B30 ini,” ucapnya.

“Jadi, pemerintah harus membuat regulasi harga atau DMO CPO untuk program biodiesel sehingga tidak menambah beban produksi bagi Pertamina jika harga FAME sedang mengalami kenaikan,” lanjut dia.

Ia juga menhusulkan agar saat harga FAME mengalami kenaikan, Pertamina bisa diberi kelonggaran untuk menjual BBM Solar subsidi murni tanpa dicampur FAME.

“Ini demi kelancaran mobilitas kendaraan umum serta demi membantu perekonomian yang sudah mulai tumbuh ini. Jika nanti harga FAME sudah turun, maka Pertamina wajib kembali menjual BBM Solar Subsidi B30 ke masyarakat,” tukasnya

Dia juga menyayangkan belum adanya aturan yang jelas mengenai siapa saja yang berhak untuk menggunakan BBM Solar Subsidi hingga saat ini. Hal ini yang menyebabkan kouta solar subsidi melonjak dari batas yang ditentukan.

“Para pengusaha tambang, pengusaha perkebunan, mobil pribadi yang mewah semua bisa membeli solar subsidi tanpa ada larangan yang jelas, walaupun dibatasi maksimal 30 liter per hari per kendaraan. Ini jelas salah,” ujarnya.

Menurut dia, harusnya Solar Subsidi itu untuk angkutan umum, angkutan sembako dan juga angkutan lain yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Pemerintah harus mengevaluasi terkait dengan tidak adanya pembatasan pengguna solar subsidi ini,” pungkas Mamit.(s)