Energi Listrik Bisa Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Jakarta, HarianSentana.com – Wakit Dirut PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo, berharap dengan mengoptimalkan pemanfaatan energi listrik nasional, maka potensi pertumbuhan ekonomi nasional akan terangkat. Apalagi setelah bergulirnya proyek 35 giga watt (GW) maka secara nasional saat ini tidak ada lagi defisit listrik.

“Jika persoalan impor BBM ini bisa diselesaikan, maka pertumbuhan ekonomi kita bisa sampai 7 persen. Maka mari kita gunakan sumber energi yang tadinya berbasis impor menjadi berbasis domestik,” kata Darmawan dalam ngobrol pagi bersama awak media di Kementerian BUMN, Jumat (17/1).

Menurut dia, perlu ada gebrakan agar pemanfaatan energi mengandalkan sumber dari dalam negeri melalui listrik sehingga angka defisit migas dan defisit perdagangan secara keseluruhan dapat ditekan.

“Kalau kita berbicara mengenai mobil listrik, kaitannya berapa konsumsi minyak kita per hari. Yaitu 1,5 juta barel per day. Nah setiap kita impor BBM misalnya sampai Rp140 triliun, maka pertumbuhan ekonomi kita berkurang satu persen,” paparnya.

Ia juga menyatakan, bahwa pemanfaatan listrik secara optimal juga bisa membantu mengentaskan kemiskinan. Pasalnya, dengan adanya jaringan dan suplai listrik, maka daerah yang tadinya tertinggal dipastikan secara berangsur-angsur akan berkembang. “Karena akan ada unit-unit usaha mikro di tengah masyarakat yang bermunculan yang akan membuat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

“Bank dunia menyatakan bahwa ketiadaan listrik menjadi salah satu sumber penyebab kemiskinan karena tanpa ada listrik mereka tidak bisa akses peradaban dunia yang sudah berkembang luar biasa. Maka dari itu PLN tidak diam, bersama komponen bangsa kita mengatasi persoalan yang lama terjadi,” papar pria yang biasa disapa Darmo ini.

Pihaknya juga memastikan, akan terus mendukung program pengembangan kendaraan listrik. Hal itu sesuai mandat dari Presiden Joko Widodo agar pemanfaatan kendaraan listrik dapat mendorong penurunan konsumsi BBM.

PLN, kata dia, dipastikan akan mendukung program tersebut melalui penyediaan energi listrik melalui penyediaan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di berbagai tempat agar pengguna kendaraan listrik dapat dengan mudah melakukan pengisian ulang.

“Program pengembangan kendaraan listrik yang digagas pemerintah adalah demi mengurangi impor BBM. Karena selama ini impor BBM sangat tinggi sehingga mendorong defisit perdagangan,” tukasnya.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), angka impor BBM sepanjang 2019 sebesar US$ 19,37 miliar. Apabila ditambah dengan impor gas maka total impor minyak dan gas (migas) mencapai US$ 21,88 miliar. Akibat tingginya impor migas tersebut defisit perdagangan pada 2019 secara total mencapai US $3,20 miliar.(sl)