Percepat Realisasi Anggaran, Komisi V DPR Minta Kemendes Tingkatkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Rutin

Jakarta, HarianSentana.com – Komisi V DPR RI meminta kepada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk meningkatkan sistem monitoring dan evaluasi rutin serta melaksanakan koordinasi secara reguler untuk mempercepat realisasi program dan anggaran di masing-masing unit kerja eselon I.

“Kita minta Kemendes PDTT untuk meningkatkan monitoring atau pemantauan, evaluasi, dan koordinasi guna mempercepat realisasi anggaran tahun 2022, sesuai dengan saran dan masukan dari para anggota serta pimpinan Komisi V DPR RI,” kata Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae, seperti dikutip di Jakarta, Jumat (25/11/2022).

Namun demikian, pihaknya mengapresiasi Kemendes PDTT atas keberhasilan mereka dalam merealisasikan program dan penyerapan anggaran tahun 2022 yang dinilai maksimal. “Komisi V DPR RI mengapresiasi Kemendes PDTT atas capaian dan realisasi program dan anggaran 2022 sampai dengan November 2022,” ujarnya.

Sebelumnya, Mendes PDTT Abdul Halim atau akrab disapa Gus Halim melaporkan perincian realisasi keuangan dan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihaknya.

“Serapan anggaran Kemendes mencapai Rp 2,2 triliun atau setara 70,71 persen dari total pagu, termasuk usulan buka blokir automatic adjustment atau penyesuaian otomatis dalam pengelolaan anggaran,” ujarnya.

Meskipun begitu, Gus Halim mengakui realisasi anggaran Kemendes PDTT pada tahun 2022 memang lebih rendah daripada tahun 2021 yang mencapai 75,5 persen.

Namun, kata dia, apabila akhir tahun prognosis terpenuhi, otomatis anggaran akan terserap 91,81 persen, termasuk automatic adjustment. “Akan tetapi, kalau automatic adjustment tidak masuk di dalam perhitungan akan mencapai 97,39 persen, berarti lebih tinggi serapannya dibanding tahun 2021,” katanya.

Lebih jauh Gus Halim memaparkan program prioritas Kemendes dari realisasi serapan anggaran tersebut, di antaranya pengembangan objek wisata desa, pembangunan jalan untuk peningkatan program unggulan kawasan perdesaan, kegiatan ekonomi, serta fasilitasi penguatan ketahanan pangan.

“Ada yang sudah 100 persen, ada yang 44 persen, tetapi nanti pada akhirnya akan terserap 100 persen. Beberapa hal seperti itu karena pembukaan blokir baru terjadi pada akhir tahun 2022 ini,” pungkasnya.(s)