TB Hasanuddin Dorong RUU Penyadapan, Tegaskan Kewenangan Lembaga hingga Sanksi Penyalahgunaan Harus Diatur

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Mayjen TNI (Purn.) TB Hasanuddin, mendorong Pemerintah dan DPR RI untuk segera menindaklanjuti pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyadapan. Regulasi khusus tersebut dinilai mendesak untuk memberikan kepastian hukum, memperjelas kewenangan lembaga, sekaligus mencegah penyalahgunaan praktik penyadapan.

TB Hasanuddin menilai, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, praktik penyadapan tidak hanya berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi menyentuh berbagai kepentingan politik, ekonomi, sosial, hingga budaya.

“Intinya, kita belum memiliki undang-undang khusus yang mengatur penyadapan secara komprehensif. Padahal, penyadapan tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga berpotensi digunakan untuk kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan budaya,” ujar TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).

Menurutnya, kewenangan penyadapan yang dimiliki sejumlah lembaga negara, seperti Polri, TNI, Badan Intelijen Negara (BIN), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Kejaksaan Agung, harus memiliki batasan serta mekanisme pengawasan yang jelas.

Ia menegaskan bahwa setiap tindakan penyadapan wajib memiliki dasar hukum yang kuat, dilakukan sesuai prosedur, serta dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa regulasi yang komprehensif, terdapat potensi ketidakseragaman mekanisme pelaksanaan maupun penyalahgunaan kewenangan.

“Karena itu, kewenangan serta mekanismenya harus diatur secara jelas melalui undang-undang,” tegasnya.

Perlu Pengawasan Ketat dan Perlindungan Hak Privasi

TB Hasanuddin menjelaskan, pembentukan UU khusus Penyadapan juga memiliki landasan hukum yang kuat. Di antaranya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 dan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006. Selain itu, Pasal 136 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mengamanatkan pengaturan penyadapan untuk kepentingan penyidikan melalui undang-undang khusus.

Dengan demikian, menurutnya, pembentukan regulasi tersebut bukan sekadar kebutuhan kebijakan, melainkan bagian dari tindak lanjut amanat hukum yang perlu segera diwujudkan oleh Pemerintah dan DPR.

“Artinya, sudah ada landasan hukum untuk mendorong pembentukan undang-undang khusus penyadapan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah dan DPR menindaklanjutinya,” jelasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengusutan secara objektif terhadap dugaan penyadapan ilegal yang mencuat belakangan ini. Menurutnya, setiap dugaan pelanggaran harus ditelusuri berdasarkan fakta, termasuk memastikan legalitas, dasar kewenangan, serta prosedur pelaksanaan penyadapan.

“Dugaan penyadapan yang melibatkan mantan Kapolri juga perlu diusut secara objektif untuk memastikan dasar hukum dan prosedur pelaksanaannya. Setiap operasi penyadapan harus memiliki dasar hukum dan dapat dipertanggungjawabkan,” ungkap TB Hasanuddin.

RUU Penyadapan Harus Mengatur Perizinan hingga Sanksi

Lebih lanjut, TB Hasanuddin menekankan bahwa RUU Penyadapan harus memuat pengaturan secara menyeluruh, mulai dari lembaga yang berwenang melakukan penyadapan, tujuan penyadapan, prosedur perizinan, hingga batas waktu pelaksanaannya.

Selain itu, regulasi tersebut perlu mengatur mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil penyadapan, serta sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan.

“UU khusus Penyadapan harus mengatur kewenangan lembaga, prosedur perizinan, batas waktu pelaksanaan, mekanisme pengawasan, pengelolaan hasil sadapan, serta sanksi bagi pihak yang menyalahgunakan kewenangan,” tegasnya.

TB Hasanuddin juga menyoroti semakin mudahnya akses terhadap perangkat penyadapan yang beredar di masyarakat. Ia menilai perlu ada pembatasan yang jelas mengenai kepemilikan dan penggunaan perangkat tersebut, sehingga hanya lembaga yang memiliki kewenangan sah yang dapat menggunakannya untuk kepentingan yang dibenarkan hukum.

Menurutnya, organisasi maupun perorangan yang tidak memiliki kewenangan harus dilarang memiliki atau menggunakan perangkat penyadapan untuk melakukan tindakan yang melanggar hak orang lain.

Ia menambahkan, pengawasan terhadap praktik penyadapan perlu diperkuat, termasuk melalui fungsi pengawasan parlemen, agar penggunaan teknologi tersebut tidak melanggar hak privasi maupun hak konstitusional masyarakat.

TB Hasanuddin berharap Pemerintah dan DPR dapat segera mengambil langkah konkret dalam pembahasan RUU Penyadapan. Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara.

“Praktik penyadapan harus dilakukan secara terukur, memiliki dasar hukum yang jelas, dan berada dalam mekanisme pengawasan yang ketat. Jangan sampai kewenangan yang diberikan negara justru disalahgunakan dan merugikan masyarakat,” pungkasnya.