Ekonomi

Soal Kelangkaan Elpiji 3Kg di Sejumlah Daerah, Pengamat Sebut Hanya “Kekosongan Sesaat”

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Pengamat Kebijakan Energi, Sofyano Zakaria menilai, kelangkaan gas elpiji atau elpiji 3Kg di sejumlah daerah di Indonesia beberapa waktu terakhir ini terlalu dibesar-besarkan. Pasalnya, hal yang terjadi di sejumlah kabupaten di Jawa Timur, Sulselbar mauoun Medan itu cuma kekosongan sesaat.

Seperti diberitakan sebelumnya, daerah-daerah yang bermasalah dengan ketersediaan LPG bersubsidi tersebut diantaranya Malang, Kediri, Banyuwangi, Probolinggo serta beberapa daerah di Sulsebar dan Medan.

Menurut Sofyano, kelangkaan elpiji atau BBM yang terjadi di negeri ini pada umumnya hanya berlangsung dalam hitungan hari saja dan tidak sampai seminggu apalagi berminggu-minggu, karena ini lebih bersifat kekosongan sementara.

“Jika terjadi kelangkaan dalam arti yang sesungguhnya, pastilah para wakil rakyat baik di daerah maupun wakil rakyat di Senayan akan bereaksi keras karena elpiji atau BBM menyangkut hajat hidup orang banyak termasuk konstituen mereka,” kata Sofyano dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (29/7).

Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa pada dasarnya dalam satu kabupaten paling tidak terdapat 4-5 unit SPBE yang juga adalah depo penampungan elpiji yang terdiri dari sekitar 20 agen elpiji dan setidaknya 2000an pangkalan elpiji 3Kg.

“Apakah semua SPBE itu tidak ada stok elpiji nya? Apakah semua agen elpiji 3Kg juga tidak punya persediaan tabung/elpiji 3Kg sama sekali? Atau apakah seluruh pangkalan elpiji juga tidak punya persediaan elpiji? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pasti akan muncul di masyarakat,” papar Sofyano.

Sebagai contoh pangkalan elpiji yang mengalami kekosongan sesaat di Medan hanya 14 pangkalan dari sebanyak 3.675 pangkalan yang ada. Artinya presentasenya hanya 0,4 persen dari total pangkalan yang tersedia.

Seperti juga yang di Kediri hanya 16 pangkalan yang kosong dari 2754 pangkalan yang ada. Di Malang dari 1.742 pangkalan, yang kosong sesaat hanya 12 pangkalan. Di Sulselbar hanya 5 pangkalan yang kosong dari 1094 pangkalan yang ada, ini presentasenya adalah 0,5 persen dari total pangkalan yang ada.

“Kekosongan pangkalan ini sebenarnya lebih karena menunggu pengiriman elpiji dari agennya,* ucapnya.

Ia sangat yakin dan menurutnya ini bisa dibuktikan bahwa tidak semua desa atau Kecamatan yang ada di suatu Kabupaten yang diberitakan langka mengalami kekosongan elpiji 3Kg.

“Coba peta-kan kekosongan elpiji subsidi terjadinya dimana saja? Dan tarik prosentasenya dibanding dengan jumlah SPBE-agen-pangkalan yang sda di daerah tersebut,” ujarnya.

Menurut Sofyano, untuk membuktikan kebenaran dari info langka tersebut, sebenarnya bisa dilakukan dengan menggelar operasi pasar elpiji 3Kg.

“Coba saja lakukan uji pasar dengan menggelar operasi pasar elpiji 3Kg. Nanti bisa dilihat hasilnya apakah elpiji operasi pasar tersebut dalam sekejap habis diserbu pembeli dan seberapa lama penyerbuan itu akan terus terjadi,” lanjutnya.

Sementara itu, terkait pengawasan dan pembinaan terhadap penyaluran dan lembaga penyalur elpiji subsidi di daerah menurut dia merupakan kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dan diatur dalam Peraturan Bersama Mendagri dan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2011 dan Nomor 05 Tahun 2011.

“Tapi sayangnya, pihak Pemda sepertinya tidak memahami dan nyaris tidak melaksanakan amanat Peraturan Bersama ini dan hanya terlihat berperan dalam penentuan HET elpiji 3Kg di daerahnya,” tandasnya.

“Presiden juga seharusnya sudah perlu merevisi Perpres nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan Pendistribusian dan Penetapan Harga elpiji 3Kg dengan secara tegas, jelas dan rinci, menetapkan siapa yang berhak atas elpiji 3Kg. Dan ysng terpenting apa sanksi hukum bagi pelanggar ketentuan tersebut,” pungkasnya.(s)

Click to comment

Trending

Exit mobile version