Soal Natuna, Jokowi Dapat Dukungan Megawati

Jakarta, HarianSentana.com – Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Megawati Soekarnoputri yakin bahwa dalam menangani persoalan di perairan Natuna, Kepulauan Riau, Presiden Joko Widodo menerapkan prinsip politik bebas akttif

“Saya mendukung sikap tegas Presiden terkait dengan penanganan persoalan di perairan Natuna Utara. Saya juga yakin prinsip politik luar negeri bebas aktif juga sudah dipegang teguh oleh Presiden Jokowi. Hal ini dibuktikan dengan sikap tegas Presiden dalam menangani persoalan di perairan Natuna,” kata Megawati dalam pidato politiknya pada Rakernas I PDIP dan HUT Ke-47 PDIP di JIExpo Kemayoran Jakarta, Jumat (10/1/2020).

Menurut Megawati, prinsip bebas aktif bukan berarti mengambil sikap netral atau jadi penonton terhadap peristiwa yang terjadi di dunia. “Bebas bukan berarti tidak punya pendirian, bukan berarti pula cuci tangan atau defensif. Kita aktif, berprinsip, dan berpendirian,” ucapnya.

Ia juga mendukung penuh sikap Presiden Jokowi yang menyatakan bahwa persoalan kedaulatan adalah bukan hal yang dapat dinegosiasikan. “Prinsip kita, kita tegaskan pada dunia adalah Pancasila. Pendirian kita aktif menuju perdamaian dan kesejahteraan dunia. Aktif pada persahabatan segala bangsa, aktif dalam memperjuangkan lenyapnya penindasan kepada negara mana pun.
Pendirian bebas aktif tersebut secara aktif pula harus dicerminkan dalam hubungan ekonomi dengan luar negeri, yang lagi-lagi harus dimulai dari riset nasional kita,” papar Megawati.

Ia pun meyakini prinsip yang sama diterapkan Presiden Jokowi dalam membentuk Badan Riset Nasional. Dia meminta tak ada campur tangan asing yang mencoba masuk ke dalam badan riset tersebut.

“Prinsip yang sama juga saya yakin menjadi pertimbangan utama Presiden Jokowi dalam membentuk badan riset nasional. Jangan sampai di dalam bentuknya nanti ada tangan-tangan luar yang mencoba untuk masuk ke dalam itu Pak Presiden. Saya mengingatkan. Jadi, harus pyur dari bangsa untuk bangsa kita sendiri,” kata Megawati.

Sebelumnya, kapal-kapal ikan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) yang dikawal Coast Guard China melakukan pencurian ikan di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, Laut Natuna Utara. Hal itu membuat Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengerahkan sejumlah kapal perangnya untuk menjaga keamanan laut.(sl)