Ribuan Balita Terserang ISPA di Wilayah Karhutla, Azis Minta Pemerintah Bertindak

JAKARTA — Anggota Komisi VIII DPR RI Muhamad Abdul Azis Sefudin mendesak pemerintah memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya balita dan lanjut usia (lansia), yang terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Desakan tersebut disampaikan menyusul data Kementerian Kesehatan (Kemenkes) yang mencatat 174.694 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah terdampak Karhutla pada periode 18 Agustus hingga 21 September 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 40.363 kasus terjadi pada balita.

Azis menilai tingginya kasus ISPA pada balita menunjukkan perlunya langkah perlindungan yang lebih kuat terhadap masyarakat yang berada di wilayah terdampak asap Karhutla.

“Saya sangat prihatin dan miris melihat lebih dari 40 ribu balita kita terserang ISPA di wilayah Karhutla. Saya mendesak pemerintah turun tangan memberikan pengobatan yang maksimal bagi balita yang sudah menjadi korban,” ujar Azis dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Ia meminta pemerintah memberikan perlindungan ekstra dan memprioritaskan balita, lansia, serta kelompok rentan lainnya yang berada di wilayah dengan paparan asap tinggi.

Menurut Azis, penanganan dampak Karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman titik api. Perlindungan terhadap kesehatan masyarakat juga harus menjadi bagian utama dari respons pemerintah ketika kualitas udara memburuk.

“Kebijakan penanganan asap tidak bisa lagi dieksekusi secara terpisah-pisah. Data ISPU dari KLHK, data kasus kesehatan dari Kemenkes, dan data kebencanaan dari BNPB harus terintegrasi dalam satu sistem komando,” tegasnya.

Azis mengatakan integrasi data tersebut penting agar pemerintah dapat menentukan langkah penanganan secara cepat, termasuk ketika diperlukan pembatasan aktivitas masyarakat di wilayah terdampak.

Ia juga mendorong Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kementerian Sosial (Kemensos), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) meningkatkan koordinasi penanganan masyarakat di zona terdampak asap.

“Saya mendorong pemerintah terutama BNPB, Kemensos, dan KemenPPPA untuk mengintensifkan koordinasi dan penanganan yang cepat serta memastikan posko, evakuasi, perlindungan sosial, dan layanan dasar berjalan selama kondisi darurat,” katanya.

Selain penanganan kesehatan, Azis meminta pemerintah daerah memiliki protokol yang jelas untuk melindungi anak-anak ketika kualitas udara memburuk. Salah satunya melalui pengaturan aktivitas belajar di sekolah.

Azis mendorong KPPPA berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menerapkan pembelajaran jarak jauh (PJJ) apabila kondisi udara sudah membahayakan kesehatan. Menurut dia, aktivitas pembelajaran tatap muka bagi siswa PAUD, TK hingga SD perlu dipertimbangkan untuk dihentikan sementara ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) memasuki kategori tidak sehat.

“Penanganan Karhutla harus mengedepankan keselamatan warga di samping upaya pemadaman titik api di lapangan. Koordinasi penanganan bencana harus berjalan cepat dari tingkat pusat hingga posko desa,” ujar Azis.

Ia menegaskan pemerintah perlu memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan dan layanan dasar selama kondisi darurat akibat Karhutla berlangsung.

“Negara harus hadir utuh menjamin keselamatan anak-anak dan orang tua kita di wilayah terdampak,” pungkasnya.