Ekonomi

PUSKEPI: Infrastruktur Penunjang Minim Penyebab Kecilnya Minat Masyarakat Nikmati Insentif Molis Baru

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria menilai, salah satu penyebab kecilnya minat masyarakat menikmati insentif pembelian motor listrik (molis) baru adalah akibat minimnya infrastruktur penunjang ekosistem kendaraan listrik terutama di daerah-daerah.

“Belum masifnya keberadaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) dan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum (SPBKLU) di daerah-daerah menjadi salah satu sebab lambannya masyarakat tertarik untuk memiliki molis. Hal lain yang juga belum terlihat secara jelas adalah soal layanan purna jual dan bengkel service kendaraan listrik yang tersebar di seluruh pelosok Tanah Air,” kata Sofyano di Jakarta, Kamis (03/8/2023).

Menurut dia, hal lain yang juga membuat minat masyarakat menikmati insentif pembelian molis baru minim juga akibat kurangnya sosialisasi dari Pemerintah. Di sisi lain, persyaratan kriteria siapa yang bisa memperoleh bantuan tersebut yang tidak mencakup segenap lapisan masyarakat juga menjadi penyebab timbulnya keraguan masyarakat tentang bagaimana nasib kendaraan listrik mereka jika mengalami masalah.

Untuk itu, Sofyano meminta Pemerintah segera melakukan terobosan dengan merombak kebijakan insentif pembelian molis baru agar tidak seret dalam menyalurkan bantuan senilai Rp 7 juta per unit motor itu.

“Pemerintah harus berani melakukan terobosan yang cerdas agar masyarakat mau menggunakan atau beralih ke kendaraan listrik, misalnya dengan tidak membatasi kriteria penerima insentif molis baru,” kata pria yang juga dikenal sebagai pengamat kebijakan energi ini.

Seperti diketahui, kebijakan insentif pembelian molis yang ditawarkan Pemerintah sejak Maret 2023 hingga saat ini masih belum terlalu diminati masyarakat. Berdasarkan data Kementerian Perindustrian (Kemenperin), saat ini baru 36 pendaftar yang menikmati insentif molis baru. Jumlah ini tentu saja jauh dari target pemerintah yang memberikan kuota subsidi 200 ribu unit motor.

Menurutnya, Pemerintah juga perlu membantu kepemilikan sepeda motor listrik dengan pembayaran uang muka atau down payment (DP) 0% dan bebas bunga kredit bagi tiap golongan masyarakat.

“Kebijakan lain yang juga bisa ditempuh Pemerintah, kata dia, adalah membuat kebijakan surat izin mengemudi (SIM) khusus bagi sepeda motor listrik. Pemerintah dapat membuat kebijakan surat izin mengemudi khusus bagi sepeda motor listrik dan atau mobil listrik yang masa berlakunya seumur hidup,” paparnya.

Sofyano juga meminta Pemerintah perlu mendorong adanya kerjasama antar BUMN dalam mempercepat program motor listrik antara lain terkait pembangunan SPKLU di pelosok tanah air dan tidak hanya menugaskan pembangunan sarana tersebut ke PLN Saja.

“Untuk mewujudkan program langit biru, Pemerintah juga perlu mengkaji ulang peraturan terkait sepeda listrik agar tidak mensyaratkan penggunaan sepeda listrik sama dengan penggunaan sepeda motor,” tutup Sofyano.(s)

Click to comment

Trending

Exit mobile version