Ibukota
Pramono Anung: Jakarta Terbuka untuk Pendatang, Syaratnya Punya Kapasitas
Jakarta, Hariansentana.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan bahwa Ibu Kota tetap menjadi kota yang terbuka bagi siapa saja yang ingin mengadu nasib. Meski demikian, para pendatang baru diharapkan datang dengan kesiapan dan keahlian agar mampu berkontribusi bagi kota.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menyatakan bahwa Jakarta tidak akan membatasi arus urbanisasi, terutama pasca-Lebaran. Namun, ia menekankan pentingnya kapasitas diri bagi setiap individu yang memutuskan untuk menetap dan bekerja di Jakarta.
“Jadi bagi siapapun warga negara Indonesia yang mau datang ke Jakarta, Jakarta terbuka, tetapi Jakarta tentunya juga mensyaratkan orang untuk bekerja itu harus dengan kapasitas, kapabilitas, atau yang menjadi kebutuhan,” ujar Pramono Anung, Rabu (25/3).
Pramono juga menjelaskan bahwa pemerintah tetap akan melakukan pengawasan dan penertiban di lapangan jika situasi mendesak. Namun, ia memastikan bahwa pendekatan yang diambil bukan melalui operasi yustisi yang cenderung represif bagi pendatang.
“Jakarta sekarang ini dalam hal-hal yang seperti itu pasti akan kami memberikan ruang untuk ditertibkan. Tidak bisa orang kemudian datang tanpa memiliki kemampuan apapun dan menjadi beban. Tetapi sekali lagi, Jakarta tidak akan melakukan operasi yustisi,” tegasnya.
Sebagai penutup, Pemprov DKI mengimbau masyarakat untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin sebelum berangkat ke Ibu Kota. Hal ini bertujuan agar para pendatang dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja secara maksimal sesuai dengan dinamika kebutuhan di Jakarta.
“Jadi Jakarta terbuka bagi siapa saja, tetapi kami meminta bagi siapapun yang datang ke Jakarta, mari membuka ruang untuk bekerja keras di Jakarta, kami akan dengan senang hati,” kata Pramono.
Sementara Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta, Nabilah Aboebakar Alhabsyi mengingatkan para pendatang agar tidak datang ke Jakarta tanpa persiapan matang.
Srikandi muda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menekankan pentingnya bekal keterampilan, kepastian pekerjaan, serta kesiapan ekonomi sebelum memutuskan merantau ke Ibukota.
“Jakarta memang masih menjadi primadona, tetapi kita harus realistis karena hidup di kota ini tidaklah mudah. Pendatang harus datang dengan rencana yang jelas, bukan sekadar berharap keberuntungan,” ujarnya, Rabu (25/3).
Menurutnya, arus pendatang yang tidak terencana justru berpotensi menambah persoalan baru di perkotaan. Mulai dari meningkatnya angka pengangguran hingga munculnya permukiman tidak layak huni yang dapat memperburuk kualitas lingkungan dan tata kota.
Nabilah mendorong agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperkuat sistem pendataan serta pengawasan administrasi kependudukan. Selain itu, ia menilai edukasi kepada calon pendatang perlu ditingkatkan, terutama terkait kondisi riil lapangan kerja dan tingginya biaya hidup di Jakarta.
Melalui upaya tersebut, Nabilah berharap urbanisasi dapat lebih terkendali dan tidak menimbulkan dampak sosial yang lebih luas. ” “.Jakarta tetap terbuka bagi siapa saja, namun perlu dijaga bersama agar tetap tertib dan layak huni bagi seluruh warganya,” tandasnya.(Sutarno)