PGN Akan Terus Bangun dan Kembangkan Infrastruktur Gas

Jakarta, HarianSentana.com – PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Tbk
akan terus membangun dan mengembangkan infrastruktur gas di dalam negeri, termasuk membangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga dan UKM yang ditugaskan Pemerintah. Hal ini diperlukan agar pasar gas di dalam negeri tetap baik dan memberikan keuntungan maksimal.

Hal ini disampaikan Direktur PGN Suseno pada webinar Focus Group Disscusion (FGD) “Arah Baru Industri Migas: Ketahanan Energi Dengan Memaksimalkan Pemanfaatan Natural Gas dan LNG Dalam Negeri”, yang digelar Ruangenergi.com, Rabu (22/9/2021).

“Trend konsumsi gas dalam negeri kini mulai meningkat, meski belum sesuai harapan. Namun konsumen gas domestik masih terkonsentrasi di Indonesia bagian barat, khususnya DKI Jakarta dan Jawa Barat, Surabaya Jawa Timur, dan Medan Sumatera Utara,” kata Susesno.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa konsumen gas terbesar masih PLN (PLTU) dan sebagian industri khususnya kawasan ekonomi khusus (KEK) yang sudah eksis di beberapa daerah yang sudah terbangun jaringan gasnya.

“Target Pemerintah membangun 1 juta jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga tetap berjalan dan dilakukan PGN. Pengembangan jargas juga terus dikembangkan, khususnya di daerah di sekitar lapangan gas atau Kilang Pertamina sampai daerah terpencil dan kepulauan,” paparnya

Ke depan, lanjut dia, wilayah pesisir selatan Jawa Tengah dan Jawa Barat seperti Purwokerto, Cilacap, Yogyakarta bahkan sampai Tasikmalaya dan Ciamis akan dibangun jaringan gas.

“Dengan begitu, makin besar konsumen rumah tangga dan UKM yang bisa memanfaatkan gas sebagai sumber energi yang baik, murah dan lebih besar dibandingkan lainnya,” ujarnya.

Sementara, lanjut dia, kebutuhan gas untuk konsumen di pesisir Selatan Jateng dan Jabar bisa dipasok dari Kilang Cilacap, Jawa Tengah yang sudah sukses melakukan gasifikasi dan bisa menambahkan pasokan gas di dalam negeri.

“Langkah ini sejaan dengan rencana pembangunan jargas yang terus digalakkan Pemerintah melalui PGN,” tutup Suseno.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan menambahkan, perlu peran semua pihak terutama Pemerintah untuk mendorong penciptaan pasar gas baru di dalam negeri.

“Negara harus hadir dengan kebijakan dengan membuat kebijakan yang adil dan memungkinkan semua pihak bisa berkembangan dengan baik, termasuk pasar gas domestik ini,” kata dia.

Menurut Mamit, formulasi harga gas termasuk untuk industri, harus adil dan menguntungkan semua pihak. Konsumen gas untung karena mendapatkan harga terbaik, dan produsen atau KKKS juga untung dari investasi yang ditanamkan di Indonesia. “Inilah substansi harga terbaik itu harus bisa diwujudkan,” tegas Mamit.

Sementara VP Pengendalian Kontrak Gas PLN Edwin Bangun mengungkapkan, bahwa sejak tahun 2010 hingga tahun 2020 pihaknya telah memanfaatkan gas bumi untuk pembangkit PLN dan kecenderungannya terus meningkat seiring tersedianya infrastruktur gas.

“Tidak hanya itu, porsi serapan untuk LNG juga meningkat seiring kemampuan pasok gas pipa. Hanya saja, belum kompetitifnya harga gas dibandingkan harga batu bara menyebabkan fuel mix gas semakin rendah beberapa tahun terakhir, apalagi diperparah dengan kondisi pandemi Covid-19,” paparnya.

Ia juga mengungkapkan, hingga tahun 2030 ada dua skenario yang disampaikan PLN dalam draft RUPTL yaitu skenario optimal dan skenario low carbon. “Low carbon ini akan menambah pasokan gas lagi dan akan menekan daripada PLTU,” tegas Edwin.

Kebutuhan gas PLN sendiri antara tahun 2020 sampai 2030 berkisar antara 1.100 bbtud sampai 1.350 bbtud. Ini adalah demand gas yang didesain dalam draft RUPTL yang sebentar lagi rencananya akan ditandatangani,” pungkasnya.(s)