Pengamat Nilai Pernyataan Menteri BUMN Soal PLN Berbahaya

Jakarta, HarianSentama.com – Pengamat Ekonomi dari AEPI, Salamuddin Daeng menilai, pernyataan Menteri BUMN, Erick Thohir yang mengatakan, bahw PT PLN (Persero) ke depan harus fokus pada distribusi listrik sangat membahayakan kedaualatan negara dan keselamatan rakyat.
“Kebijakan saat ini telah melahirkan dominasi pembangkit listrik swasta dan pelemahan seluruh pembangkit PLN. Jika nanti PLN benar-benar hanya akan ditugasi negara untuk menjadi distributor listrik swasta, maka kelangsungan bangsa, kedaualatan negara dan keselamatan rakyat terancam,” kata Salamuddin Daeng kepada HarianSentana.com di Jakarta, Selasa (10/12).
“Untuk itu Menteri Erick mesti mencabut pernyataannya dan mengusahakan agar PLN dapat memiliki saham mayoritas di seluruh pembangkit listrik swasta, karena PLN adalah perpanjangan tangan negara dalam memguasai sektor ketenagalistrikan,” tambah Daeng.
Apalagi, kata dia, PLN adalah perusahaan yang berkaitan dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. “Dengan kedudukan semacam itu maka PLN tidak mungkin hanya bertugas melakukan distribusi listrik sebagai perpanjangan tangan negara dalam memenuhi kebutuhan listrik masyarakat, tetapi juga harus menguasai pembangkit maupun jaringan listrik,” papar Daeng.
Menurut dia, pernyataan Menteri BUMN ini jelas melanggar konstitusi yang mengajarkan agar negara menguasai cabang produksi yang penting bagi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak. “Tidak mungkin PLN dapat menjadi perpanjangan tangan negara dalam sektor ketenagalistrikan kalau cuma bertugas sebagai distributor,” tukasnya.
Lebih jauh ia mengatakan, pernyataan Menteri Erick juga mengindikasikan dirinya sebagai perpanjangan tangan pebisnis listrik. “Semua rakyat Indonesia tahu bahwa protein bisnis listrik itu adalah bisnis bahan bakar batubara dan bisnis pembangkit listrik,” ujarnya.
Sebelumnya, Praktisi Kelistrikan Nasional, Jumadis Abda juga mengkritisi wacana yang disampaikan Menteri Erick Thohir tersebut. “Rasanya agak kurang pas ketika Menteri BUMN justeru mewacanakan PLN misalnya hanya mengurus distribusi listrik. Sedangkan pembangkit listrik diserahkan ke pihak lain misalnya swasta,” kata Jumadis di Jakarta, Selasa (10/12) pagi.
Ironisnya, kata dia, beban yang ditanggung oleh PLN dari swasta itu pada akhirnya akan ditanggung rakyat, karena otomatis tarif listrik harus naik. “Dan akibatmya bisa dibayangkan, jika tarif listrik Indonesia lebih mahal dari negara lain maka produk-produk industri kita pasti tidak akan kompetitif. Pada akhirnya Indonesia akan tetap sulit keluar dari keterpurukan ekonomi. Karena ekonomi pasti akan sulit tumbuh dari energi dan listrik yang mahal,” papar Jumadis.
Yang jelas, kata dia, harga listrik pasti akan lebih mahal sebagai dampak salah satunya dari pembangkit listrik dikuasai swasta. ” Dan tentu saja harapan Presiden Jokowi menghadirkan listrik lebih murah tidak akan tercapai,” ujarnya.(sl)