Musim Tanam Mundur, Suwendra Wanti-Wanti Harga Beras Naik Jelang Lebaran

JAKARTA — Ancaman mundurnya musim tanam akibat fenomena El Nino memicu kekhawatiran terhadap pasokan beras dan stabilitas harga pangan menjelang Lebaran. Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Suwendra, mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah mitigasi konkret untuk menjaga produksi pangan dan melindungi petani dari risiko gagal panen.

Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), fenomena El Nino menyebabkan pergeseran musim hujan. Kondisi ini berpotensi mengganggu jadwal tanam padi yang biasanya berlangsung pada Oktober–Desember, sekaligus menggeser waktu panen raya yang diproyeksikan terjadi pada Februari–Maret.

Suwendra mengingatkan, mundurnya panen raya berpotensi menimbulkan persoalan pasokan ketika permintaan pangan masyarakat meningkat menjelang Lebaran. Jika tidak diantisipasi sejak dini, kondisi tersebut dapat memicu kenaikan harga beras di tingkat konsumen.

“Apabila musim tanam mundur, otomatis panennya pun akan mundur. Padahal pada medio Maret–April kita akan memasuki momen Lebaran Idulfitri, di mana permintaan masyarakat akan kebutuhan pangan dipastikan meningkat tajam. Kami mengkhawatirkan kondisi ini akan memicu lonjakan harga di tingkat konsumen jika tidak diantisipasi dari sekarang,” ujar Suwendra.

Ia menilai pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan cadangan beras yang tersimpan di gudang Perum Bulog. Dalam upaya menjaga swasembada pangan, keberlanjutan produksi dalam negeri harus menjadi perhatian utama, terutama ketika perubahan cuaca berpotensi mengganggu jadwal tanam dan panen.

Menurut Suwendra, penanganan harus dilakukan sebelum gangguan produksi berdampak terhadap pasokan dan harga pangan. Pemerintah perlu memastikan berbagai program bantuan pertanian benar-benar efektif di lapangan, bukan sekadar memenuhi target penyaluran.

“Negara harus segera bertindak cepat dan melakukan mitigasi secara detail. Jangan hanya membagikan bantuan pompa, tetapi pastikan ketersediaan airnya. Percuma ada bantuan pompa di lapangan kalau sumber airnya tidak ada, apa yang mau dialirkan?” tegasnya.

Selain persoalan pergeseran musim tanam, Suwendra menyoroti kapasitas bendungan yang dinilainya perlu mendapat perhatian serius. Akumulasi lumpur dan sedimentasi disebut berpotensi mengurangi daya tampung air, sehingga ketersediaan air untuk pertanian dapat terganggu ketika musim kemarau tiba.

Ia meminta pemerintah mengevaluasi kondisi infrastruktur penampung air, memperbaiki sistem irigasi, serta memetakan wilayah pertanian berdasarkan ketersediaan sumber air. Langkah tersebut dinilai penting agar petani tidak dipaksa menanam padi di lahan yang tidak memiliki pasokan air memadai.

Suwendra juga mengingatkan bahwa bantuan bibit dan pompa air tidak akan efektif jika tidak disertai jaminan ketersediaan air. Tanpa perencanaan yang matang, petani berisiko mengalami gagal panen, sementara anggaran bantuan pemerintah tidak menghasilkan peningkatan produksi yang diharapkan.

“Jangan sampai kita memaksakan petani menanam tanpa kepastian air hanya karena diberi bantuan bibit. Jika terjadi gagal panen, kerugian besar akan ditanggung oleh petani, dan negara pun ikut rugi karena anggaran bantuan menjadi tidak berguna,” ujarnya.

Ia menegaskan, pemerintah harus mengutamakan mitigasi dan pemetaan risiko sejak dini untuk menjaga kesinambungan produksi pangan di tengah ancaman cuaca ekstrem. Langkah tersebut diperlukan agar potensi gangguan panen tidak berkembang menjadi persoalan pasokan yang membebani masyarakat melalui kenaikan harga beras menjelang Lebaran.