Menyikapi Ketidakpastian Projek ANP dan LIN

BEREDARNYA kabar tentang mangkraknya dua rencana projek strategis nasional yang akan diimplementasikan di Maluku yaitu Ambon New Port (ANP) dan Lumbung Ikan Nasional (LIN), telah menimbulkan ketidakpastian. Kondisi ini secara psikologis akan berdampak kepada keragu-raguan dan ketidakpastian iklim investasi di Maluku.

Bagaimana tidak, dua projek strategis nasional yang sudah dicanangkan secara langsung oleh Presiden Joko Widodo berujung dengan ketidakpastian bahkan mungkin dibatalkan?

Pada saat sedang berjuang untuk memasarkan keunggulan komparatif sumber daya alam yang dimiliki, Maluku dihadapkan kepada ketidakpastian kepercayaan publik tentang kemampuan menghadirkan investasi strategis yang memiliki daya ungkit terhadap pembangunan ekonomi Maluku.

Publik dan pebisnis akan menaruh penilaian bahwa Maluku tidak kondusif untuk berinvestasi. Banyak faktor pemicu yang berujung pada pengambilan kesimpulan penilaian seperti itu. Kualitas perencanaan, kelayakan ekonomi, transparansi, optimalisasi layanan birokrasi, merupakan sebagian deretan infrastruktur lunak yang diperlukan untuk mampu menghadirkan investasi strategis.

Dalam hal rencana pembangunan ANP dan LIN, sebaiknya bisa diupayakan beberapa opsi lokasi implementasi projek, tidak saja di pulau Ambon, akan tetapi juga bisa di bagian wilayah Maluku lainnya dengan pertimbangan plus minusnya.

Persoalan apakah investasi untuk membangun ANP dan LIN bersumber dari pendanaan oleh pemerintah pusat atau berasal dari swasta, bukan masalah prinsip. Selama iklim investasinya kondusif dan proyeksi menghasilkan keuntungan nyata dan berkelanjutan, investor akan tertarik untuk berinvestasi.

Niat baik Presiden menghadirkan dua proyek strategis nasional tersebut di Maluku patut diapresiasi. Janji Presiden dimaksud adalah janji publik kepada masyarakat Maluku. Kalaupun sampai dibatalkan, maka pembatalan tersebut sebaiknya juga disampaikan secara langsung oleh Prrsiden dalam bentuk pernyataan publik kepada masyarakat Maluku.

Jika pemberitaan tentang rencana implementasi projek ANP dan LIN masih terus mengambang, pemerintah daerah Provinsi Maluku harus segera mengambil langkah menanyakan secara tertulis serta menghubungi kementerian terkait untuk berkoordinasi.

Sambil berkoordinasi dengan kementerian terkait, Pemda Maluku juga sebaiknya meminta kesediaan waktu Presiden untuk bertemu secara langsung guna mengkomunikasikan masalah ini. Jangan lupa bahwa Presiden adalah seorang yang berlatar belakang sebagai wirausahawan. Harus bisa menghadirkan argumentasi-argumentasi yang rasional dan implementatif berwawasan kewirausahaan. Sementara itu, semua elemen perangkat daerah terkait di Maluku harus bersinerji.

Pemda juga musti berkolaborasi dengan wakil-wakil Maluku di parlemen pusat, baik di DPR maupun DPD. Diperlukan strategi khusus dan diplomasi tingkat tinggi untuk dapat menghadirkan implementasi dua projek strategis nasional tersebut guna mengungkit pembangunan ekonomi Maluku. Semoga!

Oleh: Dr.Ir. Ishak Tan, M.Si, Dosen MM Universitas Winaya Mukti Bandung; Mantan Rektor Universitas Iqra Buru