Massa Desak BPOM Transparan Ungkap Dugaan Mafia Skincare, Pertanyakan Hilangnya Rilis Resmi

Jakarta – Sejumlah massa menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Senin (29/6/2026). Mereka mendesak BPOM bersikap transparan dalam penanganan dugaan mafia skincare, sekaligus meminta penjelasan terkait hilangnya rilis resmi BPOM tertanggal 11 Oktober 2024 dari situs resmi lembaga tersebut.

Juru bicara massa yang juga pakar hukum, Mirwansyah, mengatakan aksi tersebut merupakan tindak lanjut atas dua surat yang telah dikirimkan kepada BPOM pada 23 Juni 2026 dan 29 Juni 2026. Menurutnya, hingga aksi berlangsung, belum ada penjelasan yang dinilai memadai mengenai perkembangan penanganan kasus tersebut.

“Kedatangan kami hari ini untuk meminta kejelasan terkait rilis BPOM tanggal 11 Oktober 2024 mengenai dugaan mafia skincare. Sebelumnya kami sudah dua kali melayangkan surat, namun belum memperoleh jawaban yang jelas,” kata Mirwansyah.

Ia mengungkapkan, selama audiensi pihaknya telah berdiskusi dengan sejumlah unit di BPOM, mulai dari bidang pengawasan obat, humas hingga advokasi. Namun, tidak ada satu pun pihak yang dapat menjelaskan siapa yang berwenang menerbitkan maupun menghapus rilis tersebut dari situs resmi BPOM.

Menurut Mirwansyah, perwakilan BPOM menyatakan identitas pihak yang diduga terlibat belum dapat dipublikasikan karena masih mengedepankan asas praduga tidak bersalah dan belum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.

“Kami berharap ada jawaban yang tegas sehingga tidak menimbulkan berbagai asumsi di tengah masyarakat. Namun hingga saat ini BPOM masih beralasan menggunakan asas praduga tidak bersalah,” ujarnya.

Mirwansyah menilai masyarakat berhak mengetahui identitas perusahaan maupun produk yang diduga melakukan pelanggaran, sebagaimana pernah disebutkan dalam rilis BPOM pada Oktober 2024. Menurutnya, keterbukaan informasi menjadi bagian penting dalam perlindungan konsumen.

“Kalau memang ada pabrik yang ditutup dan produk yang dihentikan peredarannya, sampaikan kepada publik agar masyarakat tahu produk mana yang harus dihindari. Fungsi BPOM bukan hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia menambahkan, hingga kini publik masih mempertanyakan siapa pihak yang dimaksud sebagai “mafia skincare” sebagaimana tercantum dalam rilis BPOM yang pernah dipublikasikan.

Sementara itu, berdasarkan penjelasan yang diterima peserta audiensi, BPOM menyatakan belum dapat membuka identitas perusahaan maupun produk yang dimaksud karena proses hukum masih berjalan dan belum terdapat dasar hukum yang memungkinkan pengungkapan identitas pihak terkait.

Hingga aksi berakhir, massa mengaku belum memperoleh jawaban mengenai keberadaan rilis BPOM yang hilang dari situs resmi maupun identitas pihak yang diduga terlibat dalam kasus dugaan mafia skincare tersebut. Mereka berharap BPOM segera memberikan penjelasan resmi demi menjaga kepercayaan publik sekaligus memberikan kepastian informasi kepada masyarakat.