Mahasiswa Kota Bandung Dukung Pemerintah Ciptakan Regulasi Investasi Murah

Bandung, Hariansentana.com – Puluhan elemen mahasiswa dan pemuda se- Kota Bandung menggelar diskusi publik dengan tema “Upaya Mencipta Regulasi yang Ramah Investasi,” di Aula Fakultas Ushuluddin Universitas Gunung Jati, Bandung, Jawa Barat, Jumat (24/1/2020).

Dalam kegiatan ini menghadirkan pembicara,Kabid Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, DPMPTSP Kota Bandung, Ir. H. Kurniadi, M.M., M.Si. Asep Sutisna anggota DPRD Kota Cimahi.

Kabid Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal, DPMPTSP Kota Bandung, Ir. H. Kurniadi, M.M., M.Si., yang menjadi salah satu narasumber dalam diskusi tersebut mengatakan, penyederhanaan regulasi oleh pemerintah bertujuan menciptakan iklim investasi yang lebih baik.

Ia juga menyebut, dari data United Nation Conferrence on Trade and Development (UNCTD) tahun 2018, Indonesia dinilai sebagai salah satu negara yang layak investasi mengalahkan negara Asia Tenggara lain seperti Malaysia dan Singapura. “Ini indikator positif capaian kinerja pemerintah, sehingga masyarakat perlu mendukung upaya-upaya pemerintah, salah satunya adalah kebijakan penyederhanaan regulasi. Kebijakan ini akan memangkas sejumlah regulasi atau peraturan dalam berusaha yang praktiknya masih tumpang tindih dengan aturan lain,” jelasnya.

Untuk itu lanjutnya, pemerintah Presiden Jokowi terus melakukan peningkatan pembangunan infrastruktur, integrasi transportasi, keberlanjutan sistem akuntabilitas pemerintah, dan lainnya mulai dari tingkat Pusat hingga ke tingkat Daerah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam investasi.

“Pada DPMPTSP Kota Bandung, dalam upaya menciptakan iklim yang ramah investasi, telah dilakukan upaya-upaya diantaranya penyusunan dan penerbitan Perda Penanaman Modal, penyusunan Standard Operational Procedure penanaman modal, penyelenggaraan layanan berbantuan, penyusunan Kajian Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM), penyusunan Perwal RUPM, pengadaan Ruang Business Lounge yang bertujuan untuk menjalankan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM),” ungkapnya.

Sementara narasumber lainnya, Asep Sutisna anggota DPRD Kota Cimahi juga menyebut, capaian pemerintahan Presiden Jokowi dalam regulasi yang dipermudah dalam investasi telah menempatkan Indonesia diurutkan ke-73, meningkat dari urutan ke-137 pada Tahun 2007.

Tapi sambungnya, faktor sosial budaya kadang membuat investor kurang nyaman. “Oleh sebab itu masyarakat perlu mendukung upaya pemerintah dalam menarik investor,” tutupnya.