Kondisi Infrastruktur Memptihatinkan, DPRD Minta Perhatian Pemda

Jakarta, HarianSentana.com – Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku, M Hatta Hehanussa, SE meminta perhatian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dan Pemerintah Provinsi Maluku terkait sejumlah persoalan infrastruktur di daerah pemilihan (dapil) Kabupaten SBB terutama di Kecamatan Huamual Belakang yang dikunjunginya saat masa reses sidang ke III 2020 akhir pekan lalu.

“Banyak hal yang kita lihat seperti infrastruktur jalan dan jembatan yang rusak, sarana dan prasarana pendidikan seperti sekolah juga kirang memadai, pelabuhan rakyat, krisis air bersih, hingga pembangunan talud pembatasan di bibir pantai yang yerbengkalai,” kata Hehanussa saat dihubungi HarianSentana.com melalui telepon genggamnya, Senin (14/9/2020).

Tidak hanya itu, kata dia, di sejumlah desa dan dusun di Kecamatan Huamual Belakang dan Pulau Kelang juga masih banyak rumah-rumah warga yang tidak layak huni. “Memang masih banyak hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian bersama antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Pemkab SBB terutama di bidang perumahan. Misalnya saja sebagian warga di Dusun Tahalupu maupun dusun dan desa lain yang sampai saat ini masih menempati rumah yang tidak layak huni,” paparnya.

Menurut Hehanussa, masalah seperti ini perlu dikoordinasikan dengan SKPD terkait di tingkat Provinsi maupun Kabupaten terutama menyangkut anggaran jika ADD maupun DD tidak mencukupi. “Persoalan penduduk harus menjadi perhatian utama di tengah kemajuan pembangunan di era digitalisasi saat ini,” ungkap Hehanussa.

Politisi yang juga dikenal sebagai pengusaha ini menilai, masih adanya penduduk Indonesia yang menempati rumah tidak layak huni seperti di Huamual ini merupakan potret kemiskinan yang masih sangat nampak. “Kondisi seperti ini yang perlu menjadi perhatian utama, agar Maluku bisa keluar dari kemiskinan secara nasional,” ucapnya.

Sementara terkait persoalan listrik, Hehanussa mengaku akan menyampaikannya langsung ke Komisi II DPRD maluku untuk dikordinasikan dengan pihak PLN Wilayah Maluku dan Maluku Utara. Sebab, seiring perkembangan pembangunan saat ini, baik penerangan seperti listrik maupun jaringan telepon, saling mendukung
satu sama lainnya.

“Jika tidak segera dinormalkan, maka dampaknya sangat buruk terhadap pembangunan daerah ke depan. Saya berharap agar berbagai persoalan yang saya dapat di dapil dan sudah disampaikan dalam laporan sebagai wakil rakyat dari Kabupaten SBB ini bisa menjadi perhatian Pemprov Maluku,” tukasnya.

Pada kesempatan kunjungan reses tersebut, Hehanussa mengaku cukup banyak menjaring dan menampung aspirasi masyarakat di Kecamatan Huamual Belakang dan Kecamatan Kairatu. “Masa reses merupakan masa penting yang secara fungsional menjadi media untuk menjaring aspirasi masyarakat,” katanya.

Selain menjaring aspirasi masyarakat, politisi Partai Gerindra ini juga memanfaatkan masa reses sidang III ini untuk melihat dari dekat kondisi masyarakat yang ada di Dusun Ulisadar, Dusun Kambelu, Dusun Erang, Desa Tahalupu, Dusun Tomi-tomi, Desa Kairatu, Dusun Pakarena dan Desa Waimital.

“Sebagai representatif dari Dapil V, saya merasa terpanggil untuk melihat dari dekat keadaan masyarakat di dusun dan desa yang saya kunjungi. Alhamdulillah saya juga sempat berdialog dengan warga guna mengetahui keadaan dan kondisi sosial hingga ekonomi masyarakat setempat,” tutup Hehanussa.(sl)