KOMPAK Indonesia: Praktik Korupsi di Proyek PSN Harus Diusut Tuntas

Jakarta, HarianSentana.com – Maraknya korupsi proyek-proyek strategis nasional saat ini mencerminkan tidak adanya  integritas dalam mengedepankan sikap anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Tangapan itu diutarakan Ketua Koalisi Masyarakat untuk Pemberantasan Korupsi (KOMPAK) Indonesia, Gabriel Goa SH dalam keterangan resminya yang dikutip di Jakarta, Rabu (11/10/2023).

Korupsi, ujar Gabriel, merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sekaligus masuk kategori pelanggaran HAM berat karena telah merampok dari lapisan rakyat terbawah.

“Korupsi secara  berjamaah dan sistemik di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) ini misalnya. Ini harus diusut tuntas dan diproses hukum juga secara masif dan sistemik,” desak Gabriel.

Gabriel menyebut, salah satu dugaan tindak pidana korupsi yang perlu diusut tuntas dan diproses hukum yakni proyek Base Tower Transceiver (BTS) di lingkup Kementerian Kominfo.

Menurut Gabriel, terdapat 3 proyek besar di TVRI yang wajib hukumnya diusut tuntas dan diproses hukumnya. Pertama, proyek Pengadaan Pemancar Digital untuk 17 lokasi, dengan Penyedia PT Revalindo Agung Pratama dengan nilai proyek sebesar Rp 47.382.131.550 (47 miliar lebih) pada tahun anggaran 2022.

Kedua, proyek Pengadaan OB Van untuk Stasiun Daerah sebanyak 7 unit dengan penyedia PT Bhineka Dwi Persada senilai Rp 44.500.011.000 (45 miliar lebih). Ketiga, proyek Pengadaan News Van sebanyak 5 unit, penyedia PT Bhineka Dwi Persada senilai Rp 21.700.796.569. (21 miliar lebih).

“Hati nurani saya terpanggil untuk menyelamatkan uang negara, maka KOMPAK Indonesia sedang melakukan investigasi dan pengumpulan bukti-bukti untuk segera melaporkan secara resmi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan/atau Kejaksaan Agung RI segera dilidik dan sidik diproses hukum atas dugaan Tindak Pidana Korupsi berjamaah di TVRI,” paparnya

Selain itu, kata Gabriel, pihaknya mengajak Solidaritas Pers,Tokoh Agama dan Penggiat Anti Korupsi untuk mendukung total KPK RI dan/atau Kejaksaan Agung RI guna mengusut tuntas dan memproses hukum dugaan Tindak Pidana Korupsi proyek-proyek strategis nasional di TVRI.

“Jika terbukti adanya Tipikor, maka kami mendesak Presiden Jokowi untuk segera mencopot Direktur Utama dan Komisaris Utama TVRI. Ayo, bangun Gerakan Rakyat Anti Korupsi Indonesia,” tutup Gabriel.(TBAS)