Ketua LSM PRB: Pejabat Jangan Menekan Rakyat demi Kepentingan Pribadi atau Kelompok.

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB) menyayangkan “dugaan intervensi” yang dilakukan Wakil Bupati Bogor kepada kepala desa terkait pengurusan administrasi pertanahan.

Menurutnya, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan kepentingan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan Wakil Bupati.

“Kalau tidak ada kejelasan dari pejabat terkait, ini bisa memicu konflik berkepanjangan dan berujung pada persoalan pidana dalam dokumen surat-surat tanah yang sedang diproses di BPN Kabupaten Bogor,” jelas Johan saat di hubungi tlp selulernya 7 Juni 2026.

Ia menduga terbitnya surat tiga serangkai berupa riwayat tanah dan surat tidak sengketa bukan melalui prosedur yang benar, melainkan karena adanya intervensi pejabat yang memiliki kepentingan.

“Menurut Johan Ini bisa membuat dokumen yang diproses cacat administrasi. Walaupun prosesnya dianggap benar, surat tanah itu bisa dimohonkan pembatalan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” jelasnya.

Dalam gugatan PTUN, pemohon bisa melampirkan bukti dugaan intervensi seperti surat, rekaman, foto, dan bentuk lain yang nantinya diuji dalam persidangan. Dari situ, hakim bisa membandingkan proses normatif dan tidak normatif secara objektif dalam hukum administrasi.

Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan S.H menegaskan pejabat ke depan jangan menekan rakyat demi kepentingan pribadi atau kelompok. “Pilkada itu secara konstitusi dari rakyat untuk rakyat. Jangan ketika sudah dipilih dan dilantik, semua kebijakan dihalalkan karena pejabat dipilih rakyat,” tegasnya.

Ia menambahkan, jika Wakil Bupati bermasalah dalam proses pidana maupun politik, mekanismenya bisa melalui impeachment oleh legislatif sesuai hukum yang berlaku.

“Persoalan seperti ini jangan dibiarkan berlarut. Panggil para pihak, selesaikan secara damai. Kalau ada kekeliruan, ya diperbaiki. Saya yakin Bupati Bogor bisa memberikan saran ke Wakil Bupati agar semua pihak menahan diri,” katanya.

Ia berharap Kabupaten Bogor bisa maju jika semua pihak bekerja sama dan tidak mencari-cari kesalahan pejabat tanpa bukti. “Kalau aduan masyarakat sudah masuk, tentu sudah ada bukti-bukti bentuk intervensi ke kades-kades,” papar nya…….Ron