Kemacetan Pelabuhan Ketapang, Edi Purwanto Minta Pemerintah Lindungi Akses Warga

BANYUWANGI — Kemacetan panjang menuju Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, mendapat sorotan Anggota Komisi V DPR RI Edi Purwanto. Ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada antrean kendaraan, tetapi juga memperhatikan dampak kemacetan terhadap aktivitas warga di sekitar jalur pelabuhan.

Edi mengatakan kemacetan yang telah berlangsung sekitar empat bulan perlu ditangani secara menyeluruh. Antrean kendaraan bahkan dilaporkan sempat mencapai sekitar 12 kilometer dan mengganggu aktivitas masyarakat yang tinggal serta bekerja di kawasan tersebut.

Sorotan itu kembali mencuat setelah sekitar 100 warga dari berbagai unsur masyarakat mendatangi kantor ASDP Cabang Ketapang. Warga menyampaikan keluhan terkait kemacetan yang berulang dan dampaknya terhadap kegiatan sehari-hari.

“Kalau ini sudah berlangsung berbulan-bulan, tentu kita harus lihat persoalannya secara utuh. Jangan hanya bicara kendaraan yang antre. Ada masyarakat yang setiap hari hidup dan beraktivitas di sekitar pelabuhan, ada yang berdagang, bekerja, anak-anak sekolah, dan ada juga masyarakat yang membutuhkan akses kesehatan,” ujar Edi.

Legislator PDI Perjuangan itu meminta Kementerian Perhubungan, ASDP, dan pemerintah daerah duduk bersama melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola penanganan kemacetan di Pelabuhan Ketapang.

Menurutnya, evaluasi tidak cukup hanya melihat arus kendaraan di jalan. Pemerintah perlu memeriksa kapasitas pelabuhan, pengaturan kendaraan sebelum masuk kawasan pelabuhan, proses boarding, bongkar muat, kesiapan kapal, hingga koordinasi pengaturan lalu lintas di jalur menuju Ketapang.

Edi juga menyoroti persoalan kendaraan Over Dimension Over Loading (ODOL) yang menurutnya tetap harus ditertibkan. Namun, penanganan ODOL tidak semestinya menjadi satu-satunya solusi atas kemacetan yang terjadi berulang.

“ODOL tetap harus ditangani, tetapi jangan kemudian semua persoalan kemacetan dibebankan ke sana. Kita harus lihat juga apakah kapasitas pelabuhannya memadai, bagaimana pola antreannya, boarding-nya, pergerakan kapalnya, sampai koordinasi di lapangan. Kalau macetnya terus berulang, berarti ada sistem yang harus kita benahi,” tegasnya.

Edi menilai Pelabuhan Ketapang memiliki posisi penting dalam mobilitas masyarakat dan distribusi barang antara Pulau Jawa dan Bali. Karena itu, kelancaran layanan penyeberangan harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap aktivitas warga di sepanjang jalur menuju pelabuhan.

“Pelabuhan ini pintu pergerakan ekonomi. Tetapi jangan sampai karena aktivitas di pelabuhan, warga di sekitarnya malah kesulitan bekerja, berdagang, mengantar anak sekolah atau mendapatkan pelayanan kesehatan. Pemerintah harus hadir memastikan dua-duanya berjalan, pelayanan penyeberangan lancar dan masyarakat juga tidak kehilangan aksesnya,” pungkas Edi.