Kegaduhan Mafia Proyek DPUPR Kabupaten Bogor Kembali Terjadi

Bogor, HarianSentana.com – Kegaduhan rekanan pada lelang proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (DPUPR) di Kantor Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULPBJ) Kabupaten Bogor, kembali terulang. Pasalnya, pengadaan barang dan jasa Pemkab Bogor itu diduga dikendalikan oleh mafia proyek.

“Ada oknum yang diduga kuat bermain di lingkaran Dinas PUPR Kabupaten Bogor. Mereka inilah yang setiap tahun mendapatkan proyek sehingga tak ada kesempatan menang bagi yang lain,” kata salah seorang pemilik Curriculum Vitae (CV) yang enggan disebutkan namanya kepada wartawan, Senin (19/10/20) kemarin.

Menurut dia, salah seorang direktur sejak bertahun-tahun disinyalir marak melakukan permainan kotor mafia proyek di lingkungan Dinas PUPR Kabupaten Bogor bahkan semakin terang-terangan. “Ada kesan pembiaran dari petinggi dinas itu. Mungkin mereka sudah berbagi fee,” bebernya.

Akibatnya, sambung dia, pihaknya sebagai peserta lelang pengadaan barang dan jasa merasa dirugikan. Dimana, Dinas PUPR melalui kantor ULPBJ Kabupaten Bogor diduga sudah diatur dan diarahkan.

“Tidak ada azas profesionalismenya kalau begini, dan pendapat saya ini sistem yang buruk sekali. Pemimpin macam ini enggak boleh terus dipertahankan. Harus dicopot atau diganti yang lebih profesional,” tegasnya dengan nada kesal.

Tak hanya itu, tambahnya, selama ini dirinya juga menduga ada keterlibatan oknum pegawai negeri sipil (PNS) yang ikut bermain untuk meloloskan pemenang salah satu CV. Oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) itulah yang diduga mengatur dari awal perencanaan hingga proses tender dilaksanakan.

“Diduga kuat ada permainan dan ikut campur oknum ASN di Dinas PUPR. Karena, semua dilakukan sangat terstruktur dan terencana,” ketusnya.

Lebih lanjut ia memaparkan, proyek kongkalikong ini terjadi setiap tahun.  Bahkan, beberapa rekanan lainnya meminta kepada pihak kepolisian untuk turun melakukan penyelidikan dugaan permainan proyek milyaran rupiah itu di lingkup Dinas PUPR maupun Kantor  ULPBJ Kabupaten Bogor.

“Saya harap Aparat Penegak Hukum (APH) bisa turun tangan langsung untuk mencari tahu kepastiannya. Karena saya berbicara ini bukan hanya sekedar omongan belaka tapi sesuai data dan fakta yang ada,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bogor, Soebiantoro saat dihubungi enggan menjawab pertanyaan awak media hingga berita ini ditayangkan.
Penulis: Subur/Roni