Hingga 2024, Maluku Butuh Pembiayaan Infrastruktur Rp 6,6 Triliun

Jakarta, HarianSentana.com – Rencana percepatan pembangunan infrastruktur Bidang Jalan 12 gugus pulau di Maluku diharapkan bisa menjadi bagian dari Rencana Straregis Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan masuk dalam pembiayaan tahun anggaran 2021 hingga 2024.

“Kami berharap proposal Percepatan Pembangunan Infrastruktur Bidang Jalan 12 gugus Pulau di Maluku dapat diakomodir pemerintah pusat dan mendapat pembiayaan  hingga 2024 sebesar Rp 6.603.642.000.000,” kata Wakil Ketua Komisi III, DPRD Maluku, Hatta Hehanussa, SE kepada wartawan di Jakarta, Rabu (04/12).

Menurut dia, proposal tersebut telah diserahkan ke Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Selasa kemarin yang diterima oleh salah satu staf KSP, Febry Calvin Tetelepta. “Semoga ini menjadi perhatian pemerintah pusat dalam mengatasi permasalahan konektivitas dan aksesbilitas dan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraaan masyarakat di Maluku,” ujarnya.

Apalagi, kata dia, Maluku sebagai wilayah kepulauan dengan daratan seluas 54,148 km atau 7,6 % berbanding luas lautan yang mencapai 658.331 km atau 92,4 % masih butuh berbagai infrastruktur untuk memacu percepatan pembangunan.

Ia menambahkan, selain kondisi geografis serta anggaran yang tersedia dari APBN setiap tahun sangat kecil, banyak juga permasalahan lain yang dihadapi pemerintah Provinsi Maluku.

“Permasalahan-permasalahan tersebut antara lain tingginya angka kemiskinan yang hingga 2019 ini mencapai 17,69%, selanjutnya tingginya angka pengangguran  sebesar 6,91%, serta aksesbilitas dan konektivitas antar wilayah yang masih rendah. Untuk itu dalam rangka peningkatan perokonomian masyarakat dibutuhkan prasarana yang memadai dengan memacu infrastruktur pada 12 gugus pulau,” papar kader Partai Gerindra ini.

Selain dengan KSP, pihaknya juga melakukan pertemuan dengan pihak BAPENAS yang diterima Deputi Sarana Prasarana (Sarpras), Fuji Nurhanafi.

“Diharapkan usulan ini akan dimasukkan dalam aplikasi Krisna Bapenas, di mana direncanakan sebagian pembiayaan akan dibiayai oleh Krisna DAK penugasan, DAK transportasi pedesaan,  (Dermaga Kecil), DAK transportasi perairan serta diusahakan lewat strategi pendanaan pembangunan. Jadi perlu dibuka berbagai kawasan, baik pariwisata, industri, perdagangan, perikanan maupun pertanian sebagai dasar untuk mendapat sumber pembiayaan baru dari APBN,” tukasnya.

Lebih jauh ia mengatakan, pembangunan infrastruktur untuk aksesbilitas dan konektivitas gugus pulau ini sesuai dengan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku yakni Peningkatan infrastruktur dan konektivitas gugus pulau, serta peningkatan suasana kondusif untuk investasi, budaya dan pariwisata. “Ini juga sejalan dengan visi Gubernur dan Wagub agar Maluku terkelola secara jujur, bersih dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugus kepulauan,” pungkas Hehanussa.

Editor : Syarif Lussy