Harga Gas Bumi Murah, Pemerintah Sulit Wujudkan Target Ambisius

Jakarta, HarianSentana.com – Pemerintah dinilai akan sulit mewujudkan target ambisiusnya yang menargetkan akan menambah pipa open acces menjadi 9.992 km dan pipa hilir menjadi 3.301 km, karena harga gas bumi yang diputuskan pemerintah sebesar USD 6 per MMBTU di plant gate akan menjadikan energi ini semakin tidak menarik sebagai instrumen investasi.

Pengamat Energi dari ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, mengatakan, kebijakan harga gas yang jauh dari tingkat keekonomian proyek akan membuat pembangunan infrastruktur gas bumi semakin sulit.

“Keputusan Menteri ESDM Arifin Tasrif memaksakan harga gas industri tertentu dan PLN sebesar USD 6 per MMBTU di plant gate menurut saya bakal menyurutkan perluasan pemanfaatan gas bumi,” kata Komaidi dalam keterangan persnya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Rabu (15/4/2020).

Menurut dia, Pemerintah sendiri akan sulit merealisasikan sejumlah target kinerja jangka panjang terkait optimalisasi gas bumi yang telah ditetapkan sebelumnya. “Sebagai contoh dalam rencana Induk Infrastruktur Gas Bumi Indonesia 2016-2030 Kementerian ESDM menargetkan pipa open acces bertambah menjadi 9.992 km atau bertambah 5.695 km dibandingkan tahun 2016. Kemudian pipa hilir ditargetkan bertambah 1.140,70 km menjadi 6.301 km. Sehingga total panjang pipa gas bumi di Indonesia mencapai 16.364 km dari posisi tahun 2016 sepanjang 9.528,18 km,” papar Komaidi.

Di sisi lain, mengandalkan pengembangan infrastruktur gas bumi kepada PGN juga berat. Pasalnya kemampuan PGN untuk membangun infrastruktur dalam beberapa tahun terakhir terus menurun. Terbukti net profit margin PGN selama periode 2015-2019 turun rata-rata 40 persen setahun.

“PGN yang didukung pemerintah saja makin kedodoran untuk membangun infrastruktur. Dengan harga gas yang semakin tidak menarik, siapa yang mau bangun infrastruktur gas bumi. Tidak ada pebisnis yang mau rugi, apalagi investor,” tegas Komaidi.

Lebih jauh ia mengatakan, dengan kebijakan pemerintah yang seringkali berubah dan politis, ketahanan energi nasional menjadi taruhan. Yang terdekat adalah realisasi target bauran energi pembangkit listrik yang telah diputuskan, dimana bauran gas bumi ditargetkan mencapai 22,2 persen.

Untuk mencapai target itu, lanjut Komaidi, dibutuhkan pembangunan berbagai infrastruktur gas bumi agar mampu menjangkau wilayah-wilayah baru. “Dengan iklim bisnis yang tidak kondusif seperti saat ini, sektor gas bumi beserta pembangunan infrastrukturnya akan mengalami stagnasi. Apalagi wabah Corona yang datang tiba-tiba telah merontokkan hampir semua aktivitas ekonomi kita,” papar Komaidi.

Namun kata dia, jika harga gas diatur sedemikian rendah dan tidak memberi ruang bagi perusahaan niaga untuk mendapatkan keuntungan yang layak, jangan berharap terlalu banyak terhadap optimalisasi gas bumi. “Dengan biaya dan risiko yang besar, perusahaan niaga tentu akan membatasi ekspansi pembangunan infrastruktur gas bumi,” jelasnya.

Masih menurut Komaidi, gas bumi Indonesia memiliki karakteristik dimana sumber gas sebagian besar berada di wilayah Indonesia Bagian Timur. Sementara konsumsi gas terbesar berada di Indonesia Bagian Barat. Dalam situasi inilah infrastruktur menjadi kunci dalam mengoptimalkan sumber daya alam nasional ini untuk kepentingan domestik.

“Besarnya cadangan gas bumi yang saat ini ada di Indonesia tak berarti tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Harusnya pemerintah fokus membangun infrastruktur ini jika tak ingin terbebani impor BBM yang semakin besar,” tutup Komaidi.

Sebelumnya, Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa pernah mengungkapkan, berdasarkan Rencana Induk Jaringan Transmisi dan Distribusi Gas Bumi Nasional (RIJTDGBN) 2012 – 2025 yang tertuang dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 2700 K/11/MEM/2012, terdapat 18 jalur pengembangan pipa gas bumi.

Namun dari 18 proyek jalur pipa gas yang bakal dibangun itu baru tiga jalur yang berhasil di lelang. Ketiganya yaitu Kalimantan-Jawa Tahap II (Kalija II), Duri-Dumai, dan Grissik – Palembang.(sl)