Generasi Muda Maluku Sayangkan Isu Pembatalan Proyek ANP dan LIN

Jakarta, HarianSentana.com – Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) membangun dua proyek strategi nasional (PSN) di Provisni Maluku yakni proyek Ambon New Port (ANP) yang diintegrasikan dengan Lumbung Ikan Nasional (LIN) terancam batal dijalankan pemerintah pusat.

“Ketidakpastian proyek ANP dan LIN membuat kami anak muda Maluku resah dan menaruh empati kepada para anggota DPR RI dan DPD RI Dapil Maluku. Sebagai anak muda Maluku, saya merasa ini penting untuk diributkan karena ini soal kita generasi penerus,” kata Aktivis HMI Maluku, & Koordinator Bidang Advokasi (IPW) Rais Mahu SH kepada HarianSentana.com, Kamis (17/3/2022) malam.

Menurut dia, seharusnya delapan anggota legislatif asal Maluku itu bertugas mengawal dan memastikan semua kepentingan Nasional ke Maluku dan kepentingan Maluku di tingkat Nasional. Namun dengan kehadiran mereka ke kantor Menko Maritim dan Investasi kemudian mengumumkan pembatalan LIN & ANP ke publik, terkesan legislator Maluku menjadi juri bicara menteri.

“Kita cukup kecewa karena mereka justru tampil layaknya juru bicara pemerintah pasca bertemu dengan Menko Maritim dan Investasi. Kenapa soal pembatalan dua proyek strategi nasional di Maluku itu tidak diumumkan sendiri oleh pemerintah, tapi malah dipublikasikan oleh para anggota legislatif asal Dapil Maluku?” Tanya Rais.

Padahal secara kelembagaan, kata dia, DPR setara dengan Presiden, sementara Menteri adalah pembantu Presiden. Akan lebih elegan jika DPR memanggil Menteri terkait untuk memberikan penjelasan tentang pembatalan dua proyek strategi nasional Itu.

“Dalam aturan ketatanegaraan kita jelas, DPR dan Presiden memiliki kedudukan dan fungsi yang sama, bahkan DPR lebih daripada itu karena diistimewakan dengan tiga fungsi yang tidak melekat pada diri Presiden maupun Menteri,” katanya.

Lebih jauh ia mengatakan, kedudukan Blok Masela dengan MLIN – ANP itu dua posisi yang berbeda. Karena MLIN & ANP masuk dalam strategi pembangunan nasional. Di sana ada pertahanan, ada perikanan & investasi. Mitra kerjanya juga langsung ke DPR, jadi seharusnya tidak sampai dibatalkan.

“Masa Tokoh Maluku yang di luar sistem bisa atur hingga Blok Masela yang sebelumnya di laut bisa ke kilang darat dan diumumkan langsung oleh presiden. Kok MLIN & ANP tidak bisa dikawal oleh 8 orang anggota legislatif yang jelas punya partai,” cetusnya.

Sebelumnya Anggota Komisi IV DPR, Saadiah Uluputty mengatakan, dibatalkannya proyek MLIN & ANP di Maluku menyebabkan 8 anggota DPR RI dan DPD RI melaksanakan pertemuan khusus pada tanggal 22 Februari 2022 di Jakarta untuk membahas hal tersebut.

“Sebagai tindak lanjutnya kami mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas,” kata Anggota Fraksi PKS ini.

Saadiah mengaku dirinya bersama 7 wakil rakyat asal Maluku lainnya heran dengan pernyataan Menko Luhut yang menyebutkan bahwa ANP maupun LIN tidak jadi dibangun pada lokasi yang direncanakan di pulau Ambon, karena alasan adanya gunung berapi aktif di dasar laut serta penyebaran ranjau-ranjau dari sisa Perang Dunia II di sekitar lokasi rencana pembangunan kedua PSN tersebut.

“Menteri PPN/Ketua Bappenas juga kaget mendengar informasi dari kita terkait pernyataan LBP tentang pembatalan ANP dan LIN. Di sisi lain, nformasi dari Menteri PPN/Kepala Bappenas yang mengatakan bahwa dua proyek tersebut akan dikerjakan pihak swasta, karena alasan kondisi keuangan negara juga membingungkan,” cetusnya.

“Aneh, proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung saja bisa menggunakan APBN, kenapa ANP dan LIN yang bukan hanya untuk kepentingan Maluku tapi untuk Kawasan Timur Indonesia bahkan NKRI harus dikerjakan swasta,” tanya Saadiah.(s)