Ekonomi

Energy Watch: Penggunaan TKDN Berdampak pada Kemandirian Energi

Published

on

Jakarta, HarianSentana.comr –  Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, penggunaan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) dengan tidak mengandalkan kepada barang impor berdampak pada kemandirian energi.

Menurutnya, hampir semua negara memberlakukan TKDN untuk melindungi industri dalam negeri sekaligus mewujudukan kemandirian energi.

“Jangan hanya menjadi importir sehingga pada saat pasokan terbatas, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Disitulah sangat dibuthkan kemandiran energi. Kalau semua impor, kita tidak bisa mandiri,” kata Mamit dalam  diskusi bertema Kemandirian industri dan EBT, yang digelar Ruangenergi.com secara virtual, Rabu (29/12/2021).

“Di sini pentingnya industri dalam negeri untuk berperan serta dalam kapasitas pengembangan EBT. Tumbuhnya industri dalam negeri bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang akhirnya meningkatkan ekonomi daerah,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan, ada beberapa permasalahan menuju transisi energi fosil menuju energi ramah lingkungan.

“Pertama, pembangkit yang dimiliki saat ini didominasi oleh pembangkit fosil. Selain itu, untuk mengubah dari pemangkit fosil menjadi pembangkit EBT membutuhkan biaya yang besar,” katanya.

Masih menurut Mamit, bahwa akses masyarakat untuk mendapatkan energi juga belum semua tercover, harga perangkat EBT belum kompetitif, proses perijinan yang panjang dan rumit, hingga komponen panel surya yang masih banyak bergantung dari impor.

“Untuk mengatasi gempuran barang-barang impor, pemerintah memberlakukan persyaratan TKDN pada setiap proyek yang dikerjakan PLN maupun Pertamina,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, EVP Perencanaan dan Engineering Konstruksi PLN, Anang Yahmadi mengatakan berbagai upaya dilakukan telah PLN untuk meningkatkan TKDN di setiap infrastruktur ketenagalistrikan di Indonesia.

Menurutnya, untuk meningkatkan TKDN PLN, pihaknya selalu berupaya dalam pengadaan lokal dan pengadaan internasional. Dimana pihaknya salalu membangun infrastruktur ketenaga listrikan mulai dari pembangkit, transmisi, gardu induk, hingga distribusi.

“PLN selalu berupaya, apa yang tidak ada menjadi ada. Apakah itu infestasi baru atau untuk pemeliharaan, baik itu pembangkit maupun transmisi,” kata Anang.

Ia menyebutkan, bahwa kontribusi PLN sangat besar terhadap TKDN terutama dari sisi jumlah angka, meskipun dari jumlah presentase  masih di bawah 50 persen. Menurutnya, hingga saat ini PLN sudah mendukung TKDN dengan nilai Rp 37 trillun dari angka Rp 78 trilliun.

“Pembangkit memang masih jauh di belakang, karena kita tahu bahwa teknologi pembangkit memang sangat sulit kita kejar dan masih banyak kita impor. Ini tantangan yang terus kita upayakan supaya bisa melakukan peningkatan,” kata Anang.

Namun ia mengakui, saat ini pengadaan lebih banyak dilakukan IPP daripada PLN. Namun  pihaknya mendukung kebijakan seperti tingkat TKDN sesuai kebijakan pemerintah. Tapi jangan sampai mempersulit dan menyebabkan lelang menjadi gagal.

“PLN berkomitmen dalam pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dengan mengutamakan TKDN sesuai dengan regulasi. Sekali lagi, perlu upaya bersama untuk mewujudkan kemandirian bangsa dengan pemberdayaan industri lokal/TKDN dalam pengembangan energi baru terbarukan (EBT),” paparnya.

Lebih jauh Anang mengatakan, salah satu permasalahan TKDN adalah harga produk lokal yang masih kurang bersaing jika dibandingkan dengan produk impor.

“Selain itu, kualitas produk yang dihasilkan butuh pengembangan agar bersaing dengan produk impor. Dan ini butuh sinergitas antar kementerian, lembaga dan berbagai pihak lainnya,” ujarnya.

Ia menambahkan, PLN selalu menggunakan TKDN sebagai key indicator sehingga dapat meningkatan produk jasa dalam negeri dan tenaga kerja lokal.

“Dalam sepuluh tahun ke depan, EBT akan lebih besar porsinya daripada non-EBT. Dan itu tidak terbatas hanya pada PLTS saja, namun juga ada PLTA dan PLTN,” ujarnya.

“Saat ini PLTA dan PLTN masih menjadi yang terbesar, baru setelah itu PLTS. Sedangkan dari sisi kebijakan, PLN konsen dengan EBT. Misalnya PLTS, PLN sudah memiliki program sebesar 4.600 MW yang terbagi dalam setiap tahun,” pungkasnya.(s)

Click to comment

Trending

Exit mobile version