Didukung Mendikbud AKSI Gelar Kongres Nasional Komposer Indonesia, Ini Hasilnya

JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon menegaskan komitmennya memperkuat ekosistem musik nasional yang sehat dan berkeadilan saat menghadiri Kongres Nasional Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI). Dalam kesempatan itu, para musisi dan komposer menyuarakan pentingnya penguatan perlindungan hak cipta, khususnya dalam praktik pertunjukan musik.

Fadli Zon mengatakan pemerintah berharap berbagai polemik yang muncul antara pencipta lagu, penyanyi, dan pihak-pihak terkait lainnya dapat diselesaikan secara proporsional melalui mekanisme yang telah diatur. Ia menekankan bahwa Kementerian Kebudayaan berperan sebagai fasilitator untuk menjembatani aspirasi para komposer dengan kementerian terkait maupun Badan Legislasi DPR.

“Kita berharap persoalan-persoalan, polemik yang ada terkait antara pencipta, penyanyi, dan pihak lainnya bisa diselesaikan secara proporsional melalui mekanisme yang ada. Kami tentu akan memfasilitasi apa yang menjadi harapan teman-teman dan nanti akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait, termasuk di kementerian dan Badan Legislasi DPR,” ujarnya.

Menurut Fadli, ukuran keberhasilan Kementerian Kebudayaan adalah terbangunnya ekosistem musik yang sehat, adil, proporsional, dan menguntungkan semua pihak. Ia juga menegaskan bahwa peran pencipta lagu, komposer, maupun komponis sangat sentral dalam membangun industri musik yang berkelanjutan.

“Yang kita harapkan adalah ekosistem musik yang sehat, adil, proporsional, win-win solution bagi semua pihak, sehingga musik Indonesia terus berkembang pesat dan maju. Pencipta dan komponis menjadi elemen yang sangat penting dalam ekosistem itu,” kata dia.

Sementara itu, gitaris Padi sekaligus Ketua Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia (AKSI) Satrio Yudi Wahono alias Piyu, menyampaikan bahwa kongres tersebut mendeklarasikan kedaulatan pencipta lagu atas karya mereka. Ia menegaskan bahwa hak atas karya merupakan hak privat yang tidak boleh diambil alih atau direduksi oleh pihak mana pun.

“Hari ini kami mendeklarasikan kedaulatan pencipta. Pencipta lagu memiliki hak privat atas karya-karyanya dan itu tidak boleh diambil alih, direduksi, atau dipaksa secara sewenang-wenang oleh pihak manapun, termasuk lembaga-lembaga lain,” tegasnya.

Piyu juga menyoroti pentingnya pengembalian mandat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar perlindungan hukum bagi para kreator. Menurutnya, undang-undang tersebut sudah secara jelas mengatur bahwa penggunaan karya harus mendapatkan izin dari pencipta.

“Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 sebenarnya sudah melindungi pencipta lagu dan hak-haknya. Untuk menggunakan karya, harus mendapatkan izin dari pencipta. Dan ini bukan hanya soal lagu, tapi juga buku, karya seni rupa, film, dan karya kreatif lainnya,” ujarnya.

Selain itu, ia mengusulkan pembentukan LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) khusus pertunjukan musik. Hal tersebut dinilai mendesak karena masih banyak konser atau pertunjukan musik yang menggunakan karya tanpa izin serta pembayaran royalti yang tidak berjalan lancar.

“Kami menganggap pembentukan LMK pertunjukan musik ini sangat urgen. Selama ini banyak pertunjukan musik yang menggunakan karya tanpa izin dan pembayaran hak berupa royalti juga tidak lancar,” kata Piyu.

Pandangan serupa disampaikan musisi sekaligus komposer Ahmad Dhani. Ia menegaskan bahwa para komposer tidak pernah lelah memperjuangkan hak-haknya, khususnya terkait perizinan penggunaan lagu dalam konser.

“Para komposer tidak pernah lelah dan tidak pernah capek untuk terus memperjuangkan hak-hak komposer dalam sebuah konser yang belum terakomodir dengan baik. Kita memperjuangkan konser yang mendapatkan izin dari para pencipta,” ujar Dhani.

Ia juga menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan pemerintah dan para musisi senior sebagai kekuatan moral dalam perjuangan hak cipta. Dhani berharap, dengan dukungan tersebut, perlindungan terhadap hak komposer dapat semakin kuat dan dijalankan secara konsisten di industri musik nasional.

Kongres Nasional tersebut menjadi momentum penting bagi para komposer untuk menegaskan kembali hak-haknya sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pertunjukan musik yang lebih tertib, transparan, dan berpihak pada pencipta karya.

Tak hanya itu Kongres tersebut juga Menunjuk Indra Lesmana, Fariz RM dan Lilo Kla Project sebagai dewan Pembina mendampingi Ahmad Dhani.