Blok Masela Mau Balik ke Laut, Engelina Pattiasina: Jangan Provokasi Rakyat Maluku

Jakarta, HarianSentana.com – Pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasfrif yang ingin mengkombinasikan pengembangan laut (offshore) dan darat (onshore) dalam skema pengembangan Blok Abadi Masela hanya cara halus untuk menarik proyek tersebut kembali ke laut seperti sebelumnya yang nyata-nyata mendapat perlawanan keras dari berbagai elemen di Maluku.

Menurut Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.-Oek. Engelina Pattiasina, .jika hal ini benar akan diterapkan maka Menteri ESDM akan berhadapan dengan rakyat Maluku. “Jangan memprovokasi rakyat Maluku dengan berusaha menarik pengembangan Blok Masela ke laut secara halus. Sebaiknya jangan mengambil keputusan yang tidak strategis di akhir masa jabatan,” tegas Engelina di Jakarta, Sabtu (19/8/2023).

Puteri salah satu pelopor industri Migas Nasional, JM Pattiasina ini menilai Menteri Arifin Tasfrif juga telah melawan kebijakan Presiden Joko Widodo, karena pengembangan Blok Masela secara onshore merupakan keputusan Presiden.

“Ada apa sehingga seorang menteri melangkahi keputusan presiden. Jangan salahkan kalau muncul praduga macam-macam di akhir masa jabatan ini? Bukan rahasia uang besar ada di Blok Masela,” tukas wanita berdarah Maluku ini.

Engelina menilai, pemerintah dan investor berhak untuk kalkulasi keuntungan di Blok Masela, tetapi jangan lupa ada masyarakat Maluku yang merupakan provinsi termiskin keempat di Indonesia.

“Blok Masela ini menjadi harapan untuk membuka lapangan kerja dengan mengembangkan industri di Maluku dan menjadi pusat pertumbuhan baru di Maluku. Tetapi, Menteri ESDM ini kelihatannya tidak pro rakyat Maluku, ya pasti akan muncul reaksi. Maluku ini sudah dieksploitasi dari masa ke masa. Untuk Blok Masela ini, ya jangan lagi,” tukasnya.

Engelina menegaskan, bahwa jika Menteri ESDM memaksakan keputusan, maka rakyat Maluku pasti akan konsisten mengawal keputusan Presiden Jokowi, agar kilang Blok Masela dikembangkan di darat. Tidak ada embel-embel kombinasi. Apa jaminannya, kalau kombinasi di laut dan pada akhirnya 100 persen di laut. Sementara masa jabatan Menteri ESDM hanya terhitung sekitar satu tahun.

“Saya harap rakyat Maluku waspada, biasanya ada banyak yang aneh di akhir masa jabatan. Bahkan, keputusan presiden pun mau dilawan. Ada apa dengan Menteri ESDM? Jabatan itu sementara, tetapi rakyat Maluku akan menanggung untuk beberapa generasi mendatang,” tutur Engelina.

Ia juga menilai, jika memang Blok Masela tidak menjanjikan keuntungan ketika dikembangkan di darat, sangat sederhana mereka bisa pergi dan meninggalkannya. Bagi Maluku, kalau Blok Masela tidak membawa kesejahteraan, sebaiknya memang tidak dikembangkan.

“Toh, selama ini juga bisa hidup tanpa Blok Masela. Kalau mereka rasa rugi dengan kilang darat, silakan cari Blok Gas lain yang lebih menguntungkan. Investor cari untung, tetapi Maluku tidak boleh dirugikan,” katanya.

Mantan Anggota DPR RI ini juga mengatakan, di zaman Menteri ESDM yang lama juga memiliki seribu satu alasan untuk bertahan di laut, karena menjaga keuntungan investor tanpa memikirkan Maluku, dimana Blok Masela itu berada.

“Jangan kelola sumber daya alam seperti Kompeni yang tidak peduli rakyat lokal. Kekayaan alam dikeruk, tetapi rakyatnya dibiarkan miskin. Keberpihakan Presiden Joko Widodo jangan dicemari lagi kebijakan Menteri ESDM yang mengamputasi kepentingan rakyat,” tegasnya.

Menurut Engelina, rakyat Maluku hanya mengetahui kalau Blok Masela dikembangkan dengan sistem onshore. Jadi kalau ada kebijakan yang berbeda dengan itu, maka jangan disalahkan kalau muncul perlawanan, karena yang melakukan provokasi datangnya dari Menteri ESDM.

“Sudah pasti akan dilawan, karena mereka hanya mengutamakan kepentingan sendiri, tanpa memikirkan kepentingan daerah,” ujarnya.

Program Hilirisasi
Engelina mengatakan, yang ditunggu sekarang bukan perubahan skema, tetapi seperti apa program hilirisasi terhadap gas Blok Masela. Presiden Jokowi, jelas Engelina, sudah berkali-kali menyampaikan hilirisasi dan industrialisasi, tetapi tetap saja ada pembantunya seperti Menteri ESDM yang tidak mampu menerjemahkan atau pura-pura tidak tahu arti penting hilirisasi yang diinginkan Presiden Jokowi.

“Semestinya Menteri ESDM menjelaskan seperti industri petrokimia yang hendak dibangun di Maluku. Jangan sampai nasib Blok Masela seperti Blok Gas Bintuni di Papua, dimana hanya gas yang dikeruk tanpa memikirkan industri petrokimia atau memang didesain agar industri petrokimia tidak menarik secara ekonomis sehingga menjadi pembenar untuk mengekspor gas ke luar negeri, kemudian rakyat dijadikan konsumen dari berbagai produk industri turunan gas yang dikelola di luar negeri,” papar Engelina.

Menurut dia, Menteri ESDM harus mencontoh pembangunan kompleks petrokimia, seperti yang ada di Johor dan Trengganu Malaysia. Kalau ada industri petrokimia dengan sendirinya mengurangi kebutuhan impor produk petrokimia. Selain itu, akan membuka ribuan tenaga kerja di Maluku, karena akan menjadi sentra ekonomi.

“Seharusnya Domestik Market Obligation (DMO) yang 25 persen dari produksi bagian K3S, diperuntukkan bagi industri petrokimia yang akan dibangun di Maluku. Apa yang dilakukan di Blok Arun Lhokseumawe dan Bontang Kalimantan bisa dilakukan juga di Maluku,” tukasnya.

Engelina berharap, realisasi pasokan gas untuk industri petrokimia melalui jalur pipa. Sebab, kalau pasokan gas berupa LNG, tentu akan menjadikan industri petrokimia tidak ekonomis, karena beban liquifaksi untuk mengubah gas menjadi LNG dan belum lagi biaya regasifikasi untuk mengubah LNG menjadi gas kembali.

“Bisa saja ada yang sengaja desain agar industri petrokimia tidak ekonomis. Ini cara kotor untuk mematikan industri dalam negeri,” tegasnya.

Tetapi yang paling penting, lanjut Engelina, jangan sampai Menteri ESDM tetap mau mengambil kebijakan tidak strategis yang berdampak jangka panjang, yang justru melawan kebijakan Presiden Joko Widodo.

“Wajar dicurigai kalau ada perubahan skema Blok Masela di penghujung masa jabatan Menteri ESDM. Jangan dong, selama ini tenang-tenang, tetapi ketika di akhir masa jabatan mendadak berubah. Itu namanya memprovokasi rakyat,” pungkasnya.(s)