Ambon New Port dan Lumbung Ikan Nasional Terancam Batal

Jakarta, HarianSentana.com – Harapan dan dambaan masyarakat Maluku tentang 2 Proyek Strategis Nasional yaitu Ambon New Port (ANP) yang diintegrasikan dengan Lumbung Ikan Nasional (LIN) yang rencananya akan dibangun di Ambon terancam batal. Bagaimana mungkin kedua PSN yang dijanjikan oleh Presiden Joko Widodo saat kunjungan ke Maluku, termasuk beberapa Menteri terkait juga telah menyampaikan hal yang sama bahkan dengan janji-janji manis.

Berbagai tanggapan tokoh masyarakat, agama, pakar/akademisi, pemuda maupun politisi termasuk media lokal menambah simpang siurnya informasi yang beredar di masyarakat.

Menurut Anggota Komisi IV DPR, Saadiah Uluputty, kondisi ini menyebabkan 8 anggota DPR RI dan DPD RI melaksanakan pertemuan khusus pada tanggal 22 Februari 2022 di Jakarta untuk membahas hal tersebut.

“Sebagai tindak lanjutnya kami mendatangi kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi dan Kementerian PPN/Kepala Bappenas,” kata Anggota Fraksi PKS ini

“Bahkan pak Nono (Sampono) sempat juga membahas hal ini dengan Menko Polhukam, Profesor Mahfud M.D yang sangat mendukung program pembangunan ANP dan LIN di Ambon, karena sangat tepat berdasarkan pertimbangan Geopolitik dan Geostrategis baik dalam keadaan damai maupun darurat,” paparnya.

Saadiah mengaku dirinya bersama 7 wakil rakyat asal Maluku lainnya heran dengan pernyataan Menko Luhut yang menyebutkan bahwa ANP maupun LIN tidak jadi dibangun pada lokasi yang direncanakan di pulau Ambon, karena alasan adanya gunung berapi aktif di dasar laut serta penyebaran ranjau-ranjau dari sisa Perang Dunia II di sekitar lokasi rencana pembangunan kedua PSN tersebut.

“Menteri PPN/Ketua Bappenas juga kaget mendengar informasi dari kita terkait pernyataan LBP tentang pembatalan ANP dan LIN. Di sisi lain, nformasi dari Menteri PPN/Kepala Bappenas yang mengatakan bahwa dua proyek tersebut akan dikerjakan pihak swasta, karena alasan kondisi keuangan negara juga membingungkan,” cetusnya.

“Aneh, proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung saja bisa menggunakan APBN, kenapa ANP dan LIN yang bukan hanya untuk kepentingan Maluku tapi untuk Kawasan Timur Indonesia bahkan NKRI harus dikerjakan swasta,” tanya Saadiah.

Soal Pembebasan Lahan?
Ironisnya, kata dia, Pemerintahan Provinsi Maluku sendiri belum menyelesaikan tanggung jawabnya tentang pembebasan lahan sehingga menambah rangkaian permasalahan. Sayangnya saat 8 wakil rakyat dari Maluku ingin bertemu Gubernur Maluku Murad Ismail untuk membahas tentang bagaimana kelanjutan memperjuangkan ANP dan LIN pada tanggal 9 Maret lalu, batal terlaksana karena Gubernur belum bisa memberikan waktu karena sudah terjadwal agenda Panen Raya di Seram Utara.

Padahal jika pertemuan tersebut terlaksana, ada upaya bersama semua pemangku kepentingan Maluku baik yang di daerah maupun di Jakarta untuk mengatur dan menempuh langkah-langkah strategis terhadap ketidakpastian implementasi LIN dan ANP.

Terkait persoalan ini, lanjut Saadiah, bersama para wakil rakyat asal Maluku lainnya tidak lagi melihat warna bendera, kepentingan Parpol atau interest tertentu, karena tujuannya satu saja untuk kepentingan Maluku ke depan. Menurut dia, gerakan advokasi seperti begini tidak boleh sporadik dan parsial, harus satu suara.

“Bagi kami, tidak ada kata mundur untuk mengawal janji Presiden kepada Rakyat Maluku. Tidak ada pejabat negara termasuk menteri secara sepihak menunda apalagi membatalkan Proyek Strategis Nasional yang sudah dicanangkan akan dibangun di Maluku,” tegasnya.

Menurut dia, Pemerintah Pusat jangan memandang sebelah mata rakyat dan daerah Maluku. Untuk itu, pihaknya akan bertemu Presiden menanyakan secara langsung tentang apa sebenarnya maunya Pemerintah Pusat.

“Kami juga akan mendorong Presiden agar segera mengeluarkan INPRES atau KEPPRES yang konon konsepnya terhenti di Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak Susi Pudjiastuti,” tutup Saadiah.(s)