Connect with us

Polhukam

TNI AD Angkat Bicara Soal Relokasi Rumah TNI AD di Pos Pengumben

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Komando Daerah Militer (Kodam)Jaya/Jayakarta angkat bicara soal kasus relokasi rumah mantan tentara yang berada di kompleks Yon Hub, Pos Pengumben Jakarta Barat. Pasalnya Warga yang bermukim di kompleks tersebut menolak untuk direlokasi.

Kasdam Jaya/Jayakarta, Brigjen TNI M Saleh Mustafa memastikan, proses relokasi merupakan kebijakan resmi institusi, bukan tindakan oknum yang datang tiba-tiba ke rumah dinas untuk mengosongkan.

Relokasi rumah tersebut sudah melalui proses panjang dan berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung yang tercantum dalam Putusan Kasasi MA Nomor 406 K/Pdt/2019. Di situ disebutkan bahwa tanah tempat berdirinya bangunan KPAD di Pos Pengumben adalah milik pihak ketiga, yakni PT Biro Isa Contractors,” jelasnya dalam jumpa pers di Media Center Makodam Jaya Cililitan Jakarta Jumat (22/11/2019).

Menurut Kasdam Jaya, dalam putusan MA tersebut jelas menyatakan bahwa, tanah tersebut bukan milik TNI AD dan juga bukan milik PT.Pertamina, melainkan tanah tersebut dimiliki oleh Tan Rudi Setiawan,” tambahnya.

Kasdam Jaya menegaskan bahwa, pihaknya sudah melakukan SOP penertiban secara benar. Salah satunya dengan memberikan sosialisasi kepada para purnawirawan TNI yang tinggal di komplek Yon Hub tersebut melalui satgas yang dibentuk.

Selanjutnya TNI AD memberikan kebijakan, aspek kemanusiaan, bantuan kerohiman serta menyiapkan hunian baru bagi para warga yang terdampak untuk dipindahkan ke kawasan TNI di bilangan Cijantung 4, Jakarta Timur.

“TNI AD dalam hal ini juga melihat sisi kemanusiaan, kita siapkan perumahan di Cijantung 4 ada sekitar 289 rumah tipe 45, 54 dan 70 yang siap dipakai untuk pensiunan dan anggota dari komplek Yon Hub,” ungkap Saleh.

Saleh mengimbau kepada warga yang tinggal di komplek Yon Hub agar kooperatif dalam bertindak dan tidak menyebar fakta-fakta yang tidak benar, terlebih pihak TNI sudah melakukan sosialisasi terhadap relokasi.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Logistik (Aslog) Kodam Jaya Kolonel Czi Bimo Soekrisno mengatakan, Kodam Jaya telah melakukan sosialisasi terhadap anggota TNI yang tinggal di KPAD Pos Pengumben untuk direlokasi ke KPAD di Cijantung 4, Jakarta Timur. Sosialisasi bahkan dilakukan sejak 2015 hingga saat ini,” ucapnya.

Bimo menambahkan, sebagian warga sudah menerima informasi yang tidak benar, dan bukan dari kantor resmi PT.Pertamina, sehingga warga tidak mau direlokasi, menunggu pihak Pertamina memberikan sertifikat rumah baru, uang kompensasi, dan lain-lain.

Padahal kata dia, Kodam Jaya telah menyediakan 289 unit rumah di KPAD Cijantung itu untuk ditempati para penghuni dari Pos Pengumben.

“Khusus untuk penghuni Pos Pengumben kita beri kebijakan sampai dengan putra-putrinya tinggal di Cijantung 4. Semua transportasi kita back-up untuk pindah,” kata Bimo.

“Warga Pos Pengumben kan diiming-imingin berita tidak benar. Ada iming-iming uang pengganti dari Pertamina, sedangkan pihak Pertamina tidak ada kasih ganti rugi. Saya sampaikan hal itu tidak benar,” tegas Bimo

Polhukam

Salah satu Wisata di Cijeruk Bogor Diduga Belum Kantongi Izin, Pengamat: Penegak Perda Harus Tegas

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com — Tempat wisata bernama Aki Koe En Villa and Cafe yang terletak di Jalan Kawung Luwuk RT01/07 Desa Cijeruk, Kecamatan Bogor Selatan, diduga telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Raung Wilayah Kabupaten Bogor tahun 2016-2036.

Tempat wisata tersebut juga diduga berada di atas Lahan Sawah Dilindungi (LSD), dimana lahan itu bukan untuk peruntukkannya untuk bangunan dan tempat wisata.

Terkait hal itu, Pengamat dari Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Rahmatullah menilai, ada hal yang tidak sepantasnya tempat wisata tersebut beroperasi.

“Kalau belum keluar izinnya, apalagi sudah diultimatum, seharusnya pihak pengelola wisata tersebut atau pihak swasta menyelesaikan dulu administrasinya,” ungkap Rahmatullah kepada media, Kamis (18/7/2024).

Rahmatullah menambahkan, karena ini negara hukum maka ada aturan main yang harus ditempuh. Dan bukan berarti menutup adanya investor, tetapi administrasinya harus ditempuh.

“Bukan kita menutup adanya investor, bukan itu, tetapi kita sangat welcome terhadap investor untuk masuk ke Kabupaten Bogor, karena banyak juga manfaatnya. Tapi, ya administrasinya ditempuh,” tegas Alonk—sapaan Rahmatullah.

Lebih lanjut Rahmatullah mengatakan, kalau hal itu tidak ditempuh maka tidak akan menjadi sebuah kepastian hukum, dan tidak akan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk masuk ke Kabupaten Bogor.

“Kalau administrasi izinnya tidak ditempuh, tidak akan menjadi PAD masuk ke Kabupaten Bogor, tetapi masuknya ke kantong pribadi,” ujar Alonk.

oleh karena itu, Alonk mengingatkan jika belum ada kejelasan hukum dan izinnya, penegak Perda dalam hal ini Satpol PP harus mempertanyakan kembali izinnya.

“Penegak Perda harus tegas, tanyakan kembali izinnya. Dan kalau belum ada izinnya untuk segera ditutup,” ucap Alonk

Untuk diketahui, Pemkab Bogor melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada pengelola tempat wisata Aki Koe En Villa and Cafe, beberapa waktu lalu.

Isi surat tersebut di antaranya disampaikan bahwa hasil konversi titik koordinat ke dalam lampiran peta Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, bahwa lokasi yang dimohon berada pada Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Kering (LK).

Kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2019 tenatng Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Dan lokasi dimohon terkena plotting Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Berdasarkan poin di atas diberitahukan bahwa permohonan Keterangan Rencana Kabupaten (KRK) pemohon tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku…Tabrani / Dedy F

Continue Reading

Polhukam

Pushidrosal Selenggarakan Pertemuan IC-ENC di Bali

Published

on

Bali, Hariansentana.com — TNI AL dalam hal ini Pusat Hidro-oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal) menyelenggarakan kegiatan pertemuan International Centre for Electronic Navigational Charts (IC-ENC Steering Committee-25 di Hotel The Bali Dynasty Resort selama 3 hari tanggal 16-18 Juli 2024. Kegiatan tersebut dibuka oleh Danpushidrosal Laksamana Madya Dr. Budi Purwanto, S.T., M.M.

Kegiatan konferensi internasional IC-ENC Steering Committee ke-25 dihadiri oleh 50 Negara anggota IC-ENC dari seluruh dunia.
Konferensi ini membahas beberapa materi terkait tantangan ke depan Lembaga Hidrografi di seluruh dunia dalam kegiatan produksi dan distribusi ENC untuk kepentingan navigasi khususnya guna meningkatkan layanan serta menghadapi implementasi standar baru S-100 yang akan di berlakukan pada tahun 2029 dalam rangka meningkatkan efisiensi dalam bernavigasi dan meningkatkan keselamatan pelayaran.

International Centre for Electronic Navigational Charts (IC-ENC) adalah organisasi nirlaba yang beranggotakan Lembaga hidrografi dari seluruh dunia yang bertujuan membantu produsen Electronic Navigational Chart (ENC) dalam menyelaraskan produksi dan distribusi ENC berkualitas tinggi yang dicapai melalui proses validasi dan distribusi ENC sesuai dengan rekomendasi IHO.

Berdasarkan Resolusi IHO No. 1/1997 (IHO Resolution 1/1997 as amended) tentang prinsip Worldwide Electronic Navigational Charts Database (WEND), IHO menyarankan kepada seluruh negara anggota untuk bergabung dengan RENC (Regional ENC) yang salah satunya adalah IC-ENC untuk menyelaraskan standar ENC serta menghindari overlapping ENC antar negara yang dapat membahayakan keselamatan pelayaran.

Pushidrosal telah tergabung pada IC-ENC sejak tahun 2023 dengan jumlah ENC yang didistrbusikan sebanyak 623 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia.

Dengan bergabungnya Indonesia di IC-ENC serta peran aktifnya dalam organisasi tersebut, akan memberikan manfaat yang sangat strategis dalam rangka menjamin ketersediaan produk ENC Pushidrosal ke seluruh dunia yang berkualitas, membangun jejaring international antara lembaga hidrografi, memperoleh pengetahuan, informasi dan perkembangan terkini dan ke depan terkait dengan perkembangan teknologi ENC maupun rencana pemberlakuan standar baru S-100.

Continue Reading

Polhukam

DPP Partai Gerindra Tugaskan Rudy Susmanto Jadi Bakal Calon Bupati Bogor

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerindra resmi memberikan surat tugas Bakal Calon Bupati Bogor (Bacabup) di Pilkada 2024 kepada Rudy Susmanto. Hal ini disampaikan langsung Rudy Susmanto di kanal YouTube MGS Televisi.

“Partai Gerindra baru mengeluarkan surat tugas untuk Kabupaten Bogor baru 1 hari yang lalu. Dan saya diberikan amanat tugas oleh DPP Partai Gerindra untuk maju dalam kontestasi pemilu kepala daerah sebagai calon Bupati Kabupaten Bogor,” jelas nya.

Lebih lanjut ia menerangkan untuk pengumuman resminya akan disampaikan langsung oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan. Dia menyebut hubungan dengan Iwan sangat baik tak ada keretakan.

” untuk itu nanti tentu rilis akan disampaikan oleh pimpinan saya senior saya bapak Iwan Setiawan,” ungkapnya.

“Hubungan saya dengan Pak Iwan sangat baik, dan kami memiliki tujuan yang sama untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat Bogor,” terang nya.

Ia menegaskan dirinya memiliki rasa hormat tinggi kepada Iwan Setiawan. Sebab memiliki rekam jejak dalam memimpin Kabupaten Bogor baik sebagai ketua DPRD, wakil Bupati, sampai Bupati.

“Pak Iwan adalah salah satu tokoh terbaik di Kabupaten Bogor. Beliau pernah menjabat sebagai Ketua DPRD, Wakil Bupati, dan Bupati Bogor. Saat ini, beliau juga mendapatkan amanah di tempat lain yang kami lihat posisinya lebih tinggi daripada Bupati Bogor,” jelasnya.

Terpilihnya dia sebagai bacabup ini menjadi kesempatan untuk menerapkan visinya tentang Kabupaten Bogor. Rudy berkeinginan untuk menjadikan Kabupaten Bogor menjadi “Bogor Istimewa”.

“Kabupaten Bogor memiliki potensi besar di berbagai sektor seperti pariwisata, industri, pertanian, dan peternakan. Kami ingin mengemas potensi ini menjadi satu dengan nama Bogor Istimewa,” bebernya.

Namun demikian, menurutnya tetap penting untuk melanjutkan program-program yang telah berjalan dengan baik di periode sebelumnya. Salah satunya seperti bantuan keuangan infrastruktu⁶r desa atau Samisade.

“Kami akan mengevaluasi kemungkinan penambahan anggaran untuk Samisade di tahun berikutnya,” papar nya.

….Tabrani / Dedy F….

Continue Reading
Advertisement

Trending