Connect with us

Polhukam

TNI AD Angkat Bicara Soal Relokasi Rumah TNI AD di Pos Pengumben

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Komando Daerah Militer (Kodam)Jaya/Jayakarta angkat bicara soal kasus relokasi rumah mantan tentara yang berada di kompleks Yon Hub, Pos Pengumben Jakarta Barat. Pasalnya Warga yang bermukim di kompleks tersebut menolak untuk direlokasi.

Kasdam Jaya/Jayakarta, Brigjen TNI M Saleh Mustafa memastikan, proses relokasi merupakan kebijakan resmi institusi, bukan tindakan oknum yang datang tiba-tiba ke rumah dinas untuk mengosongkan.

Relokasi rumah tersebut sudah melalui proses panjang dan berdasarkan pada putusan Mahkamah Agung yang tercantum dalam Putusan Kasasi MA Nomor 406 K/Pdt/2019. Di situ disebutkan bahwa tanah tempat berdirinya bangunan KPAD di Pos Pengumben adalah milik pihak ketiga, yakni PT Biro Isa Contractors,” jelasnya dalam jumpa pers di Media Center Makodam Jaya Cililitan Jakarta Jumat (22/11/2019).

Menurut Kasdam Jaya, dalam putusan MA tersebut jelas menyatakan bahwa, tanah tersebut bukan milik TNI AD dan juga bukan milik PT.Pertamina, melainkan tanah tersebut dimiliki oleh Tan Rudi Setiawan,” tambahnya.

Kasdam Jaya menegaskan bahwa, pihaknya sudah melakukan SOP penertiban secara benar. Salah satunya dengan memberikan sosialisasi kepada para purnawirawan TNI yang tinggal di komplek Yon Hub tersebut melalui satgas yang dibentuk.

Selanjutnya TNI AD memberikan kebijakan, aspek kemanusiaan, bantuan kerohiman serta menyiapkan hunian baru bagi para warga yang terdampak untuk dipindahkan ke kawasan TNI di bilangan Cijantung 4, Jakarta Timur.

“TNI AD dalam hal ini juga melihat sisi kemanusiaan, kita siapkan perumahan di Cijantung 4 ada sekitar 289 rumah tipe 45, 54 dan 70 yang siap dipakai untuk pensiunan dan anggota dari komplek Yon Hub,” ungkap Saleh.

Saleh mengimbau kepada warga yang tinggal di komplek Yon Hub agar kooperatif dalam bertindak dan tidak menyebar fakta-fakta yang tidak benar, terlebih pihak TNI sudah melakukan sosialisasi terhadap relokasi.

Dalam kesempatan yang sama, Asisten Logistik (Aslog) Kodam Jaya Kolonel Czi Bimo Soekrisno mengatakan, Kodam Jaya telah melakukan sosialisasi terhadap anggota TNI yang tinggal di KPAD Pos Pengumben untuk direlokasi ke KPAD di Cijantung 4, Jakarta Timur. Sosialisasi bahkan dilakukan sejak 2015 hingga saat ini,” ucapnya.

Bimo menambahkan, sebagian warga sudah menerima informasi yang tidak benar, dan bukan dari kantor resmi PT.Pertamina, sehingga warga tidak mau direlokasi, menunggu pihak Pertamina memberikan sertifikat rumah baru, uang kompensasi, dan lain-lain.

Padahal kata dia, Kodam Jaya telah menyediakan 289 unit rumah di KPAD Cijantung itu untuk ditempati para penghuni dari Pos Pengumben.

“Khusus untuk penghuni Pos Pengumben kita beri kebijakan sampai dengan putra-putrinya tinggal di Cijantung 4. Semua transportasi kita back-up untuk pindah,” kata Bimo.

“Warga Pos Pengumben kan diiming-imingin berita tidak benar. Ada iming-iming uang pengganti dari Pertamina, sedangkan pihak Pertamina tidak ada kasih ganti rugi. Saya sampaikan hal itu tidak benar,” tegas Bimo

Polhukam

Bossman Bantah Tuduhan Penggerebekan: Penyebar Fitnah Telah Penjarakan

Published

on

By

Sidang hari pertama, Hanif Wicaksono orang yang memfitnah Bossman.

Hariansentana.com, Februari 2024 — Beredarnya di media sosial atas berita penggerebekan dibantah oleh Bossman Mardigu dan mengatakan bahwa Hanif Wicaksono telah menjalani penahanan.

Bossman menjelaskan bahwa foto yang disebarkan bukanlah ditempat yang dituduhkan. Bossman menegaskan bahwa berita yang disebar merupakan fitnahan yang ditujukan kepadanya, bahkan Bossman tidak berada di tempat seperti berita yang tersebar di media sosial hasil fitnahannya

Selain itu Bossman juga menjelaskan bahwa fitnah itu dirangkai lalu dikirimkan ke media sosial untuk di sebar.

Bossman juga menyampaikan foto dari pihak yang menyebar fitnah terhadapnya yang disebutkan bernama Hanif Wicaksono.
“Sidang hari pertama, inilah Hanif Wicaksono orang yang memfitnah Bossman seakan adanya penggerebekan dengan merekayasa guntingan informasi yang disebarkan ke media sosial,” ucapnya.

Bossman menjelaskan jika saat ini Hanif posisinya ditahan pihak berwajib.Tampak dalam foto saat dia hadir dalam sidang pertama Rabu pada tanggal 7 Februari 2024 yang kemudian ditunda ke hari senin tanggal 19 Februari 2024.

“Terlampir juga foto dari hape yang merupakan alat bukti bahwa Bossman tidak berada di tempat seperti berita yang tersebar di media sosial hasil fitnahannya,” tambah Bossman.

Foto itu yang bertuliskan ‘barusan orang nya jalan pulang’ di hapus dalam informasi yang di sebar oleh Hanif sehingga memberikan kesan keberadaan Bossman di lokasi.

Boosman dalam pesan itu juga mengatakan bahwa foto yang disebarkan bukalah penggerebekan, namun saat itu dirinya tengah melakukan diskusi diluar ruangan.
“Adapun foto yang berdebar seakan Bossman digrebek padahal sedang berdiskusi di luar ruangan adalah bukan di masa yang sama dengan yang diberitakan,” tulis Bossman. 

“Semuanya fitnah itu dirangkai lalu dikirimkan ke media sosial untuk di sebar,” tegasnya.

Continue Reading

Polhukam

Sengketa Tanah, Puluhan Warga Jl Gorontalo, Gugat Kantor BPN Jakarta Utara ke PTUN

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Persidangan setempat di lokasi sengketa yang di Pimpin Hakim Saifuddin SH. MH.di Jalan Gorontalo RT 05 dan RT 14 RW 01 Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok kota administrasi jakarta Utara menggugat Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Administrasi Jakarta Utara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Warga melayangkan gugatan mengenai Sertifikat Hak Pakai nomor 767/Sungai Bambu atas nama Polri, yang di keluarkan oleh BPN kota administrasi Jakarta Utara, diklaim terbit di tanah warga. Total ada 75 warga melayangkan gugatan tersebut.

Kuasa hukum warga, saat mengelar jumpa press di Balai Warga warga Renny F Winata, menegaskan, gugatan ini menyoroti proses penerbitan sertifikat atas nama Polri yang diduga terbit tidak berdasarkan dasar hukum yang jelas, juga proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) warga yang tidak ada tindak lanjutnya oleh kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.

“Tadi, pada sidang setempat itu, memperlihatkan batas-batas yang diukur oleh petugas PTSL pada tahun 2019. Dari ujung batas RT 014 sampai RT 005. Saat ditanyakan oleh hakim batas batas-batasnya mana saja. Dan di tengah-tengah hunian warga RT 14 yang sudah ada yang bersertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama Irwan Syarifuhdin tahun 2009,” ujar Renny Jumat (23/2/2024).

“Artinya PTSL tahun 2019 itu kita lakukan dengan cara-cara yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas umum pemerintahan yang baik. Tetapi, kenapa pada tahun 2021 pihak Polri mengajukan sertifikat? Dan keluar pada tanggal 15 Desember 2021,” sambung Renny.

“Padahal pengajuan PTSL ini dilakukan setelah warga menerima sosialisasi dari Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Utara melalui para Ketua RT dan RW di Kantor Kelurahan Sungai Bambu agar warga yang tanahnya belum ter-plotting dapat segera mendaftarkan dengan petunjuk dan mengisi formulir oleh kantor Pertanahan Jakut,” lanjutnya.

Renny juga menyoroti ketidak wajaran dalam proses penerbitan sertifikat atas nama Polri. Dia mengungkapkan bahwa pihak Kantor Pertanahan Jakut mengklaim dasar penerbitan sertifikat atas nama Polri adalah karena lahan tersebut dulunya merupakan asrama.

“Pada tahun 1955 atau tahun 60-anlah, pihak PT Pelindo menugaskan Polisi Perintis untuk menjaga keamanan di lingkungan Pelabuhan Tanjung Priok. Dibangunlah rumah-rumah sederhana di sini untuk polisi-polisi yang bertugas di pelabuhan. Jadi bukan Polri yang membangun, tetapi tanah tersebut adalah Tanah Pelindo (Pelabuhan Indonesia),” bantah Renny.

Ia mengatakan pihak Polri mengajukan tiga alat bukti di dalam persidangan tetapi tidak ada warkah, sementara pihaknya menyampaikan ratusan alat bukti.

Renny juga menjelaskan pihaknya melaporkan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakut dalam proses PTSL kepada Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Komnas HAM, hingga Kementerian ATR.

Hingga pada akhirnya, Ombudsman RI mengirimkan surat penutupan laporan pada tanggal 17 September 2023, menjelaskan bahwa tanah yang terletak di Jl. Gorontalo Kelurahan Sungai Bambu telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 767/Sungai Bambu atas nama Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Diketahui, 75 warga sebagai penggugat telah membayar Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) kurang lebih sejak 44 tahun silam. Selain itu, ada beberapa warga yang memiliki Iuran Pembangunan Daerah (Ipeda) sejak tahun 1979.

Mereka juga memberikan bukti surat berupa rekapitulasi pembayaran PBB yang menunjukkan bahwa pembayaran Pajak Bumi Bangunan (PBB) lunas hingga tahun 2023.

Ia juga mengklaim 75 warga sebagai penggugat telah membangun fasilitas umum dan fasilitas sosial seperti tempat Ibadah dibangun sepenuhnya dengan biaya swadaya dari warga dan masyarakat.

Dasar Kepemilikan Tanah Penggugat:
Pada 1955, Pelabuhan Tanjung Priok membangun 10 Blok yang tiap Blok terdiri dari 5 rumah untuk Petugas Perintis Polri.
Bangunan dibangun di atas tanah seluas 16.572 M2 di Jalan Gorontalo Raya.
Bangunan awal berukuran 20 m2, kemudian diperluas oleh para penghuni.
Pada 1980, penghuni mengonfirmasi status tanah kepada Pelabuhan Tanjung Priok.
Pihak Polri tidak memiliki klaim atas tanah tersebut, seperti ditunjukkan pada surat tahun 1993.
Sejak 1979, para penghuni lah yang merawat dan membayar pajak atas bangunan tersebut.
Polri tidak pernah mengurus renovasi atau memberikan bantuan, menunjukkan tanggung jawab warga atas bangunan.
Surat dari Kantor Pertanahan menegaskan bahwa tanah tersebut bukan aset Polri.
Pada 2009, sertifikat atas nama individu diterbitkan oleh Kantor Pertanahan. Kota Administrasi Jakut
Sejumlah sertifikat telah diterbitkan sebelumnya atas hamparan tanah tersebut.
Dasar dan Alasan-Alasan Pengajuan Gugatan:
Penggugat memiliki klaim atas kepemilikan tanah dan bangunan yang telah mereka rawat dan tempati sejak 1960. Mereka menolak klaim atau tuntutan atas tanah tersebut dari pihak lain. Mereka mencari kepastian hukum atas kepemilikan tanah dan bangunan tersebut.

Hingga berita ini ditayangan, belum ada keterangan resmi dari pihak Polri mau BPN kota administrasi Jakarta Utara. (Sutarno)

Continue Reading

Polhukam

Kapolres Metro Jakarta Utara Berikan Penghargaan Kepada 6 Anggota Polres Yang Berprestasi

Published

on

Anggota personil Polres Metro Jakarta Utara mendapatkan penghargaan dari Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, S.I.K., S.H.M.Hum.

Jakarta,Hariansentana.com – Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan,S.I.K., S.H.M. Hum. memberikan penghargaan kepada enam anggota personil yang berprestasi. Pemberian penghargaan anggota yang berprestasi dilaksanakan di Halaman Mapolres Metro Jakarta Utara, Kamis (22/2)sore.

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan, S.I.K.,S.H.M.Hum., mengucapkan selamat kepada enam anggota polres yang berprestasi selama Pemilu tahun 2024 menjaga TPS, bersama Bhabinkamtibmas di wilayah hukum polres metro jakarta utara.

Gidion mengucapkan terima kasih sudah melakukan tugas dengan baik, walaupun tidak mudah kita menjalankan tugas selama pemilu 2024,” Ucap Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gidion Arif Setyawan.

Ia juga berharap agar anggota personil tetap menjadi kesehatan selama penjagaan penghitungan pemilu berlangsung,” Tambahnya. (Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending