Ekonomi
SP PLN Sambut Positif Laporan Keuangan PLN Tahun 2019 Audited

Jakarta, HarianSentana.com – Serikat Pekerja PLN (SP PLN) menyambut positif laporan keuangan PT PLN (Persero) tahin 2019 yang membukukan pendapatan sebesar Rp 285,64 triliun dan mencatat laba bersih Rp 4,32 triliun sebagaimana yang telah dirilis oleh manajemen PLN beberapa waktu lalu.
“Kami menyambut baik capaian tersebut, dan ini sejalan dengan apa yang telah disuarakan SP PLN melalui Press Release di bulan April lalu di sejumlah media cetak, elektronik dan online dengan tajuk SP PLN Mendukung Manajemen PLN untuk Mengajak Para Mitra Menyelamatkan Industri Ketenagalistrikan Indonesia,” kata Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali, SH dalam keterangan resminya yang diterima HarianSentana.com di Jakarta, Kamis (21/5/2020).
Menurut Abrar Ali, hal serupa juga disuarakan oleh seluruh Jajaran Pengurus SP PLN dari Sabang sampai Merauke mulai di tingkat DPP, DPD dan DPC dengan memasang spanduk Renegosiasi Kontrak IPP di seluruh kantor PLN guna menyelamatkan pasokan tenaga listrik yang berkesinambungan.
“Dan ibarat gayung bersambut maka apa yang disuarakan SP PLN tersebut direspon positif oleh pihak Legislatif, di mana pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan Direktur Utama PLN tanggal 22 April 2020 telah menghasilkan delapan kesimpulan dimana salah satunya meminta PLN untuk mengkaji dan mereview.kembali proyek strategis di sektor kelistrikan dan melakukan renegosiasi kontrak pembangkit listrik apabila diperlukan,” papar Abrar.
Ia mengatakan, bahwa kedua rangkaian kejadian di atas tentu saja telah memberikan harapan baru bagi insan PLN khususnya dan masyarakat umumnya akan kesinambungan pasokan tenaga listrik yang selama ini dikelola oleh PLN. “SP PLN akan terus berjuang untuk mendorong dan mendukung segala upaya yang akan dilakukan oleh Direksi PLN guna melakukan Renegosiasi Kontrak IPP (Independence Power Producer) dalam Proyek Pembangkit Listrik 35.000 MW agar PLN bisa terus menerangi negeri sampai ke seluruh pelosok tanah air,” kata Abrar.
Didampingi Sekjen SP PLN Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM, Abrar juga menegaskan, bahwa sebagai organisasi Serikat Pekerja di lingkungan PLN yang memiliki anggota tersebar dari Ibu Kota Negara hingga ke pelosok negeri, SP PLN akan memastikan bahwa semua pengurus dan anggota SP PLN akan terus bersinergi dengan Manajemen PLN membangun Hubungan Industrial yang baik dan positif. “Dan ini harus dilandasi atas dasar saling mempercayai sehingga perseroan bisa memenuhi target yang ditetapkan pemerintah,” kata Abrar.
Ia juga menjelaskan, bahwa hingga saat ini di tengah merebaknya wabah virus Covid-19, PLN tetap berkomitmen memberikan Listrik Gratis untuk Tarif/Daya R1/450 VA dan Diskon 50% untuk Tarif/Daya R1/900 VA selama bulan April s.d Juni 2020 sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 1 April 2020 lalu.
“Bahkan untuk Daya 450 VA Tarif B1 dan I1 akan diperpanjang hingga bulan Oktober 2020. Hal ini tentu saja memerlukan dukungan semua pihak baik internal PLN maupun pihak eksternal seperti Legislatif dan Eksekutif khususnya terkait dengan pengelolaan anggaran yang ada agar Likuiditas Keuangan PLN tetap terjaga dengan baik sehingga tidak membebani pembiayaan operasional PLN dalam menjaga pasokan tenaga listrik secara berkesinambungan,” papar Abrar.
Lebih jauh Abrar mengatakan, sebagai wujud nyata dukungannya kepada manajemen PLN, pihaknya sedang berupaya agar dapat diperkenankan melakukan audiensi dengan pihak Komisi VII DPR RI maupun dengan pihak Istana.
“Langkah selanjutnya yang akan dilakukan SP PLN ke depan sebagai wujud dukungan kepada manajemen PLN, maka saat ini kami sedang berupaya melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR RI maupun dengan pihak Istana,” tukasnya.
“Harapannya dengan melakukan audiensi tersebut akan tercipta pemahaman yang sama dari semua pihak atas peran penting PLN sebagai asset strategis dalam menjaga pasokan tenaga listrik secara berkesinambungan dengan dukungan semua pihak khususnya pihak Legislatif dan Eksekutif,” pungkasnya.(sl)
Ekonomi
Komisi VI DPR Dukung Usulan PLN Soal PMN Program Listrik Desa

Jakarta, HarianSentana.com – Komisi VI DPR RI mendukung langkah PT PLN (Persero) mengusulkan Penyertaan Modal Negara (PMN) tahun 2024 sebesar Rp 5,68 triliun untuk program Listrik Desa (Lisdes). Lewat program Lisdes, PLN akan membangun infrastruktur kelistrikan di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) demi mewujudkan pemerataan pembangunan dan mendorong perekonomian rakyat.
Menurut Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung, program Lisdes adalah suatu keharusan, karena listrik merupakan salah satu hak dasar warga negara. Mengingat masih banyak desa-desa yang terletak di pinggiran dan terisolir belum bisa menikmati layanan listrik dari negara.
“Menurut saya Lisdes ini keharusan, gak bisa ditahan-tahan. Saya minta pimpinan, kita kasi catatan, beri penekanan dan dukungan agar program Lisdes ini berlanjut. Agar seluruh desa di Indonesia ini bisa terang,” ungkap Martin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI, Rabu (20/9).
Selain itu, Anggota komisi VI DPR RI Hendrik Lewerissa sangat mengapresiasi program Lisdes PLN yang sukses menyalurkan listrik ke berbagai desa terpencil di Maluku. Ia menilai program ini sangat membantu meningkatkan kesejahteraan dan manfaatnya bisa langsung dirasakan masyarakat
“Saya apresiasi PLN, tingkat elektrifikasi di Maluku meningkat. Ini sesuai dengan yang saya perjuangkan. Terima kasih karena rakyat di Pulau Romang segera menikmati listrik,” tambah Hendrik.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menegaskan komitmen perseroan mengejar target 100% rasio elektrifikasi demi menciptakan listrik yang berkeadilan.
Masih ada desa yang belum teraliri listrik dan mayoritas berada di kawasan 3T di mana investasi untuk infrastruktur kelistrikannya sangat besar. Sehingga, peran PMN untuk membantu PLN menyediakan listrik di seluruh pelosok tanah air sangat krusial.
“Ini adalah bagaimana sila ke-lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya tulisan di atas kertas, tapi betul-betul bisa diwujudkan dalam bentuk yang nyata, yaitu terang seantero Nusantara,” ungkapnya.
Darmawan mengatakan, Rp 5,86 triliun dana PMN 2024 telah direncanakan PLN untuk melistriki 2.097 desa dengan potensi pelanggan mencapai 192 ribu pelanggan. Upaya tersebut dilakukan melalui pembangunan pembangkit energi baru terbarukan sebesar 29 ribu kilowatt peak (kWp), Jaringan Tegangan Rendah (JTR) sepanjang 4.363 kilometer sirkuit (kms), Jaringan Tegangan Menengah (JTM) lebih dari 7.589 kms, dan gardu induk distribusi dengan total kapasitas mencapai 123.390 kiloVolt Ampere (kVA). Dengan upaya tersebut, Rasio Desa Berlistrik (RDB) ditargetkan mencapai sebesar 96,19% pada tahun 2024.
Untuk menyukseskan program ini, sambung Darmawan, PLN telah mengembangkan metodologi pemetaan digital baru bernama _Geographic Information System_ (GIS) agar perencanaan dan eksekusi program Lisdes lebih terukur dan tepat sasaran. Dengan GIS, setiap unit induk distribusi dan unit induk wilayah PLN di seluruh Indonesia diharuskan melakukan perencanaan berbasis digital yang komprehensif dan terkonsolidasi secara langsung.
“Metode baru ini membuat alokasi anggaran lebih tepat sasaran. Dipilih desa yang lebih mudah dijangkau dulu agar ekspansinya lebih cepat. Sehingga segera menciptakan _multiplier effect,_ menyerap tenaga kerja baru, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 3T,” jelasnya.
Darmawan juga menyampaikan bahwa PLN menargetkan rasio elektrifikasi akan mencapai 100% di tahun 2025. Namun, dirinya memberi catatan bahwa biaya investasi untuk membangun infrastuktur kelistrikan di daerah 3T bisa berkali-kali lipat dibanding daerah perkotaan. Sebagai gambaran, untuk menyambung listrik di daerah perkotaan yang sudah ada JTR biayanya sekitar Rp 1 juta. Tapi di daerah terpencil yang belum ada JTR biayanya bisa melonjak menjadi Rp 25 – 37 juta.
“Jadi, memang secara ekonomi kalau dihitung secara teliti tidak masuk. Tetapi, berkat alokasi PMN ini saudara kita yang belum berlistrik bisa turut menikmati listrik. Sebab itu, kami akan selalu _all out_ menghadirkan listrik ke seluruh Indonesia,” pungkas Darmawan.()
Ekonomi
RUPS PLN Tetapkan Jajaran Komisaris dan Direksi Baru

Jakarta, HarianSentana.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara, Erick Thohir selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT PLN (Persero) memutuskan mengubah susunan Komisaris dan Direksi perseroan. Terdapat dua komisaris dan satu Direksi yang diangkat dalam RUPS tersebut.
Dalam RUPS yang dilaksanakan pada Rabu (20/9), pemegang saham menyepakati pemberhentian dengan hormat Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen dan Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Independen.
Selanjutnya, RUPS mengangkat Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Komisaris Utama sekaligus Komisaris Independen. RUPS ini juga mengangkat Arcandra Tahar sebagai Komisaris Independen.
Selain itu, RUPS juga mengangkat Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Risiko. Sebelumnya, Suroso Isnandar menempati jabatan Kepala Satuan Digital dan Teknologi Informasi PLN.
Menteri BUMN, Erick Thohir diwakili Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, Tedi Bharata menyampaikan bahwa pergantian susunan Komisaris dan Direksi ini dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan, khususnya dalam menjalankan transisi energi.
“PLN ini jantungnya Indonesia. PLN memiliki peran vital dalam transisi energi, untuk itu kami ingin melanjutkan dan memperkuat transformasi agar PLN bisa semakin lincah dalam melakukan transisi energi,” ucap Tedi.
Tedi juga menyampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan oleh Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama.
“Di masa jabatannya, Pak Amien sebagai Komisaris Utama telah mampu memberikan banyak masukan strategis kepada jajaran Direksi, yang membuat transformasi PLN berjalan baik dengan kondisi keuangan yang semakin kokoh. Ke depan, dengan hadirnya Pak Agus, kami di Kementerian BUMN berharap dapat mengawal kinerja agar terus semakin tumbuh dan mampu menjawab tantangan ke depan,” papar Tedi.
Dengan perubahan di atas maka susunan Dewan Direksi dan Komisaris PLN menjadi sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
1. Komisaris Utama dan Komisaris Independen: Agus Dermawan Wintarto Martowardojo
2. Wakil Komisaris Utama: Suahasil Nazara
3. Komisaris: Mohamad Ikhsan
4. Komisaris: Dadan Kusdiana
5. Komisaris: Dudy Purwagandhi
6. Komisaris: Eko Sulistyo
7. Komisaris: Tedi Bharata
8. Komisaris: Susiwijono Moegiarso
9. Komisaris Independen: Charles Sitorus
10. Komisaris Independen: Arcandra Tahar
Dewan Direksi:
1. Direktur Utama: Darmawan Prasodjo
2. Direktur Keuangan: Sinthya Roesly
3. Direktur Legal dan Manajemen Human Capital: Yusuf Didi Setiarto
4. Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem: Evy Haryadi
5. Direktur Retail dan Niaga: Edi Srimulyanti
6. Direktur Perencanaan Korporat dan Pengembangan Bisnis: Hartanto Wibowo
7. Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan: Wiluyo Kusdwiharto
8. Direktur Manajemen Pembangkitan: Adi Lumakso
9. Direktur Distribusi: Adi Priyanto
10. Direktur Manajemen Risiko: Suroso Isnandar
Komisaris Utama PLN Agus Dermawan Wintarto Martowardojo menjelaskan PLN selama ini memiliki laju pertumbuhan kinerja yang baik. Proses transformasi dan digitalisasi yang dilakukan perusahaan membuahkan banyak prestasi dan apresiasi.
“Tantangan ke depan semakin besar, khususnya di era transisi energi. Bagaimana menyiapkan ketahanan energi dan menyiapkan langkah yang bersifat global. PLN harus bisa menjadi institusi yang semakin bisa diandalkan dan terus membaik,” tegas Agus.
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang diberikan oleh Amien Sunaryadi sebagai Komisaris Utama PLN dan Alex Iskandar Munaf sebagai Komisaris Indenpenden.
“Keluarga Besar PLN mengucapkan selamat bertugas kepada Bapak Agus Dermawan Wintarto Martowardojo sebagai Komisaris Utama PLN dan Komisaris Independen, Bapak Arcandra Tahar selaku Komisaris Independen, serta Bapak Suroso Isnandar sebagai Direktur Manajemen Risiko. Kami juga menyampaikan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan oleh Bapak Amien Sunaryadi dan Bapak Alex Iskandar Munaf,” ujarnya.
Darmawan menegaskan, PLN berkomitmen untuk terus memberikan layanan terbaik bagi pelanggan dan menjalankan transisi energi demi memastikan kehidupan yang lebih baik.
“PLN terus berkomitmen untuk melakukan transformasi guna memberikan pelayanan yang terbaik dan prima bagi seluruh pelanggan di Tanah Air. Dengan hadirnya Komisaris dan Direksi baru, kami yakin akan meningkatkan kinerja kami, khususnya dalam melakukan transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060,” tutup Darmawan.()
Ekonomi
Di Hadapan Presiden, PLN Paparkan Konsep Transisi Energi Menuju COP28 Pada Acara Puncak Festival LIKE 2023

Jakarta, HarianSentana.com – PT PLN (Persero) menekankan komitmen dalam menjalankan transisi energi di hadapan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, para menteri dan pejabat setingkat menteri di acara puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE) di Indonesia Arena, Senayan pada Senin, (18/9).
Komitmen yang disampaikan di acara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ini sejalan dengan persiapan Indonesia dalam rangka 28th Conference of The Parties (COP28) di Dubai, Uni Emirat Arab November mendatang.
Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ancaman perubahan iklim sudah nyata dan dirasakan oleh semua negara di dunia. Hal ini lantas mendorong seluruh negara-negara di dunia untuk melakukan transisi energi.
“Sekali lagi, transisi menuju ke ekonomi hijau. Semua negara sekarang ini daur ulang sampah dikerjakan, produksi industri hijau dikerjakan, kendaraan listrik dimulai dibangun di negara-negara yang siap. Biodiesel digunakan, bioetanol digunakan, semua yang berbau green semua dikerjakan,” kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam Puncak Festival Lingkungan, Iklim, Kehutanan, Energi Baru Terbarukan (LIKE).
Sementara itu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Siti Nurbaya Bakar mengatakan, partisipasi semua pihak menjadi kekuatan Indonesia di antara negara-negara di dunia dalam aksi iklim global dan menjadi kontribusi yang sangat berarti untuk aksi iklim termasuk menyongsong COP28 Dubai.
“Ini merupakan upaya nyata masyarakat bersama pemerintah dalam meningkatkan perbaikan lingkungan iklim dan aksi iklim untuk kelestarian alam,” ujar Siti.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan di tengah upaya perseroan melakukan transisi ke energi bersih, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah dengan pengembangan Accelerated Renewable Energy. Rencana ini mampu menambah porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) sebanyak 75 persen atau sebesar 60 Gigawatt (GW) sampai dengan tahun 2040.
Dengan Accelerated Renewable Energy Development, PLN membangun pemerataan kelistrikan nasional melalui transmisi yang menghubungkan pembangkit-pembangkit energi baru terbarukan atau Green Enabling Super Grid. Infrastruktur ini menjadikan sistem kelistrikan antar pulau di Indonesia yang sebelumnya terfragmentasi menjadi terhubung satu sama lain.
“Indonesia merupakan negara dengan potensi EBT yang besar. Namun, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tantangan mismatch antara lokasi sumber EBT dengan pusat demand listrik. Untuk menjawab tantangan tersebut, PLN mengembangkan Green Enabling Super Grid,” ujar Darmawan saat Presiden mengunjungi booth PLN di Festival LIKE.
Inovasi Green Enabling Super Grid akan dibawa oleh PLN dalam perhelatan 28th Conference of the Parties di Dubai, November ini. Lewat inovasi ini PLN bahkan siap mewujudkan mimpi besar dengan menyatukan sistem ketenagalistrikan kawasan Asia Tenggara melalui ASEAN Power Grid.
“PLN juga mengembangkan Smart Grid dan Flexible Generation yang terintegrasi dengan Green Enabling Super Grid. Sehingga sistem kelistrikan yang dulunya rapuh dan tidak stabil, kini menjadi semakin kokoh dan andal,” tegas Darmawan.
Tidak hanya itu, untuk mengatasi fluktuasi supply pembangkit EBT yang bersifat intermiten, PLN juga mengembangkan Smart Power Plant, Smart Transmission, Smart Control Center, Smart Distribution dan Smart Meter.
“Inilah langkah nyata Indonesia. Menjadi pemimpin transisi energi dunia. Bukan hanya mengakselerasi energi terbarukan, namun juga memperkokoh kapasitas nasional, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan mewujudkan Net Zero Emissions 2060,” tutup Darmawan.()
-
Ibukota2 days ago
Heru Budi hartono Bakal Tindak Dugaan Pungli Antrean Subsidi Pangan di Jakut
-
Olahraga3 days ago
Kasat Lantas Cup 2023 Polres Bogor Kembali Digelar
-
Kesehatan2 days ago
RS. EMC Cikarang Telah Berhasil Melakukan Pemasangan Ring dan Operasi Bypass Jantung Koroner (CABG) di Kab. Purwabeka Pada 12 Pasien
-
Ibukota6 days ago
BPIP Menerima Audensi PWI Koordinatoriat Jakarta Barat