Ekonomi
SP PLN Nilai Sikap Perseroan Terkait PKB Plin-plan
Jakarta, HarianSentana.com – Serikat Pekerja (SP) PLN menyesalkan dan menyayangkan pernyataan beberapa pejabat struktural PT PLN (Persero) saat pertemuan virtual online antara Perseroan dengan SP PLN dan serikat pekerja lainnya beberapa waktu lalu dimana ada pernyataan yang memberi kesan keberpihakan Perseroan dan mengabaikan aturan yang berlaku.
Pernyataan pertama dari salah satu oknum pejabat perseroan bahwa Perundingan PKB yang akan dilakukan adalah perundingan PKB yang baru berdasarkan hasil verifikasi keanggotaan serikat pekerja di lingkungan PLN pada bulan September 2019. Jadi bukan melanjutkan perundingan PKB sebelumnya karena dianggap telah deadlock.
Sementara oknum pejabat kedua menyatakan, bahwa Manajemen hanya akan berunding PKB dengan serikat pekerja yang mau berunding saja, siap untuk digugat oleh pihak manapun dan akan dihadapi bersama dengan serikat pekerja yang ikut berunding PKB.
“Jika pernyataan kedua oknum pejabat Perseroan tersebut benar-benar mewakili sikap Perseroan, maka seharusnya disampaikan kepada SP PLN secara tertulis karena pernyataan mereka sama artinya telah memaksa SP PLN untuk mengambil haknya melakukan Aksi Mogok sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,,” kata Ketua Umum SP PLN, M. Abrar Ali,SH, dalam pesan tertulisnya yang diterima di Jakarta, Rabu (31/3/2021).
Sebelumnya, kata Abrar, pada akhir 2018 SP PLN di hadapan puluhan wartawan dari media online, cetak dan elektronik juga telah menyampaikan Rencana Aksi Mogok akibat dihentikannya Perundingan PKB secara sepihak karena alasan Dualisme Kepengurusan SP PLN.
“Perlu ditegaskan sekali lagi bahwa Perundingan PKB antara Perseroan dengan SP PLN hanya dihentikan sementara sampai dengan SP PLN menyelesaikan permasalahan Dualisme Kepengurusan dan bukan dibatalkan. Itu artinya SP PLN bisa melaksanakan Hak Mogok itu bila Perundingan PKB deadlock,” tegas Abrar yang juga didampingi Sekjen SP PLN, Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM dan Wasekjen II, Parsahatan Siregar, ST.
Dengan demikian ia berharap agar semua pihak dapat memahaminya bila nanti Hak Mogok itu digunakan oleh SP PLN baik sebagai solusi ataupun opsi.
“Apalagi faktanya sejak terjadi penyatuan kembali kepengurusan SP PLN yang menghapuskan istilah Dualisme Kepengurusan SP PLN berdasarkan Putusan Sidang Perdata PN Jakarta Selatan Perkara
No.391/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2019 yang ditindak lanjuti dengan pelaksanaan Musyawarah Nasional Luar Biasa SP PLN pada tanggal 20-21 Maret 2019 di Gedung Timah Indonesia Power – Jl.Jendral Gatot Subroto Jakarta Selatan, hingga saat ini pihak PT PLN (Persero) belum juga melanjutkan Perundingan PKB tersebut,” paparnya.
Lebih jauh ia juga mengatakan, bahwa statement SP PLN yang disampaikan dalam Konferensi Pers tanggal 5 Desember 2018 itu merupakan bentuk tindak lanjut dari Rapat Akbar SP PLN tanggal 24-25 Januari 2017, yang mana SP PLN saat itu mengajukan tuntutan agar Perundingan PKB yang dihentikan secara sepihak oleh Perseroan dilanjutkan kembali
“Setelah dimediasi oleh pihak Kementerian Tenaga Kerja RI dan Polda Metro Jaya, SP PLN akhirnya membubarkan Rapat Akbar tersebut atas jaminan dari kedua institusi di atas sebagai mediator untuk mengawal dilanjutkannya Proses Perundingan PKB yang terhenti ini sampai selesai,” jelasnya.
Dalam menyelesaikan permasalahan dualisme kepengurusan tersebut, kata Abrar, SP PLN telah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian dan dikuatkan melalui Putusan PN Jakarta Selatan Perkara No.391/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 19 Februari 2019.
“Sebagai tindak lanjut dari Akta Perdamaian tersebut, SP PLN juga telah melaksanakan Musyawarah Nasional Luar Biasa tanggal 20-21 Maret 2019 di Gedung Indonesia Power dan telah terbentuk Kepengurusan DPP SP PLN Periode 2019-2023 yang telah dilaporkan kepada Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta Selatan,” paparnya.
Pasca terbentuknya Kepengurusan Baru, lanjut Abrar, SP PLN juga telah beberapa kali meminta kepada Perseroan baik melalui surat ataupun audiensi untuk dilanjutkan kembali Perundingan PKB yang terhenti.
Namun pihak Perseroan mempersyaratkan dilakukannya verifikasi jumlah anggota serikat pekerja yang ada di lingkungan PT PLN (Persero) sebagai syarat dilanjutkannya kembali Perundingan PKB yang terhenti.
“Bahkan kita juga telah mematuhi semua proses verifikasi yang dipersyaratkan tersebut sampai dengan tahap akhir pada tanggal 23-26 September 2019 di kantor PT PLN (Persero) PUSDIKLAT – Jl RM. Harsono No.59 Ragunan Jakarta Selatan,” tukasnya.
Sesuai hasil Verifikasi jumlah anggota yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Akhir Kegiatan Panitia Verifikasi Keanggotaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh di PT PLN (Persero) tertanggal 26 September 2019 ditanda tangani oleh semua pihak yang terlibat yakni unsur serikat pekerja, Manajemen dan Kementerian.
“Dan sudah disimpulkan bahwa hanya SP PLN yang Lolos Verifikasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, baik dari sisi bukti pencatatan maupun jumlah anggota sesuai Kepmenakertrans No. KEP.16/MEN/2001 dan Permenaker No.28 Tahun 2014,” ujarnyanya.
“Sedangkan jumlah anggota minimal yang dipersyaratkan bagi serikat pekerja untuk dapat ikut dalam perundingan adalah > 10% dan SP PLN memiliki jumlah anggota pada saat verifikasi sebanyak 53,91% dari jumlah seluruh pegawai PLN,” tambah Abrar.
Dari keempat serikat pekerja yang mengikuti proses verifikasi tersebut, lanjut Abrar, terdapat satu serikat pekerja di luar SP PLN yang memiliki anggota sebesar 10,99% namun bermasalah dalam pencatatannya karena tidak sesuai domisili sehingga bertentangan dengan Kepmenakertrans No. KEP.16/MEN/2001 dan Pergub DKI Jakarta No.10 Tahun 2007.
“Namun setelah menunggu hampir 1 tahun, pihak Perseroan baru mengambil sikap dengan menyatakan bahwa Perundingan PKB harus dilakukan dengan SP PLN serta melibatkan serikat pekerja yang bermasalah pada pencatatannya tersebut,” pungkasnya.(s)
Ekonomi
Stok Cadangan Beras Pemerintah Bisa Tembus 6 Juta Ton, Tidak Ada Alasan Harga Melebihi HET
Jakarta, Hariansentana.com – Melimpahnya stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang mencapai 3,3 juta ton saat ini harus berkorelasi dengan kondisi harga yang wajib sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET). Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang juga Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menandaskan tidak ada ruang bagi kenaikan harga beras melebihi HET.
“Tadi malam kami komunikasi dengan Bapak Wakil Kapolri. Kami ingin pangan stabil. Pemerintah ingin pangan stabil. Yang pertama, beras, agar tidak ada alasan harga beras diatas HET,” ungkap Amran dalam Rapat Koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadan dan Idulfitri di Jakarta pada Kamis (22/1/2026).
“Kenapa? Beras kita cadangan stok hari ini 3 juta lebih. Jadi sangat cukup untuk masyarakat,” sambung Amran.
Menurut Kepala Bapanas Andi Amran Sulaiman, Perum Bulog sudah memulai penyerapan gabah setara beras dari produksi dalam negeri. Ia meyakini serapan di tahun 2026 ini akan lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya.
“Kami pantau tadi malam, serapannya lebih tinggi daripada awal tahun lalu. Luas tanaman kita lebih tinggi dari tahun lalu. Aku ikuti kurang lebih (serapan) 5 ribu ton tadi malam, tanggal 21 Januari,” ujar Amran.

Dalam laporan yang diterima Bapanas, per 22 Januari 2026, Perum Bulog telah melaksanakan pengadaan setara beras produksi dalam negeri totalnya hingga 15,6 ribu ton. Ini terdiri dari pengadaan untuk stok CBP 13,5 ribu ton dan komersial 2 ribu ton.
Untuk diketahui, pemerintah telah resmi menerbitkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Menteri Keuangan, dan Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara Nomor 3 Tahun 2026, Nomor 14 Tahun 2026, dan Nomor 47 Tahun 2026.
SKB tersebut mengatur tentang penugasan kepada BUMN bidang pangan dalam rangka penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah tahun 2026. Terkait target pengadaan beras produksi dalam negeri yang diemban Bulog di tahun ini sejumlah 4 juta ton. Ini sesuai hasil rapat koordinasi terbatas tingkat menteri (29/12/2025),
Kepala Bapanas optimistis total stok CBP nanti dapat tembus hingga 6 juta ton. Dengan itu, kondisi tersebut mengindikasikan ketersediaan beras nasional berada di jalur yang sangat memadai.
“Artinya, hitungan kami untuk beras, hampir pasti di bulan Juni, Mei, itu stok kita kisaran 5 sampai 6 juta ton dan tidak pernah terjadi selama republik ini berdiri. Ini hasil kerja keras kita semua,” terang Amran.
“Stok kita sekarang 3,3 juta ton dan sekarang ini masuk masa panen. Kalau Bulog serap sampai Juni 3 juta ton, itu berarti 6 juta ton berasnya. Artinya, beras tidak ada alasan harga naik,” pungkas Amran.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pergerakan inflasi beras secara bulanan di tingkat eceran sepanjang tahun 2025 dilaporkan lebih stabil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini dapat dilihat pada titik puncak inflasi di 2025 yang berada di level 1,35 persen saja yang terjadi di Juli 2025.
Sementara, titik puncak inflasi beras di tahun 2023 dan 2024 bahkan pernah mencapai masing-masing di September 2023 dengan 5,61 persen dan Februari 2024 dengan 5,32 persen. Inflasi beras secara bulanan di tahun 2025 pun ditutup dengan level yang sangat baik di 0,18 persen pada Desember 2025.
Di sisi lain, rerata inflasi beras secara bulanan selama setahun di 2025 juga cukup melandai dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Rerata pada 2025 berada di angka 0,30 persen, sedangkan pada 2023 berada di level 1,34 persen dan 2022 di 0,51 persen. Hal ini menggambarkan kondisi perberasan nasional di 2025 lebih terkendali dan stabil tanpa implikasi terhadap inflasi yang signifikan.(Dit)
Ekonomi
Indocement Dorong Kemandirian UMKM Mitranya Melalui Program Pelatihan Keterampilan Berbasis Keberlanjutan.
Bogor, Hariansentana.com — PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Indocement) melalui program corporate social responsibility (CSR) terus mendorong kemandirian usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat desa mitranya. Di antaranya melalui pendampingan serta program pelatihan keterampilan berbasis keberlanjutan.
Salah satu contoh program CSR yang berjalan yaitu program peternakan Jangkrik BOS di desa mitra Kompleks Pabrik Citeureup, Kabupaten Bogor.

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang fokus pada budidaya jangkrik secara terstruktur.
Mulai dari pelatihan teknis, penyediaan sarana budidaya, pendampingan berkala, hingga pemasaran.
Program ini memanfaatkan lahan reklamasi pasca tambang dan ditujukan untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat sekitar pabrik.
Salah satu peternak yang maju dan berkembang adalah peternakan jangkrik milik ustad Suhada yang terletak di Kampung Parigi RT03/RW02 Desa Hambalang, Kabupaten Bogor.
“Ada sembilan jodag (kandang jangkrik) yang bisa menampung bibit telur jangkrik sebanyak 3 kg,” ungkapnya.
“Dimana setiap 1 kg telur bisa menghasilkan panen sebanyak 100–150 kg jangkrik. Omzet yang didapatkan dalam setiap kali panen bisa mencapai Rp9–10 juta,” tambahnya.
Berdasarkan perhitungan program ini memliki nilai Social Return On Investment (SROI) mencapai 2,23 atau setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan manfaat sosial sebesar Rp2,23…..Ron
Ekonomi
Indocement Dorong Kemandirian UMKM Budidaya Peternakan Jangkrik di Hambalang Kab, Bogor
Bogor, Hariansentana.com — PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (Indocement) melalui program corporate social responsibility (CSR) terus berupaya mendorong kemandirian usaha mikro kecil menengah (UMKM) masyarakat desa mitranya melalui pendampingan serta program pelatihan keterampilan berbasis keberlanjutan.
Salah satu contoh program CSR yang berjalan adalah program peternakan Jangkrik BOS di desa mitra Kompleks Pabrik Citeureup.

Program ini merupakan program pemberdayaan masyarakat yang fokus pada budidaya jangkrik secara terstruktur mulai dari pelatihan teknis, penyediaan sarana budidaya, pendampingan berkala, hingga pemasaran.
Program ini memanfaatkan lahan reklamasi pascatambang dan ditujukan untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat sekitar pabrik.
Salah satu peternak yang maju dan berkembang adalah peternakan jangkrik milik Suhada yang terletak di Kp. Parigi RT03/RW02 Desa Hambalang, Kabupaten Bogor.
Ia memiliki sembilan jodag (kandang jangkrik) yang bisa menampung bibit telur jangkrik sebanyak 3 kg dimana setiap 1 kg telur bisa menghasilkan panen sebanyak 100–150 kg jangrik. Omzet yang didapatkan dalam setiap kali panen bisa mencapai Rp9–10 juta.
Berdasarkan perhitungan program ini memliki nilai Social Return On Investment (SROI) mencapai 2,23 atau setiap Rp1 yang diinvestasikan menghasilkan manfaat sosial sebesar Rp2,23.
Contoh lain program CSR Indocement yang berhasil adalah UMKM Mamanaa Cake & Bakery milik Apriana di Desa Citeureup. Usaha toko kue dan roti ini telah dirintis mulai dari 2017.

Indocement melakukan pendampingan sehingga UMKM ini telah memiliki legalitas usaha, perizinan usaha serta sertifikasi produk yang lengkap dan sesuai dengan aturan yang berlaku termasuk sertifikasi halal selain itu, Indocement melakukan pendampingan sehingga usaha ini memiliki packaging yang lebih baik dan mendorong agar pengelolaan limbah produksinya lebih ramah lingkungan karena dimanfaatkan untuk pembuatan kompos.
Saat ini omzet dari Mamanaa Cake & Bakery telah mencapai Rp75.000.000 dalam satu bulan.
Proyek Birdwatching Asal Indonesia Raih Penghargaan Internasional
Proposal edukasi keanekaragaman hayati karya Faradlina Mufti, juara pertama Quarry Life Award (QLA) Indonesia 2025, berhasil meraih penghargaan internasional untuk kategori Biodiversity & Education Award.
Pengumuman pemenang tingkat global dilakukan pada 27 November 2025 di Heidelberg, Jerman.
Quarry Life Award adalah kompetisi ilmiah dan pendidikan yang digelar setiap tiga tahun oleh Heidelberg Materials secara serentak di tingkat nasional dan internasional.
Kompetisi ini bertujuan meningkatkan kesadaran akan nilai ekologis di area tambang serta mendorong praktik terbaik dalam konservasi keanekaragaman hayati.
Program ini merupakan bagian dari komitmen Heidelberg Materials dan Indocement untuk meminimalkan dampak penambangan dan mendukung pemulihan ekosistem dan peningkatan keanekaragam hayati.
Proposal Faradlina berjudul “Pendidikan Keanekaragaman Hayati melalui Birdwatching Siswa SMA Negeri 1 Palimanan dan SMA PGRI Palimanan di Kawasan Konservasi Indocement Palimanan, Cirebon” (Biodiversity Education through Birdwatching Students of Palimanan 1 State Senior High School and PGRI Palimanan Senior High School in the Conservation Area Indocement Palimanan, Cirebon) mengusung konsep edukasi melalui pengamatan burung (birdwatching) di area konservasi Kompleks Pabrik Cirebon.
Proyek ini melibatkan sekolah dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan pengetahuan, membangun jejaring, serta membuka peluang ekonomi sebagai pemandu wisata edukasi. Inisiatif ini mendukung penerapan prinsip ESG dan konservasi perusahaan….Ron
-
Polhukam6 days agoBos KFC Indonesia Dilaporkan ke Mabes polri atas Dugaan Penggelapan
-
Polhukam2 days agoTak kunjung diproses, Kuasa Hukum PWRI Korwil Bogor Siap Tempuh Praperadilan
-
Peristiwa3 days agoKebakaran Lapak Rongsokan di Pademangan Timur Jakut, Angin Kencang Buat Api Tak Terkendali
-
Nasional5 days agoTerkait Aurelie, Rieke Minta Isu Child Grooming Tidak Hanya Viral Saja

