Connect with us

Ekonomi

SP PLN Dukung Aksi Demo Buruh Tolak UU Cipta Kerja

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Serikat Pekerja PT PLN (Persero) mendukung aksi demo di jalan yang dilakukan elemen-elemen unsur serikat pekerja/buruh maupun organisasi masyarakat yang perduli dengan hak-hak pekerja Indonesia untuk menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Namun kata dia, pihaknya belum saatnya menginstruksikan para pengurus dan anggotanya untuk melakukan mogok nasional. Walau SP PLN punya
dasar untuk melaksanakan mogok kerja dikarenakan terhentinya perundingan PKB antara SP PLN dengan Direksi PLN sejak bulan September 2016

“Kita tetap berkomitmen untuk mendukung Aksi Penolakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) tersebut selama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tapi untuk mogok nasional mungkin belum saatnya,” kata Ketua Umum SP PLN, M.Abrar Ali, SH di Sekretariat DPP SP PLN – Kantor PLN Pusat, Jl Trunojoyo Blok M I/135, Jakarta, Selasa (6/10/2020).

“Untuk itu SP PLN, telah menunjuk Wakil Sekjend II Parsahatan Siregar sebagai PIC atau Koordinator yang bertanggung jawab mengkoordinir semua kegiatan yang akan dilakukan oleh SP PLN dalam rangka Menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law),” tambah Abrar yang juga didampungi Sekjen SP PLN Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM dan sejumlah pengurias lainnya itu.

DPP SP PLN, kata dia, juga menginstruksikan kepada seluruh Dewan Pimpinan Daerah (DPD), Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dan Dewan Pimpinan Anak Cabang (DPAC) dari Aceh hingga Papua baik Pengurus maupun Anggota untuk melakukan aksi turun ke jalan bersama peserta demo aksi lainnya dari elemen-elemen unsur serikat pekerja/buruh maupun organisasi masyarakat yang perduli dengan hak-hak pekerja Indonesia untuk menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

“Himbauan untuk melakukan demo turun ke jalan ini dilakukan secara perwakilan per zona atau wilayah bagi pengurus atau anggota yang bisa ikut berpartisipasi dengan membawa atribut-atribut organisasi SP PLN tapi tetap mempertimbangkan situasi dan kondisi di masing-masing daerah dan melalui koordinasi dengan DPP SP PLN. Dan yang terpenting tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mentaati prosedur/protokoler kesehatan pencegahan penularan wabah Covid-19,” papar Abrar.

Judicial Review
Menurut dia, setelah melalui pembahasan Rapat Pimpinan (RAPIM) Dewan Pimpinan Pusat, pada hari Jumat (2/10/2020) dan Rapat Pimpinan Nasional (RAPIMNAS) SP PLN, Senin (5/10/2020) maka pihaknya menyatakan sikap menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan siap mendukung upaya hukum untuk membatalkannya melalui Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

“Kami mendukung dan ikut serta dengan berbagai elemen Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan elemen masyarakat lainnya untuk dilakukannya uji materiil atau Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” tegasnya.

Lebih lanjut Abrar menambahkan bahwa SP PLN akan segera berkoordinasi dengan beberapa elemen serikat pekerja/buruh lainnya maupun dengan federasi serikat pekerja yang ada guna bersama-sama menyiapkan upaya hukum untuk melakukan uji materil atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi.

“SP PLN yakin bahwa hal tersebut akan membuahkan hasil selama semua pihak saling mendukung untuk melakukan upaya tersebut dan diiringi dengan doa dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya para pekerja/buruh beserta keluarganya,” tukasnya.

DPP SP PLN yang merupakan wadah Pegawai PLN yang sudah berusia 21 tahun dan anggotanya mayoritas yang tersebar dari Aceh sampai Papua ini juga menghimbau kepada para anggotanya untuk melakukan Doa Bersama untuk kepentingan para pekerja seluruh Indonesia agar UU Cipta Karya (Omnibus Law) tersebut segera dibatalkan.

“Kita juga minta seluruh DPD, DPC dan FPAC untuk memasang Spanduk Penolakan UU Cipta Kerja (Omnibus Law) di seluruh kantor atau unit kerja PT PLN (Persero) dari Tanah Aceh sampai Tanah Papua,” tukasnya.

Abrar juga menilai, ketok palu oleh DPR RI atas RUU Cipta Kerja (Omnisbus Law) menjadi sebuah Undang-Undang pada Senin malam bagaikan kejar tayang. Padahal banyak pihak yang menolaknya karena dianggap akan merugikan hak-hak pekerja dan lebih berpihak kepada kepentingan pengusaha.

“Apalagi dengan dihapuskannya Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang
diganti dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) dinilai akan memberi dampak pada Upah Pekerja yang lebih rendah. Selain itu dengan kewenangan Jangka Waktu kontrakyang diberikan kepada Pengusaha memberi potensi status kontrak pekerja abadi dan sewaktu-waktu dapat di PHK oleh pihak pemberi kerja,” tukasnya.

Di sisi lain, UU Cipta Kerja ini telah memberikan kemudahan izin bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) untuk direkrut dan bekerja di wilayah Republik Indonesia, dimana sebelumnya dalam UU Ketenagakerjaan Tahun 2003 diatur dalam Pasal 42 bahwa TKA harus mendapat izin tertulis dari Menteri atau Pejabat Yang Ditunjuk. Serta Perpres Nomor 20 Tahun 2018 dimana TKA harus mengantongi beberapa perizinan seperti Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA), Visa Tinggal Terbatas (VITAS) dan Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

“Dengan telah ditetapkannya UU Cipta Kerja oleh DPR tersebut, maka perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA). Ini hanyalah beberapa hal yang dianggap merugikan oleh banyak pihak khususnya kalangan pekerja warga negera Indonesia saat ini dari sekian banyak hal yang merugikan hak-hak pekerja ditambah lagi beberapa hal yang telah menciptakan iklim ketidakpastian bagi pekerja,” paparnya.

“Di samping itu, SP PLN dengan beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terafiliasi dalam Public Services International (PSI) yakni PP IP, SP PJB, SPEE, FSPMI, dan Federasi Serbuk Indonesia juga menolak cluster Ketenagalistrikan dalam UU Cipta Kerja (Omnibus law) yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: III/PUU-XIII/2015,” pungkas Abrar Ali.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

PLN Luncurkan SPBH Pertama di Indonesia, Pengamat: Ini Langkah Cerdas yang Patut Diapresiasi

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Pengamat kebijakan energi, Sofyano Zakaria mengapresiasi peluncuran Stasiun Pengisian Bahan bakar Hidrogen (SPBH) oleh PT PLN (Persero) di Kawasan Senayan, Jakarta, Rabu (21/2) lalu.

“Peluncuran _

Hydrogen Refueling Station (HRS) yang adalah salah satu bahan bakar clean energy ini merupakan hal dan pilihan yang sangat cerdas yang sangat pantas diapresiasi,” kata Sofyano Zakaria di Jakarta Sabtu, menanggapi “kelahiran” SPBH pertama di Indonesia tersebut.

Menurutnya, Hidrogen sebagai pilihan energi buat negeri ini adalah langkah yang perlu mendapat perhatian dan dukungan penuh dari semua pihak khususnya Pemerintah. Pasalnya, apa yang dilakukan PLN adalah bukti pemikiran dan perbuatan nyata bagi Indonesia dalam mewujudkan Net Zero Emision yang telah diamanatkan dunia lewat G20.

“Pemanfaatan Hidrogen yang merupakan produk sampingan dari PLTGU dan PLTP PLN adalah pemikiran yang pantas diacungi jempol karena hal ini jelas sumbangan nyata menuju terwujudnya transisi energi di negeri ini,” kata Sofyano.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa Pemerintah sudah sangat perlu mendorong agar energi hidrogen dapat digunakan sebagai sumber energi alternatif bagi sektor transportasi, terutama pada kendaraan bertenaga sel bahan bakar hidrogen.

“Oleh karenanya Pemerintah perlu segera membuat peraturan dan kebijakan yang mampu mendorong percepatan penggunaan energi alternatif yang adalah  clean energy ini,” tambah Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI) ini.

Disebutkan, bahwa penggunaan bahan bakar Hidrogen guna menghasilkan listrik yang digunakan untuk menggerakkan motor tersebut, tidak hanya sebagai bahan bakar mobil, namun sesungguhnya dapat digunakan juga sebagai sumber energi untuk Pembangkit Tenaga Listrik serta alat transportasi massal seperti kapal laut termasuk Kereta Api.

“Selain itu, lanjut dia, Hidrogen juga memiliki beberapa manfaat lain yang membuatnya semakin populer dan menarik perhatian dunia.

“Energi hidrogen dianggap sebagai salah satu jenis energi yang ramah lingkungan, karena reaksi kimia antara hidrogen dan oksigen hanya menghasilkan air sebagai produk sampingan, sehingga tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca atau polusi udara,” tukasnya.

Untuk itu, Sofyano sangat menyambut baik dan mendukung upaya PLN memanfaatkan Hidrogen misalnya menjadi bahan bakar pengganti untuk pembangkit listrik yang tidak ramah lingkungan.

“Namun tentu saja ini perlu disesuaikan dengan produksi Hidrogen dari PLN itu sendiri, ucap Sofyano.

Pemerintah juga perlu membuktikan bahwa negeri ini dan semua pihak yang ada harus tetap peduli dan akan melanjutkan transisi energi demi terwujud Net Zero Emision dengan mendukung penuh segala pemikiran dan upaya yang mampu mewujudkan hal itu seperti halnya dengan kehadiran SPB Hidrogen yang dilahirkan PLN ini,” tutup Sofyano.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Dukungan Pimpinan SKK Migas Terkait Program Kerja Jabung 2024 Disambut Antusias Kalangan Serikat Pekerja

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Kalangan Serikat Pekerja Migas Indonesia Wilayah Sumbagsel menyambut antusias dan mengapresiasi dukungan kuat pimpinan SKK Migas kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), termasuk PetroChina International Jabung Ltd (PCJL) untuk melaksanakan program eksplorasi dan pengembangan sepanjang tahun 2024.

“Sebab komitmen untuk melaksanakan work program and budget (WP&B) 2024 sesuai jadwal, agresif dan efisien menjadi kunci penting untuk mencapai target pada tahun ini,” kata Pengurus Serikat Pekerja Migas Indonesia Wilayah Sumbagsel Ronny S dalam perbincangan dengan insan media, Jakarta, Kamis (22/2).

Dalam kegiatan eksplorasi, kata dia, publik menyambut antusias dan berharap SKK Migas bersama KKKS ke depan melakukan strategi peningkatan aktivitas eksplorasi dalam skala besar-besaran. Selain itu, kata dia, pengembangan peluang migas non konvensional juga harus menjadi fokus bersama dengan melibatkan mitra-mitra KKKS.

“PCJL di Jambi sangat agresif dan kita harapkan KKKS terus melakukan aktivitas eksplorasi skala besar, serta pengembangan hingga laut dalam untuk mendapatkan cadangan besar, hal ini maka tenaga kerja yang terlibat juga akan semakin besar,” ujar Ronny.

Sementara itu, Wakil Kepala SKK Migas Nanang Abdul Manaf sebelumnya melakukan kunjungan ke PCJL dan beberapa KKKS di wilayah Jambi pada awal Februari lalu. Dalam kunjungannya, Nanang menyampaikan bahwa program pengembangan dan eksplorasi yang efektif dan masif adalah kunci untuk mencapai target produksi 1 juta BOPD minyak dan 12 BSCFD gas tahun 2030.

Nanang  berharap semua tim PCJL tidak putus semangat untuk terus berupaya melaksanakan target kerja dan menyusun strategi karena masih banyak capaian yang dituju kedepannya untuk menjaga ketahanan energi nasional.

Ia juga memberikan apresiasi atas semangat dan kinerja yang dilakukan oleh PCJL dalam menjalankan berbagai strategi. Salah satunya adalah terkait adanya opsi optimasi flare gas dari Sumur Panen yang rencananya sebagai feed gas ke mini/micro LNG, yang saat ini masih dalam kajian, termasuk pula opsi sumur mana yang bisa digunakan.

“Kita tidak perlu takut dengan statement-statement keliru di luar sana terkait hulu migas. Industri kita ini memberikan peran besar bagi negara. Migas masih berada diurutan kedua setelah pajak dalam hal kontribusinya kepada APBN,” ungkapnya.

Dalam sambutan kunjungan pimpinan SKK Migas tersebut, General Manager Jabung Wang Heping didampingi Field Manager Jabung I Wayan Suandana dan Project Manager PCJL Bambang Sukiyono menjelaskan, program pengembangan dan eksplorasi PCJL yang direncanakan di tahun 2024, termasuk pengeboran di 9 sumur pengembangan dan 1 sumur eksplorasi, serta program Survei Seismik 3D & 2D di wilayah timur Blok Jabung.

Tahun ini, PCJL menargetkan produksi sebesar 54.674 BOEPD yang terdiri atas minyak dan kondensat sebesar 15.100 BOEPD, LPG sebesar 15.619 BOEPD dan gas sales sebesar 23.954 BOEPD.

“PCJL sangat menghargai dukungan penuh dari pimpinan SKK Migas untuk program-program pengembangan dan eksplorasi di Jabung demi tercapainya target produksi nasional. Kunjungan di awal tahun ini akan menambah semangat kami untuk fokus menjalankan program sesuai dengan komitmen WP&B 2024,” ungkap Wang.

Dia juga menegaskan, keselamatan kerja merupakan prioritas dan pilar utama dalam menuju kesuksesan operasional di lapangan.

“Kerja kita masif dan agresif untuk mencapai target namun unsur safety jangan pernah dikesampingkan,” ujarnya.

Sebagai operator Wilayah Kerja Jabung, PCJL berkomitmen untuk menjalankan operasi migas yang aman, ramah lingkungan, serta memberikan dukungan bagi masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip Environment, Social, dan Governance (ESG).(s)

Continue Reading

Ekonomi

Ini Lima Langkah Strategis PLN EPI Tahun 2024

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) memiliki lima langkah strategis pada tahun ini. Berbagai upaya dan ekspansi dilakukan PLN EPI untuk bisa menjamin terjaga rantai pasok energi primer dan menjadikan PLN EPI sebagai perusahaan yang ternama.

Sekretaris Perusahaan PLN EPI Mamit Setiawan dalam Press Briefing Corporate Exposure PLN EPI pada Selasa (20/2) menjelaskan pada tahun ini PLN EPI menargetkan kinerja keuangan yang sehat dan juga bertumbuh. Selain memperkuat lini bisnis rantai pasok energi primer yang ada saat ini, peningkatan pendapatan _beyond kWh_ seperti sektor logistik energi juga akan menjadi fokus perusahaan pada tahun ini.

“Kita pada tahun ini akan meningkatkan optimalisasi perkembangan portofolio baru. Kita juga akan mulai masuk pada bisnis green baik melalui co-invesment untuk meningkatkan additional demand,” kata Mamit

Berbagai kerjasama dan kolaborasi sudah lebih dulu dilakukan perusahaan pada tahun 2023 hingga awal tahun ini. Seperti bekerjasama dengan Jepang, perusahaan asal UEA untuk pengembangan rantai pasok energi primer.

Kedua, penguatan suplai energi primer ke seluruh pembangkit. Saat ini PLN EPI memiliki mandat untuk menjaga seluruh pasokan baik itu batubara, gas, BBM hingga biomassa ke pembangkit di level keamanan Hari Operasi Pembangkit (HOP).

“Tak ada pembangkit yang di bawah 20 HOP saat ini. Berbagai penguatan seperti jaminan pasokan, keamanan alokasi energi primer kita perkuat hingga seluruh pembangkit terjamin pasokan energinya,” imbuh Mamit

Ketiga, tahun ini PLN EPI juga akan menekankan efisiensi biaya energi primer dengan perencanaan kebutuhan dan kepastian rantai pasok dengan biaya yang paling optimal.

Keempat, sesuai mandat holding, PLN EPI juga mengembangan usaha dengan menerapkan prinsip ESG. Hal ini juga sejalan dalam mendukung transisi energi di Indonesia.

“Seperti pelibatan masyarakat di gunung kidul Yogyakarta dalam membuat eco-village atau desa berdaya energi untuk hutan energi juga menjadi salah satu implementasi prinsip ESG,” kata Mamit.

Kelima, penguatan tata kelola Human Capital. Hal ini untuk meningkatkan maturitas organisasi perusahaan yang didukung oleh proses bisnis yang ekselen dan sesuai dengan GCG.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending