Connect with us

Ekonomi

Soal Polemik Avtur, FSPPB Dukung Pernyataan Menteri Erick

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sepakat dan mendukung pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait bisnis bahan bakar Avtur yang mengatakan bahwa BUMN tidak alergi bersaing dengan swasta, jika mereka juga bisa memproduksi sendiri Avtur di dalam Negeri.
“Yang tidak boleh itu kalau mereka cuma minta lisensi impor, karena akhirnya nanti kami yang di BUMN atau di kementrian yang ditugaskan menekan impor migas, tapi pihak lain malah impor terus akhirnya kami yang disalahkan lagi,” kata Presiden FSPPB, Arie Gumilar menirukan ucapan Erick Thohir di Jakarta, Senin (09/12).
Menurut Arie, keterlibatan swasta di dalam bisnis Avtur harus komprehensif dimukai dari hulu hingga hilir. “Jangan hanya shortcut, sekedar hanya mencari keuntungan tapi akhirnya kembali merugikan secara keseluruhan konsep yang sedang dibangun oleh Bapak Presiden,” tambah Arie.
Lebih jauh pihaknya juga mensinyalir adanya pihak-pihak tertentu (mafia migas-red) yang berencana memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi maupun golongannya dan untuk mengkerdilkan peran Pertamina dalam melayani distribusi energi di seluruh Bandara seantero Negeri.
Pada akhirnya,
“Kita berharap, dengan segala situasi dan kondisi yang dialami saat ini, kita harapkan ke depan Pertamina menjadi lebih tangguh, kuat dan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah SWT meridhai perjuangan ini,” tukasnya.
Terkait pernyataan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investigasi serta Menteri Perhubungan tetkait harga Avtur menurutnya tidak berdasar data, karena hanya menggunakan tolak ukur harga jual negeri tetangga dan mengambinghitamkan tingginya harga avtur Pertamina.
“Mestinya beliau-beliau ini memperhatikan formula yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM (Kepmen ESDM No. 17/K/10/MEM/2019 tanggal 1 Februari 2019) sebelum menuding tingginya harga tersebut karena monopoli Pertamina,” kata Arie.
Berdasarkan sumber yang dimiliki FSPPB, lanjut dia, harga Avtur di Bandara CGK masih lebih murah dibandingkan dengan bandara-bandara di luar negeri. “Dengan demikian, pernyataan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investigasi serta Menteri Perhubungan masih perlu diklarifikasi lebih lanjut,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya meminta Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investigasi dan Menteri Perhubungan untuk bisa melaksanakan amanat konstitusi Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dengan mengutamakan keberlangsungan daya hidup dan kesehatan bisnis Pertamina sebagai badan usaha 100% milik negara yang menyokong pilar energi dan perekonomian di Indonesia,” paparnya.
Hal ini, kata dia, sesuai nawacita dan janji Presiden Joko Widodo yang akan membesarkan Pertamina selayaknya pemerintah negeri tetangga membesarkan perusahaan migasnya. “Kami mendukung penuh program Pemerintah dalam mengurangi defisit migas dan menekan impor migas,” pungkasnya.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Wujudkan BBM Ramah Lingkungan, EW: Daerah Harus Berperan

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Guna mengaplikasikan Peraturan Menteri KLH No 20/2017 perihal baku mutu emisi gas buang untuk kendaraan bermotor, agar peningkatan baku mutu emisi bisa berjalan maka diperlukan kerjasama semua pihak termasuk Pemerintah Daerah (Pemda).

Menurut Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan, seharusnya sejak tahun 2018 bahan bakar dengan RON rendah seperti Premium sudah mulai dikurangi penggunaanya secara bertahap sampai tahun 2021.

“Dan saya kira Pemda memiliki peran yang penting terkait program ini. Pertamina hanya menjalankan penugasan yang diberikan oleh Pemerintah dan juga permintaan dari Pemda. Jika Pemerintah pusat maupun Pemda meminta kepada Pertamina untuk tidak menyalurkan Premium, maka Pertamina akan mengikuti,” kata Mamit dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (11/7/2020).

“Beberapa wilayah di Jawa seperti Magetan, Wonogiri, dan Sukoharjo sudah bebas dari Premium. Pemerintah daerah sendiri yang bahkan mengirimkan surat kepada Pertamina untuk tidak menyalurkan BBM RON 88 Premium ini. Akan sangat bagus jika diikuti oleh Pemda lain secara bertahap sehingga program Langit Biru ini bisa berjalan,” tambah Mamit.

Sebagai contoh, kata dia, Jakarta saat ini tidak kurang dari 13 juta unit sepeda motor dan lebih dari enam juta unit roda empat dimiliki warga Jakarta. Belum lagi, tidak kurang dari 25 juta perjalanan melintasi kota Jakarta. “Saya kira dengan kondisi tersebut maka akan lebih baik jika Jakarta menghapuskan BBM seperti Premium atau BBM lainnya yang kandungan sulfur lebih dari 500 ppm,” tukasnya.

Pertamina sendiri terus melakukan edukasi kepada masyarakat agar menggunakan BBM Ramah Lingkungan dengan berbagai macam promo yang dilakukan seperti di Bali, di mana harga BBM jenis Pertalite di 50 titik SPBU di Denpasar turun menjadi Rp 6.450/liter dari sebelumnya Rp 7.650. Penurunan harga ini merupakan promo bernama Langit Biru yang dilakukan Pertamina sejak 5 Juli hingga 31 Agustus 2020.

”Saya sangat mengapresiasi program ini dimana harga Pertalite sudah sama dengan harga Premium. Melalui program ini diharapkan ke depan masyarakat bisa beralih menggunakan BBM dengan RON lebih tinggi. Program yang sudah baik ini agar bisa dilakukan di daerah lain sehingga edukasi yang diberikan bisa lebih luas lagi,” papar Mamit.

Sementara data Pertamina menyebutkan, bahwa secara nasional konsumsi BBM dari Januari 2020 sampai 24 Juni 2020, penggunaan Premium tidak sebesar pengguna Pertalite yang saat ini mencapai 56.9%. Sedangkan Premium hanya 30.8%, Pertamax 11.6% dan Pertamax Turbo 0.6%.

Menariknya, kata Mamit, untuk wilayah JAMALI konsumsi Pertalite mencapai 65%, Premium 18.4%, Pertamax 15.8% dan Pertamax Turbo 0.8%.”Melihat data konsumsi tersebut, harusnya untuk wilayah JAMALI sudah siap untuk menghapus peredaran Premium,” tutup Mamit.(sl)

Continue Reading

Ekonomi

Gencar Bantu UMKM, Akumindo Apresiasi Pertamina

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) mendukung upaya perusahaan-perusahaan BUMN terutama PT Pertamina (Persero) dalam membantu para pelaku UMKM di tengah masa pandemi virus Covid-19 saat ini.

“Kami menyambut baik berbagai program yang telah dilakukan BUMN Pertamina dalam membantu UMKM selama asa pandemi ini mulai dari penyaluran dana modal usaha, hingga pendampingan bagi UMKM yang mencakup program pelatihan, mentoring dan coaching,” kata Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Ikhsan Ingratubun kepada HarianSentana.com di Jakarta, Kamis (09/7/2020).

Akumindo, kata Ikhsan, juga memberikan dukungan penuh kepada BUMN pada umumnya, khususnya kepada Pertamina untuk membantu UMKM dalam mengembamgkan. “Ke depan UMKM harus lebih banyak mendapat tempat untuk misalnya mensuplai barang-barang yang dibutuhkan oleh BUMN khususnya Pertamina,” ujarnya.

Pihaknya juga mengapresiasi upaya Pertamina yang memberikan bantuan permodolan secara bergilir melalui program kemitraan guna mendukung UMKM di tengah Covid-19 yang mencapai Rp 100 miliar. “Ini bagian dari Program Pemerintah melalui PKBL, tapi kami sangat mengapresiasi hal ini dan berharap makin banyak BUMN yang melakukan hal yang seperti yang dilakukan Pertamina ini,” kata Ikhsan.

Ikhsan juga menyambut baik program Pertamina memberikan pelatihan kepada UMKM dalam rangka peningkatan Sumber Daya Manusia para UMKM tersebut

“Kita sangat mendukung adanya program-program yang terkait dengan peningkatan SDM pelaku UMKM, tetapi spakan lebih baik jika program pelatihan yang diberikan berdayaguna seperti misalnya menjual dan memanage via on line atau Digital Marketing,” pungkasnya.

Sementara Pertamina terus berkomitmen untuk mendukung, meningkatkan kapasitas dan mendorong kemandirian bisnis UMKM di Indonesia. Komitmen yang disertai aksi nyata itupun mendapat apresiasi dari Museum Rekor Indonesia (MURI).

Menurut VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, upaya pengembangan dan kemandirian UMKM tersebut dilakukan Pertamina lewat CSR dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Di tahun 2019, Pertamina membangun 29 Rumah Kreatif BUMN (RKB) di berbagai daerah di Indonesia. Di mana RKB ini membawahi lebih dari 2.100 UMKM.

“Lewat RKB ini, kita ingin UMKM di Indonesia bisa meningkatkan knowledge dan bisnis mereka sesuai dengan perkembangan zaman. Bagaimana mereka bisa siap berkompetisi menjangkau pasar seluas-luasnya,” ujarnya beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan, Pertamina jua melakukan fasilitasi pemasaran Mitra Binaan melalui 24 pameran baik dalam dan luar negeri, serta mengadakan program pembinaan Mitra Binaan yang lebih sistematis sesuai dengan tahapan menuju Mitra Binaan naik kelas. “Selama 2019, Pertamina juga melakukan Program business matching serta perluasan pasar global dengan total penjualan mencapai Rp 11,92 miliar,” kata Fajriyah.

Untuk tahun 2020, di tengah pandemi Covid-19 yang menuntut diberlakukannya social distancing, banyak peluang usaha yang dilakukan bagi UMKM. Termsuk pemberian modal usaha yang akan disalurkan kepada 1.000 UMKM di beberapa wilayah Indonesia.

Menurut Fajriyah, paket Program Kemitraan ini berupa penyaluran dana modal usaha, Pendampingan bagi UMKM yang mencakup program pelatihan, mentoring dan coaching, yang tahapannya dilaksanakan secara berjenjang dan akan dimonitor perkembangannya ke masing-masing mitra binaan untuk menilai efektifitasnya.

Pinjaman tersebut, tambah Fajriyah, dilakukan secara bertahap. Tahap pertama disalurkan kepada UMKM yang langsung mendapat keuntungan karena Covid-19. Tahap kedua adalah kepada UMKM yang siap bangkit disaat Covid-19 selesai dan tahap ketiga untuk sektor lainnya yang bisa berkembang pada situasi normal.

“Melalui bantuan ini, Pertamina berharap UMKM memiliki kesempatan kembali dalam meningkatkan usahanya dan dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berdaya di tengah pandemi Covid-19 yang sedang melanda dunia,” terang Fajriyah.

Selain itu, Pertamina juga memberikan training online untuk membantu bisnis UMKM agar tidak jalan di tempat, sekaligus membuka wawasan dan pengetahuan para pelaku UMKM tentang cara mengembangkan usahanya di kala pandemi Covid-19.

Pelatihan-pelatihan tersebut merupakan bagian dari seri Online Traning untuk Mitra Binaan Pertamina dan UMKM Rumah Kreatif BUMN (RKB) yang diselenggarakan setiap 2 mingguan selama himbauan Pemerintah terkait Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan #dirumahaja.

Fajriyah mengatakan, pihaknya terus meningkatkan kapasitas mitra binaan Pertamina agar bisa bangkit pasca Covid-19. “Sebagai BUMN, Pertamina terus berkomitmen untuk membina dan mengembangkan UMKM sebagai sokoguru perekonomian bangsa agar terus adaptif dan inovatif dalam menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi,” ujar Fajriyah.

Tidak hanya itu, Pertamina juga meluncurkan buku katalog mitra binaan unggulan berjudul “Pertamina SME 1.000” secara daring dalam Webinar bertajuk ‘Straegi UMKM Indonesia Bangkit Pasca-Corona’ beberapa waktu lalu.

“Buku katalog ini berfungsi sebagai media promosi yang cukup lengkap tentang beragam profil mitra binaan, produk unggulan serta metode pemasaran atau pemesanannya,” terang Fajriyah.

Ia menambahkan, buku katalog ini dilengkapi narasi dan foto menarik sehingga menggugah konsumen untuk mengetahui lebih lanjut tentang produk, membeli serta memakai produk tersebut. “Buku katalog ini juga berfungsi sebagai media pertukaran informasi antar Mitra Binaan dalam memenuhi kebutuhan dalam berwirausaha atau business matching,” imbuh Fajriyah.

Pertamina, lanjut Fajriyah, juga membantu sejumlah mitra UKM binaannya untuk tetap bisa bertahan hidup di tengah pendemi Covid-19 dengan memberikan pekerjaan yang terkait drngan kegiatan Pertamina Peduli Covid-19, mulai dari pembuatan wastafel portabel hingga pembuatan masker.

Selain itu, Pertamina juga membuat suatu inovasi yang dinamakan Pinky Movement. Program ini merupakan bagian dari program pembiayaan dan pembinaan kepada UMKM yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan UMKM terutama bagi sektor yang bersentuhan langsung dengan rantai bisnis Pertamina. “Fokus utamanya adalah UMKM yang dalam menjalankan usahanya menggunakan produk LPG dari Pertamina serta pengusaha LPG 3kg,” lanjutnya.

Pinky Movement yang dijalankan ini tidak hanya sekedar bantuan permodalan tetapi juga langkah Pertamina untuk mengedukasi masyarakat agar menggunakan produk LPG yang lebih berkualitas dan sesuai dengan haknya. Edukasi ke masyarakat diperlukan agar program ini tidak hanya akan memberikan manfaat material bagi masyarakat tetapi juga mengubah mindset masyarakat agar lebih baik.(sl)

Continue Reading

Ekonomi

Pakar Hukum: IPO Subholding Pertamina Sesuai Konstitusi

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Rencana initial public offering (IPO) subholding Pertamina disebut sudah sesuai amanah Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 33. Pasalnya, tujuan masuk ke bursa saham adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Demikian dikatakan Pakar hukum bisnis Ary Zulfikar di Jakarta, Jumat (10/7). “Filosofi Pasal 33 adalah untuk kemakmuran rakyat. Kalau pada akhirnya tujuan (IPO subholding Pertamina) untuk kemakmuran rakyat itu sendiri, mengapa tidak? Malah, dengan IPO kita bisa memonitor lebih jauh,” tukasnya.

Apalagi, kata dia, yang masuk bursa saham adalah subholding atau anak perusahaan Pertamina. Bukan Pertamina sebagai BUMN. Sepanjang tujuannya untuk meningkatkan kinerja, transparansi, kompetisi, dan stabilitas, ia menilainya sebagai aksi korporasi yang positif. “Bahkan, IPO juga bisa menjadi salah satu sumber pembiayaan, yang berarti pula mengurangi beban APBN,” tegasnya.

Dengan demikian, kata Ary, masuknya subholding ke bursa saham hanya merupakan salah satu metode untuk kemakmuran rakyat. “Kecuali kalau bukan untuk kemakmuran rakyat, (barulah ditolak). Wong ini larinya juga ke holding, yaitu Pertamina sebagai BUMN dan akhirnya juga untuk rakyat,” jelasnya.

L3bih jauh ia menjelaskan, bahwa dalam konteks Pasal 33 ayat (1) kata “dikuasai” adalah dalam konteks negara (dalam hal ini BUMN) mengontrol cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak tersebut.

“Pengertian ‘dikuasai’ adalah dikontrol. Artinya, kalau dikuasai tetapi tidak mampu menghasilkan yang optimal kan percuma. Jadi, sebenarnya bagaimana kita menterminologikan tadi. Bahwa BUMN memang harus cari untung dan keuntungan tersebut dikembalikan kepada rakyat,” papar Ary.

Begitu pula jika merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/2012 dan Nomor 85/2013, imbuh Ary, juga harus dikembalikan pada filosofi Pasal 33 UUD 1945 tadi. Dalam konteks demikian, maka yang dilihat adalah bagaimana cara BUMN tersebut mengelola dan mencari keuntungan. “Jadi, ini masalah engineering-nya saja,” lanjut dia.

Rencana IPO subholding Pertamina, lanjut Ary, juga sejalan dengan UU tentang BUMN dan UU tentang Perseroan Terbatas. Termasuk Pasal 2 UU tentang BUMN, bahwa BUMN berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Apalagi keuntungan yang diperoleh subholding akan dikembalikan juga kepada Pertamina sebagai holding. Termasuk masalah pendanaan, bahwa entitas bisnis bisa melakukan berbagai cara untuk melakukan efisiensi. “Makanya dibentuk BUMN, karena tujuannya untuk mencari untung,” tegasnya.

Dalam kaitan itulah, ia meihat bahwa IPO subholding Pertamina memang positif dan membuat Pertamina lebih optimal. Pertama, lanjut Ary, dilihat dari sisi kelembagaan. Dari sisi ini, maka subholding akan lebih transparans dan akuntabel. Kinerja perusahaan bisa dimonitor, sehingga manajemen harus berhati-hati dalam mengambil keputusan.

Sedangkan dari sisi operasional tujuannya adalah untuk mencari keuntungan guna kemakmuran rakyat. “Dalam hal ini, perusahaan go public akan lebih lincah, efektif, dan efisien,” pungkasnya.(sl)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.