Connect with us

Ekonomi

Soal Polemik Avtur, FSPPB Dukung Pernyataan Menteri Erick

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sepakat dan mendukung pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait bisnis bahan bakar Avtur yang mengatakan bahwa BUMN tidak alergi bersaing dengan swasta, jika mereka juga bisa memproduksi sendiri Avtur di dalam Negeri.
“Yang tidak boleh itu kalau mereka cuma minta lisensi impor, karena akhirnya nanti kami yang di BUMN atau di kementrian yang ditugaskan menekan impor migas, tapi pihak lain malah impor terus akhirnya kami yang disalahkan lagi,” kata Presiden FSPPB, Arie Gumilar menirukan ucapan Erick Thohir di Jakarta, Senin (09/12).
Menurut Arie, keterlibatan swasta di dalam bisnis Avtur harus komprehensif dimukai dari hulu hingga hilir. “Jangan hanya shortcut, sekedar hanya mencari keuntungan tapi akhirnya kembali merugikan secara keseluruhan konsep yang sedang dibangun oleh Bapak Presiden,” tambah Arie.
Lebih jauh pihaknya juga mensinyalir adanya pihak-pihak tertentu (mafia migas-red) yang berencana memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi maupun golongannya dan untuk mengkerdilkan peran Pertamina dalam melayani distribusi energi di seluruh Bandara seantero Negeri.
Pada akhirnya,
“Kita berharap, dengan segala situasi dan kondisi yang dialami saat ini, kita harapkan ke depan Pertamina menjadi lebih tangguh, kuat dan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah SWT meridhai perjuangan ini,” tukasnya.
Terkait pernyataan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investigasi serta Menteri Perhubungan tetkait harga Avtur menurutnya tidak berdasar data, karena hanya menggunakan tolak ukur harga jual negeri tetangga dan mengambinghitamkan tingginya harga avtur Pertamina.
“Mestinya beliau-beliau ini memperhatikan formula yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM (Kepmen ESDM No. 17/K/10/MEM/2019 tanggal 1 Februari 2019) sebelum menuding tingginya harga tersebut karena monopoli Pertamina,” kata Arie.
Berdasarkan sumber yang dimiliki FSPPB, lanjut dia, harga Avtur di Bandara CGK masih lebih murah dibandingkan dengan bandara-bandara di luar negeri. “Dengan demikian, pernyataan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investigasi serta Menteri Perhubungan masih perlu diklarifikasi lebih lanjut,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya meminta Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investigasi dan Menteri Perhubungan untuk bisa melaksanakan amanat konstitusi Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dengan mengutamakan keberlangsungan daya hidup dan kesehatan bisnis Pertamina sebagai badan usaha 100% milik negara yang menyokong pilar energi dan perekonomian di Indonesia,” paparnya.
Hal ini, kata dia, sesuai nawacita dan janji Presiden Joko Widodo yang akan membesarkan Pertamina selayaknya pemerintah negeri tetangga membesarkan perusahaan migasnya. “Kami mendukung penuh program Pemerintah dalam mengurangi defisit migas dan menekan impor migas,” pungkasnya.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

UMK Binaan Pertamina Ekspor Produk Hingga ke Mancanegara

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – PT Pertamina (Persero) melalui Program Pendanaan UMK telah membina lebih dari 65 ribu usaha kecil di seluruh Indonesia, dan sebanyak 78 diantaranya telah berhasil memasarkan produknya hingga ke mancanegara.
Pjs. Senior Vice President Corporate Communications & Investor Relations Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan, dengan pembinaan secara intensif, Pertamina berkomitmen untuk membantu para mitra binaan menjadi UMK Go Global.
“Pada tahun 2020 saja terdapat 78 mitra binaan yang menjadi UMK Go Global. Hal ini setelah mereka dinyatakan lulus dari ajang UMKM Academy yang digelar pada akhir tahun 2020. 61 mitra berasal dari UMK global naik kelas dan 17 merupakan mitra yang ekspor secara berdikari,” kata Fajriyah di Jakarta, Sabtu (05/6).
Ia menjelaskan, bahwa para UMK yang digolongkan dalam kelas Go Global ini sebelumnya telah mendapat pembekalan dan pembinaan dari Indonesia Diaspora SME-SMI Export Empowerment & Development (ID-SEED), yakni organisasi para Diaspora Indonesia di berbagai negara untuk mendampingi UMKM Mitra Binaan Pertamina agar dapat memasarkan produknya di pasar Global.
“Pembinaan tersebut terwujud dalam program inkubasi dan edukasi terkait pengenalan ekspor UMK, identifikasi dan adaptasi produk ekspor, pembuatan business plan ekspor, serta wawasan world market. Seluruhnya dirangkum dan disampaikan oleh para expert agar mudah dipahami oleh para mitra binaan,” jelasnya.
Hasilnya, kata dia, para mitra binaan yang telah atau akan melakukan ekspor pun dapat mengetahui prosedur yang benar dalam menjual produknya ke luar negeri. Selain itu, bekal yang diberikan yakni tentang peningkatan standardisasi baik dari aspek produk, kemasan, labelling dan sertifikasi (standardisasi global).
“Mayoritas binaan yang dikategorikan dalam kelas Go Global ini telah melakukan ekspor ke berbagai negara di dunia. Salah satunya adalah Abdul Ghofur. Pemilik usaha Duta Craftindo ini telah mengekspor produk berupa kerajinan patung dan instalasi kayu ke berbagai negara di dunia. Seperti Eropa, Amerika, dan beberapa negara bagian di Australia,” papar dia.
Selain itu, lanjut dia, ada juga sosok Intan Anastasia Amsyah. Pemilik usaha Hitara Black Garlic ini juga turut mengharumkan nama Indonesia dengan memproduksi black garlic dengan bahan bawang putih dalam negeri.
“Hitara lebih banyak melakukan promosi dan penjualan melalui pameran-pameran antarnegara seperti di Myanmar, Laos, Brunei Darussalam dan Malaysia. Untuk penjualan sudah mencakup negara di Asia, Eropa hingga Australia,” tukasnya.
Menurut Fajriyah, melalui Program Pendanaan UMK, Pertamina ingin senantiasa menghadirkan energi yang dapat menggerakkan roda ekonomi. Energi yang menjadi bahan bakar, serta energi yang menghasilkan pertumbuhan berkelanjutan.
“Pertamina juga senantiasa mendukung pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) melalui implementasi program-program berbasis ESG (Environmental, Social, and Governance) di seluruh wilayah operasionalnya. Hal ini merupakan bagian dari tanggung jawab lingkungan dan sosial, demi mewujudkan manfaat ekonomi di masyarakat,” pungkasnya.(s)
Continue Reading

Ekonomi

FKP BPH Migas Minta Pemerintah Seleksi Ulang Komite BPH Migas

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Forum Komunikasi Pegawai BPH Migas (FKP BPH Migas) menyampaikan sejumlah keberatan atas hasil seleksi Komite BPH Migas 2021-2025 kepada Pemerintah Indonesia. FKP BPH Migas juga meminta kepada DPR-RI khususnya Komisi VII (sebagai lembaga yang akan melaksanakan fit and proper test) agar dapat menerima aspirasi masyarakat dengan meminta Pemerintah untuk melakukan “Seleksi Ulang”.

FKP BPH Migas juga menilai Kementerian ESDM telah melanggar ketentuan perundang-undangan yaitu sesuai Penjelasan Pasal 47 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001, bahwa Komite BPH Migas paling sedikit harus terdiri dari para tenaga profesional di bidang perminyakan, gas bumi, lingkungan hidup, hukum, ekonomi, dan sosial.

Sehingga dalam hal ini terdapat salah satu bidang tenaga profesional yang tidak terpenuhi. Misalnya tenaga profesional di bidang “Hukum”. Dengan demikian pengangkatan Komite BPH Migas Masa Jabatan 2021 – 2025 oleh Presiden akan TIDAK memenuhi ketentuan dan dapat menjadi batal demi hukum.

Terkait kelembagaan BPH Migas, dalam Pasal 48 Ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Pasal 2 Ayat (2) PP No. 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian BBM dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa, disebutkan bahwa BPH Migas merupakan Lembaga pemerintah yang bersifat independen.

“Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) PP No. 67 Tahun 2002, yang dimaksud dengan BPH Migas bersifat “Independen” adalah bahwa BPH Migas dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya tidak dapat dipengaruhi atau terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah atau pihak lain,” demikian isi pernyataan tertulis FKP BPH Migas, di Jakarta, Rabu (02/6/2021).

FKP BPH Migas menilai bahwa berdasarkan Pasal 47 Ayat (4) UU No. 22 Th 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, BPH Migas bertanggung jawab kepada Presiden. Kemudian, dalam PP No. 67 Tahun 2002, tidak ada pasal yang menyatakan bahwa BPH Migas merupakan “Unit” di bawah Kementerian ESDM dan berdasarkan PERPRES No. 68 Tahun 2015 tentang Kementerian ESDM, BPH Migas bukan merupakan unit di bawah KESDM.

“Mengingat BPH Migas merupakan Lembaga pemerintah yang bersifat “Independen”, bertanggungjawab kepada Presiden, dan bukan “Unit”  Kementerian ESDM, maka yang menyelenggarakan pemilihan Komite BPH Migas seharusnya adalah Sekretariat Negara, bukan Kementerian ESDM,” jelas FKP BPH Migas.

“Sayangnya di PP No. 67 Tahun 2002  Pasal 8 Ayat (2) disebutkan bahwa BPH Migas menyampaikan “laporan” kepada Presiden “melalui” Menteri ESDM. Kemudian Pasal 11 Ayat (2)  menyebutkan bahwa Ketua dan para Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, berdasarkan USUL MENTERI ESDM,” lanjut FKP BPH Migas.

Untuk itu disarankan agar PP No. 67 Tahun 2002 tersebut, dilakukan revisi/perubahan (karena tidak sesuai UU 22/2001). FKP BPH Migas juga menyayangkan Panitia Seleksi yang hanya beranggotakan Kementerian ESDM, Kemenpan RB, Kemensesneg, Kepolisian dan Akademisi, tanpa melibatkan unsur masyarakat seperti Badan Usaha dan Organisasi/Wakil/Tokoh Masyarakat (termasuk Pemerintah Daerah).

“Tentu saja obyektifitasnya diragukan, mengingat BPH Migas berdiri di 3 Pilar, yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Badan Usaha. Dan salah satu Tupoksinya (sesuai Pasal 8 UU 22/2001 tentang Migas) adalah menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian BBM dan meningkatkan pemanfaatan gas bumi melalui pipa di seluruh Wilayah NKRI. Dengan demikian anggota Pansel seharusnya mewakili unsur Pemerintah, Badan Usaha, dan Tokoh/Perwakilan Masyarakat,” papar FKP BPH Migas.

FKP BPH Migas juga menilai, bahwa persyaratan peserta seleksi yang dibatasi usia 40 hingga 60 tahun, dan pengalaman minimal 10 tahun di bidang hilir migas juga kontraproduktif.

“Karena dengan pembatasan usia minimal 40 tahun, maka kaum “Milenial” di bawah 40 tahun yang berpotensi memiliki keahlian dan profesional tidak akan dapat ikut sebagai peserta. Demikian pula yang berusia 60 tahun ke atas yang masih mampu dan memiliki pengalaman dan keahlian juga tidak dapat ikut seleksi,” tukas pernyataan tersebut.

“Padahal semangat Presiden Jokowi adalah menyerap aspirasi Para “MILLENIAL” atau generasi muda di bawah 40 tahun  dengan mengangkat antara lain sebagai Direksi BUMN, Staf Khusus Presiden bahkan Menteri Anggota Kabinet,” urai FKP BPH Migas.

FKP BPH Migas juga menilai peserta hasil Panitia Seleksi ESDM tidak menyertakan sama sekali perwakilan dari BPH Migas. Padahaldari BPH Migas sendiri terdapat 6 peserta ikut dalam seleksi, dengan maksud agar dapat meneruskan program-program BPH Migas sebelumnya sekaligus transfer of knowledge program-program terdahulu agar keberlangsungannya program-program tersebut tetap terjaga (sustaibility), sebagaimana 4 periode Komite sebelumnya yang selalu menyertakan anggota Komite terdahulu.

“Untuk itu seyogyanya dari 18 orang yang diajukan ke DPR melalui Presiden tersebut, ada terdapat wakil dari BPH Migas. Akan tetapi peserta hasil seleksi sebsnyak 18 orang itu sama sekali tidak menyertakan satupun peserta perwakilan dari BPH Migas,” tegasnya.

“Pertanyaannya adalah, apakah 6 peserta dari BPH ini kualitas kemampuannya betul-betul di bawah para peserta yang baru, yang notabene belum terlalu paham tentang BPH Migas dan program-programnya,” tambah FKP Bph Migas.

FKP juga menilai, peserta hasil seleksi Pansel ESDM tidak menyertakan peserta dalam bidang hukum.Berdasarkan Penjelasan Pasal 47 Ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas, disebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan tenaga professional dalam ketentuan ini adalah pihak-pihak yang mempunyai keahlian pengalaman dan pengetahuan yang
dibutuhkan antara lain bidang perminyakan, lingkungan hidup, HUKUM, ekonomi dan sosial….”

Selanjutnya mengingat tupoksi BPH Migas (sesuai UU 22/2001 dan PP 67/2002) salah satunya adalah fungsi “pengaturan” (disamping pengawasan) terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas Bumi melalui pipa, maka agak mengherankan bahwa peserta hasil pansel (18 orang) sama sekali tidak menyertakan peserta yang memiliki latar belakang “hukum”.

“Saat ini BPH Migas sudah memiliki lebih dari 123 Peraturan BPH Migas, dan juga terdapat salah satu tugas BPH Migas sebagai Dispute Resolution (Penyelesaian Perselisihan Antar Badan Usaha). Apabila tidak ada Komite yang memiliki latar belakang hukum, tugas membuat peraturan-peraturan serta lembaga penyelesaian perselisihan (fungsi Arbitrase Migas) tidak akan dapat berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.(s)

Continue Reading

Ekonomi

PUSKEPI: Akses Jalan Lama Dekat Kilang Balongan Harus Ditutup

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Bupati Indramayu dan Gubernur Jawa Barat diminta untuk menutup jalan lama yang berada di dekat Kilang Pertamina Refinery Unit (RU) IV Balongan, Indramayu Jawa Barat, dan memfungsikan jalan yang sudah dibangun Pertamina sebagai pengganti jalan yang ada.

“Pemda harusnya melakukan hal ini, bahkan jika perlu Mendagri juga ikut turun tangan,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (PUSKEPI), Sofyano Zakaria di Jakarta, Sabtu (22/5/2021).

Menurut Sofyano, peristiwa kebakaran tangki yang terjadi di Kilang Balongan pada 29 Maret lalu yang menyebabkan tewasnya 4 orang pengguna jalan yang kebetulan melintas saat kejadian terus harus menjadi perhatian semua pihak.

“Kejadian fatal yang menimbulkan korban jiwa itu seharusnya tidak terjadi, jika Pemda menjalankan perannya yaitu menutup jalan raya yang jaraknya terlalu dekat dengan keberadaan kilang tersebut,” tukasnya.

Apalagi, kata dia, pada tahun 1993 lalu Pertamina sebenarnya sudah membangun jalan baru yang jaraknya lebih aman dari objek vital Kilang milik Pertamina. Sehingga jalan raya di dekat Kilang Balongan itu sudah seharusnya ditutup.

“Sayangnya jalan lama tersebut belum ditutup oleh Pemda dan sampai sekarang masih tetap dipergunakan. Padahal infonya untuk membangun jalan sepanjang 20 km tersebut, Pertamina mengeluarkan dana sekitar Rp 15 miliar,” papar Sofyano.

Menurutnya, Pemerintah daerah harus benar-benar merealisasikan pemindahan jalan raya ke trase yang lebih aman dan sudah dibangun sejak lama tersebut. “Bagaimana pun, kilang Balongan merupakan objek vital yang harus dilindungi. Jadi Pemda setempat harusnya ikut bertanggung jawab juga soal ini,” cetusnya.

Terkait Pemda yang belum bisa diyakinkan untuk full support menutup jalan lama dan mengalihkan ke jalan baru yang dibangun pertamina menurut Sofyano, seharusnya bisa ditangani para pejabat Pertamina di masa lalu “Seharusnya sejak dari dulu bisa ditangani dengan cerdas oleh pejabat Pertamina di masa itu. Kalau jalan ditutup mungkin tidak ada korban meninggal sampai empat orang. Lantas siapa yang bertanggung jawab atas korban?” tanya Sofyano.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati mengakui bahwa lokasi tangki minyak di Refinery Unit (RU) VI Balongan atau Kilang Balongan terlalu dekat dengan jalan raya. “Kami keliling di sana, memang itu terlalu di samping kilang kami adalah jalan raya, dan kecelakaan terjadi untuk orang yang melintas,” ujar Nicke.

Saat ini, lanjutnya, aparat hukum tengah melakukan investigasi atas insiden tersebut. Namun, ia menyatakan perusahaan mengambil pelajaran (lesson learn) dari kebakaran tersebut, yakni dibutuhkan buffer zone atau zona penyangga antara kilang dengan area publik. “Jadi, lesson learn-nya adalah kami sekarang memprioritaskan pembangunan area untuk buffer zone,” tutup Nicke.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.