Connect with us

Ekonomi

Soal Polemik Avtur, FSPPB Dukung Pernyataan Menteri Erick

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) sepakat dan mendukung pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir terkait bisnis bahan bakar Avtur yang mengatakan bahwa BUMN tidak alergi bersaing dengan swasta, jika mereka juga bisa memproduksi sendiri Avtur di dalam Negeri.
“Yang tidak boleh itu kalau mereka cuma minta lisensi impor, karena akhirnya nanti kami yang di BUMN atau di kementrian yang ditugaskan menekan impor migas, tapi pihak lain malah impor terus akhirnya kami yang disalahkan lagi,” kata Presiden FSPPB, Arie Gumilar menirukan ucapan Erick Thohir di Jakarta, Senin (09/12).
Menurut Arie, keterlibatan swasta di dalam bisnis Avtur harus komprehensif dimukai dari hulu hingga hilir. “Jangan hanya shortcut, sekedar hanya mencari keuntungan tapi akhirnya kembali merugikan secara keseluruhan konsep yang sedang dibangun oleh Bapak Presiden,” tambah Arie.
Lebih jauh pihaknya juga mensinyalir adanya pihak-pihak tertentu (mafia migas-red) yang berencana memanfaatkan situasi ini demi kepentingan pribadi maupun golongannya dan untuk mengkerdilkan peran Pertamina dalam melayani distribusi energi di seluruh Bandara seantero Negeri.
Pada akhirnya,
“Kita berharap, dengan segala situasi dan kondisi yang dialami saat ini, kita harapkan ke depan Pertamina menjadi lebih tangguh, kuat dan dicintai oleh seluruh rakyat Indonesia. Semoga Allah SWT meridhai perjuangan ini,” tukasnya.
Terkait pernyataan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investigasi serta Menteri Perhubungan tetkait harga Avtur menurutnya tidak berdasar data, karena hanya menggunakan tolak ukur harga jual negeri tetangga dan mengambinghitamkan tingginya harga avtur Pertamina.
“Mestinya beliau-beliau ini memperhatikan formula yang dikeluarkan oleh Kementrian ESDM (Kepmen ESDM No. 17/K/10/MEM/2019 tanggal 1 Februari 2019) sebelum menuding tingginya harga tersebut karena monopoli Pertamina,” kata Arie.
Berdasarkan sumber yang dimiliki FSPPB, lanjut dia, harga Avtur di Bandara CGK masih lebih murah dibandingkan dengan bandara-bandara di luar negeri. “Dengan demikian, pernyataan Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investigasi serta Menteri Perhubungan masih perlu diklarifikasi lebih lanjut,” ujarnya.
Untuk itu, pihaknya meminta Menteri Kordinator Kemaritiman dan Investigasi dan Menteri Perhubungan untuk bisa melaksanakan amanat konstitusi Pasal 33 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dengan mengutamakan keberlangsungan daya hidup dan kesehatan bisnis Pertamina sebagai badan usaha 100% milik negara yang menyokong pilar energi dan perekonomian di Indonesia,” paparnya.
Hal ini, kata dia, sesuai nawacita dan janji Presiden Joko Widodo yang akan membesarkan Pertamina selayaknya pemerintah negeri tetangga membesarkan perusahaan migasnya. “Kami mendukung penuh program Pemerintah dalam mengurangi defisit migas dan menekan impor migas,” pungkasnya.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Jangan Jadikan Maluku Miskin Permanen

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Sebagai daerah penghasil minyak yang sudah cukup tua di tanah air, lapangan minyak di Bula, Pulau Seram, justru belum memberikan kontribusi nyata khususnya bagi masyarakat Seram Bagian Timur maupun masyarakat Maluku pada umumnya.

“Data statistik resmi pemerintah triwulan I-IV Tahun 2020 menunjukkan nyaris tidak ada kontribusi dari sektor pertambangan untuk PDRB Maluku. Kita tidak boleh dijadikan miskin permanen,” kata Direktur Archipelago Solidarity Foundation, Dipl.- Oek. Engelina Pattiasina kepada HarianSentana.com di Jakarta, Rabu (24/2/2021).

Menurutnya, yang terjadi di Maluku saat ini, rakyat Maluku miskin di atas kekayaannya. Data BPS belum lama ini menunjukkan, bahwa Papua, Papua Barat, Maluku, dan NTT masih tetap sebagai daerah termiskin.

“Inilah mengapa, saya selalu menggunakan berbagai forum untuk mempromosikan perlunya membangun industri Migas di Maluku untuk memanfaatkan potensi gas yang ada,” tukasnya.

Engelina menegaskan, bahwa hal itu bisa menjadi solusi terbaik yakni minyak Bula harus dikelola sendiri oleh Rakyat Maluku. Dalam hal ini sumber daya alam harus dikelola di Maluku dengan membangun industri, sehingga hanya produk turunan dari Migas itu saja yang dikirim ke luar Maluku.

“Daerah harus memiliki hak pengelolaan yang adil, sehingga kekayaan itu bisa dinikmati rakyat di daerah, bukan hanya dinikmati segelintir elit,” ketusnya.

“Jika ditanya salahnya dimana, ya karena tidak melaksanakan pasal 33 UUD 1945. Saya kira kalau dilaksanakan dengan benar maka semua daerah penghasil tidak akan menjerit karena terpinggirkan,” tukasnya


Lebih jauh ia mengatakan, bahwa hal yang harus dilakukan ke depan agar kontribusi ke masyarakat sekitar dan juga ke Pemda bisa meningkat dan nyata adalah dengan terobosan yang konkrit.

“Kita butuh terobosan yang konkrit. Misalnya, batalkan kontrak dulu lalu semua duduk kembali untuk memastikan mana porsi rakyat di daerah dan mana porsi pusat. Jangan seperti sekarang, pusat membuat kontrak tanpa sepengetahuan rakyat di daerah. Kalau masih seperti ini, ya rakyat tetap jadi penonton,” ketusnya.

Menurut mantan Anggota DPR RI ini, Wakil Rakyat baik pusat maupun daerah harus menjadi Kewang atas kekayaan alam Maluku. Sense of belonging itu harus diartikulasikan dalam tindakan nyata, bergandengan tangan, bersama-sama melepaskan Maluku, khususnya Bula dari kemiskinan.

“Tanpa sikap seperti ini, saya kira situasinya akan berulang dan terus berulang. Perlu ada upaya nyata untuk menghentikan praktek ketidakadilan seperti ini. Kita jangan pernah berharap akan ada yang memberikan secara iklas hak untuk mengelola. Tidak akan. Butuh perjuangan politik, baik di daerah maupun di pusat,” paparnya.

“Perjuangan itu bisa melalui lobi politik maupun cara lain yang sah untuk memastikan hak rakyat terpenuhi. Kedudukan dan jabatan itu hanya alat, untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. Butuh keterampilan dan jaringan untuk memperjuangkan kepentingan daerah,” pungkasnya.(sl)

Continue Reading

Ekonomi

PTK Apresiasi Kerja Sama PKJ dan PHE OSES di Bidang Underwater Work Service

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental (PTK), Nepos MT Pakpahan mengapresiasi PT Pertamina Hulu Energi – Offshore Southeast Sumatera (PHE-OSES), atas sinergi Kerjasamanya dengan anak perusahaan PTK, PT Peteka Karya Jala (PKJ) dalam bidang pekerjaan Underwater Work Service.

“Kita berharap kerjasama antara PKJ dengan PHE OSES ini berjalan lancar, saling menunjang dan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, dan berharap kerjasama ini dapat ditingkatkan untuk kegiatan lainnya,” kata Nepos saat menyaksikan penandatanganan tersebut, Jumat (06/2/2021).

Menurut Nepos, Direksi PTK berkomitmen memberikan dukungan penuh kepada PKJ untuk terus mengembangkan bisnisnya melalui kerjasama dan sinergi dengan Pertamina group. “PTK dan PKJ berkomitmen menjalankan proses bisnis ini dengan baik dan semangat ketulusan. Saya percaya dengan landasan ketulusan akan menghasilkan energi yang tidak terbatas,” ujarnya.

Sementara Direktur PKJ Afridal Rivai mengatakan, PKJ sangat bangga dapat berkontribusi mendukung kegiatan Underwater Work Service di PHE-OSES, selain dapat meningkatkan kompetensi dan portofolio PKJ.

“Sinergi antara PHE-OSES dengan PKJ ini dapat memberikan cost optimalization serta keuntungan lebih kepada Pertamina Group secara terkonsolidasi,” kata pria yang akrab dipanggil Afdal ini.

Dalam meningkatkan confidence level PHE-OSES kepada PKJ, lanjut Afdal, PKJ akan menambah investasi satu Spread Diving Equipment dan investasi tersebut sebagai komitmen untuk pekerjaan ini.

“PKJ memiliki core competency di bidang Underwater Work Services dan Salvage. Sebagai perusahaan yang memilki track record panjang di bidang Underwater Work Services, kami menyambut baik kebutuhan PHE-OSES dengan menawarkan jasa, teknologi serta kompetensi SDM yang dimiliki oleh PKJ kepada PHE-OSES,” paparnya.


Pada kesempatan yang sama, GM PHE OSES Alfi Rusin menyambut baik Sinergi antara PHE-OSES dengan PKJ ini. “Pekerjaan ini memerlukan, kecermatan, kegigihan dan kesabaran karena akan berlangsung dalam jangka waktu yang panjang yaitu 10 tahun,” tukasnya.

“Kita berharap agar PKJ dapat memberikan layanan terbaik untuk menunjang operasional PHE OSES terutama dalam aspek HSSE serta kesiapan tim dalam menunjang operasional PHE-OSES,” tambah dia.

PHE-OSES sendiri merupakan operator Wilayah Kerja (WK) Southeast Sumatra yang merupakan salah satu kontributor Migas terbesar di Indonesia dengan rata-rata produksi per hari dalam catatan laporan tahunan 2019 sebesar 25.207 BOPD minyak dan 95,33 MMSCDF gas atau dalam ukuran minyak setara gas yaitu 41.662 BOEPD.

Dalam meningkatkan mutu dan efektifitas operasionalnya, PHE-OSES membutuhkan jasa penyelaman, inspeksi bawah laut dan jasa pengujian tidak merusak (NDT), serta jasa-jasa pembersihan tumbuhan laut, berkaitan dengan konstruksi, perawatan dan inspeksi dari produksi minyak dan gas lepas pantai dan fasilitas proses di lapangan Offshore Southeast Sumatera (OSES).

Sinergi antara Anak Perusahaan (AP) Hulu dengan Anak Perusahaan (AP) Service ini kemudian diwujudkan dalam sebuah Long Term Service Agreement pekerjaan Underwater Work Service yang ditandatangani dalam rangkaian acara Kick-Off Meeting, di Jakarta, pada Jumat (05/2/2021).

Penandatangan kerjasama tersebut dilakukan oleh GM PHE OSES Alfi Rusin dan Direktur PKJ Afridal Rivai dengan disaksikan oleh Direktur Utama PT Pertamina Trans Kontinental Nepos MT Pakpahan, serta Facilities Senior Manager PT Pertamina Hulu Energi – OSES, Muzwir Wiratama.(sl)

Continue Reading

Ekonomi

Alokasi Dana Otsus Untuk Papua Naik

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani akan naikkan alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua. Rencana ini tercantum dalam poin-poin revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua.

“Dalam hal ini ada peningkatan dana Otsus dari 2 persen menjadi 2,25 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) nasional,” katanya dalam rapat bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Selain itu, kata Sri Mulyani, pemerintah juga menambah skema pendanaan menjadi dana transfer melalui skema block grant dan performance based. Sebelumnya, dana Otsus Papua hanya disalurkan melalui dana transfer melalui skema block grant.

Lewat skema ini berarti penggunaan dana diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah.

“Untuk bisa tingkatkan efektivitas dana Otsus, kami akan lakukan kombinasikan block grant alokasi transfer langsung, seperti selama ini, dan berdasarkan performance base. Untuk meyakinkan masyarakat Papua benar-benar menikmati dana Otsus baik untuk fasilitas pendidikan dan kesehatan,” terangnya.

Sementara itu, jangka waktu pemberian dana Otsus Papua tetap yakni 20 tahun. Guna meningkatkan efektivitas penggunaan dana, sejumlah Kementerian/Lembaga (K/L) juga akan melakukan pembinaan dan pengawasan, termasuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Presiden RI Ir. H. Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) terkait revisi Undang-Undang tentang Otsus Papua kepada DPR sejak 4 Desember 2020 lalu.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan pemerintah mencari formula regulasi terbaik agar dana Otsus Papua bisa dirasakan oleh masyarakat Papua secara keseluruhan.

“Karena dana untuk Papua besar sekali, tetapi di korupsi elitnya di sana. Rakyat tidak kebagian. Kami atur bagaimana caranya,” kata Mahfud dalam keterangan yang diunggah di akun YouTube resmi Polhukam RI.

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.