Connect with us

Ekonomi

Soal Koreksi Kuota Solar dan Pertalite, Pemerintah Harus Segera Ambil Sikap

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Pemerintah harus segera mengambil sikap dan keputusan terkait koreksi kuota BBM bersubsidi Solar dan Pertalite. Hal ini penting agar ketika nanti  kuota benar-benar habis, maka Pertamina sebagai badan usaha yang ditugaskan  menyediakan dan mendistribusikan BBM PSO dapat tetap lancar melaksanakan distrubusi BBM ke masyarakat.

“Penambahan kuota harus sedini mungkin disampaikan ke DPR dan harus segera pula mendapat persetujuan DPR agar tidak menyebabkan kelangkaan BBM yang justru malah nenimbulkan masalah serius bagi Pemerintah,” kata Sofyano kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/7/2022).

Menurut dia, Pertamina Patra Niaga sebagai badan usaha perlu pula mendapatkan kejelasan dan perintah tertulis dari Pemerintah untuk tetap melakukan distribusi BBM bersubsidi sebagaimana mestinya jika terjadi over kuota.

“Kejelasan terkait over kuota dan penambahan kuota ini dapat menjadi dasar bagi Pertamina Patra Niaga dalam bertindak termasuk sebagai dasar hukum atas biaya yang timbul akibat itu,” tukasnya.

Ditambahkan, koreksi penambahan kuota BBM bersubidi tidak bisa menunggu hasil pelaksanaan pengendalian pembelian BBM bersubsidi. Apalagi jika melihat dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya, over kuota adalah hal yang sudah terbukti terjadi dan sulit untuk mengatasinya secara maksimal.

“Pengendalian bisa saja namun saya yakin tidak bisa maksimal. Dan sebaiknya jangan bebankan soal pengendalian kuota kepada Badan Usaha tapi harusnya jadi domain langsung BPH Migas sebagai badan yang tupoksinya terkait BBM subsidi,” kata Sofyano.

“Kekosongan atau Kelangkaan BBM dalam hitungan hari saja, punya dampak luar biasa terhadap perekonomian dan terhadap masalah sosial politik dan keamanan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengungkapkan, bahwa kuota Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) yakni RON 90 atau Pertalite semakin menipis, atau hingga Juni 2022 kemarin tersisa 8,8 juta Kilo Liter (KL) saja.

“Untuk rinciannya, sampai Juni 2022 konsumsi BBM Pertalite sudah menembus 14,2 juta KL dari target yang dicanangkan pemerintah dan DPR pada tahun ini mencapai 23 juta KL,” kata Irto Ginting, Kamis (28/7/2022).

Lebih jauh Irto mengatakan, selama enam bulan atau semester pertama, dalam hitungan kasar saja pemakaian BBM Pertalite mencapai 14,2 juta. Dengan demikian, maka selama enam bulan ke depan jika kuota BBM Pertalite tersisa 8,8 juta KL tidak akan mencukupi untuk akhir tahun, artinya akan terjadi over kuota.

“Oleh karena itu, butuh pembatasan segera penggunaan konsumsi BBM Pertalite tersebut. Karena kalau dilihat konsumsi per Juni, tanpa ada pengaturan maka akan over kuota,” ungkap Irto.

Menurut dia, saat ini Pemerintah dan Pertamina tengah merumuskan pembatasan pembelian Pertalite sesuai dengan kriteria tertentu untuk kendaraan roda empat, agar penggunaan Pertalite bisa lebih tepat sasaran.

“Hal ini dilakukan dengan membuka pendaftaran ke website MyPertamina bagi kendaraan roda empat yang berhak mengisi BBM Pertalite tersebut. Terdapat 50 Kota/Kabupaten yang sudah dibuka pendaftarannya. Pengaturan sesuai kriteria yang berhak itu merupakan salah satu opsi untuk menekan over kuota,” tutup Irto.

Pada kesempatan berbeda, Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah memastikan tidak akan ada tambahan alokasi kuota untuk Pertalite maupun Solar. Said bahkan menyarankan agar Pertamina dapat melakukan pembatasan dengan program yang saat ini sedang berjalan.

“Tidak ada penambahan kuota dan Banggar memberikan kesempatan bagi Pertamina membangun sistem baik lewat MyPertamina atau dengan sidik jari karena barang subsidi adalah barang yang diperuntukkan 40% masyarakat bawah,” kata Said.

Saat ini, Pertamina sendiri memang masih membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin mendaftarkan kendaraannya sebagai pengguna BBM Pertalite maupun Solar subsidi. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya perusahaan mengendalikan kuota volume kedua BBM tersebut.

Said optimistis jika pembatasan pembelian Pertalite sesuai dengan kriteria tertentu untuk kendaraan dapat dilakukan, maka kuota BBM Pertalite maupun Solar akan aman hingga akhir tahun ini.

“Sama halnya dengan elpiji tabung 3 Kg yang terus bertambah dari 3 juta metrik ton sekarang sudah 8 juta metrik ton dan kalau terus minta pertambahan artinya kemiskinan naik tajam padahal faktanya juga tidak,” pungkasnya.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Program Cofiring Biomassa PLTU Menggerakan Ekonomi Masyarakat

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Program co-firing atau substitusi batubara dengan biomassa pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dinilai potensial dilakukan di wilayah Indonesia dan berdampak positif pada perekonomian masyarakat.

Menurut Kepala Pusat Penelitian dan Bioenergi (SBRC) IPB University Dr Meika Syahbana Rusli, program cofiring biomassa pada PLTU memiliki dampak positif pada upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Pemanfaatan biomassa sebagai substitusi batubara di PLTU dinilai berdampak positif pada pengurangan emisi yang dihasilkan dari pembakaran batubara. Selain itu, pelaksanaan program cofiring biomassa dinilai cocok dilakukan di Indonesia dimana potensi lahan kering terhitung cukup besar.

“Lahan kering ini cocok ditanami untuk tanaman energi. Lahan kering ini masih banyak yang tidak produktif, yang hanya ditumbuhi alang-alang, rumput-rumputan atau pepohonan yang tidak termanfaatkan. Di Pulau Jawa, ada 1 juta hektar lahan kering yang potensial dimanfaatkan untuk tanaman energi,” paparnya.

Lebih jauh Meika mengungkapkan, Ƙini pemanfaatan biomassa hanya bersumber dari limbah seperti dahan-dahan kering pepohonan yang tidak termanfaatkan ataupun dengan serbuk gergaji. Program hutan energi dinilai dapat menjadi solusi yang tepat untuk mendorong pemanfaatan biomassa dalam rangka mengejar target pengurangan emisi lewat program cofiring PLTU.

Salah satu program hutan tanaman energi sebelumnya telah digagas oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) di beberapa wilayah seperti Cilacap Jawa Tengah, Tasikmalaya Jawa Barat dan Gunung Kidul Yogyakarta.

Meika menilai, program ini perlu diperbanyak dengan terus melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat setempat. Apalagi, implementasi hutan energi memiliki manfaat yang berkelanjutan dimana pohonnya dapat tetap tumbuh untuk jangka panjang sebab hanya dahan atau rantingnya yang akan digunakan.

“Jadi ini juga ramah lingkungan, sustainable bahan baku dari tanaman energi ini atau kayu yang besar dipanen kemudian ditanam lagi kayu disana. Artinya budidayanya berlanjut. Ini akan memelihara lingkungan juga menjadi teduh, tidak banyak lahan terbuka, tidak ada erosi,” jelas Meika.

Meika menambahkan, pemanfaatan lahan yang terbuka sebagai hutan tanaman energi dapat mengatasi permasalahan lahan kritis.

Selain itu, program ini juga berpotensi mendorong pertambahan nilai ekonomi untuk masyarakat. Pemanfaatan biomassa dari pohon yang ditanami oleh masyarakat dapat berdampak positif untuk perekonomian masyarakat.

“Jadi bisa juga menimbulkan sirkular ekonomi di masyarakat. Ada manfaat ekonomi langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini benar-benar ekonomi kerakyatan,” terang Meika.

Meika menjelaskan, ada beberapa jenis tanaman yang dapat dimanfaatkan seperti Kaliandra, Gamal dan Lamtoro.

“Nanti, dahan-dahannya bisa dimanfaatkan untuk bahan bakar biomassa sementara daunnya dapat digunakan untuk pakan ternak,” pungkas Meika.

Implementasi program hutan energi dengan melibatkan masyarakat pun diharapkan dapat ikut mendorong terbentuknya organisasi kelompok tani di wilayah-wilayah yang menjadi sasaran program.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Penerapan CCS Krusial untuk Wujudkan Bisnis Karbon di Industri Hulu Migas

Published

on

By

Tangerang, Hariansentana.com – Industri hulu migas menjadi salah satu industri paling potensial untuk menerapkan bisnis perdagangan karbon. Penerapannya bergantung pada para pelaku usaha bisa menerapkan teknologi Carbon Capture Storage (CCS). Dengan kemampuan finansial dan teknologi yang dimiliki, industri hulu migas penerapan perdagangan karbon diyakini bisa terwujud.

Hadi Setiawan, Analis Kebijakan Kementerian Keuangan, mengungkapkan saat ini pemerintah terus bergerak memperbaiki  regulasi. Saat ini usulan perbaikan regulasi sekaligus penambahan aturan pelaksana dalam pembahasan  pemerintah. Turunan Peraturan Presiden No 14/2024  tentang penyelenggaraan kegiatan penangkapan dan penyimpanan karbon.

Menurut dia penerapan carbon pricing paling cocok di industri hulu migas baru bisa diimplementasikan ketika teknologi Carbon Capture Storage (CCS) sudah berjalan.

Hadi menjelaskan  perdagangan karbon di industri hulu migas memang belum optimal sehingga harus distimulus dengan dukungan regulasi yang menarik. Hal ini juga yang disadari oleh pemerintah.

“Mereka (industri hulu migas) keluarin emisi caranya salah satu strategi dengan CCS kita sudah bikin aturannya. Turunannya masih proses mudah-mudahan bisa segera keluar. kalau sudah ada diharapkan migas bisa partisipasi turunkan emisi,” jelas Hadi.

Pelaku usaha  sebenarnya bisa mendapatkan keuntungan lebih jika sudah menerapkan CCS. Kelebihan CCS ini yang dapat digunakan sebagai sumber pendapatan baru perusahaan.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penerapan Nilai Ekonomi Karbon Dalam Rangka Pencapaian Target NDC dan Pengendalian Emisi GRK Dalam Pembangunan Nasional, dan Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

Pada bulan September tahun lalu, Bursa Efek Indonesia mendirikan Bursa Karbon atau Carbon Exchange untuk mendukung pelaksanaan perdagangan karbon. Tapi hingga kini  belum ada perusahaan migas yang ambil bagian dalam perdagangan karbon secara langsung.

Edwin Hartanto, Kepala Unit Pengembangan Carbon Trading IDX Carbon, menjelaskan ekosistem dalam perdagangan karbon memang perlu lebih disiapkan. Aturan pelaksana menjadi kuncinya.

Menurut Edwin hulu migas punya peluang sangat baik dalam terlibat di bisnis perdagangan karbon apalagi jika sudah diterapkan CCS. Dalam praktiknya jika perusahaan migas punya teknologi CCS dengan kapasitas lebih besar ketimbang emisi yang dihasilkan, kelebihan kapasitas itu yang bisa ditawarkan ke pihak lain.

“Perusahan migas ini kayanya advance di teknologi CCS walaupun bilangnya masih mahal kita mau ini terus didobrak teknologi biar lama-lama harganya turun buat proyek harga karbon kredit bisa naik. Syaratnya yang harus difokuskan kalau keluarin emisi tinggi buat mereka (perusahaan) dulu kalau kapasitas carbon capture lebih, sisanya bisa dijual, peluangnya di situ,” jelas Edwin.

 Sementara Carbon Trade Associations, Riza Suarga menilai pasar carbon di Indonesia masih belum terbiasa denan aktifitas perdagangan karbo apalagi di sektor hulu migas.

“Untuk itu peran lebih pemerintah sangat diperlukan membuat iklim perdagangan karbon lebih ramah terhadap pelaku usaha. Market masih nervous tapi Indonesia pemerintahnya sangat mendukung,” kata Riza.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Penerapan Teknologi Tepat Guna Jaga Keberlangsungan Produksi Migas

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Salah satu elemen utama dalam kegiatan operasi produksi migas adalah penerapan teknologi yang bisa berdampak langsung terhadap keekonomian proyek serta keberlanjutan operasi perusahaan.

Vice President Shandong Kerui Petroleum Technology, Eric Hou mengatakan, perkembangam teknologi di hulu migas sangat cepat. Di Indonesia hal itu justru jadi keharusan untuk menjawab tantangan hulu migas yang dihadapkan pada kegiatan di operasi di lapangan – lapangan migas yang sudah mature.

“Kami merupakan perusahaan service terintegrasi yang menawarkan solusi bagi perusahaan yang mengelola lapangan-lapangan mature yang sedang berusaha untuk meningkatkan produksi migasnya,” kata Eric dalam keterangannya yang dikutip di Jakarta, Sabtu.

Menurut Eric, KERUI merupakan perusahaan jasa penyedia solusi dan layanan terintegrasi berbasis teknologi yang berfokus pada stimulasi migas serta inovasi teknologi minyak.

Bisnis KERUI meliputi jasa teknis pengembangan ladang minyak dan gas, energi bersih (gas alam, metana batu bara, shale gas, dll) dan energi baru (panas bumi). 

“Kami menyediakan solusi dan layanan terintegrasi bagi pelanggan, seperti persiapan rencana eksplorasi dan pengembangan, pengeboran dan workover, rekahan dan stimulasi, EOR gas, DOM lapangan minyak dan gas (pengembangan, operasi dan pemeliharaan), investigasi laboratorium in-house, bahan kimia ladang minyak.  aditif, alat downhole, dll,” papar Eric.

Penyelenggaraan IPA Convex 2024 jadi ajang bagi semua pihak yang terlibat di sektor hulu migas untuk meningkatkan kolaborasi. Produsen migas bisa melakukan seleksi secara langsung perusahaan yang sesuai untuk dijadikan sebagai mitra dalam berbisnis.

Pemilihan teknologi tepat guna di industri hulu migas termasuk dalam penetapan teknologi penerangan di ladang migas. Kegiatan pencarian cadangan maupun produksi migas tentu tidak hanya dilakukan pada siang hari tapi juga nonstop selama 24 jam untuk itu pemilihan teknologi penerangan cukup krusial.

Salah satu pemain utama dalam jasa penerangan ini adalah Oktech yang telah mensuplai alat penerangan bagi lebih dari 10 industri termasuk transportasi, pembangkit listrik, tambang, migas, petrokimia dan lainnya.

Sementara International Marketing Manager Oktech, Melody Liau menjelaskan bahwa Oktech punya pengalaman panjang dalam bisnis penerangan di industri ekstraktif termasuk migas. Sehingga saat ini memiliki produk alat penerangan yang selalu menjadi pilihan para pelaku usaha.

“Kami mengembangkan teknologi khusus dalam meterial alat penerangan kami, sehingga membuat produksi kami jauh lebih memiliki daya tahan,” tutup Melody.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending