Connect with us

Nasional

SKK Migas Gandeng Pushidros TNI AL Kerjasama Pemetaan Fasilitas Migas Di Laut Untuk Mendukung Target 2030

Published

on

Jakarta, Hariansentana com – Investasi hulu migas di Indonesia masih potensial, dan cadangan migas terbesar berada di laut, khususnya di laut dalam. Untuk mengoptimalkan potensi hulu migas tersebut,SKK Migas menggandeng Pusat Hidro Oseanografi TNI Angkatan Laut. (Pushidrosal).

Kerja sama kedua institusi tersebut tertuang dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang ditandatangani oleh Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P dan Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto di Kantor Pusat SKK Migas Gedung Wisma Mulia Jalan Gatot Subroto No. 42 Jakarta Jakarta, Rabu (16/06/2021).

Kerjasama antara SKK Migas dengan Pushidrosal sangat penting, karena sektor hulu migas memiliki fasilitas yang berada di pantai, bawah air maupun di lepas pantai (offshore) dan tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Untuk itu dibutuhkan pemetaan fasilitas di laut untuk mendukung operasional hulu migas yang optimal dan sebagai aset yang strategis akan memudahkan dalam melakukan pengamanan asset hulu migas.

Saat ini terdapat 38 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang mengoperasikan fasilitas hulu migas di laut meliputi antara lain :
• 48 lokasi terminal hulu migas
• Fasilitas anjungan lepas pantai (platform) mencapai 520 unit
• Ribuan kilometer pipa bawah air yang harus dijaga keamanan dan keandalannya

 

Kerja sama antara Pushidrosal dan SKK Migas merupakan perpanjangan PKS yang sebelumnya telah terlaksana dan berlaku selama lima tahun sejak 12 Mei 2015 dan berakhir tanggal 12 Mei 2020, tentang Penyelenggaraan Pengamanan dan Pengawasan terhadap Fasilitas dan Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi di Perairan Yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ruang lingkup Perjanjian tersebut meliputi pelaksanaan kegiatan survei, pemetaan dan studi hidro-oseanografi untuk mendukung kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi oleh TNI AL dalam hal ini Pushidrosal, yang selanjutnya dimuat dalam Peta Laut Indonesia (PLI), berdasarkan permintaan tertulis dari SKK Migas dan/atau KKKS.

Usai Penandatangan Kerja sama tersebut Komandan Pushidrosal Laksamana Madya TNI Dr. Agung Prasetiawan, M.A.P, dalam sambutannya antara lain menyampaikan bahwa kerja sama antara TNI AL dan SKK Migas telah berlangsung dari sejak berdirinya BP Migas dan sekarang berganti nama SKK Migas.

Kerja sama antara TNI AL dan SKK Migas merupakan upaya dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran dan keamanan terhadap fasilitas operasi produksi sebagai objek vital nasional (obvitnas) yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dalam melakukan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di wilayah perairan dan yurisdiksi NKRI.

Danpushidrosal menyampaikan dukungannya atas upaya SKK Migas dalam menjaga kinerja dan produksi migas untuk mendukung pembangunan nasional. Agung juga menyampaikan bahwa Kerjasama pemetaan fasilitas migas di laut sudah dilakukan sejak era BP Migas.

“Penandatangan kerjasama hari ini adalah wujud dari upaya para pihak terus meningkatkan kerjasama dalam rangka menunjang keselamatan pelayaran terhadap fasilias operasi yang digunakan oleh KKKS untuk kegiatan hulu migas”, ujar Danpushidrosal

“Selain itu, pemetaan laut, penerapan operasional berwawasan lingkungan, serta akan menjadi navigas baik untuk TNI maupun masyarakat. Dengan kerjasama ini untuk selanjutnya akan dilakukan pembaharuan peta laut, sehingga dengan peta baru tersebut akan semakin meningkatkan keselamatan pelayaran”, tutup Laksdya Agung.

Sementara itu Kepala SKK Migas menyampaikan bahwa keberadaan industri hulu migas sangat diharapkan untuk dapat terus menopang pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Sampai dengan tahun 2050, peran hulu migas masih dominan dalam penyediaan kebutuhan energi yang terus meningkat. “Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) kebutuhan energi ditahun 2050 yang berasal dari minyak mencapai 3,97 juta barrel atau meningkat 139% dan gas mencapai 26.112 MMSCFD atau meningkat 298% dibandingkan saat ini”.

“Upaya meningkatkan produksi migas nasional harus didukung dengan fasilitas produksi yang handal. Tidak hanya handal, tetapi juga fasilitas operasional hulu migas harus terdata dengan baik, agar memudahkan dalam inventarisasi asset, pemeliharaan maupun pengamananya”, kata Dwi Soetjipto

“Kerjasama SKK Migas dengan Pushidrosal menjadi sangat penting dan strategis, mengingat wilayah laut Indonesia sangat luas. Bahkan sebagian wilayah operasi hulu migas dan fasilitasnya berada di perbatasan laut dengan negara lainnya. Sehingga tidak hanya aspek ekonomi dalam memandang fasilitas hulu migas di perbatasan, tetapi juga aspek kedaulatan negara”, ujarnya.

Kepala SKK Migas menambahkan bahwa dengan potensi hulu migas yang produksinya akan semakin bergerak ke laut dalam, maka dengan Kerjasama ini akan terbangun integrasi database asset-aset nasional yang dapat mendukung rencana pengembangan ekonomi dan kemanan laut dimasa mendatang. “Seperti proyek migas laut dalam terbesar di Indonesia yaitu Abadi Masela yang dengan potensi dan kapasitas produksi yang besar tentu posisinya akan sangat krusial bagi ketahanan ekonomi dan energi nasional. Kerjasama ini diharapkan semakin memperkuat pondasi untuk mencapai target hulu migas 2030 yaitu produksi minyak 1 juta barel dan gas 12”, pungkas Dwi.

Dalam rangka menjamin keselamatan pelayaran dan keamanan fasilitas migas di laut, SKK Migas bersama KKKS telah melakukan beberapa mitigasi kemaritiman sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku, diantaranya:
• pembangunan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP),
• penetapan Daerah Terbatas Terlarang (DTT), dan
• pemetaan fasilitas migas ke dalam Peta Laut Indonesia.
Kerjasama antara SKK Migas dan mitra kerja KKKS dengan Pushidrosal sangat penting untuk menunjang kegiatan tersebut di atas.

Polhukam

Pangkoopsud I Hadiri Hari Terakhir Paparan Satgas Pengadaan TNI AU di Cilangkap.

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM –Panglima Komando Operasi Udara I Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin mengikuti Rapat Terakhir Perkembangan Satgas Pengadaan TNI AU di Ruang Rapat Kasau Basement Gd. Pimpinan Rd. Suryadi Suryadarma, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (22-5-2024).

Berlangsung selama 3 hari sejak dibuka hari Senin lalu, rapat tersebut membahas tentang perkembangan proses pengadaan alutsista beberapa jenis pesawat beserta infrastukturnya yang disampaikan dalam paparan Satgas Pengadaan TNI Angkatan Udara, dan dipimpin langsung oleh Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, S.E., M.M.

Pada kesempatan ini, paparan sesi pertama disampaikan oleh Kapus Alpahan Kemhan RI Marsma TNI Yusran Lubis, S.E., M.M., dilanjutkan paparan berikutnya oleh Kasatgas UCAV CH-4 Marsma TNI Dedy Ilham S., Salam, S.Sos., M.M., dan Kasatgas UCAV ANKA Kolonel Pnb Gogot Winardi, S.T., sebagai pemapar ketiga, dengan sesi tanya jawab di setiap usai paparan.

Ikut serta dalam rapat penyampaian perkembangan dalam paparan dari Satgas Pengadaan TNI Angkatan Udara ini adalah Wakasau, Pangkoopsudnas, Dirlat Kodiklatau, Irops Itjenau, Koorsahli Kasau, Irjenau, para Asisten Kasau, serta para pejabat utama di lingkungan Mabesau serta para pejabat jajaran TNI AU di wilayah Jakarta, serta beberapa pejabat TNI Angkatan Udara lainnya yang mengikuti secara daring.

Continue Reading

Ibukota

Sekda DKI Berikan Penghargaan Perangkat Daerah Terbaik Atas Implementasi Pembangunan Zona Integritas.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi DKI Jakarta, Joko Agus Setyono memberikan penghargaan kepada 10 Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) terbaik yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2024, di Grha Ali Sadikin, Balai Kota Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).

Pada kesempatan itu, Sekda Joko mengatakan, Pemprov DKI Jakarta harus mendorong penerapan implementasi pembangunan zona integritas, agar berbagai UKPD bisa meningkatkan kualitas birokrasi serta pelayanan terhadap masyarakat. Menurutnya, pembangun zona integritas harus dilakukan secara terus-menerus kendati telah mendapat penghargaan.

“Ini tidak boleh berhenti hanya seremonial saja. Jadi, ini adalah komitmen dari manajemen dan seluruh pegawai yang ada di dalam suatu unit organisasi untuk tidak melakukan korupsi dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Ini jelas tidak mudah, karena tahapannya luar biasa. Kita harus benar-benar cermat, benar-benar memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat merasa puas,” ujar Sekda Joko, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta.

Kemudian, Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta, Yayan Yuhanah menjelaskan, kegiatan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di instansi pemerintah.

“Adapun tujuan pemberian penghargaan ini untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terintegrasi. Maka, dengan pemberian penghargaan ini, kami mengharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang transparan, berintegritas, dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, serta memberikan motivasi kepada Perangkat Daerah dan UKPD lainnya. Hal ini agar kita bisa dengan konsisten melakukan perbaikan dari hulu hingga hilir. Sehingga, semakin banyak yang menjadi role model bagi instansi lain dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, serta peningkatan kualitas pelayanan publik,” jelas Yayan.

Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Budi Prawira mengapresiasi 10 instansi di DKI Jakarta yang telah menerapkan implementasi zona integritas, sehingga meraih predikat WBK/WBBM.

“Selamat kepada 10 instansi yang terbaik dalam lingkungan Pemprov DKI Jakarta atas penghargaan pembangunan zona integritas ini. Semoga terus berbenah dan meningkatkan pelayanan yang optimal. Karena, pada intinya, kepuasan masyarakat yang harus diperhatikan,” pungkas Budi Prawira.

Penghargaan diberikan kepada 10 Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah terbaik yang melaksanakan Pembangunan Zona Integritas Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

  1. RSUD Pasar Minggu (WBBM)
  2. Pusat Pelayanan Kesehatan Hewan dan Peternakan (WBBM)
  3. Puskesmas Kebon Jeruk (WBBM)
  4. Inspektorat Provinsi DKI Jakarta (WBK)
  5. Unit Pengelola Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UP PTSP) Kecamatan Cilandak (WBK)
  6. Unit Pengelola Pengujian Kendaraan Bermotor (UP PKB) Cilincing (WBK)
  7. Pusat Pelatihan Kerja Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur (WBK)
  8. Kecamatan Cakung (WBK)
  9. Puskesmas Kembangan (WBK)
  10. RSUD Tanah Abang (WBK).(Sutarno)
Continue Reading

Ibukota

Optimalkan Kinerja dan Pelayanan Publik di Jakarta, Pj. Gubernur Heru Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

Published

on

By

JAKARTA,HARIANSENTANA.COM –
Dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan pelayanan publik di Jakarta, Penjabat (Pj.) Gubernur Heru Budi Hartono melantik tiga orang pejabat pimpinan tinggi pratama, di Balai Kota, Jakarta Pusat, pada Rabu (22/5).

Pj. Gubernur Heru menekankan, penyegaran organisasi dan peningkatan kualitas birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ini perlu dilakukan untuk menyelesaikan target yang ditentukan berjalan baik, sehingga kinerja dan pelayanan publik dapat berjalan lebih optimal.

“Kepada pejabat yang mendapatkan amanah baru, harus lebih memperhatikan layanan birokrasinya. Terus berinovasi untuk meningkatkan pelayanan dan kinerja yang efisien, akuntabel, dan transparan. Begitu juga di bidang kesehatan, RSUD harus mampu meningkatkan pelayanan yang memuaskan bagi warga yang membutuhkan,” ujar Pj. Gubernur Heru di Jakarta.

Pada kesempatan itu, Pj. Gubernur Heru melantik Mochamad Miftahulloh Tamary sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DPPAPP), Maria Qibtya sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta, dan Iwan Kurniawan sebagai Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo, Jakarta Timur.

Pj. Gubernur Heru berharap, pejabat yang baru dilantik bisa memegang teguh prinsip good governance dan menjunjung tinggi profesionalisme dalam bekerja, serta memiliki integritas yang tinggi. Hal itu ditujukan agar instansi yang dipimpin mampu menciptakan ekosistem pembangunan zona integritas dengan baik.

“Dalam menjalankan etos kerja yang baik, prinsip pembangunan zona integritas harus diperhatikan. Hal ini akan menjadi acuan kita dalam menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Semoga pejabat yang baru dilantik bisa bekerja dengan baik dan menjaga integritasnya sebagai ASN,” pungkas Pj. Gubernur Heru.(Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending