PROYEK tax amnesty merupakan proyek pengampunan para koruptor dan penjahat keuangan dalam skala raksasa. Proyek ini adalah kegiatan mengampuni koruptor dan mengampuni kejahatan keuangan terbesar dan menjadikan negara dan pemerintah sekaligus sebagai agen pencucian uang terbesar di dunia.

Proyek ini bermula ketika Menteri Keuangan Sri Mulyani mendeklare target pengampunan para koruptor dan pelaku kejahatan keuangan senilai sedikitnya 10.000 triliun. Uang ini ditargetkan akan masuk dalam program tax amnesty Indonesia. Namun evaluasi dan investigasi terhadap proyek pengampunan koruptor dan kejahatan keuangan melalui tax amnesty belum dilakukan.

Statemen utama tax amnesty adalah bahwa negara atau pemerintah tidak memperdulikan asal usul uang. Artinya semua uang yang masuk dalam proyek tax amnesty akan dilegalkan termasuk uang hasil korupsi dan seluruh kejahatan keuangan, dengan kewajiban membayar denda yang sangat kecil.

Proyek pengampunan korupsi dan pengampunan pelaku kejahatan keuangan telah membawa konsekuensi pada ketidak-pastian hukum indonesia, meningkatkan korupsi, dan meningkatkan kejahatan keuangan belakangan ini.

Akibat proyek pengampunan korupsi dan kejahatan keuangan tax amnesty telah membawa keresahan kepada pemerintahan baru Prabowo Subianto dalam menentukan strategi pemberantasan korupsi yang tepat saat ini dan ke depan. Mengingat kejahatan keuangan di Indonesia semakin longgar. Sementars itu, membiarkan hasil tax amnesty akan membawa dampak pada diampuninya harta hasil korupsi dan harta tersebut berada dalam lingkungan korupsi dan lingkungan kejahatan keuangan.

Akibat pengampunan para koruptor dan pelaku kejahatan keuangan juga telah membawa dampak pada melemahnya kepatuhan pajak dan ketaatan dalam pembayaran pajak makin rendah, data pajak yang makin kacau, biaya pemungutan pajak mahal, dan membuat peluang kementerian keuangan menjadi terbiasa secara kelembagaan dan oknum dalam memperjualbelikan hukum agar memudahkan melakukan pencucian uang.

Tax amnesty telah mencederai nama Indonesia sebagai salah satu negara yang menjalankan skema pencucian uang dalam usaha pemerintah mendapatkan uang bagi APBN dari pelaku korupsi dan pelaku kejahatan keuangan. Akibat program ini membuat kepercayaan internasional terhadap Indonesia melemah.

Presiden Prabowo yang terjebak pada hasil tax amnesty yang dijalankan Kementerian Keuangan pada periode sebelumnya, berusaha mencari strategi alternatif yakni pengembalian uang beserta seluruh hasil dan bunga uang itu.

Dalam kondisi kepercayaan yang rendah masyarakat terhadap Kementerian Keuangan termasuk aparat pajak, rencana Presiden akan menuai perlawanan karena dipandang akan berpotensi mengampuni korupsi dan kejahatan keuangan pasca tax amnesty.()

Oleh: Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi AEPI

SEBELUM kebijakan PPN 12 Persen dilanjutkan, sebaiknya Pemerintahan Prabowo Subiyanto menghentikan langkah Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menaikkan pajak tersebut. Mengapa karena dapat dipastikan akan menjadi jebakan bagi usaha pemerintah Prabowo meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mendorong konsumsi masyarakat dan melonggaran belanja pemerintah. PPN 12 % adalah tipuan yang licin dari segelintir oligarki yang memanfaatkan partai-partai pada saat membuat UU tentang ketentuan umum perpajakan.

Tahukah penipuan terbesar dalam perpajakan Indonesia di masa lalu? Di depan mata penipuan itu bernama Tax amnesti atau program pengampunan pajak melalui pencucian uang oleh pemerintah. Dikatakan bahwa uang hasil apapun silakan ikut tax amnesti, bayar denda, maka uangnya bisa legal atau halal. Tax amnesti telah berhasil melegitimasi harta kekayaan oligarki hasil kejahatan keuangan dengan cara menipu pemerintah.

Apa janjinya tax amnesti? Akan membawa uang masuk dari luar negeri dalam jumlah sangat fantastis yakni 10 ribu triliun rupiah. Jika asumsi bayar denda kepada negara maka negara bisa dapat sedikitnya 250 triliun rupiah. Tapi apa yang terjadi? Pengampunan pajak malah menghilangkan potensi pendapatan negara dari pajak. Apa dampak turunannya? Orang tidak lagi patuh membayar pajak, karena katanya nanti akan ada tax amnesti. Itulah yang merusak pendapatan negara sekarang ini.

Hal yang sama juga akan terjadi dengan PPN 12 Persen. Janjinya PPN 12 Persen konon katanya akan menambah pendapatan negara dari pajak. Janji ini sudah dapat dipastikan akan menjadi kebohongan lagi. Sama seperti tax amnesti yang menjanjikan subyek pajak akan bertambah, faktanya malah kabur atau hilang karena diberikan amnesti atau pengampunan.

Begitu juga PPN 12 Persen akan menghilangkan banyak potensi pajak karena orang akan mengurangi pengeluaran atau konsumsi, perusahaan akan menahan ekspansi dan konsumsi, pemerintah sendiri juga sejak awal menyatakan akan menghemat belanja. Jadi mana mungkin kenaikan PPN 12% menambah penerimaan negara dari pajak.

Kenaikan PPN justru akan memperlemah pertumbuhan ekonomi nasional karena 52 persen ekonomi Indonesia ditopang oleh konsumsi rumah tangga.

Pemerintahan Prabowo harus bisa segera menghentikan kebijakan PPN 12 Persen ini, keluar dari jebakan oligarki yang mau cuci tangan atas hancurnya ekonomi negara. Oligarki yang menjadi beban negara terutama pada saat covid 19 hendak memindahkan beban kepada masyarakat melalui kebijakan pemerintah.

Dulu oligarki pesta pora menikmati dana stimulus covid 19 ribuan triliun tanpa pertanggungjawaban, setelah itu meninggalkan utang pemerintah sangat besar.

Pemerintahan Prabowo harus memutus atau menyobek-nyobek perangkap yang dibuat oligarki politik Indonesia. Caranya dengan mengubah orientasi ekonomi dan arah kebijakannya sesuai sejarah dan Spirit Pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh UU 1945 asli.

Pemerintah harus mengubah strategi APBN dengan tumpuan pada bagi hasil sumber daya alam dan menghapus seluruh pajak yang menguras kantong rakyat. Ingat bahwa Indonesia pernah jaya dengan bagi hasil minyak. Cara ini harus dijalankan pada semua sektor SDA yang lain. Pemerintahan Prabowo jangan mau tertipu lagi seperti pemerintahan sebelumnya.()

Oleh : Salamuddin Daeng, Pengamat Ekonomi AEPI

Jakarta, Hariansentana.com – Aplikasi PLN Mobile semakin menjadi andalan masyarakat Jakarta dalam memenuhi kebutuhan layanan kelistrikan. Menjelang akhir tahun 2024, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya mencatat lonjakan signifikan dalam jumlah transaksi melalui PLN Mobile. Hingga Oktober 2024, tercatat 1.726.642 transaksi, meningkat 210% dibandingkan periode yang sama pada tahun 2023 yang hanya mencapai 985.133 transaksi.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran, menyampaikan bahwa peningkatan ini mencerminkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan kemudahan layanan digital PLN Mobile.

“Dibandingkan periode yang sama tahun lalu (Year on Year), terjadi peningkatan transaksi hingga 210%. Hal ini menunjukkan kepercayaan masyarakat Jakarta terhadap PLN Mobile sebagai solusi praktis dalam memenuhi kebutuhan kelistrikan mereka,” ujar Lasiran.

PLN Mobile menyediakan berbagai layanan, mulai dari pembelian token listrik, pembayaran tagihan, pengajuan layanan tambah daya, hingga laporan gangguan listrik. Dengan berbagai kemudahan dari aplikasi ini, pelanggan dapat mengakses layanan PLN kapan saja dan di mana saja. Peningkatan transaksi ini juga sejalan dengan upaya PLN dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pelanggan melalui digitalisasi.

“Kami terus mengembangkan fitur dan pengalaman pengguna di PLN Mobile agar masyarakat mendapatkan manfaat yang optimal. Respons positif dari pengguna membuktikan bahwa aplikasi ini menjawab kebutuhan mereka,” tambah Lasiran.

Lasiran juga mengajak masyarakat yang belum menggunakan PLN Mobile untuk segera mengunduh aplikasi tersebut.

“PLN Mobile bukan sekadar aplikasi, tetapi bagian dari transformasi layanan PLN menuju era digital yang lebih modern dan ramah pelanggan,” ujarnya.

PLN UID Jakarta Raya berkomitmen untuk terus memberikan layanan yang andal, mudah diakses, dan inovatif guna mendukung kenyamanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan listrik, sekaligus mendukung target digitalisasi layanan nasional.(s)