Connect with us

Ekonomi

Review Rencana Kenaikan Harga Gas

Published

on

Oleh: Marwan Batubara, IRESS

Pengurus KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) menyatakan tidak akan membayar selisih harga akibat adanya kenaikan harga gas yang dijual PGN sesuai Surat Edaran (SE) No.037802.S/PP.01.01/BGP/2019 tertanggal 31 Juli 2019 (Jakarta, 25/9/2019).

Surat yang berisi ketentuan akan adanya penaikan harga gas sejak 1 Oktober 2019 tersebut memang sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Permen ESDM No.58/2017 tentang Harga Jual Gas Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Migas. Sehingga dapat dikatakan PGN hanya menjalankan ketentuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementrian ESDM.

Sebaliknya, keberatan KADIN antara lain merujuk pada Perpres No.40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Salah satu ketentuan dalam perpres adalah harga gas ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri ESDM.

Dengan Perpres tersebut, KADIN berharap akan terjadi penurunan harga gas bumi, meskipun tidak harus mencapai US 6 per MMBTU seperti yang pernah dicanangkan Presiden Jokowi. Namun setelah 3 tahun berlalu harapan tersebut tak kunjung terwujud, dan bahkan harga gas justru direncanakan akan naik. Bagaimana sebaiknya jalan keluar yang diambil?

Pasal 16 Permen ESDM No.16/2016 mengatur bahwa harga gas bumi ditetapkan dengan mempertimbangkan keekonomian lapangan, harga gas domestik dan internasional serta nilai tambah pemanfaatan gas domestik.

Selain ketiga faktor tersebut, untuk kebutuhan domestik, harga gas ditetapkan dengan menambah pula pertimbangan aspek-aspek kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dukungan terhadap program penyediaan gas bagi transportasi dan rumah tangga dan pelanggan kecil, serta harga bahan bakar atau energi substitusi.

Adapun dalam Perpres No.40/2016 (Pasal 3) yang dirujuk oleh KADIN, tercantum pula ketentuan bahwa dalam hal harga gas tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna gas dan harga gas lebih tinggi dari US$ 6 per MMBTU, Menteri dapat menetapkan harga gas bumi tertentu.

Penetapan harga gas tertentu tersebut dibuat dengan mempertimbangkan ketersediaan gas dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan gas dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang dapat diberikan oleh industri pengguna gas bumi.

Jika melihat pada kondisi faktual di lapangan, terutama juga dikaitkan dengan profil industri migas di Indonesia, sambil merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perpres No.40/2016 dan Permen ESDM No.16/2016, maka tampaknya harga gas yang rendah seperti yang diharapkan oleh KADIN akan sulit terwujud. Apalagi jika seluruh peraturan tampaknya cukup lengkap untuk mendukung pemberlakuan kenaikan harga yang akan diterapkan oleh PGN. Dengan demikian dunia industri mau tidak mau harus menerima rencana kenaikan tersebut, kecuali jika pemerintah berkenan atau proaktif membuat adanya solusi win-win.

Faktanya harga gas untuk sektor industri di Indonesia lebih mahal sekitar US$ 1-3 per MMBTU dibanding harga gas di Malaysia, Thailand dan Vietnam. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap turunnya daya saing produksi industri kita.

Selain itu, kontribusi sektor industri cukup signifikan terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kondisi perekonomian nasional dan global yang mengarah pada resesi akhir-akhir ini, biaya energi yang tinggi bukan saja mengurangi daya saing, tetapi juga dapat membuat sejumlah perusahaan gulung tikar.

Karena itu, guna mendapatkan solusi win-win yang diharapkan, pemerintah perlu melihat kembali mata rantai industri gas nasional secara menyeluruh. Selanjutnya, dapat diambil langkah-langkah untuk memungkinkan terjadinya penurunan harga.

Selain itu, dalam kondisi ekonomi nasional yang tampaknya semakin suram ke depan, dibanding bersikap konfrontatif atau ancam-mengancam antar komponen nasional, IRESS berharap pemerintah dapat melakukan pembahasan dan musyawarah adalah kesediaan pemerintah untuk mengurangi government take di sisi hulu migas.

Subsidi pemerintah seperti ini lumrah diambil banyak negara di dunia guna memenangkan persaingan.

Faktanya, walaupun penerimaan negara berkurang dari sektor hulu, tambahan yang diperoleh dari pajak dan perputaran ekonomi akan dapat meningkat lebih besar. Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah jaminan tentang akan hilang atau berkurangnya ekonomi biaya tinggi akibat pungutan perizinan dan pungli. Pemerintah pun harus mengeluarkan berbagai kebijakan tarif (tambahan) terhadap berbagai barang impor guna melindungi industri domestik.

Di sisi BUMN, PGN dapat pula mengurangi harga jual gas melalui penawaran berbagai insentif dan penambahan usia teknis jaringan pipa/perangkat guna mengurangi biaya depresiasi.

PGN pun tetap harus melakukan berbagai efisiensi di berbagai lini sesuai prinsip good corporate governance (GCG). Namun semua hal tersebut harus dilakukan dengan tetap menjamin survival PGN sebagai pengemban tugas konstitusional pengelolaan bisnis hilir gas nasional, dan juga tetap harus tunduk pada berbagai ketentuan dalam UU BUMN No.19/2003.

Pada sisi industri, kita berharap aspek-aspek transparansi, GCG, kredibilitas dan rasa kebersamaan sesama “anak bangsa” tetap menjadi pegangan. Jangan sampai terjadi adanya “cost transfer” yang menjadikan harga gas sebagai salah satu faktor yang harus diburu sebagai “korban” guna meraih keuntungan bisnis. Dunia usaha, sektor industri dan BUMN harus hidup secara simbiosis mutualisme guna memenangkan persaingan dan kejayaan nasional.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Keuangan

Gelar Pendidikan dan Sertifikasi Ahli Keuangan Investigator, IAPI Tegaskan Komitmen pada Profesionalisme Akuntan Publik

Published

on

Ket : photo Irwanto (Anggota Komite Jasa Investigasi & Ketua Forum Akuntan Investigator – FAIr, Neva Sari Susanti (Koordinator Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum), Fiantonius Sihotang (Anggota Dewan Sertifikasi), Haryono Umar (Ketua Dewan Pakar FAIr, Mantan Ketua KPK)

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM – Dalam upaya berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalisme dan integritas akuntan publik di Indonesia, Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan bangga menyelenggarakan Pendidikan & Sertifikasi Jasa Investigasi Batch ke-7. Program ini berlangsung secara luring pada 14-18 Oktober 2024 di Hotel Sentral Cawang, Jakarta, dan bertujuan untuk memperkuat keahlian para peserta dalam bidang investigasi keuangan. Tercatat sebanyak 59 peserta mengikuti program ini, menandakan antusiasme dan kebutuhan akan sertifikasi profesional di bidang investigasi keuangan.
 
Pendidikan sertifikasi ini dirancang secara khusus untuk mencetak para ahli investigasi keuangan yang berkompeten dan berintegritas, sesuai dengan Standar Jasa Investigasi (SJI)  yang telah diterbitkan. Selama lima hari, peserta mengikuti rangkaian Workshop yang mencakup materi penting seperti pemeriksaan investigatif, perhitungan kerugian negara/keuangan negara , dan penggunaan keterangan ahli. Program ini diakhiri dengan ujian dan sesi Role Play menantang yang menghadirkan hakim dan pengacara sungguhan, untuk memastikan para peserta benar-benar memahami dan dapat mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari.

Dr. Asep Nana Mulyana,SH., M.Hum, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam sambutannya yang disampaikan Oleh Dr.Neva Sari Susanti, SH .MHUM selaku Koordinator Pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum menyatakan, ”harapan saya, akan semakin banyak lagi lahir para akuntan publik sebagai investigator yang akan memudahkan jaksa mendapatkan alternatif ahli investigasi dari yang sudah ada saat ini. hal lainnya adalah akan memudahkan pekerjaan Jaksa seperti mempercepat perolehan perhitungan kerugian keuangan negara, atau memperoleh alat bukti guna pembuktian dipersidangan.”
Dr. Hendang Tanusdjaja, Ketua Umum IAPI, menyampaikan apresiasinya atas keberhasilan program ini: “Kami sangat bangga dengan capaian telah terselenggaranya Pendidikan Sertifikasi Jasa Investigasi hingga Batch-7 ini. Program ini tidak hanya berhasil meluluskan para ahli investigasi keuangan yang kompeten, tetapi juga telah memperkuat standar profesionalisme di bidang audit investigatif.”
 
Sebagai asosiasi profesi yang terus mendukung pengembangan kompetensi dan integritas di kalangan akuntan publik, IAPI berkomitmen untuk menyediakan program-program sertifikasi berkualitas yang sejalan dengan kebutuhan industri, ujar Hendang.
 
Dr. Jamaludin Iskak, Ketua Komite Jasa Investigasi, menambahkan, “Kami berharap para lulusan Pendidikan Sertifikasi Jasa Investigasi ini tidak hanya menjadi ahli yang handal, tetapi juga mampu mengedepankan integritas dalam setiap tugas yang mereka jalankan. Ini adalah langkah penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap profesi kita.”
 
Irwanto, Ketua Forum Akuntan Investigator (FAIr), turut menyampaikan komitmennya: “FAIr berkomitmen untuk terus mendidik para lulusan dan pemegang CFI melalui berbagai program pelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Kami percaya bahwa pembelajaran tidak berhenti di sini; justru ini adalah awal dari perjalanan panjang untuk menjadi praktisi investigasi keuangan yang unggul.”
 
Puncak dari rangkaian pendidikan ini adalah prosesi inaugurasi yang akan diselenggarakan secara luring. Peserta yang lulus dengan latar belakang akuntan publik akan menyandang gelar Certified Financial Investigator (CFI), sementara pemegang CPA non akuntan publik dan manager audit di KAP akan mendapatkan gelar Associate Certified Financial Investigator (ACFI).
 
IAPI mengajak seluruh anggotanya untuk terus meningkatkan kualitas diri dan berpartisipasi dalam program-program pengembangan profesional yang diselenggarakan oleh IAPI. Dengan demikian, para akuntan publik Indonesia dapat terus berkontribusi positif dalam menjaga kepercayaan publik dan integritas profesi.

Continue Reading

Ekonomi

Kinerja Terus Membaik, PLN Raih World Class Company pada Ajang Penghargaan di Meksiko

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) melalui PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya berhasil meraih penghargaan internasional World Class Company dalam ajang Global Performance Excellence Awards (GPEA) 2024 yang diselenggarakan oleh Asia Pasific Quality Organization (APQO) pada Kamis, 3 Oktober 2024 di BelAir Unique, Mexico City, Meksiko.

Capaian ini diperoleh berkat keunggulan kinerja PLN UID Jakarta Raya dalam menyelaraskan kebijakan dengan proses bisnis yang terukur melalui kriteria Business Excellence.

Penghargaan GPEA ditujukan kepada perusahaan-perusahaan dunia yang telah mencapai skor di atas 700 dengan penilaian meliputi tujuh kategori, yakni Leadership, Strategic, Customer, Measurement, Analysis and Knowledge Management Workforce, Operation, and Results. Melalui kinerja yang apik, PLN berhasil membukukan skor 719,25 hingga masuk ke dalam nominasi dan berhasil meraih penghargaan GPEA sebagai World Class Company.

President of APQO sekaligus Chair of APQO Award Governing Council, Abraham Fenn menyampaikan, penghargaan ini adalah pengakuan untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki keunggulan kinerja kelas dunia. Untuk itu, pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh perusahaan pemenang penghargaan.

“Kami dengan senang hati mengumumkan bahwa sembilan perusahaan dari enam negara telah diakui atas pencapaian tonggak penting dalam perjalanan keunggulan bisnis mereka. Mereka telah menunjukkan kinerja yang patut dipuji hingga kelas dunia, sesuai dengan tiga kategori Penghargaan GPEA dari APQO. GPEA, yang sebagian besar berbasis pada Baldrige atau EFQM, menyediakan pendekatan holistik dalam mengelola kesuksesan organisasi,” ujar Abraham.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menyampaikan, penghargaan ini menjadi salah satu benchmark keberhasilan PLN meningkatkan kinerja perusahaan. Sebagai pemegang mandat kelistrikan nasional, PLN berkomitmen untuk terus berkembang dan menjadi salah satu perusahaan energi terdepan di dunia.

“Ini menjadi bukti bahwa PLN dapat menjadi world class company. Tidak hanya sampai di sini, kami akan terus melanjutkan visi kami untuk menjadi Top 500 Global Company,” kata Darmawan.

Darmawan menjelaskan bahwa kinerja PLN mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tak lepas dari transformasi perusahaan yang dilakukan sejak tahun 2020, sehingga menjadikan PLN semakin profesional dan berorientasi kepada kepuasan pelanggan.

“Pengakuan ini menjadi wujud nyata dari transformasi perusahaan yang kami lakukan selama empat tahun terakhir. PLN menjalankan transformasi berbasis digital secara end-to-end. Mulai dari sistem pembangkit, transmisi, distribusi, pengadaan, sistem keuangan, sistem planning hingga restrukturisasi organisasi dan pelayanan pelanggan, sehingga kini PLN menjadi makin lincah, unified, dan agile,” terang Darmawan.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran, menyampaikan bahwa pencapaian ini akan semakin memperkuat komitmen seluruh insan PLN, khususnya PLN UID Jakarta Raya pada peningkatan kualitas pelayanan pelanggan dan penerapan standar operasional terbaik kelas dunia.

“Penghargaan ini sekaligus menjadi motivasi bagi PLN untuk terus berinovasi dalam menghadirkan layanan kelistrikan yang berkualitas, efisien, dan ramah lingkungan guna mendukung tercapainya visi PLN sebagai penyedia solusi energi yang andal dan berkelanjutan bagi Indonesia,” tutup Lasiran.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Di CEO Forum 2024, Dirut PLN Ajak Selaraskan Langkah Wujudkan Mimpi Indonesia

Published

on

By

Ibu Kota Nusantara, Hariansentana.com – Direktur Utama PT PLN (Persero), Darmawan Prasodjo mengajak ratusan CEO perusahaan di Indonesia untuk terus menyelaraskan langkah dalam melanjutkan pembangunan nasional sekaligus mewujudkan mimpi Indonesia ke depan.

Hal ini disampaikannya di hadapan Presiden Joko Widodo dan Para CEO yang hadir pada acara Kompas100 CEO Forum 2024 yang digelar di Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Jumat (11/10).

Dalam agenda tersebut, Presiden Jokowi menjelaskan, Indonesia berhasil naik peringkat dari 42 menjadi 27 dalam global competitiveness ranking dan juga melompat dari urutan 97 menjadi 54 dalam global innovation ranking sebagai dampak dari pembangunan beragam infrastruktur di seluruh Tanah Air.

“Ini angka-angka yang memang harus kita sajikan supaya kita tahu bahwa dari pembangunan itu ada hasil-hasil yang konkret yang akan memperkuat daya saing kita, competitiveness kita akan naik,” ujar Presiden Jokowi.

Untuk itu, Presiden mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi tersebut. Menurutnya, hal ini sejalan dengan komitmen Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk terus memacu pertumbuhan ekonomi hingga 8%.

“Kalau kita ngebut, apalagi target yang disampaikan oleh Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto menuju ke growth di angka 8%, perkiraan kita lima tahun ke depan kita GDP (Gross Domestic Product) per kapita mungkin di atas 8.000 USD,” jelas Presiden Jokowi.

Dirinya pun optimistis Indonesia mampu mencapai target tersebut jika konsisten melakukan langkah-langkah percepatan dan perhitungan yang mendalam.

“Menuju ke sana juga tidak gampang. Butuh keberanian memutuskan, tetapi juga butuh hitung-hitungan yang detail dan komplit dengan angka-angka yang jelas sehingga memutuskannya betul. Dan saya meyakini Bapak Jendral Purnawirawan Prabowo Subianto mampu membawa kita semuanya untuk menuju ke angka-angka yang tadi saya sampaikan,” ujarnya.

Dalam laporannya yang mewakili Para CEO, Darmawan Prasodjo menyatakan bahwa pemerataan infrastruktur telah menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam satu dekade terakhir.

“Pembangunan infrastruktur jalan tol, jalan nasional, bandara, pelabuhan di seantero Indonesia kini mulai berbuah manis dan mampu menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di seantero Indonesia. Sebagai contoh, pertumbuhan listrik tertinggi ada di kanan-kiri tol Bakauheni, Terbanggi Besar, Kayu Agung, sampai ke Palembang,” jelasnya.

Dia juga optimistis bahwa capain positif tersebut akan dilanjutkan dan diakselerasi oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Di bawah kepemimpinan beliau (Prabowo), kita yakin beliau bukan hanya akan melanjutkan pembangunan yang sudah berjalan di era Bapak Jokowi. Tetapi juga akan mempercepat dan memperkuatnya. Teman-teman semua, para CEO, mari kita selaraskan derap langkah kita untuk meneruskan pembangunan Bapak Jokowi dan mewujudkan mimpi Bapak Prabowo untuk Indonesia,” ajak Darmawan.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending