Connect with us

Ekonomi

Review Rencana Kenaikan Harga Gas

Published

on

Oleh: Marwan Batubara, IRESS

Pengurus KADIN (Kamar Dagang dan Industri Indonesia) menyatakan tidak akan membayar selisih harga akibat adanya kenaikan harga gas yang dijual PGN sesuai Surat Edaran (SE) No.037802.S/PP.01.01/BGP/2019 tertanggal 31 Juli 2019 (Jakarta, 25/9/2019).

Surat yang berisi ketentuan akan adanya penaikan harga gas sejak 1 Oktober 2019 tersebut memang sejalan dengan ketentuan yang ada dalam Permen ESDM No.58/2017 tentang Harga Jual Gas Melalui Pipa pada Kegiatan Usaha Hilir Migas. Sehingga dapat dikatakan PGN hanya menjalankan ketentuan yang telah diterbitkan oleh pemerintah melalui Kementrian ESDM.

Sebaliknya, keberatan KADIN antara lain merujuk pada Perpres No.40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Salah satu ketentuan dalam perpres adalah harga gas ditetapkan oleh pemerintah melalui Menteri ESDM.

Dengan Perpres tersebut, KADIN berharap akan terjadi penurunan harga gas bumi, meskipun tidak harus mencapai US 6 per MMBTU seperti yang pernah dicanangkan Presiden Jokowi. Namun setelah 3 tahun berlalu harapan tersebut tak kunjung terwujud, dan bahkan harga gas justru direncanakan akan naik. Bagaimana sebaiknya jalan keluar yang diambil?

Pasal 16 Permen ESDM No.16/2016 mengatur bahwa harga gas bumi ditetapkan dengan mempertimbangkan keekonomian lapangan, harga gas domestik dan internasional serta nilai tambah pemanfaatan gas domestik.

Selain ketiga faktor tersebut, untuk kebutuhan domestik, harga gas ditetapkan dengan menambah pula pertimbangan aspek-aspek kemampuan daya beli konsumen dalam negeri, dukungan terhadap program penyediaan gas bagi transportasi dan rumah tangga dan pelanggan kecil, serta harga bahan bakar atau energi substitusi.

Adapun dalam Perpres No.40/2016 (Pasal 3) yang dirujuk oleh KADIN, tercantum pula ketentuan bahwa dalam hal harga gas tidak dapat memenuhi keekonomian industri pengguna gas dan harga gas lebih tinggi dari US$ 6 per MMBTU, Menteri dapat menetapkan harga gas bumi tertentu.

Penetapan harga gas tertentu tersebut dibuat dengan mempertimbangkan ketersediaan gas dan pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemanfaatan gas dalam rangka meningkatkan nilai tambah yang dapat diberikan oleh industri pengguna gas bumi.

Jika melihat pada kondisi faktual di lapangan, terutama juga dikaitkan dengan profil industri migas di Indonesia, sambil merujuk pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam Perpres No.40/2016 dan Permen ESDM No.16/2016, maka tampaknya harga gas yang rendah seperti yang diharapkan oleh KADIN akan sulit terwujud. Apalagi jika seluruh peraturan tampaknya cukup lengkap untuk mendukung pemberlakuan kenaikan harga yang akan diterapkan oleh PGN. Dengan demikian dunia industri mau tidak mau harus menerima rencana kenaikan tersebut, kecuali jika pemerintah berkenan atau proaktif membuat adanya solusi win-win.

Faktanya harga gas untuk sektor industri di Indonesia lebih mahal sekitar US$ 1-3 per MMBTU dibanding harga gas di Malaysia, Thailand dan Vietnam. Hal ini tentu sangat berpengaruh terhadap turunnya daya saing produksi industri kita.

Selain itu, kontribusi sektor industri cukup signifikan terhadap PDB dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam kondisi perekonomian nasional dan global yang mengarah pada resesi akhir-akhir ini, biaya energi yang tinggi bukan saja mengurangi daya saing, tetapi juga dapat membuat sejumlah perusahaan gulung tikar.

Karena itu, guna mendapatkan solusi win-win yang diharapkan, pemerintah perlu melihat kembali mata rantai industri gas nasional secara menyeluruh. Selanjutnya, dapat diambil langkah-langkah untuk memungkinkan terjadinya penurunan harga.

Selain itu, dalam kondisi ekonomi nasional yang tampaknya semakin suram ke depan, dibanding bersikap konfrontatif atau ancam-mengancam antar komponen nasional, IRESS berharap pemerintah dapat melakukan pembahasan dan musyawarah adalah kesediaan pemerintah untuk mengurangi government take di sisi hulu migas.

Subsidi pemerintah seperti ini lumrah diambil banyak negara di dunia guna memenangkan persaingan.

Faktanya, walaupun penerimaan negara berkurang dari sektor hulu, tambahan yang diperoleh dari pajak dan perputaran ekonomi akan dapat meningkat lebih besar. Hal lain yang dapat dilakukan pemerintah adalah jaminan tentang akan hilang atau berkurangnya ekonomi biaya tinggi akibat pungutan perizinan dan pungli. Pemerintah pun harus mengeluarkan berbagai kebijakan tarif (tambahan) terhadap berbagai barang impor guna melindungi industri domestik.

Di sisi BUMN, PGN dapat pula mengurangi harga jual gas melalui penawaran berbagai insentif dan penambahan usia teknis jaringan pipa/perangkat guna mengurangi biaya depresiasi.

PGN pun tetap harus melakukan berbagai efisiensi di berbagai lini sesuai prinsip good corporate governance (GCG). Namun semua hal tersebut harus dilakukan dengan tetap menjamin survival PGN sebagai pengemban tugas konstitusional pengelolaan bisnis hilir gas nasional, dan juga tetap harus tunduk pada berbagai ketentuan dalam UU BUMN No.19/2003.

Pada sisi industri, kita berharap aspek-aspek transparansi, GCG, kredibilitas dan rasa kebersamaan sesama “anak bangsa” tetap menjadi pegangan. Jangan sampai terjadi adanya “cost transfer” yang menjadikan harga gas sebagai salah satu faktor yang harus diburu sebagai “korban” guna meraih keuntungan bisnis. Dunia usaha, sektor industri dan BUMN harus hidup secara simbiosis mutualisme guna memenangkan persaingan dan kejayaan nasional.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

PLN UID Jakarta Raya Sambung Listrik Serentak 36 Juta VA, Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Dukung pertumbuhan ekonomi Jakarta, PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya lakukan penyambungan listrik serentak 230 pelanggan dengan total daya tersambung mencapai 36.000.000 Volt Ampere (VA) di seluruh wilayah Jakarta pada Rabu, 28 Februari 2024. Kegiatan ini sejalan dengan komitmen PLN UID Jakarta Raya untuk melakukan percepatan dan peningkatan layanan kelistrikan dalam mewujudkan Jakarta menjadi Kota Global.

Peran PLN bukan hanya sebagai suplai energi untuk penerangan masyarakat, tapi merupakan motor penggerak ekonomi di Jakarta. Listrik menjadi komponen penting dalam menjalankan bisnis. Kemudahan berbisnis Indonesia menempati peringkat 6 terbaik di Asia Tenggara dan peringkat 73 skala global. Listrik mendapatkan poin paling besar sebagai aspek kemudahan dalam  berbisnis.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran hari ini terjun langsung ke Gedung Cyber 4  milik Karyagraha Nusantara dan melakukan penyambungan listrik sebesar 18.000.000 VA, terbesar untuk hari ini.

“Penyalaan serentak sebanyak 230 pelanggan ini menunjukkan bahwa PLN UID Jakarta Raya siap melayani seluruh pelanggan yang ada di Jakarta. Bukan sesuai kemampuan PLN, tetapi sesuai kemauan pelanggan,” ungkap Lasiran.

Selama Bulan Februari 2024, PLN UID Jakarta Daya telah menyambung 21.100 pelanggan total daya 93 juta VA dengan berbagai akselerasi percepatan penyambungan. Sebelumnya standar PLN dalam melayani penyambungan pelanggan Tegangan Menengah yaitu 100 hari. Sekarang, PLN mengakselerasinya menjadi 20 hari.

“Percepatan penyambungan ini tentunya sebuah komitmen dari PLN untuk mendukung pertumbuhan ekonomi khususnya di Jakarta ini dimana pelanggan bisnis besar sampai UMKM banyak tersebar di sini,” kata Lasiran.

Lasiran juga menambahkan bahwa penyalaan pelanggan yang dilakukan secara serentak di seluruh wilayah DKI Jakarta ini terdiri dari pelanggan sektor industri, bisnis, serta Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dimana UMKM merupakan usaha yang menyerap tenaga kerja terbesar di seluruh Indonesia.

Project Coordinator Karyagraha Nusantara, Mario Andrew mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari seluruh jajaran PLN UID Jakarta Raya. Mulai dari proses administrasi, koordinasi, hingga pelayanan sangat rapi. Pembangunan gedung Cyber 4 diperuntukkan sebagai data center yang diperkirakan akan mulai beroperasi di tahun ini.

Andrew menambahkan proses penyambungan baru dengan daya besar sekalipun bisa direalisasikan dengan waktu yang cepat dan pelayanan yang baik.

Lasiran memimpin apel penyambungan serentak yang dilakukan secara hybrid di PLN Unit Pelaksana dan Pelayanan Pelanggan (UP3) Bulungan dengan peserta seluruh Unit Pelaksana lainnya di wilayah kerja PLN UID Jakarta Raya.

Apel hari ini melibatkan 1.308 personil gabungan yang terdiri dari pegawai PLN dan tenaga alih daya di lingkungan PLN UID Jakarta Raya untuk meningkatkan semangat juang serta komitmen seluruh personil PLN dalam upaya peningkatan layanan kelistrikan kepada masyarakat DKI Jakarta.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Pasokan Melimpah, Pemerintah: Konsumen Gas Dalam Negeri Harus Diperbanyak

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rizal Fajar Muttaqien mengatakan, untuk mengatasi kelebihan pasokan gas yang sangat berpotensi terjadi mulai 2025 maka perlu disiapkan calon pembeli gas dari dalam negeri sehingga gas bisa dimanfaatkan dqn tidak langsung dijual atau diekspor.

Hal ini disampaikan Rizal dalam webinar Menilsik Kesiapan Pasokan Gas untuk Sektor Industri dan Pembangkit Listrik, yang digelar Forum Wartawan Energi di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Ia memperkirakan, ketersediaan gas akan semakin besar seiring dengan terus ditemukannya cadangan gas. Bahkan berdasarkan neraca gas bumi 2023-2032 terungkap bahwa surplus gas bisa terjadi mulai 2025.

“Indonesia bakal surplus gas hingga 2035. Pasokan gas nanti ada dari Bontang, Tangguh, serta dari proyek Masela. Ini gasnya bisa juga untuk domestik, terutama pembangkit listrik dan industri,” kata Rizal.

Menurut dia, konektivitas kini menjadi isu utama dalam penyaluran gas di Tanah Air. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah berinisiatif mengisi gap antara sumber pasokan gas dan wilayah yang membutuhkan gas. Hal ini bisa dilihat dari proyek pipa gas transmisi ruas Cirebon – Semarang (Cisem) yang ditargetkan bisa rampung pada Agustus nanti untuk tahap I. “Sekarang hampir tersambung dari Sumatera hingga ke Jawa,” ujar Rizal.

Lebih jauh ia mengatakan, kebutuhan gas domestik sebenarnya sudah mengalami pertumbuhan. penurunan ekspor gas dimulai 2012, sejalan penggunaan gas untuk dalam negeri juga mulai meningkat.

“Namun pertumbuhannya sejak saat itu hanya di kisaran 1% setiap tahunnya. Tahun 2022 dari total produksi gas sebesar 5.474 ribu kaki kubik per hari (MMscfd), 68% di antaranya digunakan untuk memenuhi kebutuhan domestik dan sisanya sebesar 32% diekspor,” paparnya.

Masih menurut Rizal, gas memiliki peran penting termasuk dalam pemenuhan energi di masa depan. Apalagi emisi yang dihasilkan gas lebih rendah sehingga otomatis dengan peningkatan penggunaan gas maka emisi secara keseluruhan juga bisa ditekan.

“Gas bisa memberikan kontribusi terhadap pengurangan emisi. Setelah 2060 memang sudah tidak ada gas dalam RUPTL tapi masih ada untuk transportasi. Untuk industri dan gas ini sumber daya energi yang bersih,” kata Rizal.

HGBT Gerus Penerimaan Negara

Pada kesempatan yang sama, Deputi Keuangan dan Komersialisasi SKK Migas, Kurnia Chairi mengatakan, turunnya penerimaan negara akibat harga gas bumi murah atau harga gas bumi tertentu (HGBT) kepada tujuh sektor industri telah berdampak pada berkurangnya penerimaan negara.

“Kami mencatat penurunan penerimaan negara akibat kebijakan HGBT sebesar USD 6 per MMBTU lebih dari US $ 1 miliar atau sekitar Rp 15,68 triliun,” katanya.

Namun menurut Koordinator Penyiapan Program Migas Ditjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rizal Fajar Muttaqien, pihaknya masih harus mengevaluasi secara menyeluruh kebijakan itu.

“Kemenprin juga sudah mengusulkan untuk perpanjangan atau keberlanjutan kebijakan HGBT, hanya kami dari ESDM masih menunggu evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan HGBT yang sudah berjalan selama ini,” tegasnya.

Sementara Chairman Indonesia Gas Sociaty (IGS) Aris Mulya membeberkan sejumlah tantangan yang masih dihadapi RI dalam pengembangan gas dalam negeri. Menurut Aris tantangan yang dimaksud berasal dari sektor hulu, hilir, hingga regulasi.

Dari sektor hulu, Aris menyebut tingginya resiko pengembagnagn hulu migas berdampak rendahnya investasi yang masuk.

“Dari sektor hulu, kita tahu sektor hulu merupakan pengembangan industri yang beresiko tinggi dan berdampak pada bagaimana kita undang investor masuk dalam usaha industri hulu,” ujar Aris Mulya.

Sedangkan Kepala Satuan Pengembangan Teknologi dan Managemen Aset PT PLN Indonesia Power (PT PLN IP) Tarwaji Warsokusumo mengungkapkan, Duck Curve yang terjadi di USA jangan sampai terjadi di Indonesia, PLN harus bisa memberikan kehandalannya dalam memproduksi daya listriknya.

“Tentunya saja dengan meningkatkan kapasitas PLTGU agar daya listrik bisa, untuk itu kita harus membutuhkan pembnagkit yang begitu cepat respon. Di California sendiri membutuhkan pembangkit 13.000 mega watt untuk menstabilkan jaringan interkoneksi,” paparnya.

Ia menilai Indonesia harus menyediakan pembangkit-pembangkit yang mempunyai fleksibilitas dalam menangani beban minimum dan maksimum. Sebab dengan kemampuan fleksibilitas ini, dapat terhindar dari bangkrut.

“Nah ini persolan pelik yang kita sediakan sebagai provider. Dimana kalau hanya menggunakan PLTU saja kita hanya bisa masuk 5 MB per menit ini sangat lambat. Sehingga kita butuh pembangkit listrik sejenis PLTG yang bisa merespon sekitar 88 MW per menit,” pungkasnya.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Pembangkit, PLN EPI Jalin Kerjasama dengan Adhi Guna Putera

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) melalui Subholding PLN Energi Primer Indonesia (EPI) terus memperkuat kehandalan sistem kelistrikan nasional melalui pengamanan pasokan bahan bakar pembangkit listrik. Hal ini sekaligus menjadi langkah startegis PLN EPI dalam mendukung penggunaan gas sebagai energi yang ramah lingkungan selama transisi energi.

Komitmen ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman antara PT PLN Energi Gas dengan PT Adhi Guna Putera dan PT Titan Transport Indonesia meliputi kerjasama pengembangan usaha infrastruktur gas.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan, PLN terus melakukan transformasi dan penguatan lini bisnis secara menyeluruh. Peningkatan infrastruktur gas dinilai memegang peranan penting dalam upaya penyediaan listrik yang handal bagi masyarakat.

“PLN terus mengupayakan terjaganya pasokan listrik yang handal guna mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kolaborasi yang terus kami kembangkan juga merupakan implementasi dari 4 pilar PLN dan mendukung incorporated yang semakin kuat antar PLN grup,” kata Iwan.

Ia melanjutkan, penguatan rantai pasok bahan bakar untuk pembangkit listrik terus dilakukan PLN Group dalam beberapa tahun terakhir. Selain memastikan ketersediaan infrastruktur, PLN EPI juga terus mengembangkan integrasi sistem digital rantai pasok.

Iwan menambahkan, kerjasama pengembangan usaha infrastruktur gas antara para pihak bakal kian menguatkan sistem rantai pasok gas untuk pembangkit secara end to end.

“Kami menyambut baik sinergi yang terjalin pada hari ini. PLN EPI berkomitmen untuk terus mendorong penyediaan energi listrik yang handal dan mumpuni untuk masyarakat dengan menjaga tingkat pasokan bahan bakar pembangkit,” ujarnya.

Iwan menjelaskan, kerjasama ini meliputi sejumlah hal penting antara lain penyediaan infrastruktur gas, persiapan rantai pasok end to end mulai dari pasokan gas, infrastruktur, pelabuhan pengisian, transportasi, kesiapan fasilitas penerimaan pembongkaran dan kesiapan pembangkit untuk menyediakan gas.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending