Connect with us

Ekonomi

Rasionalisasi Harga Gas Domestik

Published

on

Oleh :M. Kholid Syeirazi, Center for Energy Policy

Semangat dari koreksi Mahkahama Konstitusi (MK) terhadap tata niaga migas adalah untuk menciptakan harga keekonomian berkeadilan. Dalam putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 terkait uji materi UU Migas No. 22/2001, MK melarang harga BBM dan BBG diserahkan sepenuhnya ke mekanisme persaingan. Harga ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhitungkan faktor keekonomian.
Semangat ini dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan terkait harga migas. Di sektor BBM, Pemerintah menerbitkan Perpres No. 191/2014 terkait harga jual eceran BBM. Di sektor gas, Pemerintah menerbitkan Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi.

Semangat dari kedua Perpres ini adalah tercapainya harga keekonomian berkeadilan. Harga keekonomian berkeadilan bisa didefinisikan sebagai “harga yang dikehendaki produsen dan diterima oleh konsumen.”

Harga keekonomian berkeadilan perlu dicapai dalam rangka mewujudkan ketahanan energi. PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional mendefinsikan ketahanan energi sebagai “suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.”

Konsep ketahanan energi bertumpu pada empat indikator yaitu ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan (affordability), dan kediterimaan (acceptability) secara lingkungan. Keterjangkauan di sisi harga adalah harga yang dikehendaki produsen dan diterima konsumen. Di titik inilah Pemerintah ikut serta membentuk ‘harga moderat’ yang menguntungkan kedua belah pihak.

Semangat ini juga tertuang dalam Permen ESDM No. 58/ 2017 tentang harga gas bumi melalui pipa yang merupakan revisi terhadap Permen ESDM No. 19/2009. Menteri berwenang menetapkan harga gas bumi untuk penyediaan tenaga listrik dan industri, rumah tangga dan pelanggan kecil, dan BBG untuk transportasi. Formula harga jual mencakup harga gas bumi plus biaya pengelolaan infrastruktur ditambah biaya niaga. Pengelolaan infrastruktur mencakup biaya pengangkutan melalui pipa transmisi dan/ distribusi, pemanfaatan fasilitas pipa dedicated hilir, pencairan, kompresi, regasifikasi, dan penyimpanan LNG.

Infrastuktur hilir dan mid-stream adalah komponen penting pembentuk harga gas domestik.

Berdasarkan data SKK Migas, sekitar 29 persen harga gas pipa dibentuk oleh komponen hilir dan mid-stream. Sementara untuk LNG, komponen
hilir dan midstream menyumbang 58 persen harga domestik.

Tingginya komponen hilir dalam pembentukan harga gas disebabkan karena katerbatasan infrastruktur gas bumi. Indonesia adalah salah satu pioneer pengembangan gas bumi. Sejak 1970an, Indonesia telah mengembangkan LNG. Namun, karena orientasi jangka pendek (revenue-oriented), Indonesia tidak punya road map pemanfaatan gas bumi domestik dan karena itu tidak menyiapkan infrastruktur pemanfaatannya sejak dini.

Total panjang pipa gas bumi eksisting (transmisi dan distribusi) gabungan PGN dan Pertagas baru sekitar 9.677 Km. Jika dibandingkan dengan total wilayah Indonesia, panjang pipa gas bumi hanya 0,13 persen. Panjang pipa gabungan itu hanya mampu mengangkut 2.627 juta standar kaki kubik gas bumi per hari (MMScfd) dengan volume distribus mencapai 900 MMScfd.
Keterbatasan infrastruktur menyumbang tingginya harga jual. Konsumen di Jawa harus membayar sekitar US$8-9 per mmbtu dan di Sumbagut US$13,9 per mmbtu. Harga ini lebih tinggi dibanding harga rata-rata tertimbang (weighted average price/WAP) mulut sumur di Jawa sekitar US$5-8 per mmbtu dan di Sumabagut US$8,2 per mmbtu.

Ketersendatan pengembangan infrastruktur disebabkan karena kebijakan liberalisasi yang menafasi UU Migas. Pasal 8 ayat (3) UU 22/2001 memandatkan penerapan skema open access yaitu pemanfaatan pipa pengangkutan gas bumi bagi semua pemakai dengan membayar toll fee.
Melalui PP No. 36/2004 dan Permen ESDM No. 19/2009, pelaku usaha dapat masuk ke bisnis gas bumi tanpa perlu membangun jaringan pipa distribusi hingga ke konsumen. Akibatnya, infrastruktur gas bumi tidak berkembang karena pelaku usaha lebih memilih bisnis trading ketimbang membangun pipa yang butuh investasi besar.

Selain menghambat pembentukan harga keekonomian berkeadilan, keterbatasan infrastruktur gas bumi juga menciptakan defisit pasokan. Jika dihitung berdasarkan neraca penawaran-permintaan, produksi gas bumi relatif surplus. Namun, surplus produksi gas dari daerah penghasil tidak bisa dialirkan ke sentra-sentra konsumen karena keterbatasan infrastruktur hilir. Indonesia telah mengalami defisit pasokan gas sejak 2015 dan diperkirakan akan membesar pada 2030. Defisit akan meningkat dari 1.013 MMScfd pada 2015 menjadi 4.072 MMScfd pada 2030.

Perlunya Rasionalisasi Harga

Berdasarkan latar belakang tersebut, rencana PGN melalukan penyesuaian harga gas industri perlu didukung. Rasionalisasi harga perlu dilakukan sebagai bagian dari road map pengarusutamaan gas dalam bauran energi sebagaimana dimandatkan oleh PP No. 79 Tahun 2014 yaitu 22 persen pada 2025 dan 24 persen pada 2050.

Tanpa perbaikan tata kelola di sisi hulu (kontrak-kontrak pengembangan) dan pembenahan di sisi hilir (peningkatan keandalan infrastruktur), program pengarusutamaan gas bumi mustahil dapat berjalan. Saat ini, ketersediaan infrastruktur gas bumi baru mencapai 20-30% dari total kebutuhan nasional. Tanpa pembangunan yang agresif, Indonesia mustahil mengejar ketertinggalan.

Rasionalisasi harga perlu dilakukan untuk mewujudkan harga keekonomian berkeadilan, yaitu harga yang dikehendaki PGN dan diterima konsumen (industri). Formula harga yang ditetapkan Permen ESDM No. 58/2017 yang menyertakan komponen pengelolaan infrastruktur sudah tepat.

Tanpa pengembangan infrastruktur, PGN tidak mungkin menjalankan mandat PP No. 6/2018. Dalam kerangka program pembentukan holding BUMN Migas, PGN diberi mandat sebagai subholding yang mengonsolidasikan bisnis gas bumi hulu-hilir. Seiring mandat tersebut, PGN perlu melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka meningkatkan keandalan rantai pasok gas bumi dalam negeri. Harga gas bumi, terutama pelaku industri, perlu dirasionalisasi untuk mendukung program akselerasi. Sejak 2013, PGN tidak pernah melakukan penyesuaian harga. Ini bisa dipahami karena mandat Pemerintah untuk memproteksi industri dalam negeri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Pembentukan harga keekonomian berkeadilan perlu campur tangan Pemerintah sehingga tercapai harga optimal yang menguntungkan kedua belah pihak. Karena itu, penolakan KADIN terhadap rencana penyesuaian harga gas industri oleh PGN terkesan tidak bijak dan terburu-buru.
Pemerintah perlu turun tangan dengan mengusung misi jangka panjang, bukan sekadar menyenangkan industri dengan harga terjangkau, tetapi juga untuk amannya jaminan pasok dan ketahanan energi nasional. Jaminan pasok dan ketahanan energi mewajibkan perbaikan tata kelola hulu dan keandalan infrastruktur hilir. Rasionalisasi harga bagian dari instrumen untuk mewujudkan agenda besar tersebut.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

OJK dan Komisi XI DPR RI Sosialisasikan Bahaya Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Pinjaman Online Ilegal.

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama anggota Komisi XI DPR RI melakukan sosialisasi dan penyuluhan bahaya penyalahgunaan data pribadi dalam pinjaman online (Pinjol) ilegal, bertempat di Komplek Taman Benyamin Sueb Jakarta Senin (22/7/2024).

Agung Budi Prasetio, ST, M. Eng, Ph.D selaku narasumber Perwakilan OJK dalam paparannya mengatakan, saat ini banyak sekali platform pinjol ilegal yang menawarkan kemudahan namun justru menyengsarakan.

“Bila memang benar-benar membutuhkan pinjaman dari aplikasi daring, dirinya mengimbau agar memilih platform pinjol yang legal yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)” katanya dalam paparannya.

Selain itu Agung juga mengimbau agar masyarakat dapat mengecek terlebih dahulu apakah aplikasi tersebut legal atau ilegal, dengan cara kontak pengaduan OJK yaitu di nomor 157 atau WhatsApp pengaduan ke 081210019202.

“Dengan cara itu masyarakat akan mendapat jawaban mengenai aplikasi tersebut legal atau tidak,” ucapnya.

Menurut dia, akhir-akhir ini banyak beredar informasi yang tidak sehat melalui sosial media, mengenai investasi bodong dan pinjaman daring ilegal.

Oleh karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak terbujuk dengan tawaran iming-iming sesuatu yang tidak rasional oleh pihak siapapun.

Masyarakat juga diminta harus berhati-hati dalam memberikan data pribadi personal seperti, data identitas diri, riwayat pendidikan, data keuangan pribadi, riwayat kesehatan, data pada platform digital (Sosmed, Email, dll), serta data pada komputer pribadi, dan data kepegawaian, dikarenakan dari data tersebut disinyalir banyak digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Agung juga memberikan beberapa tips bagi masyarakat yang sudah terlanjur memiliki pinjaman Online maka yang perlu dilakukan adalah :

1. Segera lunasi.

  1. Laporkan ke Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian.
  2. Jika tidak sanggup membayar, ajukan keringanan seperti pengurangan bunga, perpanjangan waktu, dan lain-lain.
  3. Jangan mencari pinjaman baru untuk membayar utang lama.
  4. Jika mendapat penagihan tidak beretika (teror, intimidasi, pelecehan) segeralah, blokir semua nomor kontak yang mengirim teror. Kemudian beritahu seluruh kontak di ponsel jika mendapat pesan pinjol Ilegal agar diabaikan. Lapor ke Polisi, dan Lampirkan laporan Polisi ke kontak penagih yang masih muncul.

Berikut Cara menghindari serangan Cyber Security yaitu :

  1. Update perangkat lunak secara teratur.
  2. Gunakan sandi yang kuat dan unik.
  3. Jangan membuka lampiran atau tautan dari sumber yang tidak dikenal.
  4. Waspadai tanda-tanda phishing.
  5. Gunakan layanan keamanan internet yang terpercaya.
  6. Gunakan 2 Step Authentication pada semua akun sosial media.
  7. Hindari menggunakan layanan publik yang tidak terjamin keamanannya, seperti WiFi publik dengan tingkat proteksi rendah
  8. Gunakan aplikasi yang menjamin data Anda di ENKRIPSI atau disandikan.
  9. Berhati hati dalam memberikan data pribadi.(***)
Continue Reading

Ekonomi

Lewat Program CSR, PLN EPI Dukung Peningkatan Kapasitas BUMDes Gunungkidul

Published

on

By

Yogyakarta, Hariansentana.com – Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui program CSR yang fokus pada peningkatan kapasitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Kalurahan Gombang & Karang Asem Gunung Kidul DIY.

Program peningkatan kapasitas ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan BUMDes, mendukung kemandirian ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Program ini dilaksanakan melalui serangkaian pelatihan, studi banding, dan pendampingan untuk meningkatkan kompetensi pengurus BUMDes dalam tata Kelola usaha.

Pelatihan yang diikuti oleh 20 Orang yang berlangsung selama tiga hari (4-6 Juni 2024) ini telah berhasil menindaklanjuti pengembangan usaha BUMDes berdasarkan potensi lokal yang ada di Kalurahan Gombang & Karang Asem.

Peserta memperoleh pengetahuan mendalam tentang konsep dan regulasi BUMDes, praktik terbaik dalam pengelolaan usaha desa, strategi pengembangan unit usaha, pengembangan model bisnis, serta pemasaran produk yang disaampaikan oleh Narasumber yang kompeten yakni Sariyanta Direktur BUMDes Maju Mandiri Desa Bejiharjo, Mohammad Ghofur, S. Sos., M. Sc Akademisi Pusat Studi Pedesaan & Kawasan dari UGM dan Beni Adam Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Gunung Kidul.

Menurut Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, sebagai bentuk komitmen PLN EPI untuk memastikan keberlanjutan program, telah dilakukan pendampingan berupa Focus Group Discussion (FGD) pasca pelatihan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Gunung Kidul dan magang di BUMDes Maju Mandiri Desa Bejiharjo yang merupakan pengelola Kawasan Wisata Goa Pindul Gunung Kidul selama dua minggu.

“Pendampingan ini bertujuan untuk membantu pengurus BUMDes dalam menata organisasi, menyusun rencana usaha, dan memperoleh pengetahuan praktis tentang pengembangan usaha desa. Sedangkan, magang di BUMDes bertujuan agar pengurus BUMDes mendapatkan pengetahuan tentang pengembangan usaha, strategis bisnis dan tata Kelola BUMDes,” ujarnya.

Lebih jauh Iwan mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan PLN EPI dalam mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan BUMDes serta merupakan bentuk dukungan dan komitmen PLN EPI dalam menjalankan Environmental, Social, dan Corporate Governance (ESG).

”Pelatihan ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah ekonomi bagi Kalurahan serta dapat mendukung kemandirian Kalurahan melalui pengembangan ekosistem usaha masyarakat yang terintegrasi,” ungkap Iwan.

Tujuan dari pelatihan ini agar BUMDes dapat mengembangkan potensi alam, ekonomi, sosial, kualitas manusia menjadi penggerak ekonomi masyarakat di Kalurahan.

Peserta pelatihan, Yoga Saputra Direktur BUMDes Karang Asem menyampaikan dengan program ini diharapkan Kalurahan dan masyarakat setempat dapat mencapai kemandirian ekonomi yang berkelanjutan.

“Pelatihan ini sangat mengesankan, ilmu yang disampaikan sangat bermanfaat. Kami berharap pelatihan ini dapat mengembangkan BUMDes di Kalurahan kami lebih baik lagi, mampu memberdayakan masyarakat dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan Kalurahan,” terang Yoga.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Ajak Warga Sulap Limbah Rumah Tangga Jadi Barang Bermanfaat, Ini Komitmen PLN EPI Ciptakan Budaya K3

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Subholding PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) berkomitmen untuk menciptakan budaya Keselamatan, Kesehatan, dan Keamanan (K3) di lingkungan masyarakat melalui workshop pemanfaatan limbah minyak jelantah menjadi sabun dan pemanfaatan limbah kantong kresek menjadi Casing Handphone yang dilaksanakan pada (28/6) di Jakarta.

Untuk meningkatkan pengetahuan mengenai pemanfaatan limbah rumah tangga, PLN EPI berkolaborasi dengan “Kertabumi Recycling Center” yang telah sukses dalam mengembangkan konsep sustainable lifestyle melalui kegiatan daur ulang sampah.

Dalam workshop ini dipaparkan bahan dan proses pembuatannya dan terdapat 3 (tiga) metode pembuatan sabun dari minyak jelantah, yaitu Metode Cold Press (CP), Metode Hot Process (HP), dan Metode Melt & Pour (MP). Untuk kegunaan sabun, minyak jelantah ini sendiri dapat digunakan untuk membersihkan lantai ataupun membersihkan kamar mandi serta benda lain yang tidak bersentuhan dengan makanan.

Diketahui bahwa minyak jelantah merupakan limbah barang berbahaya dan beracun (B3) sehingga pembuangannya harus dengan cara yang benar dan tepat. Jika tidak diproses dengan benar, maka minyak jelantah ini akan berdampak pada lingkungan, seperti pencemaran air, udara, dan tanah.

Direktur PLN EPI, Iwan Agung Firstantara mengungkapkan komitmen PLN EPI terhadap budaya K3 ini ditunjukkan dari pemaparan mengenai hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan sabun dari minyak jelantah, seperti selalu gunakan alat pelindung diri, sarung tangan, masker, dan kacamata.

”Jangan lupa untuk selalu menggunakan alat pelindung diri dan menggunakan bahan aluminium. Hal yang perlu diingat bahwa soda api yang merupakan bahan campuran pembuat sabun merupakan bahan berbahaya dan perlu dijauhkan dari jangkauan anak-anak dan hewan peliharaan,” papar Iwan.

Dengan dilaksanakannya workshop ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan terhadap pemanfaatan limbah rumah tangga beserta penerapan K3 di lingkungan masyarakat.

Selain diajarkan membuat sabun dari limbah minyak jelantah, 63 peserta workshop yang terdiri dari warga sekitar kantor dan pegawai PLN EPI juga diajarkan untuk membuat casing handphone dari limbah kantong kresek/plastik.

Limbah plastik sendiri merupakan limbah yang memerlukan penindakan lebih, karena sifatnya yang membutuhkan waktu lama serta susah untuk didaur ulang. Untuk itu pengolahan lebih lanjut dari limbah kantong plastik sangat diperlukan.

Dian Sutopo, salah satu peserta mengungkapkan bahwa program ini dapat meningkatkan kesadaran sekaligus melahirkan kebiasaan untuk menerapkan gaya hidup yang ramah terhadap lingkungan.

“Terima kasih PLN EPI atas kepeduliannya terhadap lingkungan dan juga mengajarkan mendaur ulang sampah menjadi barang yang bermanfaat,” tutupnya.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending