Connect with us

Ekonomi

Rasionalisasi Harga Gas Domestik

Published

on

Oleh :M. Kholid Syeirazi, Center for Energy Policy

Semangat dari koreksi Mahkahama Konstitusi (MK) terhadap tata niaga migas adalah untuk menciptakan harga keekonomian berkeadilan. Dalam putusan MK No. 001-021-022/PUU-I/2003 terkait uji materi UU Migas No. 22/2001, MK melarang harga BBM dan BBG diserahkan sepenuhnya ke mekanisme persaingan. Harga ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhitungkan faktor keekonomian.
Semangat ini dituangkan dalam sejumlah peraturan perundang-undangan terkait harga migas. Di sektor BBM, Pemerintah menerbitkan Perpres No. 191/2014 terkait harga jual eceran BBM. Di sektor gas, Pemerintah menerbitkan Perpres No. 40 Tahun 2016 tentang penetapan harga gas bumi.

Semangat dari kedua Perpres ini adalah tercapainya harga keekonomian berkeadilan. Harga keekonomian berkeadilan bisa didefinisikan sebagai “harga yang dikehendaki produsen dan diterima oleh konsumen.”

Harga keekonomian berkeadilan perlu dicapai dalam rangka mewujudkan ketahanan energi. PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi
Nasional mendefinsikan ketahanan energi sebagai “suatu kondisi terjaminnya ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi pada harga yang terjangkau dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap lingkungan hidup.”

Konsep ketahanan energi bertumpu pada empat indikator yaitu ketersediaan (availability), aksesibilitas (accessibility), keterjangkauan (affordability), dan kediterimaan (acceptability) secara lingkungan. Keterjangkauan di sisi harga adalah harga yang dikehendaki produsen dan diterima konsumen. Di titik inilah Pemerintah ikut serta membentuk ‘harga moderat’ yang menguntungkan kedua belah pihak.

Semangat ini juga tertuang dalam Permen ESDM No. 58/ 2017 tentang harga gas bumi melalui pipa yang merupakan revisi terhadap Permen ESDM No. 19/2009. Menteri berwenang menetapkan harga gas bumi untuk penyediaan tenaga listrik dan industri, rumah tangga dan pelanggan kecil, dan BBG untuk transportasi. Formula harga jual mencakup harga gas bumi plus biaya pengelolaan infrastruktur ditambah biaya niaga. Pengelolaan infrastruktur mencakup biaya pengangkutan melalui pipa transmisi dan/ distribusi, pemanfaatan fasilitas pipa dedicated hilir, pencairan, kompresi, regasifikasi, dan penyimpanan LNG.

Infrastuktur hilir dan mid-stream adalah komponen penting pembentuk harga gas domestik.

Berdasarkan data SKK Migas, sekitar 29 persen harga gas pipa dibentuk oleh komponen hilir dan mid-stream. Sementara untuk LNG, komponen
hilir dan midstream menyumbang 58 persen harga domestik.

Tingginya komponen hilir dalam pembentukan harga gas disebabkan karena katerbatasan infrastruktur gas bumi. Indonesia adalah salah satu pioneer pengembangan gas bumi. Sejak 1970an, Indonesia telah mengembangkan LNG. Namun, karena orientasi jangka pendek (revenue-oriented), Indonesia tidak punya road map pemanfaatan gas bumi domestik dan karena itu tidak menyiapkan infrastruktur pemanfaatannya sejak dini.

Total panjang pipa gas bumi eksisting (transmisi dan distribusi) gabungan PGN dan Pertagas baru sekitar 9.677 Km. Jika dibandingkan dengan total wilayah Indonesia, panjang pipa gas bumi hanya 0,13 persen. Panjang pipa gabungan itu hanya mampu mengangkut 2.627 juta standar kaki kubik gas bumi per hari (MMScfd) dengan volume distribus mencapai 900 MMScfd.
Keterbatasan infrastruktur menyumbang tingginya harga jual. Konsumen di Jawa harus membayar sekitar US$8-9 per mmbtu dan di Sumbagut US$13,9 per mmbtu. Harga ini lebih tinggi dibanding harga rata-rata tertimbang (weighted average price/WAP) mulut sumur di Jawa sekitar US$5-8 per mmbtu dan di Sumabagut US$8,2 per mmbtu.

Ketersendatan pengembangan infrastruktur disebabkan karena kebijakan liberalisasi yang menafasi UU Migas. Pasal 8 ayat (3) UU 22/2001 memandatkan penerapan skema open access yaitu pemanfaatan pipa pengangkutan gas bumi bagi semua pemakai dengan membayar toll fee.
Melalui PP No. 36/2004 dan Permen ESDM No. 19/2009, pelaku usaha dapat masuk ke bisnis gas bumi tanpa perlu membangun jaringan pipa distribusi hingga ke konsumen. Akibatnya, infrastruktur gas bumi tidak berkembang karena pelaku usaha lebih memilih bisnis trading ketimbang membangun pipa yang butuh investasi besar.

Selain menghambat pembentukan harga keekonomian berkeadilan, keterbatasan infrastruktur gas bumi juga menciptakan defisit pasokan. Jika dihitung berdasarkan neraca penawaran-permintaan, produksi gas bumi relatif surplus. Namun, surplus produksi gas dari daerah penghasil tidak bisa dialirkan ke sentra-sentra konsumen karena keterbatasan infrastruktur hilir. Indonesia telah mengalami defisit pasokan gas sejak 2015 dan diperkirakan akan membesar pada 2030. Defisit akan meningkat dari 1.013 MMScfd pada 2015 menjadi 4.072 MMScfd pada 2030.

Perlunya Rasionalisasi Harga

Berdasarkan latar belakang tersebut, rencana PGN melalukan penyesuaian harga gas industri perlu didukung. Rasionalisasi harga perlu dilakukan sebagai bagian dari road map pengarusutamaan gas dalam bauran energi sebagaimana dimandatkan oleh PP No. 79 Tahun 2014 yaitu 22 persen pada 2025 dan 24 persen pada 2050.

Tanpa perbaikan tata kelola di sisi hulu (kontrak-kontrak pengembangan) dan pembenahan di sisi hilir (peningkatan keandalan infrastruktur), program pengarusutamaan gas bumi mustahil dapat berjalan. Saat ini, ketersediaan infrastruktur gas bumi baru mencapai 20-30% dari total kebutuhan nasional. Tanpa pembangunan yang agresif, Indonesia mustahil mengejar ketertinggalan.

Rasionalisasi harga perlu dilakukan untuk mewujudkan harga keekonomian berkeadilan, yaitu harga yang dikehendaki PGN dan diterima konsumen (industri). Formula harga yang ditetapkan Permen ESDM No. 58/2017 yang menyertakan komponen pengelolaan infrastruktur sudah tepat.

Tanpa pengembangan infrastruktur, PGN tidak mungkin menjalankan mandat PP No. 6/2018. Dalam kerangka program pembentukan holding BUMN Migas, PGN diberi mandat sebagai subholding yang mengonsolidasikan bisnis gas bumi hulu-hilir. Seiring mandat tersebut, PGN perlu melakukan langkah-langkah percepatan dalam rangka meningkatkan keandalan rantai pasok gas bumi dalam negeri. Harga gas bumi, terutama pelaku industri, perlu dirasionalisasi untuk mendukung program akselerasi. Sejak 2013, PGN tidak pernah melakukan penyesuaian harga. Ini bisa dipahami karena mandat Pemerintah untuk memproteksi industri dalam negeri yaitu pupuk, petrokimia, oleochemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Pembentukan harga keekonomian berkeadilan perlu campur tangan Pemerintah sehingga tercapai harga optimal yang menguntungkan kedua belah pihak. Karena itu, penolakan KADIN terhadap rencana penyesuaian harga gas industri oleh PGN terkesan tidak bijak dan terburu-buru.
Pemerintah perlu turun tangan dengan mengusung misi jangka panjang, bukan sekadar menyenangkan industri dengan harga terjangkau, tetapi juga untuk amannya jaminan pasok dan ketahanan energi nasional. Jaminan pasok dan ketahanan energi mewajibkan perbaikan tata kelola hulu dan keandalan infrastruktur hilir. Rasionalisasi harga bagian dari instrumen untuk mewujudkan agenda besar tersebut.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

LSM PRB Minta OJK Periksa BCA Finance Bintaro Serpong Damai Terkait Dugaan Kredit Bermasalah

Published

on

By

Bogor, Hariansentana.com – Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memeriksa PT BCA Finance Bintaro Serpong Damai. Permintaan ini terkait kasus kredit kendaraan atas nama Rikson Dablok untuk unit Toyota Fortuner nopol B 1054 PJO yang datanya tidak terdaftar dalam sistem online.

Akibatnya, kendaraan tersebut ditilang oleh polisi. Padahal kredit sudah berjalan hampir 3 tahun dan angsuran lancar.

“Peristiwa ini sudah disampaikan ke BCA Finance dan langsung ke kantor Serpong Damai, tapi tidak ada respon. Karena itu Rikson Dablok memberi kuasa kepada kami dan kami datang ke kantor BCA di Cibinong. Sudah bertemu staf bernama Yeni dan menyerahkan dokumen untuk dipelajari. Sampai hari ini tidak ada titik temu,” ujar Ketua LSM PRB.

Saat di hubungi tlp seluler nya Senin 24 / Agustus 2026 Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor ( PRB ) M Johan Pakpahan mengatakan ,permasalahan muncul karena dokumen kendaraan yang dibiayai tidak akurat. Hal itu membuat debitur enggan melanjutkan pembayaran kredit,”terang nya.

“Nasabah akhirnya masuk kredit macet dan kena BI Checking kol 2 , Padahal sebelumnya lancar. Setelah dicek di Samsat, keluar surat bahwa mobil tidak masuk dalam sistem. Ada “dugaan indikasi “ mobil yang dikreditkan adalah mobil bekas dengan dokumen ganda,” jelasnya.

LSM PRB menilai OJK sebagai lembaga pengawas harus menelusuri perbuatan yang diduga dilakukan kreditur nakal.

“Kami minta OJK yang mengawasi BCA Finance untuk periksa hal ini. Bisa jadi kasus ini merugikan masyarakat yang kredit mobil bekas. Sesuai aturan, jangan ada perusahaan yang kebal hukum,” tegasnya.

Johan juga meminta OJK mempertimbangkan status debitur macet. Menurutnya, macet dalam kasus ini bukan karena sengaja tidak bayar, melainkan karena kendaraan ditangkap polisi akibat dokumen tidak terdaftar online.

“Jangan ketika urusan rakyat OJK langsung tindak, pasang BI Checking. Tapi kreditur nakal harus juga ditindak. Nasabah macet karena ada persoalan saat ditangkap polisi dan dokumen mobil bermasalah,” ujarnya.

LSM PRB menegaskan akan terus mengawal kasus ini agar tidak ada lagi konsumen yang dirugikan akibat pembiayaan kendaraan dengan dokumen tidak jelas,”papar nya………Ron

Continue Reading

Ekonomi

PT RBM Logistik Indonesia Perkuat Manajemen dan Siapkan Ekspansi Pasar Jelang RUPS

Published

on

By

JAKARTA, Sentana – PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat bisnis dan memperluas pasar menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perusahaan yang bergerak di bidang jasa logistik dan solusi rantai pasok terintegrasi itu tidak hanya mempersiapkan agenda korporasi, tetapi juga melakukan penguatan struktur kepemimpinan dengan melibatkan sejumlah eksekutif senior dan pengusaha berpengalaman.

Langkah tersebut dinilai menjadi bagian dari strategi PT RBM Logistik Indonesia untuk meningkatkan tata kelola perusahaan sekaligus memperkuat daya saing di tengah perkembangan industri logistik nasional yang semakin kompetitif.

Di bawah kepemimpinan Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, perusahaan memproyeksikan sejumlah nama dengan pengalaman di sektor korporasi dan dunia usaha untuk menempati posisi strategis.

Beberapa nama yang diproyeksikan masuk dalam jajaran strategis perusahaan di antaranya Haryo Silalahi dan Anita Rahmi. Keduanya disebut memiliki pengalaman serta jaringan bisnis yang diharapkan dapat mendukung ekspansi pasar dan pengembangan arah bisnis perusahaan.

Selain itu, Subhan, yang pernah menjabat sebagai Direktur Bisnis Semen Indonesia, juga diproyeksikan memperkuat jajaran manajemen. Pengalaman dalam mengelola operasional korporasi berskala besar dinilai relevan dengan kebutuhan PT RBM Logistik Indonesia dalam mengembangkan layanan rantai pasok.

Direktur Utama PT RBM Logistik Indonesia, Agus A. Mile, mengatakan persiapan RUPS menjadi momentum penting bagi perusahaan untuk memperkuat fondasi bisnis dan mengambil langkah strategis menuju pertumbuhan yang lebih besar.

“Persiapan RUPS ini merupakan momentum krusial bagi perusahaan untuk melakukan lompatan strategis yang lebih besar. Dengan mengintegrasikan keahlian profesional eksekutif senior serta kekuatan jaringan pengusaha papan atas seperti Bapak Haryo Silalahi dan Ibu Anita Rahmi, kami optimis PT RBM Logistik Indonesia mampu menghadirkan solusi rantai pasok yang jauh lebih inovatif, efisien, dan siap bersaing di kancah nasional maupun internasional,” ujar Agus.

Fokus Transformasi Digital dan Ekspansi Bisnis

Selain penguatan jajaran manajemen, agenda strategis perusahaan juga diarahkan pada pengembangan layanan berbasis teknologi.

PT RBM Logistik Indonesia menyiapkan transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi layanan logistik, termasuk optimalisasi armada dan pengelolaan rantai pasok.

Perusahaan juga membuka peluang kemitraan strategis baru, termasuk dengan mitra bisnis di tingkat internasional. Langkah tersebut diharapkan dapat memperluas jaringan usaha sekaligus meningkatkan posisi PT RBM Logistik Indonesia dalam industri logistik nasional.

Dengan penguatan tata kelola, pengalaman jajaran eksekutif, serta pengembangan teknologi, perusahaan menargetkan mampu memberikan layanan logistik yang lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

PT RBM Logistik Indonesia selama ini menyediakan layanan solusi rantai pasok, pergudangan, dan distribusi barang di berbagai wilayah Indonesia. Perusahaan menempatkan ketepatan, efisiensi, dan inovasi teknologi sebagai bagian dari strategi untuk mendukung konektivitas logistik dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Continue Reading

Ekonomi

HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur Dorong Pesantren Naik Kelas, dari Kemandirian Ekonomi hingga Jejaring Global

Published

on

By

JAKARTA, SENTANA – Pesantren kini tidak hanya dituntut berperan sebagai lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga semakin didorong untuk memiliki kemandirian ekonomi dan kemampuan membangun jejaring yang lebih luas.

Semangat tersebut menjadi salah satu perhatian Himpunan Ekonomi Bisnis Pesantren (HEBITREN) Jakarta Timur bersama Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) Jakarta Timur dalam memperkuat ekosistem pesantren.

Melalui keterangannya, Rabu (12/8), Ketua HEBITREN Jakarta Timur, K.H. Zaenul Muttaqin, SE, M.Pd, Doctor Candidat, mengatakan, penguatan ekonomi pesantren merupakan bagian penting dari upaya membangun pesantren yang mandiri dan berdaya saing.

Menurutnya, potensi ekonomi yang dimiliki pesantren cukup besar. Selain memiliki sumber daya manusia berupa santri dan para pengelola pesantren, lembaga pendidikan tersebut juga memiliki jaringan alumni serta basis masyarakat yang dapat menjadi kekuatan dalam mengembangkan berbagai unit usaha.

“Pesantren memiliki potensi yang besar. Tantangannya adalah bagaimana potensi tersebut dikelola secara profesional sehingga mampu memberikan nilai tambah dan memperkuat kemandirian pesantren,” ujar K.H. Zaenul Muttaqin.

Ia menilai, HEBITREN dapat menjadi ruang untuk mempertemukan berbagai potensi tersebut, terutama dalam hal pengembangan usaha, peningkatan kapasitas pengelola, berbagi pengalaman dan membangun jaringan antarpesantren.

Namun, menurutnya, kemandirian ekonomi tidak semata-mata diukur dari banyaknya unit usaha yang dimiliki pesantren.

“Yang paling penting adalah membangun ekosistem. Ada peningkatan kapasitas SDM, tata kelola yang baik, jaringan usaha dan keberlanjutan. Jadi bukan sekadar memiliki usaha, tetapi bagaimana usaha itu benar-benar tumbuh dan memberikan manfaat bagi pesantren,” katanya.

Di sisi lain, FKPP Jakarta Timur memiliki posisi strategis dalam memperkuat komunikasi dan sinergi antarpondok pesantren.

Dewan Penasehat HEBITREN Jakarta Timur sekaligus Ketua FKPP Jakarta Timur, K.H. Mahmud Efendy, Lc., MA, mengatakan, pesantren perlu terus memperkuat komunikasi dan kerja sama agar berbagai potensi yang dimiliki tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Pesantren memiliki karakter dan potensi masing-masing. Dengan komunikasi dan kolaborasi, potensi itu bisa saling menguatkan,” ujar K.H. Mahmud.

Ia menambahkan, perkembangan zaman membuat pesantren harus mampu beradaptasi tanpa meninggalkan nilai-nilai yang menjadi fondasinya.

Karena itu, penguatan kelembagaan, pendidikan, ekonomi dan jejaring menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pesantren ke depan.

Sementara itu, Pengurus DPW HEBITREN DKI Jakarta, Gus Adnan Hafizh, S.Pd., M.Pd, menilai, pengembangan ekonomi pesantren juga harus dibarengi dengan peningkatan kompetensi generasi santri.

Menurutnya, santri tidak cukup hanya dibekali kemampuan akademik dan keagamaan, tetapi juga perlu memiliki keterampilan kewirausahaan, kemampuan berkomunikasi serta wawasan yang lebih luas.

“Santri harus dipersiapkan menghadapi dunia yang terus berubah. Karena itu, pendidikan, kewirausahaan dan jejaring harus berjalan beriringan,” katanya.

Membuka Jejaring ke Dunia Internasional

Upaya memperluas jejaring tersebut, salah satunya diwujudkan melalui kolaborasi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur dengan Lembaga Santri Mendunia.

Kolaborasi tersebut dideklarasikan di Kota Songkhla, Thailand, dengan tujuan membuka ruang kerja sama yang lebih luas bagi pesantren dan santri Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, delegasi HEBITREN Jakarta Timur dipimpin K.H. Zaenul Muttaqin, didampingi K.H. Mahmud Efendy dan Gus Adnan Hafizh. Kolaborasi tersebut juga berlangsung atas arahan Ketua Umum DPW HEBITREN DKI Jakarta, Dr. KH. Sofwan Yahya, Lc., MA.

Dari pihak Santri Mendunia, kerja sama tersebut diinisiasi oleh Gus Muhammad Aziz Baedhowi, S.Pd., M.Pd., PhD, yang dalam kesempatan tersebut diwakili Gus Nizom.

K.H. Zaenul Muttaqin mengatakan, jejaring internasional bukan tujuan akhir, melainkan salah satu sarana untuk membuka akses pengetahuan, pengalaman, kerja sama dan peluang baru bagi pesantren serta santri.

“Ketika pesantren mampu membangun jejaring yang lebih luas, peluang untuk belajar dan berkembang juga semakin terbuka. Tetapi yang harus tetap menjadi pijakan adalah nilai-nilai pesantren dan kepentingan untuk memberikan manfaat,” ujarnya.

Kolaborasi tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa pesantren memiliki ruang yang semakin luas untuk mengambil bagian dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, pendidikan, pengembangan sumber daya manusia dan kerja sama lintas negara.

Bagi HEBITREN dan FKPP Jakarta Timur, penguatan pesantren tidak cukup dilakukan melalui satu bidang saja. Kemandirian ekonomi, kualitas pendidikan, kapasitas sumber daya manusia dan jejaring harus dibangun secara beriringan.

“Dari sinilah pesantren diharapkan tidak hanya mampu bertahan menghadapi perubahan zaman, tetapi juga berkembang menjadi lembaga yang mandiri, produktif dan mampu memberikan kontribusi lebih luas bagi masyarakat. Dari pesantren membangun kemandirian, dari santri menebar manfaat dan dari Indonesia membuka jalan menuju dunia,” pungkas pria Kelahiran Kota Wali Demak ini. (Red).

Continue Reading
Advertisement

Trending