Connect with us

Polhukam

Rapim TNI-Polri Wadah Satukan Strategi Dukung Kebijakan Pemerintah

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Rapim TNI-Polri wadah untuk menyatukan strategi dalam mendukung kebijakan pemerintah sesuai dengan perintah Bapak Presiden RI Ir. Joko Widodo yang disampaikan saat memberikan pembekalan di Istana Negara dan sebagai sarana menyatukan pola sikap dan pola tindak.

Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. bersama Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si dihadapan awak media yang didampingi Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa, Kasal Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., dan Kasau Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, S.E., M.P.P. dalam rangkaian kegiatan Rapim TNI-Polri tahun 2021, bertempat di Lobby Mabes Polri Jl.Trunojoyo No.3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan, Senin (15/2/2021).

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa TNI-Polri tetap mendukung dan melaksanakan penegakan disiplin protokol kesehatan termasuk juga mendukung 3 T (Testing, Tracing, Treatment) dan mendukung pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala mikro.

“Hari ini adalah hari pertama dilaksanakan Rapim TNI-Polri dan dalam situasi pandemi Covid-19. Rapim TNI-Polri tersebut diikuti oleh seluruh jajaran yang dihadiri oleh 180 Perwira Tinggi TNI dan Polri yang dilaksanakan secara tatap muka dan dilaksanakan secara virtual,” ujarnya.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto juga menyampaikan bahwa TNI-Polri mendukung pelaksanaan vaksinasi dan sudah menyiapkan untuk dikerahkan ribuan tenaga vaksinator baik TNI maupun Polri pada pelaksanaan vaksinasi di akhir bulan Februari tahun 2021.

“TNI juga diminta untuk mendukung distribusi vaksin ke seluruh wilayah Indonesia dan terus memantau pelaksanaan PPKM skala mikro yang berbasis RT dan RW. Kemudian TNI-Polri diminta untuk mendukung iklim investasi terkait dengan situasi dan kondisi keamanan yang kondusif,” jelas Panglima TNI.

Polhukam

Sekjen Pimpin Sertijab Karo Turdang serta Karo Humas Setjen Kemhan

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan (Sekjen Kemhan) Marsdya TNI Donny Ermawan, T, M.D.S., memimpin Pelantikan dan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Karo Humas) Setjen Kemhan. Jum’at (5/3) di Kemhan, Jakarta.

Adapun Brigjen TNI Jamaruba Silaban dari Karo Turdang Setjen Kemhan, melanjutkan tugas pengabdiannya menjadi Dosen Tetap Unhan. Sedangkan Kolonel Sus Muhammad Idris sebelumnya menjabat sebagai Kabag Perancangan dan Harmonisasi I Roturdang Setjen Kemhan menjadi Karo Turdang Setjen Kemhan.

Sementara Jabatan Karo Humas Setjen Kemhan secara resmi diserahterimakan dari Brigjen TNI I.E. Djoko Purwanto, S.E., M.M., yang melanjutkan tugas pengabdian sebagai Kapusinfostrahan Bainstrahan kepada Marsma TNI Penny Radjendra, S.T., M. Sc., yang sebelumnya menjabat sebagai Kapusinfostrahan Bainstrahan Kemhan.

Dalam sambutannya Sekjen mengatakan, kegiatan serah terima jabatan mengandung makna penting dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Kemhan. Kegiatan ini disamping bagian dan rangkaian pembinaan personel di lingkungan Kemhan, juga dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan proses penyelenggaraan tugas dan fungsi pertahanan negara.

“Aspek pembinaan personel dan pergeseran jabatan memberikan pelajaran dan pengalaman penugasan yang beragam, serta berjenjang sebagai bekal menyukseskan pelaksanaan kebijakan serta tugas pokok Kemhan”, kata Sekjen.

Turut hadir pada acara yang berlangsung di Ruang Kerja Sekjen secara sederhana dengan tetap menerapkan protokol kesehatan tersebut, Kepala Biro Kepegawaian (Karopeg) dan Kepala Biro Umum (Karoum) Setjen Kemhan.

Continue Reading

Polhukam

Panglima TNI Bersama Kapolri Sampaikan Pengarahan dan Tinjau Vaksinasi Prajurit TNI dan Anggota Polri di Polda Kepri

Published

on

RIAU, Hariansentana.com – Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, S.I.P. didampingi Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. memebrikan pengarahan kepada Prajurit dan Anggota Polri di Mapolda Kepri, Jumat (5/3/2021).

Dalam pengarahannya, Panglima TNI menyampaikan bahwa para Prajurit TNI dan Anggota Polri menjadi ujung tombak dalam pertarungan melawan musuh yang tidak terlihat. “Walaupun saat ini kita memiliki senjata baru, yaitu vaksin Covid-19, akan tetapi upaya pencegahan harus tetap diutamakan,” ujarnya.

“Vaksinasi Covid-19 bagi Prajurit TNI dan Anggota Polri yang dimulai dari 1 Maret,  para Babinsa, Babinpotmar, Babinpotdirga dan Bhabinkamtibmas diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinasi setelah gelombang pertama diberikan kepada para tenaga kesehatan, termasuk tenaga kesehatan TNI-Polri,” kata Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Menurut Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Vaksin bukanlah obat dan sudah divaksin tidak berarti kebal 100% terhadap virus. “Sudah divaksin artinya tubuh kita sudah lebih kuat dalam menghadapi virus, bukan kebal virus. Senjata utama sesungguhnya adalah disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan atau 3M,” ungkapnya.

“Mengenakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun. Sehingga 3M dan 3T akan terus digencarkan seiring dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat bersekala mikro di tingkat RT-RW,” ucapnya.

Lebih lanjut Panglima TNI mengatakan bahwa dengan pemahaman disiplin melaksanakan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) dan 3T (Tracing, Testing, Treatment) terhadap kontak erat harus terus disosialisasikan dan diingatkan kepada masyarakat di wilayah masing-masing untuk menekan laju penularan. “Ajak tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda di masyarakat untuk membangun pemahaman dan kedisiplinan tersebut,” tegasnya.

“Langkah tersebut terbukti efektif menekan angka penularan dan melandaikan kurva kasus positif Covid-19, khususnya di beberapa daerah di Jawa dan Bali yang melaksanakan PPKM Mikro,” tambahnya.

Dalam kesempatan tersebut, Panglima TNI berpesan kepada para Prajurit TNI di lapangan untuk melaksanakan tugas mulia sebagai garda terdepan melawan pandemi Covid-19 dengan sebaik-baiknya. “Bantu Satgas Covid-19 di daerah masing-masing untuk melaksanakan tracing terhadap kontak erat dan edukasi mayarakat akan pentingnya upaya pencegahan melalui 3M,” harapnya.

“Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita laksanakan tugas kita dengan penuh dedikasi dan semangat, untuk menjaga stabilitas keamanan, terbebas dari pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional,” tegas Panglima TNI.

Adapun vaksinasi yang dilaksanakan bagi 1.000 personel TNI-Polri, dengan rincian 500 Prajurit TNI diantaranya 70 orang Babinsa Kodim 0316/Batam, 288 prajurit Yonif 136/Tuah Sakti, 54 personel Guskamla Koarmada I dan 93 personel Lanud Hang Nadim. Sedangkan bagi Anggota Polri vaksinasi akan diberikan kepada 500 personel Bhabinkamtibmas dan unsur Polri lainnya.

Pelaksanaan vaksinasi kali ini melibatkan 73 vaksinator TNI-Polri dan Dinas Kesehatan Kota Batam serta akan berlangsung selama 3 hari.

Continue Reading

Polhukam

Pakar Hukum Internasional Hikmahanto Juwana : Tindakan Tegas TNI Terhadap Separatis Papua Sesuai Peraturan dan UU

Published

on

Jakarta, Hariansentana com – Dalam mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah, tindakan tegas TNI terhadap separatis Papua telah sesuai dan didukung peraturan dan undang-undang, sehingga tidak perlu ragu untuk bertindak dilapangan.

Demikian disampaikan Prof. Hikmahanto Juwana, S.H, LL,M, Ph.D selaku Keynote Speakers dalam webinar bertajuk “Peran Militer Mengatasi Gerakan Separatis Bersenjata dalam Konflik Bersenjata Internal Menurut Hukum Humaniter” yang berlangsung di Sekolah Tinggi Hukum Militer (STHM) Jakarta Timur, Kamis (4/3/2021).

Menurutnya, TNI sebagai alat pertahanan negara dalam menghadapi separatis tidak hanya dapat menggunakan UU TNI namun juga dapat menggunakan UU Terorisme, karena kelompok separatis tidak hanya menyasar personel TNI dan Polri saja namun juga rakyat sipil dan sarana publik lainnya.

“Tidak boleh ada keraguan karena sudah didukung sesuai peraturan dan UU,” kata Hikmahanto.

Selanjutnya Pakar Hukum dan Guru Besar Hukum Internasional di Universitas Indonesia itu mengatakan terkait tindakan tegas yang diambil akan menimbulkan resiko kemungkinan menghadapi ekpose nasional dan internasional, dihadapkan pada isu HAM. “Para institusi atau lembaga pendukung NKRI tidak perlu takut akan kritikan-kritikan dari luar terutama jika kritikan tersebut datangnya dari kelompok separatis,” tegasnya.

Hal senada juga disampaikan Prof. Dr. FX. Adji Samekto, S.H., M.Hum sebagai pembicara pada webinar tersebut. Dikatakannya secara historis gerakan separatis Papua ingin melepaskan diri dari kedaulatan Indonesia, sehingga langkah menghadirkan TNI sebagai penegak kedaulatan negara dalam penyelesaian di Papua sudah tepat, karena merupakan hasil analisa atas fakta dan niat dari permasalahan serta telah disepakati secara bersama antara eksekutif dan legislatif.

“Langkah tepat lainnya yang dilakukan untuk penyelesaiannya melalui pendekatan Otsus di Papua,” pungkas Adji Samekto.

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.