Connect with us

Uncategorized

PTAR Umumkan Pemenang Kompetisi Jurnalistik Tambang Emas Martabe

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com– PT Agincourt Resources (PTAR), pengelola Tambang Emas Martabe mengumumkan para pemenang kompetisi Karya Jurnalistik Tambang Emas Martabe 2021 bertemakan ‘Melestarikan Lingkungan Demi Mas Depan’ dalam acara yang digelar secara daring pada Jumat 18 Maret 2022.

Kompetisi yang diadakan oleh PTAR untuk kelima kalinya ini diikuti oleh 23 wartawan dari Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara dan Medan dengan total 30 karya jurnalistik. Kompetisi jurnalistik ini dimaksudkan untuk mengapresiasi para jurnalis media massa di Sumatra Utara yang selama ini mendukung operasional Tambang Emas Martabe melalui karya-karya jurnalistiknya.

Wakil Presiden Direktur PTAR, Ruli Tanio menyatakan tema kompetisi jurnalistik tahun ini sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan yang merupakan salah satu prioritas tertinggi perusahaan. “Kelestarian Lingkungan Hidup adalah prioritas utama perusahaan, PTAR akan terus melanjutkan program-program lingkungan yang fundamental, terstruktur dan kolaboratif bersama seluruh stakeholder,” kata Ruli.

Ruli menegaskan upaya pelestarian lingkungan serta pengelolaan keanekaragaman hayati merupakan tanggung jawab bersama dan diperlukan komitmen serta kerjasama sinergis antara perusahaan, masyarakat, pemerintah, media dan institusi terkait, untuk tercapainya tujuan melestarikan lingkungan demi masa depan.

Dalam Kompetisi Jurnalistik Tambang Emas Martabe kali ini Netty Guslina, jurnalis Fokusmedan.com dinyatakan sebagai Juara 1 mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 12 Juta Rupiah dengan karya pemberitaannya berjudul “Barumun Sanctuary Tiger Beri ‘Napas Baru’ Bagi Harimau Sumatra yang Tertindas”. Juara 2 mendapatkan hadiah uang tunai sebesar 9 Juta Rupiah diraih oleh Sukri Falah Harahap, jurnalis Waspada.id yang menulis tentang “Gerak Naposo Nauli Bulung (NNB) Tapanuli Selatan Lestarikan Lingkungan”. Lalu artikel berjudul “Di Tangan Marandus Taman Eden Tak Lagi Tandus” karya Jan Piter Simorangkir, jurnalis Medanbisnisdaily.com meraih juara 3 dengan hadiah sebesar 6 Juta Rupiah.

PTAR juga mengumumkan 3 jurnalis yang meraih juara harapan dan memberikan apresiasi senilai masing–masing 2 Juta Rupiah. Ketiga juara harapan yaitu Arifin Al Alamudi, jurnalis IDN Times.com dengan artikel “Perjuangan Erwin Menyelamatkan Habitat Penyu di Pantai Muara Upu”, Ikhwan Nasution jurnalis Medanbisnisdaily.com dengan judul artikel “Bersama Mengembalikan DAS Batangtoru yang Mulai Terkikis” dan Dzulfadli Tambunan jurnalis Koran New Tapanuli dengan judul artikel “Lubuk Larangan Kearifan Lokal Pelestarian Ekosistem Sungai.”

Lestantya R. Baskoro, wartawan senior dan dosen Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) yang merupakan salah satu juri menyatakan keunggulan para pemenang terletak pada detail objek yang diliput, latar belakang masalah, penyampaian bahasa, struktur penulisan, dan nilai informasi.

Menurut Lestantya, isu pelestarian lingkungan, memiliki kekuatan penulisan, dapat menciptakan inspirasi  pihak lain.

“Sebenarnya inilah yang diharapkan dari sebuah penulisan berita lingkungan yakni mengajak dan menggerakkan pembaca untuk peduli dan mencintai lingkungan,” kata Lestantya.

“Pada tulisan berjudul “Barumun Sanctuary Tiger Beri “Napas Baru” Bagi Harimau Sumatra yang Tertindas” karya Netty Guslina, pembaca diajak memahami bagaimana peran serta Yayasan Persamuhan Bodhicitta Mandala (YPBMM) dalam program penyelamatan harimau Sumatra dan diberikan gambaran tentang kondisi Panthera Tigris Sumatra tersebut di hutan Sumatra,” papar Lestantya.

Sementara karya tulis tentang “Gerak NNB Tapanuli Selatan Lestarikan Lingkungan, kita disuguhi informasi tentang organisasi Naposo Nauli Bulung (NNB) yang bergerak dalam pencegahan bencana. “Tulisan ini menggambarkan bagaimana organisasi yang anggotanya ada di setiap desa memiliki berbagai program dan aktivitas pencegahan bahaya banjir.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Advertorial

Amin Rais Tentang Amandemen UUD 1945

Published

on

By Djafar Badjeber

JAKARTA , HARIANSENTANA.COM — Minggu lalu, Prof.DR. M. Amin Rais bertemu Ketua dan Pimpinan MPR RI. Pembicaraannya tentu seputar Amandemen UUD 1945 yang terjadi di tahun 1999-2002.

Dalam statemennya, M. Amin Rais tidak membahas terlalu dalam persoalan Amandemen, dia hanya membahas pasal pemilihan presiden. Dimana pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat tidak mungkin bisa dibeli, ternyata hal itu meleset, dia menyesal dan mengaku salah.

Memang saat reformasi 1998 ada enam tuntutan kaum reformis:

  1. Amandemen UUD 1945
  2. Pemberantasan KKN
  3. Cabut Dwifungsi ABRI
  4. Penegakan Hukum
  5. Penegakan HAM, Demokrasi dan Kebebasan Pers
  6. Pemberian Hak Otonomi Daerah.

Dari 6 tuntutan mahasiswa dan kaum reformis sebagian sudah berjalan, hanya pemberantasan KKN yang terseok-seok, bahkan lebih brutal. Juga penegakan Hak Asasi dan Demokrasi belum berjalan baik.

Harus diakui bahwa gerakan reformasi tahun 1998 telah membawa Indonesia menuju suatu sistem pemerintahan yang berbeda dengan orde baru maupun orde lama, dimana kedua orde itu berlindung dibalik Konstitusi. Perjuangan utama gerakan reformasi adalah meng-amandemen Konstitusi atau perubahan UUD 1945. Persoalan mendasar saat amandemen Konstitusi tidak mengatur secara ketat pembatasan kekuasaan bagi penyelenggara negara. Keberadaan Konstitusi bagi suatu negara pada hakekatnya untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Akibat tidak tertulis secara pasti batasan kekuasaan negara dan presiden, maka bisa disalahgunakan sesuai selera penyelenggara negara.

Tujuan amandemen UUD 1945 ialah untuk menciptakan era baru dalam kehidupan berbangsa dan berbegara yang lebih baik, dalam arti seluasnya antara lain soal Demokrasi, Keadlan Sosial, dan Kemanusiaan.

Sejak RI merdeka konstitusi UUD 1945 mengandung kelemahan sehingga menimbulkan absolutisme kekuasaan negara dan menimbulkan krisis konstitusional di dua zaman diatas bahkan sampai saat ini.

Pendapat Wade dan Godfray Philips (1966) mengartikan konstitusi sebagai suatu dokumen yang merupakan kerangka dasar menampilkan sanksi hukum khusus dari fungsi lenbaga-lembaga pemerintahan negara dan prinsip-prinsip yang mengatur cara kerja lembaga lain.
Pendapat Eric Barendt: bahwa konstitusi negara adalah Dokumen Tertulis atau teks secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga negara lainnya.

Apakah Amandemen UUD dapat diubah atau dikembalikan kepada UUD 1945 asli tentu dapat diubah seperti terjadi tahun 1999-2002 dengan prosedur khusus dan persyaratan lebih ketat.

Jika M. Amin Rais memberi signal kepada Pimpinan MPR RI untuk kembali kepada UUD 1945 asli, tentu hal itu tidak salah, tergantung kesepakatan seluruh stakholder mulai Pimpinan dan Anggota MPR RI, Pimpinan Partai Politik dengan melibatkan kalangan Akademisi yang menguasai permasalahan konstitusi negara. Kalau toch ada keinginan untuk kembali ke UUD 1945 maka yang perlu dilakukan pembatasan kekuasaan negara dan tanggung jawab presiden. Bila kekuasaan negara dan presiden tidak dibatasi bisa menimbulkan kekacauan konstitusi.

Olehnya, sebelum presiden baru dilantik 20 Oktober 2024 ada baiknya hal ini dikonsultasikan dengan presiden Joko Widodo dan calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Andai benar hendak kembali ke UUD 1945 asli maka presiden dan wakil presiden 2024-2029 terikat dengan konstitusi asli (UUD 1945).

Jakarta 11 Juni 2024.

Penulis:

  • Anggota MPR RI 1987-1992
  • Pemerhati Sosial Politik.
Continue Reading

Uncategorized

Penuhi Kebutuhan Listrik Pelanggan, PLN Gunakan Inovasi EPS Percepat Pembangunan Gardu

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Terkait rangkaian 26 tahun Kementerian BUMN, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya terus berinovasi dalam melayani pelanggan. Hal ini diwujudkan dengan inovasi percepatan pembangunan Gardu Distribusi menggunakan Expended Polystrene (EPS) untuk pelanggan Tegangan Menengah (TM).

Pembangunan satu Gardu Distribusi yang menggunakan batako atau batu bata membutuhkan waktu 75 hari, sedangkan dengan menggunakan bahan EPS menjadi 20 hari.

“Inovasi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan akan selalu kami lakukan. Untuk itu dengan inovasi ini mempercepat penyambungan listrik kepada pelanggan,” ujar General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran.

Tidak hanya efisiensi waktu, melalui inovasi juga memiliki efisiensi dalam biaya pembangunannya. “Pembangunan menggunakan EPS ini mampu mengefisiensi biaya sebesar 30 persen,” kata Lasiran

Lasiran menambahkan inovasi ini sangat optimal dalam pembangunan Gardu Distribusi di tengah kota.

“Proses pembangunan Gardu Distribusi dulu biasanya melibatkan banyak material produksi dan alat berat. Dengan inovasi bahan yang ringan namun tahan gempa dan kebakaran dapat dibawa melalui jalan-jalan yang sempit di kota Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pelanggan,” tutup Lasiran.(s)

Continue Reading

Uncategorized

Curi Kabel PLN, Pelaku Dilaporkan ke Pihak Berwenang

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Pelaku pencurian kabel listrik Jalan Swakarsa, Jatibening Baru Pondok Gede dilaporkan ke pihak berwenang karena kedapatan mencuri kabel listrik pada Minggu, 11 Februari 2024. Saat ini pelaku masih dalam proses investigasi.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya mengatakan PLN akan gerak cepat melaporkan tindak pencurian kabel listrik ke pihak berwenang bila mengetahui adanya tindakan tersebut.

“Kami tidak segan untuk membuat laporan apabila ada tindakan pencurian terhadap aset PLN seperti kabel listrik,” kata Lasiran.

Lasiran juga menghimbau kepada masyarakat untuk segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila mengetahui indikasi tindak pencurian aset PLN seperti kabel.

Pencurian kabel listrik PLN membahayakan pelaku dan merugikan masyarakat sekitar. Bagi masyarakat, pencurian listrik bisa menyebabkan aliran listrik terputus. Tidak hanya merugikan masyarakat sekitar, pencurian kabel juga berpotensi terkena sengatan listrik, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Tindakan pencurian kabel listrik juga dapat dikenakan pidana sesuai Pasal 362 dan 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 9 tahun.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya mengungkapkan bahwa pencurian kabel listrik atau aset PLN lainnya ini sangat berbahaya, baik bagi pencuri itu sendiri maupun masyarakat sekitar.

Masyarakat bisa melaporkan adanya gangguan listrik melalui aplikasi PLN Mobile dan Contact Center 123 sesegera mungkin. Petugas akan segera datang untuk melakukan pengecekan. Apabila gangguan listrik tersebut terjadi karena ada indikasi pencurian kabel, masyarakat bisa langsung melaporkan ke pihak berwenang.

“Keselamatan pelanggan menjadi hal yang utama. Oleh karena itu, petugas PLN selalu siaga mengamankan dan menindaklanjuti laporan-laporang yang masuk kepada PLN,” jelas Lasiran.

Lebih lanjut Lasiran menegaskan akan menindak kasus pencurian kabel listrik PLN, agar kejadian pencurian listrik tidak terulang lagi karena memiliki resiko bagi pelaku maupun masyarakat.(s)

.

Continue Reading
Advertisement

Trending