Connect with us

Opini

Presidensi G20 dan Agenda Cop26, Momentum Indonesia Menata Perekonomian Dunia

Published

on

TONGKAT Presidensi G20, atau kepemimpinan atas negara-negara yang tergabung dalam Kelompok 20 (Bahasa Inggris:Group of Twenty) yang lebih dikenal dengan sebutan G20 telah diberikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo oleh Presidensi sebelumnya Perdana Menteri Italia Mario Draghi di Roma, Italia.

Pertemuan atau Konferensi Tingkat Tinggi G20 tahun ini sesuatu yang istimewa dan telah berakhir dengan penerimaan mandat langsung Presidensi kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada KTT G20 atau G20 Leader Summit di Roma Italia yang telah berlangsung tanggal 30-31 Oktober 2021.

Dengan diberikannya mandat kepemimpinan kepada Presiden Joko Widodo, maka peran dan posisi Indonesia menjadi penting dan strategis untuk mendorong agenda kepentingan nasional atau internasional. Tentu saja KTT G20 tersebut mampu meningkatkan saling pengertian kepentingan pembangunan berkelanjutan negara-negara maju di kawasan Eropa di satu sisi dan di luar kawasan Eropa, khususnya Asia dan Afrika dibidang perekonomian, mengatasi ketimpangan, kemiskinan dan pengangguran di dunia.

Disisi lain, pembahasan Sistem Ekonomi dunia yang lebih berkeadilan dan beradab perlu dirumuskan secara bersama sebagai tindaklanjut pertemuan tahunan Bank Dunia dan IMF di Nusa Dua, Bali pada tanggal 8-14 Oktober 2018 lalu.

Setelah pertemuan G20, yang tidak kalah penting adalah bagaimana peran penting Indonesia terhadap isu perubahan iklim (climate change) dunia dan komitmen pengembangan energi yang bersih dan ramah lingkungan.

Sebuah pembahasan dari Conference of the Parties (COP) atau Pertemuan Para Pihak, yang merupakan forum tingkat tinggi tahunan bagi 197 negara untuk membicarakan perubahan iklim dan bagaimana negara-negara di dunia berencana untuk menanggulanginya.

COP26 berarti menandakan, bahwa pertemuan tersebut merupakan yang ke-26 sejak konvensi PBB itu diberlakukan pada 21 Maret 1994. Pada tahun ini pertemuan akan berlangsung di Glasgow – kota terbesar di Skotlandia, pada tanggal 1-2 November 2021.

Publik berharap, seorang menteri yang mendampingi presiden pada kegiatan Cop26 tersebut, dan ditengarai selama ini korporasinya menjadi salah satu yang berperan dalam tindakan deforestasi atas penambangan batubara dan penguasaan perkebunan kelapa sawit harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Rakyat Indonesia mengharapkan Presiden yang telah diberikan kepercayaan oleh negara-negara maju tidak lagi kehilangan momentum menata perekonomian Indonesia dan mengambil tindakan tegas kepada siapapun!

Komitmen G20 dan Ekonomi Konstitusi

Kelompok Duapuluh atau G20 adalah sebuah forum yang terdiri dari 20 negara dengan perekonomian besar di dunia ditambah dengan Uni Eropa. Dan, secara resmi G20 dinamakan The Group of Twenty (G20) Finance Ministers and Central Bank Governors atau Kelompok Duapuluh Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, terbentuk pada Tahun 1999.

G20 ini sebagai forum antarpemerintah yang secara sistematis menghimpun kekuatan-kekuatan ekonomi maju dan berkembang untuk membahas isu-isu penting perekonomian dunia. Pertemuan perdana G20 berlangsung di Berlin, 15-16 Desember 1999 dengan tuan rumah Menteri Keuangan Jerman dan Kanada.

Latar belakang pembentukan forum ini berawal dari terjadinya suatu krisis keuangan dunia pada Tahun 1998. Selain itu, adanya pandangan yang muncul pada forum G7 mengenai kurang efektifnya pertemuan itu bila tidak melibatkan kekuatan-kekuatan ekonomi lain agar keputusan-keputusan yang mereka buat memiliki pengaruh yang lebih besar dan memperhatikan suara kepentingan-kepentingan yang selama ini tidak terakomodasi dalam kelompok sebelumnya, yaitu G7.

Kelompok 20 inilah yang menghimpun hampir 90% Produk Nasional Bruto (Gross National Product) dunia, 80% total perdagangan dunia dan dua per tiga penduduk dunia.

Mengacu pada data yang dipublikasikan oleh The World Bank dan Internasional Monetary Find (IMF) yang disampaikan pada kegiatan The World Economic Forum (WEF) Tahun 2020, isu kunci lainnya yang mendesak adalah, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasil nya bagi dunia. Sebab, banyak negara yang memiliki sumberdaya alam berlimpah, tapi hasilnya hanya dinikmati oleh negara-negara maju dikawasan USA dan Eropa.

Berdasarkan data PDB, maka penguasaan terbesar berada pada negara Amerika Serikat (United State of America/USA) sejumlah US$20,93 Triliun, meskipun menyusut dari Tahun 2019 yang senilai US$21,43 Triliun menjadi 20,93 triliun pada Tahun 2020. Posisi kedua, dengan PDB US$14,7 Triliun pada Tahun 2020 berada ditangan negara Republik Rakyat China (RRC).

Peringkat ketiga hingga keempat masih ditempati oleh Jepang dan Jerman, dengan PDB masing-masing sebesar US$5,1 Triliun dan US$3,8 Triliun. Sementara itu, Inggris menggeser posisi India (sebelumnya peringkat 5) dan berada pada urutan ke-4 PDB-nya menyusut dari US$2,9 Triliun pada Tahun 2019, menjadi US$2,7 Triliun pada Tahun 2020.

Selanjutnya, Korea Selatan berhasil masuk ke peringkat ke-10 negara dengan PDB terbesar, setelah mampu menangani Covid-19 dengan baik, sehingga perekonomiannya tidak terlalu banyak terdampak, dengan realisasi PDB sebesar US$1,6 Triliun.

Kontras sekali dengan 10 negara yang memiliki PDB terkecil di dunia, yang sebagian didominasi oleh negara-negara yang berada di kawasan benua Afrika. Negara dengan pendapatan perkapita terkecil peringkat ke-1, yaitu *Burundi* dengan pendapatan per kapita penduduknya hanya sejumlah US$760 per tahun. Sekitar 90% dari hampir 12 juta warganya bergantung pada pertanian subsisten.

Kelangkaan pangan menjadi perhatian utama, dengan tingkat kerawanan pangan hampir dua kali lebih tinggi dari rata-rata negara-negara Afrika sub-Sahara. Selain itu, kurang dari 5 persen penduduknya yang tersambung dengan listrik, dan kondisi ini diperparah oleh terjadinya pandemi Covid-19. Di samping itu, kurangnya infrastuktur, korupsi endemik, dan masalah keamanan menyebabkan kemiskinan ekstrem.

Pada peringkat ke-2 adalah Sudan Selatan merupakan negara yang sangat kaya, tapi karena di dalam negeri komoditas yang dimilikinya tidak diolah dengan baik, membuat PDB per kapita yang dihasilkannya hanya sebesar Rp 11,45 juta.

Selanjutnya, yaitu Somalia, Republik Afrika Tengah, Malawi, Republik Demokratik Kongo, Nigeria, Mozambique, Liberia dan urutan ke-10 adalah Madagaskar dengan pendapatan per kapita kurang lebih Rp 20,1 juta per tahun.

Atas kenyataan yang ditunjukkan oleh data itu, maka ketimpangan antara negara-negara maju yang tergabung dalam G20 dengan negara terkecil PDB-nya sangat lebar, yaitu antara US$ 41.860 atau Rp 596,5 Juta sampai US$ 760 atau setara Rp 10,83 Juta (dalam kurs Rupiah). Selisih atau jurang (gap) pendapatan 10 negara terkaya dengan yang termiskin adalah sebesar Rp 585,67 Juta, merupakan angka ketimpangan yang sangat besar.

Melalui komitmen G20 dan kepemimpinan Indonesia, kita berharap Indonesia mampu menjadi jembatan bagi perubahan tata kelola ekonomi dunia yang lebih adil dan beradab. Salah satu isu penting lainnya, yaitu meneguhkan komitmen Indonesia yang termaktub dalam Pembukaan UUD 1945 dan khususnya konstitusi ekonomi Pasal 33, dengan memberikan peran lebih besar penguasaan sumberdaya alam atas isu perubahan iklim kepada penguasaan negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara penuh.

Permasalahan penguasaan batubara misalnya di Indonesia yang selama ini menjadi sumber pembentuk harga pokok produksi listrik di Perusahaan Listrik Negara (PLN) dikuasai oleh korporasi swasta sehingga dihilir produksinya, negara dan konsumen yang dirugikan oleh permainan harganya.

Banyak kasus perusakan hutan (deforestasi) yang tidak berhasil dipenuhi komitmen reboisasinya oleh perusahaan-perusahaan atau korporasi tambang batubara swasta justru lebih banyak merugikan masyarakat setempat.

Demikian pula halnya dengan BUMN Pertamina, harus dipastikan bahwa kebijakan holding-sub holding yang telah diambil jangan sampai kemudian menjadikan posisi Pertamina disektor hulu akan sama dengan posisi PLN saat ini dalam menentukan harga pokok produksi.

Kasus yang mutakhir, yaitu kelangkaan solar yang hampir merata terjadi di wilayah Indonesia menjadi momentum penataan sektor hulu-hilir minyak dan gas bumi secara lebih integratif.

Apabila sosialisasi mengenai pasal konstitusi ekonomi ini berhasil dilakukan oleh Presiden dan menjadi komitmen para pemimpin G20, maka Indonesia akan tumbuh menjadi negara super power baru yang mempengaruhi perekonomian dunia, sebab kekayaan sumberdaya alam Indonesia memungkinkan untuk tujuan tersebut.

Artinya, isu kunci lainnya yang mendesak (urgent) adalah terkait soal pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya dinikmati khususnya oleh negara-negara maju dikawasan USA dan Eropa dengan sekaligus menyemaikan pemerataan bagi negara penghasil sumberdaya alam atau produsen bahan mentah secara lebih berkeadilan perlu diperhatikan Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan G20. Rakyat Indonesia menunggu kiprah Presiden Joko Widodo pada perhelatan G20 dan COP26 tersebut. Semoga! ()

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi alumnus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Opini

Maluku di Persimpangan Jalan

Published

on

By

DUNIA saat ini sedang berubah dengan sangat cepat. Bersamaan dengan itu dunia juga dihadapkan pada situasi disrupsi dalam hampir semua sektor kehidupan. Yang pasti dunia sekarang melirik kawasan Asia Pasifik yang menjadi pusat pertumbuhan dunia yang baru. Pertumbuhan ekonomi dan kemajuan peradaban berpusat di kawasan ini.

Maluku yang sudah dikenal dunia sejak abad 17 mestinya mampu mereposisi perannya selain sebagai penghasil rempah, kini juga sebagai penyokong perikanan dan hasil laut serta akan menjadi pelopor energi bersih ramah lingkungan. Maluku berpotensi menjadi magnet pertumbuhan di timur Indonesia jika dikelola secara cerdas dan inovatif. Isu global seperti pangan, energi, lingkungan sangat nyata bersinggungan dengan eksistensi dan profil Maluku Masa Depan.

Perlu ada lompatan inovasi dan langkah konkrit yang cerdas untuk membawa Maluku keluar dari berbagai ketertinggalan selama ini. Satu langkah strategis yang bisa dilakukan yaitu dengan membentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Maluku (MPRM). MPRM diisi oleh tokoh-tokoh yang sudah selesai dengan personal and family interest yang dapat berasal dari Tokoh Lintas Agama, Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Cendikiawan, Akademisi, Inovator, Pebisnis, Pengamat, Wartawan serta Politisi yang berasal dari Maluku dan saat ini berkarya di Maluku maupun di luar Maluku.

MPRM menjadi mitra Pemerintah Daerah dan juga Pemerintah Pusat. Maluku juga harus mempunyai wakil di Kabinet Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Upaya ini bermaksud untuk meningkatkan Posisi Tawar Maluku di Tingkat Nasional maupun Internasional. Ini sangat penting dan strategis untuk dapat lebih cepat membawa Maluku keluar dari himpitan rantai kemiskinan ditengah potensi sumberdaya alam berlimpah.

Potret Kondisi Maluku
Provinsi Maluku masuk dalam kategori daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal). Kondisi afirmasi ini harus dimaknai sebagai sebuah tantangan, bukan hambatan. Sebagai sebuah tantangan, harus direspon melalui gagasan-gagasan besar dan lompatan inovasi cerdas.

Kehadiran lembaga pendidikan vokasi dan juga akademik yang berbasis keteknikan dan kewirausahaan seyogianya diakomodir dengan jumlah dan sebaran yang proporsional di seluruh Maluku untuk menjawab tantangan tersebut dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang ada. Investasi pendidikan tidak bisa sim sala bim dapat dilihat hasilnya. Pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang perlu ditopang oleh konsistensi dan kepedulian yang tinggi.

Badan PBB untuk pembangunan (UNDP) merilis laporan tentang Indeks Pembangunan Manusia (IPM),  memperlihatkan bahwa pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari pembangunan ekonomi dan pemerataan hasil pembangunan. IPM mengukur kemajuan jangka panjang dari tiga dimensi utama pembangunan manusia yaitu usia hidup panjang dan sehat, akses pada ilmu pengetahuan, serta standar kehidupan yang layak.

Kualitas pendidikan merupakan salah satu variabel penyebab kemiskinan. Pembangunan pendidikan yang proporsional antara kuantitas dan kualitas menjadi suatu keniscayaan. Pendidikan yang tidak berkualitas akan menghasilkan luaran yang sulit mengakses pekerjaan formal.

Fokus Pembangunan
Mendorong terbangunnya Poros Ekonomi Maluku menjadi hal yang sangat penting. Poros Ekonomi Maluku dibangun melalui pendekatan gugus pulau dengan mengedepankan potensi unggulan lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.

Pembangunan Poros Ekonomi Maluku juga dapat dikoneksikan dengan pembangunan poros ekonomi yang ada di provinsi yang berbatasan dengan Maluku diantaranya Maluku Utara, Papua dan Papua Barat serta seluruh provinsi di pulau Sulawesi plus Bali. Pada tataran global, Poros Ekonomi Maluku juga dapat dikoneksikan dengan Australia, Timor Leste dan negara-negara Pasifik yang kini sedang menjadi perhatian garapan kementerian luar negeri Indonesia.

Salah satu pilar penting dan strategis yang juga perlu dibangun adalah budaya melayani birokrat. Pada era globalisasi dengan disrupsi akibat revolusi industri 4.0, perubahan iklim dan digitalisasi penyelenggaraan pemerintahan seperti sekarang ini, berkonsekuensi terhadap layanan birokrasi yang dapat mempercepat atau sebaliknya menghambat investasi.

Menyediakan karpet merah kepada investor untuk berinvestasi akan memberikan dampak positif berantai untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Bahwa birokrat sebagai petugas negara bersikap melayani, bukan dilayani adalah filosofi global yang seharusnya melekat menjadi budaya birokrasi di Maluku.

Sementara itu, ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi kiblat masa depan dunia. Kultur entrepreneurship harus dibangun pada semua lini. Maluku sangat membutuhkan kepemimpinan non interest, visioner, kolaboratif dengan kualifikasi intelektual berwawasan kebangsaan, memiliki jejaring komunikasi luas yang terkoneksi tidak saja di tingkat nasional tetapi juga internasional. Kemampuan untuk melakukan lompatan inovasi, kreativitas serta konektivitas menjadi penentu masa depan Maluku.() 

Oleh: Dr. Ir. Ishak Tan, M.Si, Ph.D Kebijakan Publik Universiti Utara Malaysia; Alumni Diktannas Lemhanas; Mantan Rektor Universitas Iqra Buru Maluku

Continue Reading

Opini

Anggaran Pendidikan Aduhay…

Published

on

By

Oleh : Djafar Badjeber

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Sejak tahun 2009 pemerintah mengalokasikan anggaran pendidikan 20 % di APBN dan APBD ditingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota. Tentunya anggaran ini cukup besar untuk peningkatan SDM anak didik.

Komitemen Pemerintah ini patut diapresiasi oleh kita semua, karena anggaran pendidikan Indonesia terbesar di Asia. Meskipun anggaran pendidikan Indonesia cukup besar, Human Capital Index Indonesia tahun 2020 hanya mencapai 0,54. Singapura mencapai 0,88, Vietnam 0,69 dan Malaysia 0,61. PISA (Programme for Internasional Student Assessment) maupun HCI sangat tergantung pada kualitas tenaga pendidik/guru.

Konon peringkat Indonesia kalah dengan negara diatas, karena kualitas pendidik/guru kurang memadai. Guru yang PNS-pun kompetensinya kisaran Skor 50-an dari 100 dan hanya 4 % guru yang dapat Skor 70.

Baru-baru terungkap anggaran Pendidikan dalam APBN Rp 665 Trilyun/satu tahun. Alokasi untuk kepentingan Pendidikan hanya 15% atau Rp 98 Trilyun. Sisanya untuk operasional Diknas dan Depag. Bagaimana akuntabilitas pendidikan dan anggarannya ?

Sebenarnya belanja operasional Diknas dan Depag bisa dihemat atau dipotong dengan lebih memprioritaskan UKT (Uang Kuliah Tunggal ) yang belakangan ini naik gila-gilaan. Kebijakan UKT ini tentu memberatkan Mahasiswa (orang tua).

Apakah kenaikan UKT ini akibat new liberalisasi dan kapitalisme di Kampus, sehingga Pendidikan ikut menjadi korban Liberalisasi dan Kapitalisasi.

Harusnya Pemerintah meringankan beban Mahasiswa, bila perlu subsidi seluruhnya alias gratis.

Saat ini kita sedang dilanda Bonus Demografi, kelompok Milenial dan Gen Z yang membutuhkan lanjutan pendidikan. Mereka punya cita-cita, punya impian, punya mimpi, ingin berhasil, maka jawabannya beri kesempatan yang luas.

Penerintah punya tanggung jawab kepada kelangsungan SDM Indonesia yang kompetitif agar bisa bersaing dipasar Internasional.

Penulis:

  • Anggota MPR RI 1987-1992
  • Wakil Ketua DPRD DKI 1999-2004
Continue Reading

Opini

ASIAN CUP 2024
Mesopotamia, Tak Perlu Guinea

Published

on

By

Final Piala Asia U-23 akan berakhir, Jumat (03 Mei 2024). Setelah perebutan gelar juara Uzbekistan versus Jepang, dan pemenangnya diketahui. Apa yang ada di benak kita? Apakah Timnas Indonesia bakal lolos ke Olimpiade? Narasi itu tidak akan muncul. Andaikan, nanti malam Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Irak. Kita tak berharap, Raffael Struick dkk, gagal mengalahkan sang “Singa Mesopotamia”. Sehingga pertanyaan negatif itu tak ter-eksploitasi, dan tidak dibutuhkan. Keberuntungan dan risiko, adalah dua “saudara kandung”. Begitu pula dengan ‘kemenangan dan kekalahan’. Adalah “saudara sepersusuan”.

Kekalahan Indonesia 0-2 dari Timnas Uzbekistan, mungkin publik Indonesia lebih menyebutnya sebagai ‘keberuntungan’ bagi Uzbekistan. Bukan kemenangan yang sesungguhnya. Karena wasit Shen Yin Hao ‘berat sebelah’. Dan, itu ‘kasatmata’. Semisal, pelanggaran terhadap penyerang Timnas Indonesia Witan Sulaeman, tipis di dalam area penalti, berbuah tendangan penalti. Dan, andai gol cantik Mohammad Ferari ke gawang Uzbekistan di menit ke-61 tak dianulir ‘VAR’. Karena posisi “offside” Ramadhan Sananta, sangat ‘ambivalen’. Tentu ceritanya akan berbeda. Kedua momen ini kontroversial. Bukan ingin “nyinyir”, namun kedua “idiom” peristiwa itu, bisa diperdebatkan.

Semisal, pelanggaran terhadap penyerang Timnas Indonesia Witan Sulaeman, tipis di dalam area penalti, berbuah tendangan penalti. Dan, andai gol cantik Mohammad Ferari ke gawang Uzbekistan di menit ke-61 tak dianulir ‘VAR’. Karena posisi “offside” Ramadhan Sananta, sangat ‘ambivalen’. Tentu ceritanya akan berbeda. Kedua momen ini kontroversial. Bukan ingin “nyinyir”, namun kedua “idiom” peristiwa itu, bisa diperdebatkan.

Malas sudah membahasnya lagi. Percuma! Hampir tidak ada pertandingan ulangan, karena kekeliruan wasit. Anggap saja ini realitas yang “menjijikan” dan menyebalkan. Membuat badan meriang. Alias “panas dingin”, Timnas kita “dicurangi” wasit.

Saya teringat seorang mantan Presiden negara yang akan kita hadapi malam nanti. Presiden Saddam Hussein sangat gemar menonton film terhebat ‘sepanjang masa’. Sebuah film ‘trilogi’ yang dibintangi: Al Pacino, Marlon Brando, dan Robert DeNiro. “The Godfather”.

Banyak publik dunia menyebut, Saddam selama kepemimpinannya, telah berlaku ‘tiran’ dan ‘otoritarian’. Boleh jadi cerita film ini menginspirasinya. Namun, tak sedikit yang menyebutnya sebagai sosok ‘heroik’ bagi negaranya, Irak. Kita tak ingin “sarkastis”, membandingkan, dan mengatakan wasit telah berlaku ‘tiran’ terhadap timnas Indonesia.

Tak tahu persis. Mengapa Saddam Hussein sangat suka dengan film yang bercerita tentang satu keluarga mafia ‘Don Vito Corleone’, dengan segala pernak perniknya. Bayangan saya, yang juga sangat suka dengan ‘sekuel I’ Godfather (1972), banyak kisi-kisi dalam film ini yang menginspirasinya. Menyangkut kepemimpinan.

Sepakbola, seperti halnya film “Godfather”, bisa jadi mendiang Presiden Irak Saddam Hussein. Juga menyukai sepakbola. Cerita tentang Presiden Irak yang ‘legend’ ini, hanyalah ilustrasi semata. Irak punya “legenda”, maka Indonesia pun punya sejarah kepemimpinan. Pasti keduanya tidak “kongruen” (sebangun).

Kekalahan Indonesia dalam semifinal versus Uzbekistan, kemarin. Menjadikan kita bersikap “paranoia”. Ada kekhawatiran, saat Timnas Indonesia melawan Irak nanti malam, wasit akan kembali merugikan Indonesia. Sukar untuk menyatukan antara “paranoia” dan “optimistis”, dalam satu “keranjang” sekaligus. Itu adalah pelajaran pahit.

Ekonom Jesse Livermore mengaitkan dalam satu peristiwa (pertandingan), ada kalanya untung. Ada kalanya ‘sial’. Saat melawan Korea Selatan di delapan besar (perempat final), kita untung. Gol pertama Korea, dianulir ‘VAR’. Penendang penalti Timnas Indonesia, Justin Hubner gagal. Namun wasit meminta diulang dan gol. Sayang, di semifinal, kita ‘sial’. Dirugikan wasit.

Irak versus Indonesia nanti malam. Semoga “Dewi Fortuna”, keberuntungan ada di pihak kita. Meski, dalam 12 kali pertemuan (“head to head”), Timnas Senior Indonesia hanya menang dua kali: Pra-Olimpiade, 16 Januari 1968/2-1, dan Piala Kemerdekaan, 3 September tahun 2000/3-0. Selebihnya, Selama 10 kali, Indonesia mengalami kekalahan.

Irak, yang di masa lalu disebut “Babylonia”, dan juga Mesopotamia. Bermakna “dua sungai”. Sungai: Tigris dan Eufrat, sejatinya hebat dalam sepakbola. Dari sejarah keikutsertaannya di Piala Asia U-23, mereka bukanlah Tim sepakbola “kaleng-kaleng”. Karena itu Timnas Indonesia, perlu kerja keras.

Ernando Ari Sutaryadi dkk, diharapkan, tak perlu melawan Guinea (Afrika), untuk mendapatkan tiket Olimpiade 2024, terakhir. Di babak “play off”. Cukup mengalahkan “Mesopotamia” nanti malam. Dan, langsung “sah” lolos ke Olimpiade Paris.()

Oleh: Sabpri Piliang
WARTAWAN SENIOR

Continue Reading
Advertisement

Trending