Connect with us

Nasional

Presiden Joko Widodo Lantik Letjen TNI Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Presiden RI Ir. H. Joko Widodo melantik Letjen TNI Ganip Warsito, S.E., M.M. sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menggantikan Letjen TNI Doni Monardo yang akan memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2021, bertempat di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (25/5/2021).

Pelantikan Kepala BNPB berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 79/P Tahun 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Utama di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang ditetapkan di Jakarta 24 Mei 2021.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo mengambil dan mendiktekan sumpah jabatan Kepala BNPB yang baru.  “Saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab”.

Acara pelantikan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, diikuti oleh tamu undangan terbatas yang hadir dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Letjen TNI Ganip Warsito kelahiran Magelang pada tanggal 23 November 1963. Sebelum menjabat sebagai Kepala BNPB, Letjen TNI Ganip Warsito adalah Kepala Staf Umum (Kasum) TNI yang dilantik Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, S.I.P. pada 1 Februari 2021 lalu. Selain itu, lulusan Akabri 1986 ini pernah menduduki jabatan strategis di lingkungan militer dan berpengalaman dalam beberapa penugasan di medan operasi, baik dalam maupun luar negeri.

Beberapa jabatan itu antara lain Direktur Latihan Komando Pembina Doktrin, Pendidikan dan Latihan (Kodiklat) TNI AD (2014-2015), Panglima Divisi Infanteri (Pangdivif) 2/Kostrad (2015-2016), Pa Sahli Tk. III Bid. Polkamnas Panglima TNI (2016), Pangdam XIII/Merdeka (2016-2018), Pa Sahli Tk. III Bid. Hubint Panglima TNI (2018), Asops Panglima TNI (2018-2019), dan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) III (2019-2021).

Sedangkan beberapa penugasan operasi yang pernah dilaksanakan sosok Jenderal Bintang Tiga ini selama berkarir di dunia militer antara lain Operasi Seroja Timor Timur (1988, 1992, 1994 dan 1996), Operasi Banwil Maluku pada tahun 2002, Operasi Pengamanan Perbatasan RI-RDTL tahun 2003, RI-Malaysia tahun 2012, dan RI-Philipina tahun 2017, Operasi Tinombala tahun 2017, dan Operasi Papua tahun 2018. Untuk penugasan luar negeri, antara lain di negara Pakistan, Brunei, Korea Selatan, Pakistan, Afrika Tengah, Malaysia, dan Thailand.

Dengan pengalaman jabatan dan berbagai penugasan operasi itu, Letjen TNI Ganip Warsito diyakini dapat melaksanakan amanah tugas yang diberikan kepadanya sebagai Kepala BNPB, terutama dalam menghadapi tantangan tugas berupa penangganan Covid-19 dan manajemen bencana alam di wilayah Indonesia.

Hal ini bisa dipahami karena memang TNI selama ini sangat aktif menjalankan fungsi penanganan bencana dengan memobilisasi dan pengerahan kekuatan TNI dalam penanggulangan bencana di Indonesia, dan Presiden Jokowi melalui Menteri Sekretaris Negara Pratikno menyampaikan bahwa jabatan Kepala BNPB adalah dijabat oleh perwira tinggi aktif, agar setiap terjadi bencana bisa mudah mengerahkan pasukan.

Ibukota

Pramono Instruksikan Wali Kota, Bupati, Camat dan Lurah Proaktif Terima Pendaftaran PPSU.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung meminta para wali kota, Bupati, Camat dan Lurah di Jakarta agar proaktif dalam menerima pendaftaran calon petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU).

Hal ini disampaikan Pramono setelah menerima adanya laporan antrean pendaftar di Balai Kota DKI Jakarta.

“Jadi secara khusus kami sudah meminta kepada wali Kota, bupati, camat dan juga kelurahan terkait untuk hal yang berkaitan dengan PPSU ini proaktif untuk menerima pendaftaran,” kata Pramono di halaman Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (25/4).

Pramono menegaskan, tanggung jawab proses pendaftaran PPSU saat ini berada di tingkat kelurahan atau kota. Karena itu, ia meminta agar proses pendaftaran calon PPSU dapat dilayani dengan baik.

“Sebenarnya kami sudah memutuskan dalam rapat, wali kota yang harus bertanggung jawab untuk proses pendaftaran ini,” ujarnya.

Ia menyebutkan, tingginya jumlah pendaftar PPSU menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan lapangan kerja di Jakarta. Pada pembukaan rekrutmen kali ini, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan 1.100 posisi PPSU.

“Kalau pendaftaran masih banyak, memang artinya orang yang membutuhkan kerja juga meningkat. Pemerintah Jakarta pada periode ini mengalokasikan 1.100 PPSU. Kalau kemudian yang mendaftar banyak ya itu adalah realita,” ungkapnya.

Pramono memastikan, Pemprov DKI Jakarta akan melayani seluruh pendaftar hingga seluruh tahapan rampung. Proses seleksi nantinya juga akan dilakukan secara terbuka.

“Sehingga dengan demikian kami akan melayani pendaftaran ini sampai selesai dan untuk itu nanti prosesnya akan dilakukan secara terbuka,” tandasnya.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

KH. Mamun Al Ayyubi : Masjid yang mendapatkan BOTI wajib mencantumkan minimal satu khotib dari IKDMI

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com — Ikatan Khotib Dewan Masjid Indonesia (IKDMI) Kota Administrasi Jakarta Utara menggelar acara Halal Bihalal di Lantai 10 Gedung Wali Kota administrasi Jakarta utara,Rabu (23/4/2025). Kegiatan yang dihadiri puluhan khotib dari berbagai masjid di Jakarta Utara, kegiatan ini dihadiri langsung oleh Ketua DMI DKI Jakarta, KH. Mamun Al Ayyubi.

Dalam sambutannya, KH. Mamun Al Ayyubi menekankan pentingnya pengembangan kualitas khotib di seluruh masjid di DKI Jakarta. “Masjid yang mendapat Bantuan Operasional dan Tanggap Ibadah (BOTI) wajib mencantumkan minimal satu khotib dari IKDMI dalam daftar khotib Jumat selama satu tahun. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa dai dai terlatih IKDMI dapat menebar dakwah berkualitas di seluruh wilayah DKI,” ujarnya.

Turut hadir Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jakarta Utara, KH. Ibnu Abidin, yang dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas terbentuknya kepengurusan IKDMI Jakarta Utara. “Kehadiran IKDMI sebagai wadah silaturahmi dan peningkatan kapasitas khotib akan sangat membantu umat dalam mendapatkan pencerahan keagamaan yang mencerahkan dan moderat,” kata KH. Ibnu Abidin.

Sementara itu, Ketua DMI Jakarta Utara, Drs. Suwardi, mengungkapkan rasa syukur atas terbentuknya pengurus IKDMI Jakarta Utara. “Alhamdulillah, telah terbentuk pengurus IKDMI Jakarta Utara sebagai wadah silaturahmi—semoga terus memberikan manfaat bagi warga Jakarta Utara, khususnya di masjid masjid setempat,” ujarnya.

Pengurus DKM Masjid harus paham 4 faktor, yaitu Idaroh (pengelolaan manajemen administrasi, keuangan), Imaroh ( memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan), dan Riaya (pemeliharaan fasilitas ibadah dan menjaga agar terlihat bersih dan nyaman sehingga tamu Allah akan betah dalam beribadah) serta Masjid Ramah lingkungan (Ramah anak, ramah disabilitas dan meningkatkan wakaf yang produktif), ”

Ditambahkan Suwardi, DKM adalah anggota DMI untuk itu kami berhak DMI kukuhkan, dan jumlah masjid di Jakarta Utara ada 666 masjid, 954 mushola dan 1200 Taman pendidikan Islam, itu semua dalam binaan DMI dan kepada pihak DKM agar selalu bersinergi dengan pihak pemerintah setempat , tambah Suwardi

Acara dilanjutkan Halal , ini tidak hanya menjadi ajang mempererat ukhuwah Islamiyah, tetapi juga sarana evaluasi dan perencanaan program dakwah ke depan, seperti pelatihan public speaking bagi khotib muda dan penyusunan kalender khotbah Jumat terpadu.

Acara diakhiri dengan doa bersama, diikuti ramah tamah dan santap siang di ruang VIP Lantai 10 Gedung Wali Kota. Dengan semangat kebersamaan, para khotib berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas khutbah demi kemaslahatan umat di Jakarta Utara.(Sutarno)

Continue Reading

Ibukota

Gubernur DKI Sampaikan Visi Jakarta Jadi Kota Global di Kegiatan Musrenbang.

Published

on

By

Jakarta, Hariansentan.com — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (23/4).

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD dan RKPD mampu menghadirkan perbaikan mendasar melalui penguatan layanan ekonomi, pemenuhan layanan sosial dan layanan dasar perkotaan.

Acara ini dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Wakil Gubernur Rano Karno, Sekretaris Daerah Marullah Matali, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, serta Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica

Turut hadir sebagai pembicara di Musrenbang, Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin, Direktur Jenderal Perimbangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Komjen Pol. Tomsi Tohir.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali menyampaikan laporan pelaksanaan Musrenbang.

Gubernur Pramono menegaskan, penyusunan RPJMD kali ini bukan sekadar kelanjutan agenda pemerintahan sebelumnya, melainkan momentum penting dalam merespons tantangan baru pascadisahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024.

“Jakarta telah menyiapkan peta jalan menuju 20 besar kota global. Oleh karena itu, masa awal kepemimpinan ini menjadi sangat krusial dalam meletakkan fondasi dan aspek-aspek fundamental menuju #Top20GlobalCity,” ujarnya.

Lebih lanjut, Gubernur Pramono menyampaikan, arah kebijakan pembangunan jangka panjang Jakarta (RPJPD) dibagi ke dalam empat tahap, dengan periode 2025–2029 sebagai tahap pertama implementasi.

“Fokus utama pada tahap awal ini adalah perbaikan mendasar melalui penguatan landasan ekonomi, pemenuhan layanan sosial dan layanan dasar perkotaan, serta peningkatan daya saing dalam berbagai indeks kota global,” jelasnya.

Dalam rangka mendukung visi Jakarta sebagai kota global dan menyongsong Indonesia Emas 2045, tema pembangunan RKPD 2026 ditetapkan sebagai “Transformasi Jakarta Kota Global: Penguatan Infrastruktur, Layanan Dasar, dan Fondasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, dengan tujuh prioritas pembangunan, yaitu:

  1. Peningkatan modal manusia yang berdaya saing.2. Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi yang berkelanjutan;
  2. Penciptaan penghidupan masyarakat yang layak dan mandiri.4. Transformasi tata kelola pemerintahan yang dinamis dan responsif;
  3. Peningkatan infrastruktur kota yang layak dan memadai.6. Optimalisasi pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim.7. Penciptaan mobilitas dan kawasan berorientasi transit dalam kegiatan ekonomi.

Gubernur Pramono mengungkapkan, dalam penyusunan RKPD 2026, Pemprov DKI Jakarta menerima 42.502 usulan dari masyarakat, yang diperoleh melalui berbagai kanal: 11.812 dari Musrenbang, 5.043 usulan langsung, dan 25.647 hasil reses DPRD.

“Tingginya partisipasi masyarakat mencerminkan keterlibatan publik yang aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus terbuka terhadap aspirasi dari berbagai elemen masyarakat,” katanya.

Sebagai wujud komitmen tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan dua kanal utama untuk menjaring dan memantau usulan masyarakat, yakni Kanal Aspirasi RPJMD 2025–2029 dan e-Musrenbang. Kedua platform ini menjadi media interaktif dalam proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan partisipatif. (Sutarno)

Continue Reading
Advertisement

Trending