Connect with us

Ekonomi

PPKM Darurat, Komsumsi Listrik 2021 Diprediksi di Bawah 2 Persen

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – PT PLN (Persero) mengaku terkena dampak
perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Pasalnya, penjualan listrik kepada pelanggan khususnya pelanggan bisnis seperti mall, pusat keramaian dan industri kecil anjlok.

Menurut Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN, Bob Saril, akibat perpanjangan PPKM tersebut PLN memproyeksikan pertumbuhan konsumsi listrik sepanjang tahun 2021 ini akan berada di bawah 2 persen.

“Selama ini kontribusi sektor bisnis dan ritel terhadap total pertumbuhan konsumsi listrik mencapai 18 persen,” kata Bob dalam sebuah webinar yang digelar Ruang Energi.com, Kamis (22/7/2021).

Lebih jauh ia mengatakan, dengan adanya pelarangan mereka beroperasi kecuali sektor esensial dan kritikal, maka secara otomatis konsumsi listrik mengalami penurunan.

“Dengan adanya PPKM Darurat tentu saja ada beberapa sektor yang terdampak sektor bisnis karena mall nggak boleh buka, nggak ada pertemuan dan pedagang juga harus tutup. Ini menyebabkan turun signifikan (konsumsi listrik),” papar Bob.

Ia menjelaskan, meski pada awal semester I terjadi penurunan konsumsi listrik, namun PLN merasa masih tertolong dengan adanya pertumbuhan konsumsi di semester I yang mencapai 4,89 persen.

“Dengan begitu secara akumulatif, hasil penjualan listrik pada semester I lalu akan sedikit membantu tingkat pertumbuhan konsumsi,” ujarnya.

“Walaupun konsumsi listrik turun untuk golongan industri dan ritel, namun hal itu sedikit terkompensasi oleh konsumsi listrik golongan rumah tangga,” tambah dia.

Hal ini kata dia, karena di saat PPKM Darurat, masyarakat cenderung lebih banyak berkegiatan dari rumah seperti work from home (WFH) atau study from home.

“Sampai Juni kemarin kita cukup ditopang oleh sektor industri dan sektor publik. Kini kita harap ini bisa ditopang oleh sektor rumah tangga yang sekarang masyarakat lebih banyak kembali ke rumah,” tukasnya.

Bob juga mengungkapkan, bahwa pihaknya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga menggelar Posko Siaga Darurat Covid-19 subsektor ketenagalistrikan selama masa PPKM Darurat.

“Tim PLN akan bertugas memonitor dan melaporkan kondisi kelistrikan dan keandalan pasokan obyek vital dukungan layanan kesehatan seperti industri l oksigen, Rumah Sakit rujukan Covid-19 dan sarana penunjang lainnya,” papar Bob.

Dia juga menambahkan, bahwa prioritas siaga darurat Covid-19 ini diantaranya memastikan kondisi kelistrikan di beberapa lokasi seperti Rumah Sakit Besar, Pabrik Produsen Oksigen, Istana Presiden dan Wapres, Rumah Sakit Rujukan, Objek Vital Nasional, Palang Merah Indonesia, dan Kantor Kepolisian Daerah.

“Tim Posko juga memantau kejadian khusus pemadaman listrik yang diakibatkan dari gangguan teknis di instalasi ketenagalistrikan ataupun disebabkan kondisi cuaca ekstrim, sehingga mengganggu kenyamanan masyarakat selama PPKM Darurat ini,” pungkas Bob.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Federasi Serikat Pekerja Global Dukung SP PLN Grup Tolak Privatisasi

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Perjuangan Serikat Pekerja PLN Group menolak kebijakan Holding dan Sub Holding dan Initial Public Offering (IPO) mendapat support dari Federasi Serikat Pekerja Global (Public Services International/PSI). PSI menilai, kebijakan holdingisasi dan privatisasi PLN tersebut bertentangan dengan konstitusi dan berpotensi merugikan rakyat.

Menurut Southeast Sub regional Secretary Public Services International, Ian Mariano, privatisasi hanya akan berpotensi menaikkan harga tarif listrik.

“Berdasarkan informasi dan studi dari PSI telah terjadi kenaikan yang signifikan dari beberapa kasus yang diteliti oleh PSI, baik di Uni Eropa, Philipina dan Nigeria,” katanya dalam press conference secara daring dalam rangka HUT SP PLN pada Rabu (15/9/2021).

Sementara Sekjen PSI Rosa Pavanelli mengatakan, organisasi dengan lebih dari 700 serikat pekerja yang mewakili 30 juta pekerja di 154 negara ini mendukung langkah yang ditempuh SP PLN dan anak perusahaan

“Kami (PSI) dan afiliasi kami di bidang energi di Indonesia yaitu Serikat Pekerja PT PLN Persero (SP PLN Persero), Persatuan Pegawai PT Indonesia Power (PP IP), dan Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), menolak keras upaya privatisasi, melalui penggabungan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaannya menjadi holding perusahaan,” papar Rosa.

Sebelumnya Kementerian BUMN berencana membentuk holding company untuk pembangkit panas bumi (PLTP) dan pembangkit listrik tenaga uap-batubara (PLTU), yang khusus untuk panas bumi akan dipisahkan dari PLN milik Pemerintah. Setelah membentuk induk perusahaan yang terpisah, aset dan saham tersebut akan dijual melalui penawaran umum perdana (IPO).

Dalam suratnya kepada Presiden Jokowi, Rosa menyampaikan, bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia telah memutuskan segala upaya untuk memprivatisasi listrik, dalam bentuk apapun, adalah inkonstitusional. “Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ketenagalistrikan merupakan sektor produksi yang penting bagi negara dan mempengaruhi hajat hidup orang banyak,” ucapnya

“Listrik merupakan kebutuhan, kepentingan strategis bagi negara dan berdampak pada kehidupan seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah harus menjaga kepemilikan dan bekerja untuk memastikan akses universal dan transisi yang adil dan merata ke generasi rendah karbon,” tambah Rosa.

Lebih lanjut dia mengatakan, bahwa privatisasi layanan energi tidak akan memungkinkan akses universal atau memungkinkan transisi mendesak ke generasi rendah karbon.

“Ini seperti yang dipersyaratkan dalam Kesepakatan Iklim Paris Indonesia berjanji untuk mengurangi emisi rumah kaca sebanyak 29% pada tahun 2030 dengan meningkatkan penggunaan energi terbarukan hingga 23% dari total konsumsi nasional pada tahun 2025,” tukasnya.


Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum SP PLN, M Abrar Ali dan Sekjen SP PJB Dewanto Wicaksono kembali menekankan soal pernyataan sikap yang disampaikan akhir Juli 2021. “SP-PLN Grup dengan tegas menolak holdingisasi PLTP jika tidak diserahkan kepada PLN sebagai holding perusahaanya,” tegasnya.

Pihaknya juga menolak jika holdingisasi PLN dilanjutkan dengan privatisasi atau penjualan saham PLN atau anak perusahaanya melalui mekanisme IPO di pasar modal.

“Jika privasitasi PLN itu dilakukan dan swasta masuk yang notabene berorientasi untung, dampaknya akan memacu kenaikan tarif listrik. Kenaikan tarif listrik inilah hampir dipastikan terjadi jika PLN sudah dikuasai swasta yang nota bene profit oriented,” papar Abrar.

Ia menambahkan, para pengambil kebijkan di negeri ini bahkan Presiden Jokowi hendaknya menilik sejarak. Bagaimana perjuangan para perintis PLN yang dengan susah payah dengan korban darah dan air mata menasionalisasi perusahaan listrik Belanda menjadi PLN yang sekarang.

“Perjuangan para perintis PLN serta amanat konstitusi ini harus tetap ditegakkan. Dan PLN tidak diprovatisasi serta tdak diserahkan ke pemilik modal yang lebih mengejar keuntungan dibandingkan pelayanan ke rakyat dan bangsa,” pungkas Abrar.

Sementara Sekjen SP PLN Dewanto Wicaksono sepakat sesuai putusan judicial review di MK, sektor pelayanan energi dan pelayanan publik seperti PLN tidak boleh diprivatisasi.

“Sektor pelayannan publik dan energi harus tetap dibawah kendali negara melalui BUMN yang langsung dikontrol DPR dan mengacu pada aturan konstitusi,” terang Dewanto.

Penolakan SP PLN terkait holdingisasi dan privatisasi PLN bukan semata-mata kepentingan SP atau PLN sebagai BUMN.

“Tapi, Indonesia sebagai negara hukum maka harus menjadi konstitusi negara sebagai aturan tertinggi dan harus ditaati semua pihak termasuk Kementerian BUMN dan PLN sekalipun,” tutup Dewanto.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Penggunaan PLTS Atap Rugikan PLN, Pengamat Surati Presiden Jokowi

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Kementerian ESDM saat ini sedang dalam proses merevisi Permen ESDM No.49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Surya Atap oleh Konsumen Perusahaan Listrik Negara untuk yang ketiga. Revisi sebagian ketentuan dalam peraturan tersebut memang akan bermanfaat, namun ada pula perubahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara, PLN dan rakyat.

Terkait revisi Permen tentang PLTS Atap ini, sejumlah tokoh energi, mulai dari profesional hingga pengamat menuliskan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokow). Dalam surat yang diterima, Rabu (1/9/2021), dan ditandatangani 9 pengamat dan akademisi itu, Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Energi Nasional diminta untuk menghentikan proses revisi Permen ESDM tersebut.

Berbagai perubahan yang akan dilakukan meliputi: (1) peningkatan tarif ekspor listrik dari 65% menjadi 100%, (2) kelebihan tabungan listrik dinihilkan diperpanjang, (3) permohonan izin PLTS Atap dipercepat, (4) pelanggan PLTS Atap dapat melakukan perdagangan karbon, (5) sistem operasi menggunakan aplikasi digital, (6) pelayanan berlaku bagi pelanggan non PLN, dan (7) PLN akan menyediakan pusat pengaduan. Dengan revisi tersebut Kementrian ESDM berharap pencapaian target penambahan kapasitas PLTS Atap dan bauran EBT 23% dapat dipercepat.

“Tapi menurut hemat kami, percepatan penambahan kapasitas PLTS Atap dan bauran EBT 23% bukanlah target yang harus dicapai “at any cost”, tanpa mempertimbangkan berbagai potensi kerugian yang akan timbul. Negara, PLN dan rakyat berpotensi mengalami kerugian, terutama akibat perubahan tarif ekspor listrik dari semula 65% menjadi 100%,” papar Mamit Setiawan, salah satu penandatangan surat tersebut, Rabu.

Direktur Eksekutif Energy Watch itu menilai, revisi sebagian ketentuan dalam peraturan tersebut memang akan bermanfaat. Namun ada pula perubahan yang dapat menimbulkan kerugian bagi negara, PLN dan rakyat. Menurutnya, langkah yang dilakukan para pengamat energi ini dilakukan karena rasa peduli mereka terhadap persoalan kelistrikan di Tanah Air.

“Kita ingin menyuarakan bahwa rencana revisi Permen ESDM No.49/2018 tentang Penggunaan Sistem Pembangkit Listrik Surya Atap (PLTS Atap) oleh Konsumen Perusahaan Listrik Negara (PLN) ini sebenarnya merugikan,” tegas Mamit.

Ia menambahkan, ke depannya ada potensi merugikan baik itu dari negara maupun dari PLN sendiri. “Kita sudah memberikan alasan-alasannya kenapa, dari surat yang kami sampaikan bahwa dari bisnis PLN dirugikan karena tidak memperhatikan adanya susut jaringan dari ekspor impor listrik,” urainya

“Terus juga ini lebih kepada green style lifestyle pemasangan PLTS Atap, sehingga tidak ada kaidah bisnis yang dilalui antara PLN dengan pemasang PLTS Atap ini. Kemudian karena ini sifatnya take or pay oleh PLN, maka ini ada potensi mengganggu cash flow PLN,” papar Mamit.

Berikut poin-poin yang terangkum dalam Surat Terbuka tersebut:

1. Bisnis PLN akan dirugikan karena ketentuan tersebut tidak memperhitungkan susut jaringan dalam proses ekspor (distribusi) listrik. Selain itu, ketentuan tersebut tidak memperhitungkan nilai ekonomi dari fasilitas/infrastruktur yang dibangun oleh PLN dan juga didanai oleh APBN.

2. Motif pemasangan PLTS Atap akan berubah dari semula berdasar green lifestyle menjadi berburu keuntungan bisnis (dalam IPP mikro) tanpa mengikuti kaidah-kaidah bisnis yang berlaku umum.

3. Kewajiban untuk membeli listrik EBT PLTS Atap berpotensi mengganggu cash flow PLN dan menambah beban subsidi listrik di APBN. Masuknya listrik PLTS Atap pada sistem PLN akan meningkatkan BPP listrik secara keseluruhan, yang pada akhirnya akan meningkatkan anggaran subsidi listrik di APBN untuk setiap tahun anggaran.

4. Neraca daya kelistrikan nasional menjadi tidak stabil, terutama karena tidak adanya batasan kapasitas terpasang PLTS Atap. Sehingga hal ini menimbulkan tambahan biaya operasi dan menurunkan efisiensi sistem kelistrikan nasional.

5. Beban keuangan PLN berpotensi bertambah dan semakin memberatkan. Berdasarkan data yang ada, saat ini sistem kelistrikan Jawa-Bali dan Sumatera sedang mengalami kelebihan produksi/oversupply yang cukup besar. Masuknya ekspor listrik PLTS Atap pada kedua sistem kelistrikan tersebut akan meningkatkan oversupply.

6. Beban biaya yang ditanggung PLN akibat oversupply dan kebijakan Take or Pay (TOP) dari proyek pembangkit listrik 35.000 MW yang saat ini sudah mencapai kisaran puluhan atau bahkan ratusan triliun rupiah akan semakin bertambah jika listrik PLTS Atap masuk dalam sistem kelistrikan.

7. Alokasi subsidi listrik di APBN menjadi tidak tepat sasaran. Data KESDM menyebutkan mayoritas pelanggan PLN adalan Non Subsidi 2.200 – 6.600 VA. Pembelian listrik ekspor PLTS Atap akan menambah anggaran subsidi listrik di APBN, namun yang menikmati pelanggan Non Subsidi.

8. Nilai tambah dan manfaat ekonomi PLTS Atap terhadap perekonomian nasional masih relatif kecil. Saat ini TKDN PLTS Atap masih cukup rendah dan belum memenuhi ketentuan regulasi TKDN pemerintah.

Manfaat ekonomi pengembangan PLTS Atap akan lebih banyak dinikmati negara produsen solar panel. Sementara Indonesia berpotensi terjebak menjadi pasar dan konsumen teknologi PLTS yang pada akhirnya tidak dapat memanfaatkan potensi green economy yang semestinya dapat menjadi instrumen menuju pencapain Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan sejumlah catatan di atas, terhadap rencana revisi ketiga Permen ESDM No.49/2018 direkomendasikan hal- hal sebagai berikut:

1. Untuk keadilan bagi seluruh pihak terkait, maka ketentuan mengenai tarif ekspor listrik harus dipertahankan pada nilai 65%.

2. Untuk memudahkan perencanaan dan menjaga stabilitas sistem kelistrikan, maka perlu dilakukan pembatasan kapasitas terpasang dan pembelian listrik PLTS Atap sesuai kebutuhan sistem kelistrikan nasional.

3. Mempertimbangkan manfaat dan nilai tambah ekonomi nasional masih rendah, maka pemerintah perlu menunda revisi regulasi sampai industri PLTS di dalam negeri telah siap atau telah dapat memenuhi ketentuan TKDN yang ditetapkan pemerintah.

Sementara itu 9 orang yang menandatangani Surat Terbuka tersebut antara lain:

1. Sofyano Zakaria – Puskepi;
2. Marwan Batubara – IRESS ;
3. Komaidi Notonegoro – Reforminer;
4. Ferdinan Hutahaean – Energy Watch Indonesia ;
5. Defiyan Cory – Ekonom Konstitusi
6. Mamit Setiawan – Energiy Watch ;
7. Salamudin Daeng – AEPI
8. M Kholid Syeirazi – ISNU
9. Abra Talattov – INDEF.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Permintaan Kredit Industri Hulu Migas Tetap Tinggi

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Kelembagaan dan BUMN PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Agus Noorsanto menilai, industri hulu migas masih tetap menarik untuk diberikan dukungan pembiayaan oleh industri perbankan nasional khususnya anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menurut dia, meski sektor hulu migas memiliki karakter padat modal dan berisiko tinggi, namun sektor ini tetap menjadi backbone bagi perekonomian nasional. Pasalnya hasil dari produksi hulu migas dibutuhkan oleh mayoritas industri nasional.

“Apalagi pemerintah telah menargetkan produksi minyak bisa menembus level 1 juta barel per hari dan 12 miliar standar kaki kubik per hari untuk gas pada tahun 2030,” kata Agus dalam webinar bertajuk “Arah Baru Industri Migas, Peran Perbankan Nasional di Industri Hulu Migas”, Kamis (19/8/2021).

Hal ini, kata dia, menandakan bahwa sektor hulu migas di masa depan akan terus meningkatkan upaya eksplorasi dan produksinya demi mencapai target itu.

“Itu artinya aktifitas bisnis akan terus berputar sehingga bagi keterlibatan industri perbankan sangat dibutuhkan agar aktifitas produksi bisa berjalan lancar,” ucapnya.

Ia mengatakan bahwa dari sisi perbankan pihaknya sebagai anggota bank Himbara sangat siap untuk mendukung pembiayaan dan kebutuhan layanan perbankan lainnya bagi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS).

“Idealnya pemerintah perlu mendorong para KKKS untuk melibatkan bank nasional khususnya bank Himbara dalam rangka memenuhi kebutuhan finansial atau layanan perbankan,” ujarnya.

Pasalnya, kata dia, dengan melibatkan bank nasional maka benefit yang didapatkan juga akan kembali kepada negara.

“Harapannya agar bagaimana peran industri perbankan khususnya bank himbara bisa meningkat pada industri hulu migas, ini juga dalam rangka untuk mendukung peningkatan penerimaan negara. Jadi KKKS dan industri penunjangnya perlu mengutamakan penggunaan bank negara dalam memenuhi transaksi perbankan,” papar Agus.

Dijelaskan Agus bahwa dukungan pembiayaan bank Himbara terhadap sektor hulu migas selama ini cukup besar. Tercatat hingga Mei 2021 jumlah kredit yang dikucurkan pada sektor pertambangan yang di dalamnya memuat sektor hulu migas nilainya mencapai Rp128 triliun.

Kendati turun 12,9 persen, lanjut dia, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp147 triliun, namun sektor hulu migas tetap menjadi daya pikat bagi industri pembiayaan.

“Dari sisi NPL (non performing Lian/kredit macet) sektor ini juga relatif terjaga atau rendah dibandingkan sektor lain seperti makanan dan minuman. Sektor migas (pertambangan) NPLnya di level 4,9 persen, ini cukup rendah dibandingkan tahun lalu sebesar 5 persen. Ini pertanda baik,” pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Executive Energy Watch, Mamit Setiawan, juga menilai bahwa industri hulu migas dan industri jasa penunjang lainnya masih tetap potensial untuk didanai oleh perbankan. Bahkan kebutuhan investasi untuk sektor hulu migas masih tetap besar kedepannya lantaran Indonesia masih belum bisa sepenuhnya beralih ke energi baru terbarukan.

“Target realisasi investasi sektor hulu migas yang ditetapkan pemerintah tahun 2021 adalah sebesar USD12,38 miliar. Sementara hingga semester I 2021 lalu baru terealisasi USD4,92 miliar. Realisasi investasi ini belum termasuk pada industri jasa penunjangnya,” paparnya

Menurutnya, jika digabung nilai kebutuhan investasi sangat besar. Hal ini menjadi peluang bagi industri perbankan nasional untuk terlibat dalam pembiayaan investasi pada proyek-proyek strategis hulu migas.

“Dari angka itu sebenarnya industri hulu migas sampai saat ini masih sangat menjanjikan. Maka SKK Migas dan pemerintah terus berupaya agar bagaimana iklim investasi terus membaik khususnya di sektor hulu migas,” ucap Mamit.

Dia mencontohkan beberapa proyek penting hulu migas yang bisa menjadi peluang industri perbankan masuk dan terlibat dalam pembiayaan yaitu di Region I (Sumatra dan Kepulauan Natuna) ada 63 working area.

Kemudian di Region II (Jawa, Madura, Kalimantan) ada 46 working area yang bisa dimasuki industri perbankan nasional. Kemudian di Region III (Indonesia Timur) terdapat 22 working area.

“Jadi masih banyak peluang investasi pada industri hulu migas dan industri jasa penunjangnya. Sebab biar bagaimanapun industri hulu migas tanpa industri penunjang ini tidak akan bergerak signifikan. Nah ini peluang bagi industri perbankan untuk meningkatkan investasinya di hulu migas,” tutup Mamit.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.