Connect with us

Polhukam

Ponpes Al – Inayah Sosialisasikan Penyederhanaan Kebijakan Regulasi Pelayanan Publik

Published

on

Serang, Hariansentana.com – Pimpinan Pondok Pesantren Al-Inayah Lebak Wangi, menyelenggarakan kegiatan sosialisasi dengan tema “Penyederhanaan Kebijakan Regulasi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik dalam Pemerintahan Joko Widodo Pada Periode Kedua” di Serang, Banten, beberapa waktu lalu.

Pada kegiatan tersebut, menghadirkan beberapa narasumber seperti Husaini Ibrohaf, S. Ag. M. Pd. I (Ketua Yayasan Al Inayah dan Kepala SMK Al Inayah), Suyoto, S. Sos. MM (Pengurus Organisasi Remaja Kelapian Kabupaten Serang), dan Rajudi, S. Pd, (Tokoh Agama/Mubaligh Kabupaten Serang).

Rajudi, mengatakan bahwa Omnibus Law dimaksudkan untuk memangkas peraturan-peraturan yang berbelit dan disederhanakan menjadi suatu aturan yaitu RUU Omnibus law Cipta Kerja. Selain itu, Omnibus Law mampu menyederhanakan aturan yang saat ini dirasa rumit dan tumpang tindih.

“Kita perlu memahami bahwa Omnibus Law RUU Cipta Kerja merupakan usaha yang dilakukan pemerintah untuk memudahkan pelaku usaha dalam membangun lapangan kerja di masyarakat, tanpa ada beban peraturan yang tumpang tindih” ujarnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Suyoto menambahkan Omnibus Law Cipta Kerja merupakan langkah strategis pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia.

“Ini adalah langkah yang bagus dengan terwujudnya RUU Cipta Kerja yaitu membuka lapangan kerja seluas mungkin dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia tidak hanya untuk kelompok tertentu” katanya.

Sementara itu, Husaini Ibrohaf, mengatakan digulirkannya RUU Cipta Kerja saat ini memang mengundang pro dan kontra, hal tersebut wajar karena belum semua masyarakat memahami maksud dari Omnibus Law.

“Omnibus Law dibuat agar regulasi yang ada di Indonesia dapat mempermudah dan ramah, sehingga dapat membuka seluas-luasnya investasi. Investasi masuk, artinya ada modal yang dibutuhkan terjadap roda pemerintahan guna meningkatan ekonomi. Tanpa investasi dalam artian mengandalkan upaya sendiri Indonesia akan mengalami kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonominya” pungkasnya.

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Polhukam

Pangkoopsud I Hadiri Paparan Satgas Pengadaan TNI AU.

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Panglima Komando Operasi Udara I Marsekal Muda TNI Mohammad Nurdin menghadiri rapat penyampaian perkembangan Satuan Tugas Pengadaan TNI AU yang dipimpin langsung Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, S.E., M.M., berlangsung di Ruang Rapat Kasau, Basement Gd. Pimpinan Rd. Suryadi Suryadarma, Cilangkap, Jakarta Timur. (Senin, 20-5-2024).

Pada rapat tersebut menghadirkan beberapa pejabat yang menyampaikan paparan sesuai bidangnya yaitu Kapus Alpalhan Baranahan Kemhan RI Marsma TNI Yusran Lubis, S.E., M.M., beserta pejabat terkait lainnya.

Rapat yang akan berlangsung sampai tanggal 22 Mei 2024 ini membahas tentang pengadaan alutsista beberapa jenis pesawat beserta infrastukturnya untuk menambah kekuatan TNI Angkatan Udara, dan rapat hari pertama ini dihadiri oleh Wakasau, Pangkoopsudnas, Dankodiklatau, Koorsahli Kasau, Irjenau, Para Asisten Kasau, serta para pejabat utama di lingkungan Mabesau dan para pejabat jajaran TNI AU di wilayah Jakarta.

Continue Reading

Polhukam

Pangkoopsud I Pimpin Upacara Peringatan Harkitnas ke-116 di Makoopsud I.

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM –Pangkoopsud I Marsda TNI Mohammad Nurdin pimpin upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-116 yang digelar di Lapangan Upacara Makoopsud I. Hadir dalam upacara tersebut, Kaskoopsud I, Irkoopsud I beserta Para Asisten, Kepala Satuan Kerja, serta Para Perwira, Bintara, Tamtama dan PNS Koopsud I. (Senin, 20-5-2024).

Dalam sambutan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi yang dibacakan oleh Pangkoopsud I menjelaskan bahwa diperlukan refleksi ke belakang untuk mengingatkan kembali tujuan dibentuknya sebuah bangsa. Lebih lanjut beliau menyampaikan, “Lahirnya Boedi Oetomo di masa itu telah menumbuhkan bibit bagi cita-cita mewujudkan kemerdekaan Indonesia”.

Menkominfo juga mengingatkan bahwa terdapat tiga tujuan yang menjadi cita-cita utama kebangkitan nasional saat didirikannnya organisasi Boedi Oetomo, yaitu memerdekakan cita-cita kemanusiaan, memajukan nusa dan bangsa, serta mewujudkan kehidupan bangsa yang terhormat dan bermartabat di mata dunia.

Selanjutnya Menkominfo berpesan agar kita harus menatap masa depan dengan penuh optimisme, kepercayaan diri, dan keyakinan. “Mari kita rayakan kebangkitan nasional kedua menuju Indonesia Emas!” tegas Menkominfo dalam sambutannya.

Upacara ditutup dengan menyanyikan lagu “Bagimu Negeri” dan “Satu Nusa Satu Bangsa” oleh seluruh peserta upacara.

Continue Reading

Polhukam

Kepengurusan HIPKABI 2023-2028 digugat di Pengadilan Negeri Jaktim

Published

on

JAKARTA, HARIANSENTANA.COM — Perintis pembentukan Himpunan Perawat Kamar Bedah Indonesia (HIPKABI) Sukendar, menggugat kepengurusan HIPKABI periode 2023-2028 di Pengadilan Negeri, Jakarta Timur.

Hal itu terungkap dalam sidang pembacaan gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Cakung, Rabu (15/5/2024)lalu.

Usai sidang, Sukendar mengatakan, pihaknya mengajukan gugatan kepengurusan Hipkabi 2023-2028 karena ada kejanggalan dan ketidaksesuaian dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) Hipkabi.

“Proses Kongres Nasional (Konas) Hipkabi yang digelar di Jawa Timur pada awal Juni 2023 mengesampingkan AD/ART yang ada. Bahkan, menggunakan aturan organisasi profesi lain. Hipkabi sudah memiliki badan hukum yang jelas. Ini kan aneh,” kata Sukendar yang merupakan anggota Hipkabi itu.

Dia pun kecewa dengan penyelenggaraan Konas dalam pemilihan kepengurusan baru Hipkabi periode 2023-2028. Dalam kongres itu, Suatmaji kembali terpilih sebagai Ketua Hipkabi.

Sukendar berharap Hipkabi kembali ke jalan yang lurus dan benar yang berpatokan kepada AD/ART yang telah dibentuk.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat (Sukendar), Eli Bungriyando mengatakan pelaksanaan Kongres Nasional Hipkabi yang telah digelar Juni 2023 itu mengacu pada organisasi profesi lain.

Padahal, lanjut dia, seharusnya pelaksanaan kongres Hipkabi itu mengacu pada AD/ART yang ada karena Hipkabi telah memiliki akte pendirian.

Oleh karena itu, melalui persidangan di Pengadilan Negeri ini pihaknya meminta agar dilakukan Kongres Nasional Luar Biasa Hipkabi untuk menentukan kepengurusan baru yang berdasarkan pada AD/ART Hipkabi.

“Kami juga minta agar SK yang telah dikeluarkan dalam kepengurusan Hipkabi periode 2023-2028 dibatalkan,” kata pria yang disapa Manik itu. Sidang itu pun akan dilanjutkan pada Rabu (29/5).

Continue Reading
Advertisement

Trending