Connect with us

Ekonomi

Perilaku Berubah, Banyak Konsumen “Malu” Gunakan Premium

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Sebagian besar pemilik sepeda motor saat ini disebut tidak lagi menggunakan bahan bakar minyak (BBM) jenis premiun, terutama sepeda motor jenis matic yang lebih banyak menggunakan Pertalite atau Pertamax sebagaimana ditunjang buku petunjuk kendaraan bermotor dan dealernya.

Hal ini seperti diungkapkan Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori saat diskusi online yang digelar Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) di Jakarta, Sabtu (27/6/2020). “Bahkan, bisa jadi telah terjadi perubahan perilaku di kalangan pemilik mobil dan sepeda motor yang “malu” membeli BBM bersubsidi seperti Premium,” kata Defiyan.

Selain rasa “malu”, kata Defiyan, perubahan dalam perilaku konsumen yang mulai meninggalkan premium karena mereka sadar bahwa untuk pemeliharaan mesin kendaraan harus menggunakan bahan bakar dengan oktan yang lebih tinggi.

“Jadi selain karena ada rasa “malu” untuk terus menggunakan premium, apalagi ditunjang banyanya pilihan BBM yang disediakan Pertamina saat ini, perubahan pola konsumsi masyarakat yang memilih jenis BBM beroktan lebih tinggi karena mampu meningkatkan kinerja (kecepatan, kehandalan, dan pemiharaan) kendaraan mereka yang lebih baik,” papar Defiyan.

Lebih jauh ia mengatakan, penurunan penjualan premium Pertamina 5 tahun terakhir ini juga mengindikasikan bahwa konsumen sebenarnya telah memiliki kesadaran atas kebutuhan BBM ramah lingkungan. Sayangnya, masalah utama sejak Tahun 2014 dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (yang dirubah menjadi Perpres No.43 Tahun 2018) justru berada pada komitmen Pemerintah sendiri.

“Premium sebagai BBM beroktan rendah apabila disediakan terus tentu akan membuka peluang konsumen untuk terus mengkonsumsi. Apalagi jumlah kendaraan bermotor roda dua semakin meningkat dengan adanya kebijakan izin angkutan umum yang diberikan oleh Kementerian Perhubungan. Ini membuat kebijakan pemerintah menjadi absurd dan tak masuk akal,” tukasnya.

Sekedar diketahui, konsumsi BBM jenis premium saat ini terus mengalami penurunan. Hal ini mulai terlihat sejak Tahun 2014 atau 5 tahun terakhir ini berdasar data penjualan BBM Pertamina. Misalnya, pada Tahun 2015 ke 2016, penurunan konsumsi premium juga kembali terjadi, yaitu dari 27,6 juta Kilo Liter/KL menjadi 21,6 juta KL. Bahkan, angka penurunan konsumsi anjlok drastis menjadi 12,3 juta KL pada Tahun 2017, dan ini merupakan angka penurunan terbesar, yaitu sejumlah 9.3 juta KL.

Terkait perkembangan jumlah kendaraan bermotor seperti dipublis Badan Pusat Statistik (BPS), hingga Tahun 2018, total semua jenis kendaraan bermotor sudah mencapai 146.858.759 unit, di mana 120.101.047 unit di antaranya adalah sepeda motor. “Dan kita tahu selama ini sepeda motor merupakan konsumen utama premium dan diperkirakan sebagai penyebab dari ketidakramahan lingkungan udara di Jakarta dan Indonesia,” ungkapnya.

Menurutnya, jika diasumsikan pertumbuhan mobil penumpang masih sama, jumlah mobil penumpang di Jakarta pada 2017 mencapai 3,75 juta unit dan 2018 menjadi 3,99 juta unit. “Sedangkan jumlah sepeda motor di Jakarta pada 2012 mencapai 10,82 juta unit. Angka ini terus meningkat menjadi 13,3 juta unit pada 2016. Dengan rerata pertumbuhan 5,3% per tahun, jumlah sepeda motor diperkirakan mencapai 14 juta unit pada 2017 dan 14,74 juta unit pada 2018,” tutup Defiyan.

Sementara Ketua Harian YLKI Tulus Abadi pada kesempatan tersebut menyoroti soal wacana penghapusan BBM premium yang sempat muncul di ruang publik. Menurut dia, wacana tersebut idealnya tak perlu menimbulkan kegelisahan. Apalagi hal serupa sudah pernah dilakukan di Jakarta pada tahun 2018, bahkan waktu itu bensin premium telah dikendalikan secara ketat di seluruh Pulau Jawa, Madura, dan Bali (Jamali).

“Sayangnya kebijakan tersebut mati suri, sebab beberapa hari menjelang mudik Lebaran (2018), Menteri ESDM saat itu Ignasius Jonan mewajibkan SPBU Pertamina di Pulau Jawa termasuk Jakarta untuk kembali menjual premium dengan alasan klise untuk membantu pemudik dan menjaga daya beli masyarakat,” kata Tulus.

Lebih jauh ia mengatakan, jika basis rujukannya aspek lingkungan, sosial ekonomi, bahkan aspek kesehatan, maka penghapusan bensin premium dari kota Jakarta adalah sebuah keniscayaan. “Dari sisi lingkungan dan kualitas udara, faktanya Jakarta telah diberikan predikat sebagai satu kota terpolusi di dunia. Buktinya adalah hasil ukur oleh AQI (Air Quality Indeks) pada Juli 2019, Jakarta berposisi sebagai kota terpolusi di dunia, dengan skor 175, alias kota tidak sehat (unhealthy),” jelasnya.

Dan skor tersebut, kata dia, bersifat konstan (tetap), bahkan kadang mengalami kenaikan. Rentang nilai indeks kualitas udara versi AQI adalah 0 sampai dengan 500. “Makin tinggi tingkat skornya, makin tinggi pula tingkat polusinya di suatu wilayah, rinciannya: kategori bagus (0-50), kategori moderat (51-100), kategori tidak sehat bagi kelompok rentan (101-150), kategori tidak sehat (151-200), kategori sangat tidak sehat (201-203), dan kategori berbahaya dengan skor 301-500,” tukasnya.

Menurut dia, tingginya emisi gas buang, sektor transportasi darat menjadi penyebab utama. Hal ini dibuktikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemprov DKI Jakarta, sebaran penyebab polusi di Jakarta adalah: transportasi darat (75 persen), pembangkit listrik dan pemanas (9 persen), pembakaran industri (8 persen), dan pembakaran domestik (8 persen).

“Sangat logis sektor transportasi darat berkontribusi signifikan. Sebab Penggunaan kendaraan bermotor pribadi untuk sarana mobilitas warga masih dominan, baik roda empat dan atau bahkan roda dua. Saat ini lebih dari 13 juta unit sepeda motor dan lebih dari 6 uta unit ranmor roda empat dimiliki warga Jakarta. Ini belum termasuk kendaraan bermotor warga Bodetabek yang saban harinya menggerojoki Kota Jakarta, jumlahnya tak kurang dari 1 juta orang,” paparnya.

Sejatinya, kata dia, tingginya penggunaan kendaraan bermotor pribadi tidak serta merta menjadi pencemar utama secara signifikan, jika bahan bakar yang digunakan berkualitas bagus dan ramah lingkungan. “Lihat saja langit udara negara-negara di Eropa yang tetap cerah membiru, karena jenis BBM yang digunakan standar Euro 6,” ucapnya.

“Inilah bedanya dengan Jakarta, tingginya penggunaan kendaraan pribadi, berkaitan atau berhubungan dengan tingginya pencemaran karena jenis BBM yang digunakan berkualitas rendah dan tidak ramah lingkungan. Untuk memenuhi kualifikasi BBM ramah lingkungan dan memenuhi standar Euro, minimal harus RON 91 dan atau CN 51 untuk kategori diesel,” pungkas Tulus.(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Puskepi Sebut Pertalite Sementara Masih Bisa Dipertahankan

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) mendukung wacana menghilangkan bahan bakar minyak (BBM) dengan oktan rendah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No 20 Tahun 2017. Namun hal itu jangan dilakukan sekaligus tetapi masyarakat diarahkan untuk secara bertahap beralih dari Premium ke Pertalite lebih dulu dan seterusnya.

“Jadi tidak serta merta dari Premium langsung beralih ke Pertamax atau Pertamax Turbo, tapi ke Pertalite sebagaimana yang akan atau sedang diterapkan di Bali saat ini. Artinya Pertalite tidak langsung dicabut bersamaan dengan Premium,” kata Direktur Eksekutif Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi), Sofyano Zakaria saat dihubungi wartawan, Rabu (08/7).

Ia menilai laingkah yang ditempuh Pertamina Marketing Operation Region (MOR) V Jawa Timur, Bali, & Nusa Tenggara (Jatimbalinus) dengan mengajak konsumen pengguna Premium di wilayah Denpasar, Bali menggunakan BBM Pertalite merupakan sebuah langkah tepat.

Menurut dia, sebelum masyarakat secara umum beralih ke BBM dengan RON tinggi sejenis Pertamax 95, maka langkah untuk meninggalkan Premium dengan menggunakan Pertalite perlu didukung.

Untuk itu pihaknya mengimbau, Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya Pemda di kota-kota besar yang padat penduduk untuk melarang beredarnya BBM tak ramah lingkungan di daerahnya.

“Pertamina juga kita sarankan untuka melakukan pendekatan ke para gubernur di kota-kota besar agar Pemdanya melakukan hal yang sama dengan Pemda Bali yang mengalihkan penggunaan BBM Premium ke Pertalite atau Pertamax. Namun tentunya Pertamina harus mengkoreksi turun harga jual Pertalite agar masyarakat beralih ke BBM jenis ini,” pungkasnya.

Sebelumnya melalui Program Langit Biru, Pertamina MOR V Jatimbalinus memberikan harga khusus Pertalite setara harga Premium untuk konsumen di Denpasar. Melalui program tersebut, harga BBM RON 90 itu turun menjadi Rp6.450 per liter untuk kendaraan bermotor roda dua, roda 3, angkot plat kuning dan taksi plat kuning. Program ini berlaku di 50 SPBU mulai tanggal 5 Juli 2020 sampai dengan 31 Agustus 2020.

Menurut Unit Manager Communication Relation & CSR Pertamina MOR V, Rustam Aji, Program Langit Biru bertujuan agar konsumen kendaraan bermotor roda dua, roda 3, angkot plat kuning dan taksi plat kuning yang masih menggunakan Premium, lebih peduli kepada lingkungan dengan cara menggunakan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, serta dapat merasakan keunggulan produk Pertalite.

“Dengan adanya program ini, diharapkan dapat mengajak masyarakat lebih peduli terhadap lingkungan agar mau beralih ke bahan bakar yang lebih baik, rendah emisi sehingga tercipta pengurangan polusi udara dan lingkungan yang sehat minimal dengan melakukan pembelian produk Pertalite,” ujarnya.

Dukungan dari pemerintah daerah pun turut disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Denpasar, AAN Rai Iswara. “Harapan kami, selama masa pandemi ini tingkat aktivitas pariwisata rendah, tetapi tingkat emisi gas karbon juga ikut rendah. Program ini hadir sebagai solusi nanti pada saat aktivitas pariwisata meningkat, tapi emisi gas karbon tetap rendah,” ujar Rai.

Sementara VP Corporate Communications Pertamina, Fajriyah Usman mengungkapkan, bahwa saat ini baru Denpasar yang dijadikan sebagai pilot project sejalan dengan program Pemda setempat. “Baru Denpasar sebagai project uji coba, karena sejalan dengan program pemerintah daerahnya. Tapi kita akan memperluas cakupan daerah jika program ini berjalan sukses,” kata Fajriyah.

Menurut dia, program-program edukasi dan promosi di marketing juga sejauh ini sudah berjalan baik. “Setahu saya sudah sejak lama silakukan, ada yang bersifat nasional namun ada juga yang lokal disesuaikan dengan kebutuhan,” ucapnya.

Salah satu yang digelar di Jakarta, Sabtu pekan lalu adalah mengajak konsumen berkontribusi menciptakan udara bersih dengan memberikan uji emisi gratis bagi pelanggan SPBU bekerja sama dengan pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta.

“Ini juga pilot project, sebagai upaya Pertamina dalam mendorong masyarakat untuk senantiasa memperhatikan kondisi emisi gas buang kendaraan yang dimiliki, dan animo masyarakat cukup baik. Nanti kita lihat ke depannya bagaimana dukungan dan sebagainya, sedang dijajaki,” pungkasnya.(sl)

Continue Reading

Ekonomi

Lanjutkan Mega Proyek Kilang di Tengah Pandemi, Pertamina Diapresiasi

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Direktur Eksekutif Energy Watch, Mamit Setiawan mengapresiasi PT Pertamina (Persero) terus melanjutkan mega proyek kilang meski dalam kondisi pandemi Covid-19, agar bisa rampung sesuai target waktu yang ditetapkan. Mega proyek kilang tersebut terdiri dari proyek pengembangan kapasitas untuk empat Refinery Development Master Plan (RDMP) dan pembangunan dua kilang baru (Grass Roof Refinery/GRR).

Pengembangan kapasitas kilang tersebut dilakukan di kilang Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian Balongan, Jawa Barat. Dumai di Riau, dan Balikpapan, Kaltim. Adapun dua kilang baru dibangun di Tuban, Jawa Timur dan Bontng Kalimantn Timur dengan total investasi 48 miliar dollar AS.

“Pogres pembangunan kilang yang sedang dilakukan oleh Pertamina terutama untuk progres konstruksi fisik yang dicapai RDMP Balikpapan yang saat ini sudah mencapai 17,41% patut kita apresiasi. Nantinya kapasitas produksi RDMP Balikpapan akan meningkat menjadi 360 ribu barel dan siap beroperasi pada tahun 2023,” kata Mamit dalam pesan tertulisnya, yang diterima di Jakarta, Senin (06/7/2020).

“Untuk RDMP Cilacap saat ini pekerjaan awal phase I juga patut diapresiasi karena sudah mencapai 18.94%, sedangkan GRR Tuban untuk landclearing lahan sudah 100% dan restorasi pantai 92.51%,” tambah Mamit.

Menurut dia, mega proyek kilang tersebut sesuai dengan visi Pemerintah dalam menjaga ketahanan energi nasional. “Ini merupakan satu program strategis yang harus tetap dilanjutkan dalam rangka kemandirian energi Indonesia, dimana melalui program ini kapasitas pengolahan kilang kita pada tahun 2027 akan menjadi 1.8 juta BPD dan produksi fuel menjadi 1.5 juta BPD dari saat ini yang hanya 600.000 BPD,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, bahwa program RDMP dan GRR ini juga menunjukan keseriusan Pemerintah dan Pertamina dalam mempersiapkan bahan bakar ramah lingkungan karena produk yang dihasilkan sudah standard EURO V. “Ke depan nanti kita tidak akan temukan lagi produk BBM dengan oktan kecil dan tidak ramah lingkungan,” ucapnya.

Ia menambahkan, dengan progress pembangunan yang sudah berjalan seperti Kilang Balikpapan, pihaknya optimis Pertamina akan sanggup menyelesaikan mega proyek tersebut sesuai target yang diberikan oleh Pemerintah.

“Pekerjaan pembangunan kilang baik itu RDMP maupun GRR tidaklah mudah. Banyak tantangan yang harus dilalui seperti persoalan keterbatasan lahan, investasi yang besar, profit jangka panjang, kompleksitas perijinan dan yang pasti sulitnya mencari mitra strategis. Pembangunan Kilang ini juga harus terintegrasi dengan produk Petrokimia agar semua manfaat dari minyak mentah bisa digunakan,” paparnya.

Mamit juga menyampaikan bahwa komitmen Pertamina dalam proyek pembangunan kilang ini tidak perlu diragukan karena ini adalah amanah dari Pemerintah. “Tidak usah meragukan atau mempertanyakan komitmen Pertamina dalam mega proyek ini. Mereka akan bekerja dengan sebaik-baiknya agar pembangunan kilang ini sesuai dengan target yang ditetapkan. Kita harus dukung dan kawal pembangunan kilang ini,” pungkas Mamit Setiawan.

Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, mengungkapkan bahwa tingkat kesulitan melakukan ekspansi dan revamping kilang lama jauh lebih tinggi dari pada membangun kilang baru dari lapangan yang masih kosong.

“Membangun kilang baru jauh lebih mudah dari pada melakukan ekspansi dan revamping kilang lama. Karena kalau yang ini untuk mengatur accesibility atau ketercapaian dan constructability atau keterbangunannya jauh lebih sulit,” papar Nicke saat rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI belum lama ini.

Terkait RDMP Balikpapan, ia mengatakan, bahwa desain proyek Kilang yang dikerjakan di Korea dan di Indonesia itu sudah hampir selesai atau sudah mencapai lebih dari 70 persen. “Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)-nya mencapai 35 persen dari nilai kontrak tahap pertama yang mencapai USD 4 miliar,” pungkasnya.(sl)

Continue Reading

Ekonomi

Pertamina: Jadi Komisaris PPN, Anwar Sudah Mundur dari PN Jakpus

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – VP Corporate Communication Pertamina, Fajriyah Usman mengatakan bahwa sebelum ditetapkan sebagai anggota Komisaris Petramina Patra Niaga (PPN), Dr. H. Anwar, SH, MH, telah mengajukan pengunduran diri dari jabatan Hakim Adhoc Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat.

“Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat juga telah menyatakan bahwa Anwar tidak lagi menjabat sebagai Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga tidak merangkap jabatan,” kata Fajriyah di Jakarta, Jumat (03/7/2020).

Untuk selanjutnya, kata Fajriyah, Anwar akan mengemban tugas bersama dewan komisaris lainnya melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan jalannya pengelolaan PPN serta memberikan arahan kepada Direksi PPN sesuai peraturan perundang­ undangan yang berlaku, untuk kepentingan PPN dan sesuai dengan maksud dan tujuan PPN.

“Dengan kompetensi dan pengalaman yang bersangkutan sebagai praktisi hukum yang cukup panjang, Pertamina berharap Anwar dapat membantu PPN khususnya dalam membangun tata kelola perusahaan yang baik,” tutup Fajriyah.

Sebelumnya, Pertamina sebagai pemegang saham PT Pertamina Patra Niaga telah menetapkan Dr. H. Anwar, SH, MH, sebagai anggota Komisaris PPN, sementara Anwar sendiri telah mengundurkan diri sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.(sl)

Continue Reading
Advertisement

Trending

Copyright © 2019 HarianSentana.com. Theme by PT. Ciptamedia Kreasi.