Dubai, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) mengantongi kesepakatan penting dalam akselerasi transisi energi Indonesia dalam perhelatan Konferensi Perubahan Iklim Persatuan Bangsa Bangsa, COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab (UEA).

Disaksikan oleh Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati, PLN menandatangani kesepakatan dengan Global Energy Alliance for People and Planet (GEAPP), The US National Renewable Energy Laboratory (NREL), Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) dan Asian Development Bank (ADB), Cirebon Electric Power (CEP), dan Indonesia Investment Authority (INA) Minggu, (3/12).

Sri Mulyani mengapresiasi dukungan nyata dari pihak global dalam mewujudkan transisi energi di Indonesia. Ia menargetkan, kesepakatan yang diteken pada momen COP28 di Dubai ini bisa segera dieksekusi dalam dua tahun ke depan.

“Ini merupakan langkah awal yang saya harapkan bisa menjadi hal nyata dalam satu dua tahun ke depan. Terima kasih atas dukungan semua pihak dalam kepercayaannya bekerja sama dengan Indonesia dalam memitigasi krisis iklim,” kata Sri Mulyani.

Ia menjelaskan,, dalam menjalankan transisi energi, Indonesia membutuhkan setidaknya USD97 miliar hingga tahun 2030 mendatang. Indonesia telah memiliki Energy Transition Mechanism (ETM), yaitu sebuah mekanisme pembiayaan campuran yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh pihak global dalam menyelesaikan krisis iklim.

“Kami membutuhkan langkah konkret melalui Green Low-Cost Financing. Kami memberikan landasan yang kuat bagi platform negara pembiayaan ramah lingkungan melalui ETM dan JETP yang telah kami tuangkan dalam Comprehensive Investment & Policy Plan (CIPP),” kata Sri Mulyani.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo menjelaskan PLN dalam CIPP terlibat dalam ratusan proyek transisi energi. Dalam capaian kesepakatan di Dubai saat ini, PLN akan mengebut pengembangan Accelerated Renewable Energy Development (ARED). Lewat ARED, PLN mampu mereduksi emisi hingga 127 juta ton CO2 di tahun 2030.

“Kami mengerahkan best effort kami dalam menjalankan transisi energi ini. Kami tidak bisa berjalan sendiri. Kami memerlukan kolaborasi global dari sisi kebijakan, teknologi, inovasi serta investasi dalam menyelamatkan bumi,” kata Darmawan.

Darmawan merinci, PLN bekerja sama dengan NREL yang merupakan pusat pengembangan EBT asal Amerika Serikat yang dalam hal ini juga bertindak sebagai sekretariat interim Global Power System Transformation. Kerja sama ini nantinya akan memuat terkait studi pengembangan control center PLN. Inovasi teknologi terkini sangat diperlukan untuk mempercepat pengembangan EBT dan agar pembangkit EBT bisa beroperasi secara efisien dan ekonomis.

Secara spesifik, kedua belah pihak akan mengkaji integrasi sistem jaringan Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Tiga wilayah tersebut memiliki potensi EBT yang besar sehingga diperlukan sistem jaringan integrasi agar seluruh pasokan listrik bisa dialirkan kepada seluruh masyarakat.

“Transisi tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya transmisi. Maka, kerja sama dalam inovasi teknologi membuat jaringan transmisi yang andal dan mampu menjadi solusi dari mismatch sumber EBT ke demand menjadi sangat penting. Upaya ini mampu mengakselerasi peningkatan penggunaan EBT,” kata Darmawan.

Kedua, PLN bekerja sama dengan GEAPP dalam pengembangan proyek potensial dalam penurunan emisi karbon secara signifikan dalam sektor ketenagalistrikan.

Khususnya dalam menggantikan pembangkit yang selama ini berbasis energi fosil ke energi domestik sesuai dengan potensi wilayah. PLN bersama GEAPP akan mengakselerasi dedieselisasi, infrastruktur kendaraan listrik dan juga pengembangan EBT di Indonesia.

Ketiga, PLN juga menyepakati kerja sama dengan PT SMI dan KfW untuk memanfaatkan Project Development Facility (PDF) yang dikelola oleh PT SMI untuk proyek-proyek Pumped Storage Hydroelectric Power Plant dalam rangka percepatan transisi energi di Indonesia.

Nantinya KfW bersama PT SMI akan memberikan dukungan dalam bentuk Feasibility Study dan Environmental & Social Scoping pada tahapan persiapan proyek PLTA Grindulu Pumped Storage 4×250 MW dan PLTA Sumatera Pumped Storage 2×250 MW.

Terakhir, yang merupakan capaian penting dalam kesepakatan di COP28 ini adalah PLN bersama CEP, ADB, dan INA mengupayakan percepatan pemensiunan operasional PLTU Cirebon pada Desember 2035, lebih awal daripada Juli 2042. Upaya ini mampu menghindarkan emisi hingga 30 juta ton CO2.

“Di bawah arahan Ibu Sri Mulyani, kami bisa mendapatkan dukungan green financing country platform untuk mengekspansi upaya kami dalam transisi energi. Di bawah skema pendanaan inilah kami mampu mengekspansi proyek EBT kami hingga 21,6 GW,” tutup Darmawan.(s)

Dubai, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) meluncurkan program STAB (Socio Tropical Agriculture-waste Biomass) dan PERTIWI (Primary Energy Renewable & Territorial Integrated Wisdom of Indonesia) yang merupakan program pemanfaatan limbah pertanian dan perkebunan untuk rantai pasok biomassa pada COP28 di Dubai, Uni Emirat Arab.

Direktur Utama PLN EPI Iwan Agung Firstantara menjelaskan, STAB merupakan jenis biomassa yang berasal dari limbah pertanian di mana proses produksi akan melibatkan masyarakat tani secara langsung. Bahan baku dari STAB dapat berupa limbah atau residu tanaman pertanian atau perkebunan seperti sekam, jerami padi, bonggol jagung, bagasse, pucuk daun tebu, limbah aren, limbah sagu, residu kelapa, tandan kosong pelepah sawit, ranting-ranting pruning tanaman, dan lain-lain.

”Sebagai negara tropis dengan masyarakat agraris, kami melihat banyak sekali limbah pertanian yang selama ini hanya ditimbun atau dibakar agar lahan bersih kembali. Nah Kami melihat potensi besar ini, maka kami terus berinovasi bagaimana memanfaatkan limbah yang tadinya tidak bermanfaat dan mengganggu bisa diutilisasi menjadi energi bersih bahkan mampu menciptakan nilai ekonomi baru bagi para petani di Indonesia,” papar Iwan.

Menurutnya, sejak semester II 2023, PLN EPI telah memanfaatkan STAB dari berbagai jenis limbah, diantaranya baggase tebu dan pelet tandan kosong kelapa sawit. Untuk itu ia optimis lewat kerja sama kemitraan lintas Kementerian dan BUMN akselerasi Biomassa STAB bisa digalakkan lebih masif lagi.

“Sejalan dengan komitmen Pemerintah dalam mengejar target Co-Firing pada tahun 2025, diproyeksikan kebutuhan Biomassa dari PLN meningkat tajam sebesar 10,2 juta ton atau sebesar 300% guna menyediakan energi bersih sebesar 12,7 Terawatt hour (TWh),” jelasnya.

Selain STAB, kata Iwan, pada MoU ini juga menggagas PERTIWI yang merupakan jenis Biomassa yang diproduksi dari ranting-ranting dan limbah produksi pangan seperti sagu. Sebagai langkah awal, program PERTIWI akan dikembangkan di Provinsi Riau.

Di wilayah itu, terdapat sekitar 80 kilang sagu dengan potensi limbah berupa ampas dan kulit sagu lebih dari 200.000 ton per tahun. Selama ini, ampas sagu dibuang ke sungai, laut, atau ditimbun. Sedangkan kulit sagunya dibakar untuk boiler pengering sagu sementara arangnya dibuang begitu saja.

”Oleh karena itu, melihat besarnya potensi STAB dan PERTIWI, kami optimistis bisa berkontribusi maksimal dalam upaya penurunan emisi, sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengoptimalkan karakteristik dan ke-khasan negara dan bangsa Indonesia,” tutup Iwan.

Selain peluncuran STAB dan PERTIWI, pada momen yang sama, PLN EPI juga menggandeng beberapa mitra untuk bekerja sama dalam menjaga rantai pasok biomassa yang ditandai dengan penandatanganan MoU dengan PT Sinar Energi Utama, PT Elektrika Konstruksi Nusantara, PT Aswattha, PT Mentari Biru Energi dan PT Hartana Tamita.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengungkapkan, bahwa peluncuran program ini sejalan dengan roadmap transisi energi. Selain itu pemanfaatan biomassa juga merupakan wujud nyata komitmen PLN dalam meningkatkan bauran EBT di tanah air.

“Kebijakan Co-Firing Biomassa intensif dilakukan di Indonesia sebagai langkah konkret dalam mereduksi emisi karbon guna mencapai target NZE  di tahun 2060 atau lebih cepat. Co-Firing Biomassa juga memiliki peran yang vital dalam akselerasi transisi energi di tanah air,” jelas Darmawan.

Ia melanjutkan, Co-firing Biomassa memiliki keunggulan Levelized Cost of Electricity (LCOE) terendah dibanding akselerasi ke EBT lainnya. Tak hanya itu, masyarakat lokal juga akan memainkan peran penting dalam menyediakan bahan baku biomassa. Artinya, Co-Firing biomassa tak hanya akan mendorong akselerasi transisi energi, tapi
juga mampu menggerakkan perekonomian masyarakat lewat pembukaan lapangan kerja yang masif.

Sementara Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Ericpo⁰0k Thohir mengungkapkan, pada gelaran COP28 kali ini pemerintah Indonesia tidak sekedar ingin terlibat dalam menjaga lingkungan yang berkelanjutan tetapi juga ingin menunjukkan aksi nyata dalam mengejar target Net Zero Emissions (NZE) di tahun 2060.

“Saya senang dan bangga pada kesempatan ini kita meluncurkan dan menandatangani kerja sama antar pihak dalam menangani masalah perubahan iklim yang sangat terstruktur. Pemerintah Indonesia telah mengembangkan strategi penerapan kebijakan dekarbonisasi dan kemudian memastikan transisi energi yang lancar untuk menyeimbangkan kepentingan ekonomi dan sosial,” ujar Erick saat membuka sesi MoU Signing Session di Indonesia Pavilion COP28.

Erick juga menyampaikan apresiasinya pada semua pihak yang telah berkomitmen penuh untuk bekerja sama dan memberi kontribusi besar dalam mewujudkan dekarbonisasi di tanah air.

”Saya juga mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkomitmen kuat untuk bekerja sama, dan memberikan kontribusi bagi Indonesia yang lebih ramah lingkungan. Saya berharap komitmen ini bisa segera terwujud dan diimplementasikan se efektif mungkin” tegas Erick.(s)

Jakarta, Hariansentana.com – PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya membuka posko siaga di 16 lokasi kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) dan 1 Unit Pelaksana Pengatur Distribusi Jakarta (UP2D).

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya, Lasiran mengatakan, posko ini dibuat untuk mempercepat pelayanan kelustrikan kepada masyarakat saat terjadi banjir yang memerlukan layanan prioritas.

“Untuk memudahkan masyarakat, kami buka posko siaga kami tersebar di 17 lokasi kantor Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan dan Unit Pengatur Distribusi,” ujar Lasiran.

Adapun 17 lokasi posko siaga tersebut terletak di: UP2D di Gambir, dan 16 lokasi di kantor UP3 Bandengan, Bintaro, Bulungan, Cempaka Putih, Cengkareng, Ciputat, Ciracas, Jatinegara, Kebon Jeruk, Kramatjati, Lenteng agung, Marunda, Menteng, Pondok Gede, Pondok Kopi, Tanjung Priuk.

Disamping itu, PLN UID Jakarta Raya mengerahkan ribuan personil yang tersebar di seluruh wilayah Jakarta untuk siaga dalam menghadapi musim penghujan.

“Kami menyiagakan total personel sebanyak 2.356 orang di seluruh wilayah PLN UID Jakarta Raya,” kata Lasiran

Adapun ribuan personel tersebut juga akan dilengkapi dengan alat-alat yang dapat mencegah sekaligus menghadapi apabila ada ganguan listrik di wilayah yang terendam banjir.

“Petugas ini akan dilengkapi dengan 22 unit perahu karet, 19 unit Uninterrutible Power Supply (UPS) untuk pelanggan khusus, 7 unit Kabel bergerak jika terjadi emergency, 8 unit genset, 21 unit UGB (Unit Gardu Bergerak), 4 unit mobil crane, dan 7 unit mobil deteksi gangguan,” ungkap Lasiran.()