Connect with us

Uncategorized

Penurunan Harga Gas Industri Akan Berdampak pada Berbagai Sektor

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com - Direktur Executive Energi Watch Mamit Setiawan mengatakan bahwa keputusan Pemerintah untuk menurunkan harga gas industri menjadi US$ 6 per MMbtu akan berdampak kepada semua sektor.

”Terkait dengan penurunan harga gas untuk industri sebesar 6$/MMbtu di plant gate konsumen saya kira ini akan berdampak pada semua sektor baik itu hulu dan midstream. Untuk sektor Hulu,sebagaimana yang diutarakan oleh Menteri ESDM tidak ada pemotongan dari K3S tapi pemotongan dari penerimaan negara," kata Mamit dalam keterangan persnya yang diterima HarianSentana di Jakarta, Kamis (19/3).

Seperti diketahui, kata dia, salah satu penerimaan negara yang terbesar adalah PNBP Migas dimana tahun 2019 sebesar Rp 115.1 triliun. "Dengan demikian, di tengah turunnya harga minyak dunia saat ini dan penurunan penerimaan negara dari gas maka target PNBP migas sebagaimana target dalam APBN 2020 sebesar Rp 127.3 triliun akan sulit tercapai,” papar Mamit.

Menurut dia, dengan kondisi seperti ini SKK Migas harus melakukan pengawasan yang ketat kepada K3S untuk lebih bisa effiesien lagi dalam pelaksanaan operasional karena harga sedang turun dan pendapatan negara berkurang. ”Melalui efisiensi diharapkan bisa membantu pengurangan pendapatan pemerintah. Tapi, jangan sampai juga pengetatan ini menggangu investasi di sektor migas karena kita sedang berusaha untuk meningkatan produksi kita,” tukasnya.

Untuk sektor midstream, Mamit menyampaikan sebagai sektor yang paling terpukul dengan penurunan harga gas indutri ini. Ia menjelaskan kebijakan penurunan harga gas untuk Industri ini memukul PGN selaku industri midstream. "Untuk midstream ini saya kira yang akan paling berdampak. Jika Pemerintah menekan biaya distribusi dan transportasi turun menjadi 1,5-2 dolar AS per mmbtu akan sangat memberatkan industri midstream ini," ujar Mamit.

Lebih jauh ia mengatakan bahwa kebijakan ini berpotensi membuat PGN sebagai BUMN merugi. Hal ini dapat terjadi mengingat sebagai Badan Usana yang berniaga menggunakan infrastruktur, 95% biaya yang dikeluarkan PGN bersifat fix cost.

"Pembangunan pipa transmisi, distribusi, dan pembangunan terminal regasifikasi untuk LNG semua sudah dilakukan dengan investasi yang tidak sedikit, jadi penurunan biaya capex sudah tidak mungkin dilakukan. Biaya operasi dan pemeliharaan jaringan juga tidak bisa dipangkas begitu saja karena terkait kehandalan jaringan pipa dan aspek safety," papar Mamit.

Tidak hanya mengkhawatirkan kondisi yang bakal dialami PGN dalam waktu dekat, Mamit juga mengkhawatirkan nasib perngembangan industri midstream kedepan karena dianggap tidak menguntungkan lagi. "Padahal untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan gas bumi domestik, kita masih butuh banyak sekali investasi di infrastruktur gas bumi. Saya masih belum melihat secara detail dari rencana Menteri ESDM untuk sektor midstream ini kedepannya akan seperti apa," jelasnya.

Mrnurutnya, perlu ada rencana dari pemerintah untuk bisa melindungi industri midstream ini. "Industri gas itu butuh infrastruktur dari wellhead sampai ke end user. Atau dari terminal LNG sampai ke end user. Jadi, jangan sampai sektor midstream menjadi terpukul akibat penurunan harga ini, dan pada akhirnya akan menghambat perkembangan industri gas bumi nasional," ujar Mamit

Selain itu juga, dia menyampaikan bahwa penurunan harga gas indutri ini benar-benar memberikan multiplier effect. ”Sebagaimana arahan dari Presiden bahwa industri yang diberikan insentif penurunan harga gas harus betul-betul diverifikasi dan dievaluasi. Dengan demikian, pemberian insentif penurunan gas akan memberikan dampak yang signifikan dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia," tukasnya.

“Kementerian Perindustrian harus tanggung jawab terhadap pemberian nilai tambah terhadap insentif harga gas yg diberikan. Pemerintah, badan usaha hulu migas, badan hilir migas sudah berkorban banyak” tutup Mamit Setiawan.

Sebelumnya, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menurunkan harga gas untuk industri menjadi US$ 6 per MMbtu pertanggal 1 April 2020. Hal ini disampaikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam keterangan tertulis Rabu (18/3/2020).(sl)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

1

Published

on

By

Continue Reading

Uncategorized

Percepatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Bogor

Published

on

Bogor, Hariansentana.com — Pada Tahun 2023 ini, terdapat beberapa agenda penting di Kabupaten Bogor yaitu pencapaian target cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, serta dukungan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bogor melaksanakan beberapa langkah akselerasi dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta menghadirkan pelayanan yang membahagiakan masyarakat di Kabupaten Bogor.

A. Capaian Kepemilikan Dokumen Kependudukan

Berdasarkan data konsolidasi bersih Kemendagri, jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada semester I Tahun 2023 tercatat sebanyak 5.495.372 Jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 2.811.944 Jiwa, dan penduduk perempuan sebanyak 2.683.428 Jiwa, dengan jumlah wajib KTP sebanyak 3.909.252 Jiwa, adapun untuk cakupan realisasi indikator kinerja utama (IKU) dinas s/d periode triwulan III adalah sebagai berikut :

B. Percepatan Cakupan Perekaman KTPElektronik
 
Dalam rangka dukungan persiapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024, Bupati bogor telah menginstruksikan melalui Surat Edaran Nomor 400.12.2.1/521- Disdukcapil tentang Percepatan Penuntasan Target Perekaman KTP Elektronik di Kabupaten Bogor, agar Disdukcapil bekerjasama dengan seluruh Kecamatan, Kelurahan / Desa melakukan perekaman statis dan jemput bola pelayanan perekaman KTP elektronik. Dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut :

  1. Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil merekapitulasi jumlah penduduk yang belum melakukan perekaman KTP elektronik per Kecamatan per Desa/Kelurahan sebagai dasar pelaksanaan penuntasantarget
  2. Kecamatan bersama Kelurahan / Desa mengatur jadwal dan lokasi pelaksanaan pelayanan perekaman di tingkat Kecamatan, Kelurahan / Desa, ataupun ke Sekolah – sekolah yang ada di wilayahnya masing -masing;
  3. Rekapitulasi hasil pelayanan rekam tersebut akan disimpan dan dilakukan pencetakan KTP elektroniknya sesuai kondisi stock blangko yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Kementerian DalamNegeri
    ?

Foto Perekaman KTP target DP4 di Desa

Foto Perekaman KTP Target DP4 Ke Sekolah-Sekolah


?
Foto Perekaman KTP ke Rumah Sakit Foto Perekaman KTP Target DP4 di Kecamatan

C. Pelayanan Jemput Bola dan Inovasi Dokumen Kependudukan
Disdukcapil Kabupaten Bogor juga melaksanakan layanan – layanan jemput bola dokumen kependudukan lainnya seperti :

  1. Pelayanan pada Program Boling Pak Bupati dengan penerbitan KTP Elektronik, Kartu Keluarga, KIA, dan Akta Kelahiran one dayservice;
  2. Pelayanan Jemput Bola pada hari libur oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui inovasi Si petis Keling, Pelakor Emas dan lainnya;
  3. Pelayanan Jemput Bola ke Desa – desa penerbitan Kartu Keluarga, KIA, dan Akta Kelahiran one day service oleh Dinas dan UPT;
  4. Pelayanan aktivasi Identitas Kependudukan Digital pada berbagai acara tingkat Kabupaten;…( Tabrani / Subur  / Dedi F  )

?


Penyerahan dokumen kependudukan oleh Bupati padasaatBoling        Layanan Hari Sabtu-Minggu UPT I PelakorEmas


?
Layanan Identitas Kependudukan Digital (IKD) padaEventDaerah       Layanan Hari Sabtu-Minggu UPT III Petis SiKeling

Continue Reading

Uncategorized

Gemerlap Istana Berbatik Berkat Andalnya Pasokan Listrik PLN

Published

on

By

Jakarta, HarianSentana.com – Gemerlap cahaya taburi acara Istana Berbatik di halaman Istana Negara Jakarta dengan suplai pasokan listrik penuh dari PLN. Acara yang dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia beserta Ibu, seluruh Menteri kabinet Indonesia Maju, para pejabat negara, serta seluruh tamu undangan dari berbagai kedutaan besar yang ada di Jakarta.

Dalam menyukseskan acara tersebut, PLN UID Jakarta Raya siagakan 123 personil gabungan, mulai dari pegawai PLN, petugas pelayanan teknik, dan juga petugas control center. Seluruh personil tersebar di 33 titik siaga, mulai dari lapisan pertama hingga lapisan kedua Istana Presiden Jakarta, tempat berlangsungnya acara.

Pengamanan pasokan kelistrikan menggunakan 6 lapis suplai, dimana lapisan pertama hingga keempat berasal dari subsistem PLN, lapis kelima berasal dari 8 unit Uninterruptible Power Suply (UPS) sebesar 3.200 kVA, dan lapis keenam berasal dari genset sebesar 8.000 kVA. Keenam lapis pasokan ini dikontrol dari Power House PLN yang berada di komplek Istana Kepresidenan Jakarta.

General Manager PLN UID Jakarta Raya, Lasiran mengungkapkan bahwa kegiatan Istana Berbatik merupakan kegiatan yang penting, mengingat acara ini menjadi ajang untuk kembali menumbuhkan rasa cinta pada batik, salah satu warisan budaya Indonesia.

“Mengingat pentingnya acara Istana Berbatik, tentu kami support penuh kelistrikannya. Apalagi kegiatan ini dihadiri tamu-tamu penting, menjadikan acara ini wadah untuk mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia,” ungkap Lasiran saat siaga kelistrikan Istana Berbatik.()

Continue Reading
Advertisement

Trending