Connect with us

Uncategorized

Pengedar 471 kg Ganja dibekuk Polda Metro Jaya

Published

on

Jakarta, Sentana – Seminggu menjelang hari raya Idul Fitri 2022, Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya berhasil menangkap 8 tersangka kelompok pengedar narkotika jenis ganja jaringan Jakarta-Medan-Aceh.

Hal ini diungkap pada acara rilis dengan awak media yang juga dihadiri secara bersamaan oleh Direktur dan Wakil Direktur Narkoba Polda Metro Jaya.

Dalam kasus ini, polisi berhasil mengamankan 471,6 kg ganja siap edar. Kasus ini terungkap setelah dilakukan pengembangan kasus di Jakarta sebelumnya oleh penyidik.

“Kasus ini adalah pengembangan kasus-kasus di Jakarta. Kenapa di Medan? Karena barang ini mau digeser atau diedarkan dari Medan ke Jakarta, yang asalnya dari Aceh,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, Kombes Pol Mukti Juharsa, SIK dalam konferensi pers di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat (22/4).

Hal senada juga diungkapkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan, SIK yang menyebut pihaknya terjun langsung ke dua lokasi penangkapan di Medan, Sumatera Utara.

Tindakan pertama di TKP , polisi menangkap tersangka PP yaitu pemilik (Bandar) ganja, tersangka CA sebagai penjaga gudang dan HB sebagai pemindah barang.

“TKP kedua penyidik berhasil menangkap lima tersangka yaitu AC pemilik ganja, IP supir, A kondektur dan pengendali komunikasi. Keempat tersangka AB perannya mendampingi AC, kelima RR perannya kondektur dan komunikasi,” Imbuh Zulpan.

Dalam proses penangkapan, tersangka PP sempat melawan hingga polisi menembak kaki PP. Dari dua TKP tersebut, polisi menyita ganja siap edar.

“Barang bukti disita dari kejahatan ini narkotika jenis ganja seberat totalnya 471,6 kg,” bebernya.

Ganja tersebut rencananya akan dibawa dan diedarkan di Jakarta. Hingga saat ini, Polda Metro Jaya juga masih terus mengembangkan kasus ini dan membidik pelaku-pelaku lain yang berada di wilayah Aceh.

Atas perbuatannya, para tersangka dikenakan Pasal 114 ayat 2 subsider Pasal 111 ayat 2 junto Pasal 132 ayat 1 UU RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Para tersangka terancam hukuman penjara mulai dari lima tahun hingga seumur hidup, atau hukuman mati.

Hal senada juga diungkapkan AKBP Doni Alexander sebagai Wadir jebolan Akpol angkatan 2000 yang kiprahnya ditakuti para gembong serta bandar narkoba di Jakarta ini.

Doni dan timnya yang mendapat penghargaan dari Kapolri dan Kapolda siap membasmi dan memberantas sampai ke akar-akarnya jaringan narkoba tersebut saat mendamping nentornya ketika rilis dengan awak berita balai Polda metro jaya (TBAS )

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Uncategorized

Dua unit Bangunan di kel. Sunter agung kenal Hukum meski melanggar Izin IMB/PBG.

Published

on

Jakarta, Hariansentana.com – Diduga kuat bangunan di Jalan Danau Sunter Agung 2,Kelurahan Sunter Agung, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara “dugaan telah terjadi pelanggaran” dan Patut dipertanyakan.

Pasalnya, bangunan tempat hunian dengan izin mendirikan bangunan satu unit ketinggian 4 lantai.

Fakta dilapangan diduga berubah menjadi lima unit Ruko dengan ketinggian 5 Lantai (komersial) dan sarat dengan pelanggaran,” beber salah satu warga setempat dan diminta namanya tidak dipublikasikan.

Menanggapi hal tersebut, salah seorang staf pengawas Suku Dinas CKTRP Kota Administrasi Jakarta Utara, Heri, “ bahwa bangunan yang dimaksud sudah dilakukan penindakan,” jelasnya saat dihubungi lewat Aplikasi WhatsApp miliknya. Kamis .(13/5/2024).

Dengan pengakuan salah seorang staf yang dimaksud menimbulkan pertanyaan.

“Kenapa sampai sekarang hanya dikenankan SP 1 aja, sementara kegiatan tersebut sudah cukup lama berlangsung.
Lantas kemana aja pengawasan bangunan gedung Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara, Iwan Iswandi Katim berada ?

Ironisnya lagi, Kepala Suku Dinas CKTRP Jakarta Utara, Jogi Harjudanto, hendak dikonfirmasi keruangannya, namun sangat disayangkan.

“Pengakuan beberapa staf di kantor Sudin CTKRP ,“ beliau tidak berada diruangan,” ujar salah satu stafnya dan tidak menyebut namanya.

“Bahkan saat dihubungi lewat Aplikasi WhatsApp miliknya, tidak meresponnya. Rabu.(19/6/2024).

“Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor: 21 tahun 2021 Pasal 189, “memamfaatkan ruang yang mengakibatkan perubahan pungsi ruang (peruntukan dan intensitas). dan Undang-undang No.6 Tahun 2023.

bangunan yang melanggar IMB, pemilik yang bernama TJUN KJUN MEN(ko.amen) pengusaha kos kosan dan kontrak an di daerah pademangan di daerah Jl. Muara Bahari RT 008/RW 01 Kelurahan Sunter Agung kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Ketua Harian LSM – Antara, Anton. P. angkat bicara dan dirinya mendesak Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, untuk mengevaluasi kinerja Suku Dinas Cipta Karya Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Utara, dan jajarannya untuk dimintain pertanggungjawabannya sesuai dengan tupoksinya,” tegas Anton.

Tidak hanya itu, “supaya Inspektorat Provinsi DKI Jakarta turun kelapangan untuk mengusut tuntas dugaan pelanggaran bidang arsitektur. Antara Lain :

  1. Diduga Gambar denah yang dimiliki tidak sesuai dengan pakta dilapangan.
  2. Dugaan telah terjadi Pelanggaran garis sempadan badan (GSB).
  3. Dugaan pelanggaran garis sempadan jalan (GSJ).
  4. Dugaan Pelanggaran jarak bebas samping (JBS).
  5. Dugaan pelanggaran jarak bebas belakang (JBB).
  6. Dugaan pelanggaran koefisien dasar hijau (KDH)
  7. Dugaan Pelanggaran koefisien dasar bangunan (KDB).

Dasar bangunan (KDB).

  1. Belum lagi dengan Direksi pengawasan Bidang Arsitektur No.IPTB/SIBP tidak ditemukan dilapangan, bahkan Bidang Konstruksi Nomor IPTB/SIBP maupun Bidang Instalasi bahkan penanggungjawab dilapangan tidak berhasil dimintai tanggapannya.

Diketahui kegiatan membangunan diduga tidak sesuai dengan aturan (PBG/IMB) maupun Gambar/denah bangunan.

Hal yang sama juga, dengan tampak bangunan, GSB (Garis sempadan badan) maupun GSJ (garis sempadan jalan ) termasuk dengan jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) sarat dengan penyimpangan, termasuk penggunaan sumur resapan air hujan tampak tidak dilakukan.

Maraknya pelanggaran aturan dilapangan, akibat buruknya kinerja Sudin CKTRP Jakarta Utara, patut dipertanyakan.

Pantauan di lapangan sarat dengan pelanggaran aturan.Antara lain:

  1. Undang-undang No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.
  2. Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penatapan Ruang.
  3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.

“Bahkan sampai saat ini belum ditemukan tindakan seperti segel maupun surat perintah bongkar (SPB) dari unit terkait.

Lebih lanjut Anton menegaskan, “sudah digaji bahkan diberikan tunjangan maupun intensif lainnya, termasuk fasilitas yang dibiayai oleh uang rakyat bersumber dari pajak.

Bahkan sudah di sumpah dan hal itu diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Displin Pegawai Negeri Sipil,” tutup Anton P. saat dihubungi lewat Aplikasi WhatsApp miliknya.Jumat (21/6/2024).(Sutarno)

Continue Reading

Advertorial

Amin Rais Tentang Amandemen UUD 1945

Published

on

By Djafar Badjeber

JAKARTA , HARIANSENTANA.COM — Minggu lalu, Prof.DR. M. Amin Rais bertemu Ketua dan Pimpinan MPR RI. Pembicaraannya tentu seputar Amandemen UUD 1945 yang terjadi di tahun 1999-2002.

Dalam statemennya, M. Amin Rais tidak membahas terlalu dalam persoalan Amandemen, dia hanya membahas pasal pemilihan presiden. Dimana pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat tidak mungkin bisa dibeli, ternyata hal itu meleset, dia menyesal dan mengaku salah.

Memang saat reformasi 1998 ada enam tuntutan kaum reformis:

  1. Amandemen UUD 1945
  2. Pemberantasan KKN
  3. Cabut Dwifungsi ABRI
  4. Penegakan Hukum
  5. Penegakan HAM, Demokrasi dan Kebebasan Pers
  6. Pemberian Hak Otonomi Daerah.

Dari 6 tuntutan mahasiswa dan kaum reformis sebagian sudah berjalan, hanya pemberantasan KKN yang terseok-seok, bahkan lebih brutal. Juga penegakan Hak Asasi dan Demokrasi belum berjalan baik.

Harus diakui bahwa gerakan reformasi tahun 1998 telah membawa Indonesia menuju suatu sistem pemerintahan yang berbeda dengan orde baru maupun orde lama, dimana kedua orde itu berlindung dibalik Konstitusi. Perjuangan utama gerakan reformasi adalah meng-amandemen Konstitusi atau perubahan UUD 1945. Persoalan mendasar saat amandemen Konstitusi tidak mengatur secara ketat pembatasan kekuasaan bagi penyelenggara negara. Keberadaan Konstitusi bagi suatu negara pada hakekatnya untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak bertindak sewenang-wenang. Akibat tidak tertulis secara pasti batasan kekuasaan negara dan presiden, maka bisa disalahgunakan sesuai selera penyelenggara negara.

Tujuan amandemen UUD 1945 ialah untuk menciptakan era baru dalam kehidupan berbangsa dan berbegara yang lebih baik, dalam arti seluasnya antara lain soal Demokrasi, Keadlan Sosial, dan Kemanusiaan.

Sejak RI merdeka konstitusi UUD 1945 mengandung kelemahan sehingga menimbulkan absolutisme kekuasaan negara dan menimbulkan krisis konstitusional di dua zaman diatas bahkan sampai saat ini.

Pendapat Wade dan Godfray Philips (1966) mengartikan konstitusi sebagai suatu dokumen yang merupakan kerangka dasar menampilkan sanksi hukum khusus dari fungsi lenbaga-lembaga pemerintahan negara dan prinsip-prinsip yang mengatur cara kerja lembaga lain.
Pendapat Eric Barendt: bahwa konstitusi negara adalah Dokumen Tertulis atau teks secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif serta lembaga negara lainnya.

Apakah Amandemen UUD dapat diubah atau dikembalikan kepada UUD 1945 asli tentu dapat diubah seperti terjadi tahun 1999-2002 dengan prosedur khusus dan persyaratan lebih ketat.

Jika M. Amin Rais memberi signal kepada Pimpinan MPR RI untuk kembali kepada UUD 1945 asli, tentu hal itu tidak salah, tergantung kesepakatan seluruh stakholder mulai Pimpinan dan Anggota MPR RI, Pimpinan Partai Politik dengan melibatkan kalangan Akademisi yang menguasai permasalahan konstitusi negara. Kalau toch ada keinginan untuk kembali ke UUD 1945 maka yang perlu dilakukan pembatasan kekuasaan negara dan tanggung jawab presiden. Bila kekuasaan negara dan presiden tidak dibatasi bisa menimbulkan kekacauan konstitusi.

Olehnya, sebelum presiden baru dilantik 20 Oktober 2024 ada baiknya hal ini dikonsultasikan dengan presiden Joko Widodo dan calon presiden terpilih Prabowo Subianto. Andai benar hendak kembali ke UUD 1945 asli maka presiden dan wakil presiden 2024-2029 terikat dengan konstitusi asli (UUD 1945).

Jakarta 11 Juni 2024.

Penulis:

  • Anggota MPR RI 1987-1992
  • Pemerhati Sosial Politik.
Continue Reading

Uncategorized

Penuhi Kebutuhan Listrik Pelanggan, PLN Gunakan Inovasi EPS Percepat Pembangunan Gardu

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Terkait rangkaian 26 tahun Kementerian BUMN, PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya terus berinovasi dalam melayani pelanggan. Hal ini diwujudkan dengan inovasi percepatan pembangunan Gardu Distribusi menggunakan Expended Polystrene (EPS) untuk pelanggan Tegangan Menengah (TM).

Pembangunan satu Gardu Distribusi yang menggunakan batako atau batu bata membutuhkan waktu 75 hari, sedangkan dengan menggunakan bahan EPS menjadi 20 hari.

“Inovasi pelayanan dalam memenuhi kebutuhan pelanggan akan selalu kami lakukan. Untuk itu dengan inovasi ini mempercepat penyambungan listrik kepada pelanggan,” ujar General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya, Lasiran.

Tidak hanya efisiensi waktu, melalui inovasi juga memiliki efisiensi dalam biaya pembangunannya. “Pembangunan menggunakan EPS ini mampu mengefisiensi biaya sebesar 30 persen,” kata Lasiran

Lasiran menambahkan inovasi ini sangat optimal dalam pembangunan Gardu Distribusi di tengah kota.

“Proses pembangunan Gardu Distribusi dulu biasanya melibatkan banyak material produksi dan alat berat. Dengan inovasi bahan yang ringan namun tahan gempa dan kebakaran dapat dibawa melalui jalan-jalan yang sempit di kota Jakarta untuk memenuhi kebutuhan pelanggan,” tutup Lasiran.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending