Connect with us

Ekonomi

Pengamat Dukung TNI AL Jaga Kedaulatan Negara

Published

on

Jakarta, HarianSentana.com – Pengamat Maritim Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa SSiT., M. Mar menilai, laporan soal adanya uang untuk pembebasan puluhan kapal asing yang ditahan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) l sebesar 250.000-300.000 dollar AS atau sekitar Rp 3,6 miliar hingga Rp 4,3 miliar kepada salah satu anggota TNI AL termasuk kategori berita yang tidak dapat dipercaya.

“Soal laporan yang jadi pemberitaan tentang TNI AL menerima uang miliaran rupiqh untuk pembebasan kapal-kapal yang ditahan, saya tidak mempercayainya dan saya kategorikan berita hoax,” tegas Capt. Hakeng dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, Senin (25/11/2021).

Menurut dia, santernya pemberitaan itu bisa saja sebagai salah satu black campaign (kampanye hitam) dari negara asing. “Ini patut diduga sebagai “black campaign” dari perusahaan-perusahaan pelayaran asing atau pihak-pihak yang terimbas dari penegakan hukum terkait berlabuh secara ilegal (illegal anchoring) di teritorial Indonesia oleh TNI AL sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang undangan RI. “Saya justru mendukung 100% langkah GakHUm yang dilaksanakan oleh TNI AL,” tegasnya.

Dikatakan, tindakan yang dilaksanakan aparat TNI AL menangkapi kapal-kapal yang berlabuh secara ilegal di perairan Indonesia dekat Singapura, sudah sesuai aturan yang berlaku. “Karenanya sebagai Rakyat Indonesia, kita justru harus mendukungnya,” ucapnya.

Menurut Capt. Hakeng boleh jadi juga ada ketidakpahaman dari banyak pihak (termasuk Nakhoda, Awak Kapal dan pemilik Kapal), di mana Outside Port Limit (OPL) itu sebagian sudah masuk ke teritorial negara Indonesia.

“Tindakan penangkapan yang dilakukan oleh TNI AL tidak dapat dikatakan salah. Hal tersebut juga jelas diakui oleh pihak Singapura, sebab dalam ketentuan yang terdapat dalam Maritime Port Authority (MPA) yang dikeluarkan oleh otoritas Singapura, menyatakan bahwa jika kapal melego jangkar atau berlabuh di OPL dapat membahayakan navigasi serta ada kemungkinan posisinya memasuki wilayah Republik Indonesia,” paparnya.

“Saya justru memiliki kecurigaan bahwa patut diduga kapal-kapal tersebut melakukan kegiatan bongkar muat dulu sebelum memasuki pelabuhan tujuannya. Hal itu dilakukan ada kemungkinan untuk menghindari pembayaran pajak yang telah ditetapkan oleh otoritas pelabuhan,” lanjutnya.

Lebih lanjut Capt. Hakeng menyebutkan, dirinya sangat mendukung tindakan yang dilakukan oleh TNI AL yang menjalankan tugas sebagai penjaga teritorial kedaulatan negara dari masuknya kapal asing ke wilayah laut Indonesia di luar prosedur yang berlaku. “Justru jika kejadian ini didiamkan maka bisa membahayakan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia,” cetusnya.

Capt. Hakeng juga memberikan saran agar dalam perihal menjaga kedaulatan negara ini, bisa selalu memaksimalkan peran para nelayan serta para pelaut Indonesia.

“Jadikan dan libatkan para Nelayan dan Pelaut Indonesia sebagai ‘Agen Bangsa’ dalam mengawasi 2/3 wilayah Indonesia ini, dengan demikian maka secara tidak langsung para Nelayan dan Pelaut tersebut akan menjadi mata serta telinga bagi memastikan kedaulatan negara Indonesia tetap terjaga.

“Di sini sebetulnya esensi Pasal 30 ayat 2 UUD 1945 hasil amandemen kedua, yaitu sistem Hankamrata diterapkan terutama dalam dunia Maritim,” kata Hakeng yang juga salah satu Pendiri dari Perkumpulan Ahli Keamanan dan Keselamatan Maritim Indonesia (AKKMI) itu.

“Kapal-kapal asing yang ingin melakukan kegiatan-kegiatan illegal wilayah Indonesia dapat dipantau dan dapat segera dilaporkan oleh para Nelayan dan Pelaut Indonesia yang melihatnya. Dengan begitu pula kedaulatan negara, kedaulatan pangan, dan kelestarian ekosistem laut Indonesia dapat terjaga dengan sendirinya,” pungkasnya.

Sebelumnya media Reuters pada 14 November 2021 memberitakan tentang adanya puluhan kapal asing yang ditahan TNI AL dapat bebas setelah membayar uang sebesar 250.000-300.000 dollar AS atau sekitar Rp 3,6 miliar hingga Rp 4,3 miliar kepada salah satu anggota TNI AL. Pemberitaan tersebut diambil dari sebuah laporan Lloyd’s List Intelligence, sebuah situs web industri.

Kabar berita tersebut langsung membuat geram petinggi TNI AL, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono. Bahkan KSAL, Yudo berkata keras untuk membuktikan soal pembayaran sejumlah uang tersebut kepada perwira TNI AL.

“Kalau ada isu seperti itu, silakan buktikan, siapa yang dikasih itu, jadi jangan hanya menyampaikan isu yang tidak jelas. Apabila perwira TNI AL benar meminta bayaran, hal itu seharusnya jelas siapa dan pangkatnya apa, termasuk tempat berdinasnya,” kata Yudo, setelah menjadi inspektur upacara di HUT Ke-76 Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Lapangan Brigif 1 Marinir, Kesatrian Marinir Cilandak, Senin.(s)

Advertisement
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ekonomi

Pastikan Pengisian LPG Sesuai Standar, Pertamina Patra Niaga Sidak SPPBE Provinsi Riau

Published

on

By

Pekanbaru, Hariansentana.com – Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan pengisian LPG 3 kg sesuai takaran. Hal ini didapat setelah melakukan sidak takaran isi tabung LPG 3 kg di Stasiun Pengisian dan Pengangkutan Bulk Elpiji (SPPBE) di Provinsi Riau, Minggu (23/6).

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Sumbagut, Susanto August Satria mengatakan sidak ini rutin dilakukan agar memonitoring secara langsung ketepatan kualitas dan kuantitas penyaluran LPG 3 Kg yang disalurkan ke masyarakat sesuai takaran.

“Sidak Pengecekan dilakukan dari kemarin, Sabtu (22/06) ke SPBE Siak Bina Sejahtera, kemudian hari ini Tim Sales Area Retail Riau melanjutkan pengecekan ke SPBE Siak Jaya Abadi, SPBE Mas Artha Sarana dan SPBE Awal Bros Multi Karya. Pengecekan dilakukan dengan pemeriksaan berat tabung apakah sudah sesuai standar yang ditetapkan. Pengecekan juga dilakukan ke mesin pengisian gas ke tabung di SPBE Unit Filling Machine (UFM), memastikan pengaturan UFM sesuai 3 kg berat isinya,” kata Satria Minggu (23/06).

Satria menambahkan pengecekan tabung LPG 3kg dilakukan dengan sampling sebanyak 84 tabung. Dari hasil pengecekan menunjukkan bahwa persentase sampel sesuai dengan ketentuan dan berat tabung sesuai dengan standar.

“Hasil pengecekan di lokasi dengan pengambilan sampel 84 tabung di setiap line pengisian SPBE. Dari pengecekan di 4 SPBE ini, seluruh tabung masih dalam berat normal sekitar 8 kg yang terdiri dari 5 kg berat tabung dan 3 kg berat LPG-nya. Selanjutnya tabung-tabung ini keluar dari SPBE dan didistribusikan oleh Agen ke pangkalan untuk kemudian disalurkan ke konsumen, ” papar Satria.

Bagi masyarakat dan pelanggan setia Pertamina yang membutuhkan informasi terkait produk dari Pertamina dapat mengakses web MyPertamina dan dapat memanfaatkan layanan Pertamina Call Center di nomor 135.(s)

Continue Reading

Ekonomi

HUT ke 497 Kota Jakarta, Pemprov Apresiasi Kinerja Kajati Jakarta di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, DR. Rudi Margono, SH., M. Hum, pada Sabtu, (22/6) pagi menerima penghargaan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas prestasi pemberian jasa layanan hukum bidang perdata dan tata usaha negara (DATUN) Kepada Dinas/Badan/BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023/ 2024.

Pemberian penghargaan yang digelar di lapangan Silang Monas Sisi Barat Jakarta Pusat yang juga dihadiri Asiaten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Badrut Tamam, SH., MH., itu disampaikan secara langsung oleh Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta Drs.Heru Budi Hartono, MM.

Menurut Heru Budi, sejumlah capaian/prestasi terkait pemberian layanan hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta (Litigasi dan Non Litigasi, LA dan LO) yang telah diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk BUMD Provinsi DKI Jakarta dalam kurun waktu 2023 hingga Mei 2024 diantaranya penerimaan SKK sebanyak 147 dan pemulihan keuangan negara sebesar Rp 99.027.615.107.

“Selanjutnya penyelesaian pengambilalihan aset milik Perumda Sarana Jaya berupa Hotel Novotel – Cikini Jakarta Pusat dengan Nilai Perolehan sebesar Rp 645.000.000. 000 yang sekarang sepenuhnya sudah menjadi milik Perumda Sarana Jaya beserta pengelolaannya,” kata Heru.(s)

Continue Reading

Ekonomi

Amankan Pasokan Gas Domestik, PetroChina Jabung Teken Jual Beli Gas Bumi

Published

on

By

Jakarta, Hariansentana.com – Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) PT PetroChina International Jabung Ltd. (PCJL) terus mendukung ketersediaan dan ketahanan energi nasional, termasuk untuk memenuhi kebutuhan industri serta jaringan gas rumah tangga di Tanah Air.

PetroChina International Jabung melakukan 3 Penandatangan Jual Beli Gas (PJBG) dari PSC Blok Jabung pada Jumat (21/6/2024) dalam kegiatan Forum Gas Bumi 2024 bertemakan “Membangun Sinergi Infrastruktur dan Pasar Gas Bumi Dalam Rangka Optimalisasi Penyerapan Gas Bumi Nasional” diselenggarakan di Bandung pada 19-21 Juni 2024 tersebut meliputi yaitu :

  1. PetroChina International Jabung Ltd. dan PT Pertamina Hulu Rokan. Total Jumlah Kontrak (TJK) 69,750 TBTU Kontrak berlaku efektif sejak 8 Maret 2023 hingga 31 Desember 2026.
  2. PetroChina International Jabung Ltd. dan PT Gemilang Jabung Energi. Total Jumlah Kontrak (TJK) 2,0832 TBTU Kontrak berlaku efektif sejak 27 Februari 2023 hingga 31 Desember 2026.
  3. PetroChina International Jabung Ltd. dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Total Jumlah Kontrak (TJK) 1.475,6 MMSCF Kontrak berlaku efektif sejak 16 Desember 2022 hingga 26 Februari 2043.

“Penandatanganan PJBG dari Blok Jabung ini merupakan bentuk kepercayaan Pemerintah kepada PetroChina International Jabung. Hal ini juga merupakan komitmen nyata perusahaan untuk menjaga dan mewujudkan ketahanan energi nasional,” kata Vice President Business Support PetroChina International Jabung Ltd., Gusminar yang diminta tanggapannya oleh media di Jakarta, Sabtu (22/6).

Seperti diketahui, sebelumnya PetroChina International Jabung dan PGN pada 25 November 2022 lalu menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk jual beli gas dari PSC Blok Jabung. Pasokan gas dari PetroChina Jabung akan dimanfaatkan PGN untuk memenuhi kebutuhan gas di Batam yang terus bertumbuh.

Pasokan gas dari PetroChina International Jabung ke PGN tersebut merupakan salah satu upaya memenuhi kebutuhan gas domestik, sekaligus bagian dari upaya PetroChina turut menciptakan ekosistem perekonomian yang baik dengan menyediakan pasokan gas yang terjaga dan harga yang kompetitif.

Sedangkan pasokan gas ke PT Pertamina Hulu Rokan (PHR), MoU telah ditandatangani pada 17 Juni 2021 untuk operasi steam flood di Blok Rokan yang terletak di Provinsi Riau.

Tingkatkan Multiplier Effect
Sementara dalam acara penutupan Forum Gas Bumi 2024, Wakil kepala SKK Migas, Shinta Damayanti mengapresiasi kolaborasi dan kerja sama dari seluruh peserta dalam Forum Gas Bumi 2024. Shinta juga menyampaikan komitmen SKK Migas dalam mengoptimalkan produksi gas bumi untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri dalam rangka meningkatkan multiplier effect dan perekonomian nasional.

“Komitmen ini perlu diimbangi dengan kepastian komersialisasi potensi gas, sehingga target produksi gas 12 BSCFD (miliar standar kaki kubik per hari) dapat tercapai,” ujarnya.

Untuk itu, dia berharap, KKKS (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dan pembeli gas bumi dapat mendukung dan memiliki pandangan yang sama atas strategi komersialisasi ini. “Karena pasar hanya akan terbentuk ketika pasokan dan kebutuhan memiliki kesepahaman dan kepakatan,” ungkap Shinta.

Shinta mengakui pemanfaatan gas untuk domestik selama 10 tahun terakhir secara volume tidak mengalami peningkatan signifikan. Dia menconthkan di wilayah Jawa Timur, pada tahun 2024 ini, kemampuan pasok KKKS dengan penyerapan pembeli memiliki gap yang cukup besar, setiap hari hampir 100 MMSCFD tidak dapat terserap.

Hal yang sama terjadi di wilayah Natuna dengan volume yang tidak terpaut jauh dengan wilayah Jawa Timur, sekitar 90 MMSCFD.

“Kondisi ini menjadi pelajaran bagi kita semua, dibutuhkan perencanaan yang matang agar penyerapan gas bumi optimal, karena karakteristik gas bumi yang berbeda dengan minyak bumi, sekali diproduksi harus disalurkan,” katanya.(s)

Continue Reading
Advertisement

Trending